Pijarberita.com, Jakarta – Pers nasional memiliki peran strategis — tidak hanya dalam mengawal isu politik dan ekonomi, tetapi juga dalam menjaga keberlanjutan kebudayaan nasional—karena itu, Pembangunan kebudayaan harus dimulai dari “daerah peri-peri” yaitu pinggiran kota atau zona peri-urban yang terletak di antara area perkotaan dan pedesaan.
Direktur Anugerah Seni dan Kebudayaan PWI Pusat, Yusuf Susilo Hartono, hari ini di Jakarta mengatakan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar Silaturahmi dan Presentasi Anugerah Kebudayaan bagi wartawan bersama komunitas, serta para bupati dan wali kota se-Indonesia. “Silaturahmi dan presentasi ini menjadi penting, sebab proposal tertulis saja tidak cukup. Kemajuan budaya daerah akan sangat menentukan arah kebudayaan nasional,” kata Yusuf.
Dikatakan, Silaturahmi dan Presentasi Anugerah Kebudayaan adalah salah satu satu tahapan penting menjelang penyerahan Trofi Abyakta pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Banten, 9 Februari 2026.
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, melalui sambutan yang disampaikan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Atal S. Depari, mengatakan, Anugerah Seni dan Kebudayaan PWI memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar seremoni. “Anugerah ini merupakan pengakuan moral dan historis atas peran kebudayaan sebagai jiwa bangsa, sekaligus bentuk apresiasi kepada para insan budaya yang konsisten menjaga identitas Indonesia di tengah arus perubahan zaman,” kata Atal.
Menurutnya, kekuatan utama Indonesia tidak hanya terletak pada aspek ekonomi, geopolitik, atau demografi, tetapi justru pada kekayaan budayanya yang telah diakui dunia, termasuk oleh UNESCO. “Ribuan bahasa dan ragam tradisi, pembangunan yang berlandaskan kebudayaan adalah sebuah keharusan. Tanpa kebudayaan, pembangunan akan kehilangan arah, makna, dan identitas,” tambahnya.
Dalam konteks tersebut, pers dinilai memiliki peran penting sebagai penjaga ingatan kolektif, ruang dialog kebudayaan, serta penghubung antara tradisi dan modernitas. Pers yang sehat adalah pers yang memberi ruang bagi kebudayaan untuk tumbuh, dikenal, dan dihargai publik.
Sedangkan, Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, menilai wartawan memiliki kedekatan yang kuat dengan kebudayaan melalui tugas pencatatan sejarah, tradisi, dan dinamika sosial masyarakat. “Wartawan mencatat sejarah dan budaya. Dari catatan itulah nilai-nilai budaya dapat terus hidup. Ke depan, para pemimpin daerah diharapkan mampu mencatatkan dirinya sebagai pelindung dan penyelamat budaya yang kini mulai tergerus,” katanya.
Dikatakan, keberhasilan seorang wali kota, bupati, atau gubernur salah satunya dapat diukur dari komitmennya dalam melindungi dan melestarikan kebudayaan daerah selama masa kepemimpinannya. “Jika suatu daerah didominasi budaya asing, mulai dari makanan hingga pola interaksi sosial, maka budaya lokal bisa hilang dan hanya tersisa kenangan. Pers harus hadir sebagai penjaga, pejuang, sekaligus tonggak kebudayaan bangsa,” katanya.
Ke-10 kepala daerah tersebut, hari ini mengikuti presentasi Anugerah Seni dan Kebudayaan di Sekretatriat PWI Pusat Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat. Dari sepuluh peserta, tiga di antaranya wali kota, dan tujuh bupati, masing-masing: Wali Kota Malang, Jawa Timur, Wahyu Hidayat, Wali Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Andi Harun, Wali Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Mohan Roliskana, Bupati Lampung Utara, Lampung, Hamartoni Ahadis, Bupati Temanggung, Jawa Tengah, Agus Setiawan, Bupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Heribertus Geradus Laju Nabit, Bupati Blora, Jawa Tengah, Arief Rohman, Bupati Labuhanbatu,Sumatera Utara, Maya Hasmita, Bupati Manokwari, Papua Barat, Hermus Indou, Bupati Padang Pariaman, Sumatera Barat, John Kenedy Azis. (jal)
Editor:Jufri Alkatiri
