Bencana Banjir Sumatera dan Kegamangan Jejaring Birokrasi

Oleh: Kurniawan Zulkarnain*

Bencana tidak pernah bosan menguji kita. Kini diakhir Nopember 2025, kawasan  Sumatera:  Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diterjang bencana banjir dan tanah longsor menelan korban 929 orang meninggal dunia, 274 orang masih hilang dan sekitar 5.000 orang luka-luka (Data BNPB, 8/12/2025). Bencana ini juga mengakibatkan 1,5 juta jiwa terdampak dan ratusan ribu warga mengungsi. Banjir dan tanah longsor memporak-porandakan infrastruktur fasilitas publik: jembatan, sekolah, rumah sakit, perkantoran, dan 148.100 rumah penduduk rusak.

Wilayah Sumatera Utara merupakan wilayah yang paling terdampak. Sementara, di Aceh terdapat 4 kampung hilang tanpa diketahui rimbanya seperti diungkapkan Gubernur Aceh Mualem Mudzakir Manaf — sembari meneteskan air matanya, kenangan sedih bencana gempa dan tsunami tahun 2004 seolah terulang datang kembali. Bencana yang menelan korban Jiwa hampir 200.000 jiwa dan meluluh- lantakan pantai Aceh.

Pemicu utama bencana  diakibatkan oleh kemunculan siklon tropis di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain itu, kerusahan  hutan akibat deforestasi masif  dan aktivitas tambang pada kawasan ikut memperparah kondisi yang mengurangi fungsi hidrologis kawasan sehingga mempercepat terjadinya longsor dan banjir.

Sejatinya, BMKG (Badan Meteorologi,Klimatologi dan Geofisika) telah mengabarkan akan adanya cuaca ektrem 8 hari sebelum bencana  untuk kawasan Aceh dan Sumatera Utara, serta dan 4 hari untuk Provinisi Sumatera Barat. Sandainya saja,jejaring birokrasi: Pemerintah Provinsi dan Kabupaten hingga Desa dan Kelurahan pada tiga kawasan tersebut, berfungsi dan  bergerak cepat menindak-lanjuti peringatan BMKG tersebut, mungkin korban jiwa dapat diminimalisasi.

Anugerah Alam dan Potensi Bencana

Nusantara ditakdirkan berlokasi pada pertemuan tiga lempeng tektonik,lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik yang dikenal dengan cincin api. Fakta ini menjadikan Nusantara memiliki beberapa potensi bencana alam: gunung berapi, tsunami, banjir, dan tanah longsor sekaligus menunjukan Nusantara seolah menjadi pasar bencana. Fakta ini juga  dikonfirmasi oleh sejumlah bencana selama ratusan tahun silam dan juga dua dekade terakhir.

Bukit Barisan merupakan rangkaian pegunungan vulkanik yang membentang sepanjang 1.650 km dari Aceh hingga Lampung. Kawasan ini kaya akan taman nasional, danau, gunung aktif, serta keanekaragaman hayati menjadikannya sebagai tulang punggung Ekologis Sumatera dan sekaligus sumber air sungai besar seperti sungai Batanghari dan Musi pemberi nafas dan sumber kehidupan tidak terperikan jumlahnya.

Terdapat Taman Nasional Bukit Barisan Selatan seluas 356.800 ha yang mencakup Danau Ranau, Danau Suoh, Gunung Rajabasa, dan Kawah Putih serta habit Gajah Sumatera. Bukit Barisan bagai Ibu tidak kenal lelah memberi makan para penghuni: manusia, hewan, dan tetumbuhan pada saat lapar dan taman  bermain bagi anak-anaknya dimusim liburan, sayangnya kita seringkali gagal merawatnya. 

Kita memiliki lebih dari 50 taman nasional — dua diantaranya Taman Nasional Way Kambas dan Ujung Kulon yang keduanya  berada pada kawasan rawan bencana. Taman Nasional Way Kambas merupakan habitat keanekaragaman hayati yang dikenal dengan satwa langkanya yaitu Gajah. Demikian juga Ujung Kulon dengan satwa Badak Jawa perlu dirawat atau dibiarkan memberontak.

Re-aktivitasi Jejaring Birokrasi

Jejak digital menunjukan bahwa Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden Indonesia pada 2004-2009 dengan dukungan penuh SBY sebagai Presiden memainkan peran sentral sebagai komandan penanggulangan bencana Tsunami Aceh 2004 dan gempa Yogyakarta 2006, dengan memimpin koordinasi cepat, logistik darurat, dan rehabilitasi. Pada Bencana Tsunami Aceh 2004, JK langsung memimpin rapat darurat di Jakarta, melibatkan enam menteri dan Panglima TNI. Kehadiran keduanya  secara fisik pada lokasi bencana telah me-aktivisasi jejaring birokrasi birokrasi  yang lumpuh.

Pada masa rehabilitasi, jejaring sosial diakar bergerak membangun ratusan ribu rumah yang hancur diterjang bencana. Puluhan Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan rehab-rekon menggunakan konsep Rekompak yang dirancang Kemeterian Pekerjaan Umum. Sebuah konsep yang menekankan masyarakat sebagai pelaku utamanya berbasis modal sosial dan sumberdaya yang dimilikinya, sehingga menekan biaya. Dengan dukungaan anggaran negara dan juga swadaya, LSM nasional dan lokal  telah mampu membangun sekitar 300.000 rumah penduduk dalam waktu yang relatif singkat yaitu 18 bulan.

Pembelajaran dari bencana Aceh dan Yogyakarta, dapat menjadi model dalam menangani bencana Sumatera. Alih-alih saling menyalahkan antar jejaring birokrasi yang membuang energi. Saatnya fokus pada penanganan pada mereka yang menderita pada tiga kawasan. Komandan lapangan dapat ditunjuk pada tiga korlap pada tiga kawasan terdampak untuk  mendampingi pemerintah lokal tangani tanggap darurat bencana bila perlu sampai masa rehab-rekonnya. Evaluasi menyeluruh dan mengambil tindakan keras, tentu saja perlu menjadi agenda utama setelah situasinya terkendali.

Dengan bertubi-tubi bencana menghantan Nusantara, saatnya kita merenung  lebih dalam akan adanya fakta bahwa homo sapiens yakni umat manusia tidak lagi ber-evolusi tetapi dengan fasilitas Iptek telah berubah jadi monster bagi dirinya dan mahluk lainya. Hanya panduan etis dan moral serta mengambil pelajaran terdahulu yang dapat mencegah bencana-bencana yang mengancam kita. Wallahu ‘Alam Bi Sowab.

*Konsultan Pemberdayaan Masyarakat

Editor: Jufri Alkatiri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *