Oleh : Kurniawan Zulkarnain*
Tidak perlu menunggu lama,setelah Tim Kabinet Merah Putih dibentuk dipenghujung Oktober 2024, langsung berbaris rapi di Markas Akademi Militer Magelang. Sudah pasti berbaju loreng lengkap dengan baretnya. Genderang ditabu, suara dipacu agar padu.Bergerak bersama menuju garis akhir dengan tonggak tegak bernama Asta Cita penuh angka meraih Indonesia maju. Sebuah tekad yang tidak perlu ditawar, karena banyak mulut menganga di ujung sana.
Kita punya adagium yang indah yaitu “setiap zaman ada tokohnya dan setiap tokoh ada zamannya”. Cocok disandang Prabowo Subianto (PS). Sebagai Presiden yang berpengalaman perang sekaligus memiliki pustaka hidup Sang Ayah tercinta Profesor Sumitro Djoyohadikusomo–Sang Begawan Ekonomi Indonesia. Nasib telah dipilih pantang bagi Prabowo untuk menyerah “lebih baik mati, berkalang tanah dari pada NKRI terpecah”. Demkian motto yang pantas disandangnya.
Cetak biru Tim Kerja PS dapat ditelusuri jejaknya pada pemikiran Sang Begawan Ekonomi tentang pembangunan yang berimbang antara industri dan pertanian,menolak ketergantungan pada modal asing serta mempriotaskan modal domestik dan industri berbasis sumber daya lokal. Dengan ujung cerita terbangunnya sistem ekonomi nasional yang melindungi produsen kecil melalui pendidikan dan kemandirian pangan dan energi melalui koperasi.Bukan ekonomi ektraktif yang merusak alam.
Tantangan Menghadang
Bentang indah Nusantara mengandung sumber daya alam yang melimpah .Pertanyaannya adalah untuk siapa kekayaan alam itu? Ketika 66 persen kekayaan negara terkonsentrasi pada 10 persen orang terkaya, sementara empat orang terkaya memiliki 100 Juta orang termiskin. Ekonomi dikuasai pemodal besar dan demokrasi digemgam oligarki.Tidak heran, jika kebocoran kekayaan alam mengalir deras keluar negeri tanpa kendali.Sebuah Paradok tengah melanda Nusantara.
Mengapa negeri ini seolah berjalan ditempat padahal sumberdaya alamnya melimpah? Ternyata salah satu biang keladinya adalah korupsi. Tengok saja Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) menempati urutan 99 dari 180 dengan skor 37 dari 100, dimana 0 menunjukan bebas korupsi dan 100 menunjukan sangat korup, IPK Indonesia terburuk di Asia Tenggara. Indeks ini dikonfirmasi oleh fakta merebaknya korupsi disetiap meja jejaring birokrasi, diperparah oleh warisan buruk tata-kelola dalam 10 tahun terakhir.
Idealnya kemajuan ekonomi didukung oleh demokrasi yang matang. Faktanya demokrasi kita hanya ramai dilayar medsos dan sejumlah lembaga survey tampilkan angka maya. DPR sebagai hasil Pemilu belum tunjukan fungsi penyeimbang kekuasaan. Alih-alih berfungsi, malah bergaduh-ria dan senayan menjadi lokasi ber-selvi yang menawan. Dalam situasi begini, pantas Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) memiliki skor 6,44 dari 0-10,ini mencerminkan demokrasi yang cacat (flawed democracy). Demokrasi Indonesia prosedural menemukan jejaknya.
Mari Kembali Berlayar
Tidak adil kiranya, bila dinyatakan Tim Prabowo tidak menunjukan hasil. Tengok saja layar Smartpone anda, di sana terpampang capaian kuantitatif program strategis yang dirancang: Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat bagi masyakat paling miskin telah berjalan. Capaian yang disertai prosentase perlu diapresiasi, namun tentu saja dampak dan kesinambungannya masih harus dibuktikan.
Gebrakan Menteri Keuangan, Purbaya, telah bangkitkan optimisme ketika sebagian besar rakyat kehilangan harapan. Upaya menggelontor dana sebesar Rp.200 trilyun diharapkan dapat menghidupkan sektor ekonomi mulai tampak. Langkah lain yang perlu dicatat adalah upaya Menteri Pertanian yang mampu menjaga kepercayaan publik pada sektor pangan. Namun langkah keduanya belum menyentuh sektor UMKM ladang perikehidupan sebagaian besar usaha rakyat kita.
Perjalanan masih panjang, saatnya PS menata ulang Tim Merah Putih-nya. Adanya Tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk bebaskan SDA yang disandera Oligarki merupakan harapan. Duet Menkeu dengan Kejagung yang didukung TNI dalam endus praktek korupsi adalah langkah yang sangat ditunggu setelah Rp.13 trilyun diselamatkan. Waktunya sudah tiba bagi PS menjadi dirinya sendiri yang sejati. Bertindak tegas dan keras untuk wujudkan gagasan yang tertuang dalam Paradoks Indonesia. Wallau ‘Alam Bi Sowab.
*Konsultan Pemberdayaan Masyarakat
Editor: Jufri Alkatiri
