Pijarberita.com, Depok — Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna merasa puas terhadap pencapaian hasil program kerja Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, di antaranya sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.
Dalam diskusi yang dipandu Ketua PWI Rusdy Nurdiansyah dan dihadiri sekitar 50 wartawan di Kantor PWI Kota Depok Selasa malam, Ade mengatakan, Indeks Pembangunan Manusia ada tiga komponen yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. “Perbaikan pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Kota Depok setiap tahun telah memberikan hasil nyata bagi warga Kota Depok,” kata Ade politisi dari PKS.
Dia juga menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan. Pemerintah Kota Depok diapresiasi karena telah meluncurkan rintisan program sekolah swasta gratis untuk membantu siswa yang belum tertampung di sekolah negeri.
“Dari sekitar 33 ribu lulusan SD, baru 11 ribu yang tertampung di sekolah negeri. Sisanya harus ke swasta, dan sebagian masih membayar biaya pendidikan. Jadi program sekolah swasta gratis ini langkah maju yang adil,” jelas Ade.
Ke depan, DPRD berharap pelaksanaan program sekolah swasta gratis di Depok dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan. Ade mengutarakan, Komisi D memiliki tanggung jawab besar terhadap sektor-sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan kesejahteraan rakyat.
“Saya menginginkan pertumbuhan sekolah negeri dan swasta tetap seimbang agar kualitas pendidikan semakin meningkat,” harapnya.
Dalam diskusi tersebut, muncul pertanyaan terkait mempermasalahkan kurang mandirinya kepemimpinan Wali Kota Depok, Supian Suri yang terkesan diatur oleh partai pendukung, terutama didominasi partai Gerindra.
Supian bersama partai pendukungnya sepertinya ingin ‘memamerkan’ kekuasaanya yang cenderung berlebihan. Salah satu kesombongan kekuasaan yang ditunjukkan yakni dengan membatalkan anggaran pembangunan Masjid Al Quddus di ex lahan SDN Pondok Cina Margonda sebesar Rp 20 miliar.
Tidak ada alasan yang kuat, pembagunan masjid di Jalan Margonda itu dibatalkan, sepertinya Wali Kota Depok ditekan partai pendukung dari Gerindra, PDIP dan PSI.
Sejak pemerintah sebelumnya yang dipimpin Wali Kota Depok, Mohammad Idris, PDIP dan PSI paling terdepan melakukan aksi demo mencegah digusurnya SDN Pondok Cina Margonda karena mengetahui akan dibangun masjid.
Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriyatna mengatakan kebijakan publik yang dirumuskan seorang politikus memang tak mungkin lepas dari subjektivitas berdasar nilai-nilai kejuangan parpolnya.
“Namun, politisi yang telah menjadi pejabat publik, disumpah di depan publik, ini sudah confirmed menjadi negarawan. Sehingga yang dalam pikirannya adalah bagaimana melayani seluruhnya tanpa terkecuali,” kata Ade, seraya menambahkan, rencana pembangunan Masjid Jami Al Quddus telah tertuang di lembar dokumen negara. (jal)
Editor: Jufri Alkatiri
