Oleh: Kurniawan Zulkarnain*
Insya Allah 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada tanggal 20 Maret 2026, hari Jumat (Maklumat PP Muhammadiyah) — hari dimana Umat Islam seluruh dunia termasuk di Indonesia merayakan Idul Fitri setelah 1 bulan penuh melaksanakan Ibadah Puasa. Hari Raya Idul Fitri merupakan peristiwa pengungkapan kegembiraan berkumpul dengan keluarga dan handai taulan. Peristiwa ini juga waktu berbagi dengan kaum yang terpinggirkan melalui distribusi zakaf fitrah. Lebih dari itu, Idul Fitri telah menjadi tradisi dan menyatu dengan budaya bangsa.
Menurut M.Quraish Shihab, Idul Fitri bukan sekedar hari raya seremonial,tetapi momen kembalinya manusia kepada fitrah–keadaan suci, lurus, dan selaras dengan tujuan penciptaannya. Idul Fitri adalah tanda kemenangan spiritual dan emosional, bukan pesta jasmani semata. Kemenangan ditandai setelah Ramadhan seseorang lebih jujur, lebih bersyukur dan lebih peduli pada sesama manusia dan mahluk lainnya.Idealnya Idul Fitri momen selebrasi seorang Insan Kamil.
Peristiwa Idul Fitri kental hubungan dengan tradisi pulang kampung untuk berlebaran. Sebuah terminologi yang berasal dari bahasa Jawa yaitu wis bar atau lebar yang berarti sudah selesai menjalankan puasa. Tradisi pulang kampung berfungsi sebagai migrasi ekonomi dari kota ke desa. Dimana orang kota pulang kampung berbagi rizki kepada sanak keluarga didesa. Disisi lain,negara telah memastikan kelancaran transfortasi darat,laut maupun udara untuk mudik.
Dilema Kemanusiaan di Era Modern
Momen Idul Fitri merupakan waktu yang tepat melihat kebelakang tentang situasi kemanusiaan kita. Nurcholish Madjid yang dikenal dengan panggilan Cak Nur melihat dilema kemanusiaan dan keadilan di era moderen sebagai ketegangan antara kemajuan teknologi-sosial dengan nilai-nilai moral dan tauhid yang universal. Cak Nur menekankan bahwa modernitas seringkali mengikis nurani kemanusiaan.
Senada dengan Cak Nur, Ketua Muhammadiyah Haidar Nashir mengatakan dilema kemanusiaan saat ini dan kedepan sangat krusial. Dilema stunting, kekerasan, dan perbuatan nista terhadap perempuan dan anak. Terpinggirkannya masyarakat lokal di berbagai didaerah. Bahkan terdapat hak-hak rakyat yang tidak terpenuhi menunjukan masalah kemanusiaan yang terabaikan.
Pelanggaran HAM pada tahun 2025 tercatat 2.796 kasus (data Komnas HAM), sementara kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 35.533 kasus. Pada tahun 2025, tercatat 135 kasus perampasan wilayah adat (Asosiasi Masyarat Adat). Dilevel global Genosida terhadap 71.000 warga Palestina di Gaza dan sekarang masih berlangsung. Data-data ini menunjukan dilema kemanusiaan berada tahap serius.
Menjaga Harkat Kemanusiaan
Situasi kemansusiaan kita sudah pada tahap menghawatirkan, maka perlu upaya khusus melalui upayanl menjaga harkat kemanusiaan (Al-Isra 70). Upaya ini tidak bersifat tunggal melainkan multi-dimensi yang meliputi: pendidikan,kesehatan,pengembangan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan,pemukiman yang layak bagi masyarakat miskin yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil. Upaya yang tidak kalah penting adalah penegakkan dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara termasuk masyarakat adat di pedalaman.
Upaya menjaga harkat kemanusiaan telah dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan oleh masyarakat sipil. Muhammadiyah dan NU sebagai misal telah melakukan upaya secara simultan melalui amal usaha dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kegiatan ekonomi menyebar di seluruh Indonesia bahkan kedua Ormas Keagamaan memiliki Badan Otonom yang terjun dalam Bantuan Hukum dan Kebencanaan dan program pengiriman Da’i ke wilayah pedalaman di Papua.
Dengan pertimbangan situasi kemanusiaan yang menghawatirkan ditambah dengan peta hukum masih tajam kebawah tumpul keatas, maka perlu dilakukan upaya serius melindungi martabat kemanusiaan. Upaya kolaboratip antara pemerintah sebagai pemangku utamanya dengan Masyarakat. Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha perlu dipastikan terjalin. Secara khusus, Asosiasi dan individu yang bergerak pada bidang kemanusiaan perlu terjaga eksistensinya agar isu terkait kemanusiaan terekam dan mendapat respon yang memadai. Wallahu ‘Alam Bi Sowab.
*Konsultan Pemberdayaan Masyarakat
Editor: Jufri Alkatiri
