Pijarberita.com, Jakarta, — Pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,49 triliun dari APBN 2026, sekaligus mengusulkan tambahan anggaran Rp5,1 triliun untuk mempercepat pemulihan pertanian pasca-bencana di Aceh, Sumateri Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Rabu di Jakarta mengatakan, Kementerian Pertanian (Kementan) akan memberikan dana untuk memulihkan sektor pertanian pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah utara dan tengah Sumatera pada akhir November 2025. Kementan berkomitmen membantu petani bangkit dari dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Kementerian Pertanian berupaya membantu memulihkan sektor pertanian di ketiga provinsi terdampak pasca-bencana, baik dengan mengoptimalkan anggaran APBN 2026 yang tersedia maupun dengan mengusulkan anggaran tambahan apabila memungkinkan,” kata Amran.
Dia merinci, alokasi anggaran APBN Kementan 2026 yang siap digulirkan untuk pemulihan pasca- bencana mencapai Rp1,49 triliun. Amran menyebut alokasi bantuan terdiri atas bantuan benih tanaman, rehabilitiasi tanaman perkebunan, serta penyediaan alsintan, pupuk, dan pestisida.
“Alokasi anggaran APBN Kementerian Pertanian 2026 yang siap digulirkan untuk pemulihan pasca bencana mencapai Rp1,49 triliun, yang terdiri dari rehabilitasi lahan sawah ringan, sedang, dan irigasi sebesar Rp736,21 miliar, bantuan benih tanaman pangan Rp68,6 miliar, rehab kawasan perkebunan Rp50,46 miliar, serta penyediaan alsintan, pupuk, pupuk, pestisida Rp641,25 miliar,” ungkap Amran.
Alokasi bantuan ini, kata Amran, diprioritaskan untuk wilayah yang paling terdampak, khususnya lahan sawah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang. Untuk lahan sawah yang mengalami kerusakan berat, Mentan Amran menegaskan perlunya sinergi lintas kementerian. Menurutnya, rehabilitasi sawah rusak berat membutuhkan kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN terkait penataan ruang serta Kementerian PUPR untuk perbaikan jaringan irigasi.
Selain mengoptimalkan anggaran yang tersedia, Kementan memperkirakan kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp5,1 triliun guna memulihkan sektor pertanian secara komprehensif di tiga provinsi terdampak. “Kebutuhan ini berasal dari pemulihan sektor pertanian di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang harus dilakukan secara menyeluruh di seluruh lokasi terdampak. Di sisi lain, program prioritas untuk menjaga pertanian berkelanjutan tetap harus berjalan,” kata Mentan Amran.
Usulan tambahan anggaran Rp5,1 triliun tersebut akan difokuskan untuk rehabilitasi tambahan lahan sawah senilai Rp3,4 triliun, rehabilitasi kawasan perkebunan Rp456,4 miliar, bantuan benih hortikultura Rp19,1 miliar, pakan ternak Rp262,8 miliar, penyediaan sarana dan prasarana Rp674,7 miliar, serta rehabilitasi bangunan dan sarana penunjang lainnya sebesar Rp291 miliar.
Amran berharap dukungan Komisi IV DPR RI agar proses pemulihan pasca bencana, khususnya di sektor pertanian, dapat berjalan lebih cepat dan efektif. “Pada kesempatan ini kami memohon dukungan pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI untuk mendukung alokasi tambahan anggaran dalam rangka mempercepat pemulihan pasca bencana,” ujarnya.
Selain melalui APBN, Kementan juga telah menggalang bantuan kemanusiaan. Mentan Amran melaporkan, donasi dari Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Peduli telah terkumpul sebesar Rp75 miliar. “Bantuan tersebut telah kami kirimkan dalam tiga tahap bekerja sama dengan TNI AL, TNI AU, TNI AD, serta Polri,” ungkapnya.
Bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor tersebut melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Daerah yang paling terdampak antara lain Aceh Tamiang, Agam, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.
Berdasarkan data per 13 Januari 2026, luas sawah terdampak di ketiga provinsi mencapai 107.324 hektare. Rinciannya, sawah rusak ringan seluas 56.077 hektare, rusak sedang 22.152 hektare, dan rusak berat 29.095 hektare. Dari total tersebut, lahan tanaman padi dan jagung yang mengalami puso atau gagal panen mencapai 44,6 ribu hektare. (juf)
Editor: Jufri Alkatiri
