Pijarberita.com-Depok, Ketua PWI Kota Depok Rusdy Nurdiansyah mengatakan, Ketua Umum PWI Pusat hasil Kongres PWI di Bandung, Hendry Chairuddin Bangun atau HCB mengidap penyakit Post Power Syndrome, takut kehilangan posisi jabatan.
Rusdy kepada rekan wartawan di Depok, Senin mengungkapkan pernyataan tersebut – setelah menyaksikan tayangan video wawancara Hendri Ch Bangun seusai pelantikan Plt Ketua PWI Provinsi Jawa Barat (Jabar) serta Plt-Plt Kota/Kabupaten se-Jabar.
Dalam tayangan video tersebut, HCB menegaskan dengan bangganya, sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat yang sah dan valid berdasarkan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum (Kemenhum) dan Putusan Sela PN Jakarta Pusat. Itu berarti negara mengakui.
“HCB dengan pongah sembari mata yang melotot-lotot, terkesan arogan dan menegaskan tidak ada konflik di PWI Pusat, yang ada kekuasaannya dicuri segelintir orang,” katanya.
Dia membandingkan dualisme kepemimpinan organisasi. Katanya, hal itu biasa, karena PMI ada dua, Kadin ada dua. Untuk itu sesuai perintah Presiden agar PWI kembali menjadi satu lewat Kongres Persatuan selambat-lambatnya pada 30 Agustus 2025.
“PWI Jabar sudah dibekukan dan sudah saya tunjuk pejabat pelaksna (Plt), Saya menegakkan aturan dan saya Ketua Umum PWI Pusat yang sah. Itu sesuai AHU dan dikuatkan Putusan Sela PN Jakarta Pusat. Saya nggak main perasaan tapi aturan organisasi,” kata HCB saat dikonfirmasi melalui whatsapp (WA) oleh Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah, Sabtu pekan lalu.
Kepengurusan PWI Kota Depok yang sah berdasarkan pemilihan langsung dalam Konfrensi Wilayah (Konferwil) untuk periode 2024-2027 dan tertuang dalam SK PWI Pusat yang ditanda tanggani, Ketua Umum Hendri Ch Bangun, Ketua Bidang Organisasi Zulmansyah Sekedang dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Sayid Iskandarsyah pada 16 Mei 2024.
PWI Kota Depok dengan jumlah anggota mencapai 70 wartawan menjadi salah satu yang dibekukan di Jabar dan dibentuk Plt dengan 9 orang susunan pengurus, berdasarkan SK yang hanya ditanda tanggani Ketua Umum Hendri Ch Bangun dan Sekjen Iqbal Irsyad pada 14 Mei 2025. “Hendri Ch Bangun gembel!,” tegas Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah menanggapi pernyataan HCB, Senin (16/05/2025).
Menurut Rusdy, PWI Kota Depok mengambil sikap tidak ikut-ikutan konflik yang terjadi di PWI Pusat dan tetap menjalankan program-program PWI Pusat, diantaranya seperti sosialisasi Pilkada bekerja sama dengan Kemendagri dan KPU serta pengadaan rumah bersubsidi untuk wartawan.
” HCB itu ‘gembel jiwa dan gembel pikir’. Bukannya bijak dan bikin kondusif untuk persatuan PWI malah ciptakan permusuhan, bikin Plt-Plt hingga kabupaten dan kota yang nggak ikut-ikutan soal konflik di PWI Pusat,” ungkap Rusdy salah seorang jurnalis senior pemegang Press Card Number One (PINK).
Rusdy juga menegaskan, pernyataan HCB sangat ambigu, tidak ada konflik di PWI Pusat tetapi sepakat dengan adanya Kongres Persatuan PWI. “Disinyalir Hendri mengidap post power syndrome, kondisi psikologis yang ditandai dengan gejala seperti penurunan harga diri, kecemasan, dan kesulitan menerima kenyataan,” tutur Rusdy. Contohnya, lanjut Rusdy, pernyataan HCB yang menjalani aturan tanpa perasaan dan sah sebagai ketua karena diakui negara, itu cacat pikir dan sesat mental.
Padahal, seorang pemimpin itu harus bijak, mengedepankan musyawarah dan menjaga keseimbangan etika dan ilmu serta pengakuan sebagai pemimpin bukan semata-mata merasa diakui negara karena memegang AHU tetapi yang lebih penting adalah pengakuan dari pemilik suara yakni rakyat atau anggota.
“Keputusan Hendri memutuskan adanya Plt PWI Kota Depok itu dipastikan ilegal, tidak sesuai aturan yang cenderung memamerkan kekuasaannya. Apalagi diduga SK di manipulatif, tanda tangan Sekjen PWI Pusat Iqbal Irsyad infonya diduga palsu atau scanning. Lalu, 9 pengurus Plt yang tercatum di SK, sebanyak 5 nama dicatut, serta tanggal yang tertera merupakan tanggal mundur yang tidak sesuai keluarnya SK Plt,” ungkap Rusdy.
Lanjut Rusdy, pihaknya akan mempertimbangkan melaporkan HCB ke ranah hukum, jika benar SK Plt PWI Kota Depok itu manipulatif. “Jika nantinya sudah sangat menganggu, PWI Kota Depok akan melaporkan Hendri ke ranah hukum. Untuk itu, PWI Kota Depok mendesak untuk segera mencabut SK Plt manipulatif. Jangan memaksa kami menjadi super tega,” pungkas mantan wartawan Republika ini. (jal)
Editor: Jufri Alkatiri
