Pijarberita.com, Jakarta – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Akhmad Munir mengatakan, pers Indonesia harus tetap berpijak pada nilai kemanusiaan dan Etika Jurnalistik di tengah gempuran disrupsi teknologi, dominasi algoritma, serta perkembangan kecerdasan buatan (AI).
Menurut Munir dalam diskusi Kaleidoskop Media Massa 2025 di Dewan Pers, Jakarta, Selasa, sebagai bagian dari rangkaian Pra Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dan kegiatan tersebut merupakan kolaborasi PWI Pusat, Panitia HPN, dan Akbar Faisal Uncensored, serta disiarkan secara langsung melalui YouTube Akbar Faisal Uncensored.
Dikatakan, tahun 2025 menjadi momentum refleksi bagi insan pers untuk kembali mempertanyakan peran media sebagai pilar keempat demokrasi. Menurutnya, pers saat ini menghadapi tantangan serius, mulai dari keberlanjutan industri media, integritas profesi, hingga tekanan transformasi digital. “Sepanjang 2025, kehidupan pers benar-benar diuji. Kita diuji dalam mengelola perusahaan pers yang sehat, menjaga independensi, menegakkan kredibilitas, sekaligus tetap setia pada kepentingan publik,” ujar Munir.
Akhmad Munir yang sehari-hari sebagai Direktur Utama LKBN ANTARA menambahkan, duka mendalam atas bencana banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Peristiwa bencana menjadi pengingat bahwa pemberitaan pers harus mengedepankan kepentingan kemanusiaan dan solidaritas sosial.
“Kehadiran pers di tengah bencana bukan sekadar soal kecepatan. Pers harus membantu masyarakat tetap berpikir jernih di tengah ketidakpastian, kepanikan, dan kecemasan melalui informasi yang akurat, terverifikasi, dan berimbang,” katanya.
Munir menegaskan, pemberitaan bencana sejatinya adalah pemberitaan tentang manusia. Karena itu, liputan kebencanaan tidak boleh direduksi hanya menjadi angka korban, kerusakan infrastruktur, atau visual dramatis. “Di balik setiap bencana ada manusia yang terluka, kehilangan, dan trauma. Etika jurnalistik harus menjadi fondasi utama dalam setiap peliputan,” tegasnya.
Selain aspek kemanusiaan, Munir juga menyoroti kondisi industri media nasional yang dinilai berada dalam situasi krusial. Ia menilai negara perlu hadir untuk memastikan kebebasan pers, keberlanjutan usaha media, serta kemampuan beradaptasi menghadapi teknologi digital. “Perlu intervensi negara untuk menyelamatkan pers Indonesia,” kata Munir.
Munir pun menegaskan komitmen PWI untuk terus memperkuat kapasitas insan pers, menjaga standar etika, dan mendorong jurnalisme yang bertanggung jawab. “Pers Indonesia harus menjadi pilar demokrasi sekaligus pilar kemanusiaan. Hadir saat bencana, setia mengawal pemulihan, dan konsisten menyalakan harapan bagi bangsa dan negara,” pungkasnya.
Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto menambahkan, dominasi media sosial dan platform digital menjadi ancaman nyata bagi eksistensi media arus utama. Keterbatasan finansial membuat banyak media tak lagi mampu menempatkan koresponden di berbagai daerah. “Kalau media sosial dilengkapi verifikasi, konfirmasi, dan kode etik, maka media mainstream akan semakin terdesak,” ujarnya. (jal)
Editor: Jufri Alkatiri
