Oleh: Prof. Dr. Murodi al-Batawi, MA*
Meski berita peristiwa ini sudah terjadi beberapa hari lalu, informasinya masih berseliweran di Media Sosial — karenanya, saya memandang perlu berbagi informasi sekadar mengingatkan kita semua bahwa ternyata masih banyak peristiwa kesusahan yang dialami siswa/siswi Sekolah, mulai dari tingkat sekolah Dasar hingga SMA, bahkan mungkin sampai perguruan tinggi. Karena banyak dari mereka berasal dari desa, yang mungkin masuk ke dalam kategori desa tertinggal — tetapi cita-cita mereka banyak yang luar biasa. Mereka ingin membebaskan diri dari kemiskinan.
Menurut Paulo Preire, pendidikan dapat membebaskan dari keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan. Mereka ingin mengejar cita-cita tersebut dengan belajar lebih keras dan belajar lebih cerdas. Tetapi masalahnya, banyak diantara mereka orang yang berasal dari keluarga tidak mampu, seperti seorang bocah di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang mengakhiri hidupnya karena ibunya tidak mampu membelikan buku dan alat sekolah. Dengan secarik kertas, almarhum menuliskan kata terakhir “ibu, aku pergi sebentar”.
Surat itu terbaca oleh keluarganya dan langsung shock. Dia rela mengobankan ditinya, karena dia kasihan sama adik-adik perrmpuannya yang juga masih membutuhkan biaya untuk hidup dan sekolah. Sementara pemerintah Kelurahan/Desa dan Kecamatan tidak mendata keluarga tersebut sebagai keluarga yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah, sehngga keluarga miskin tersebut tetap pada posisinya sebagai keluarga tak mampu hingga kasus bunuh diri bocah SD mencuat ke permukaan dan menjadi berita viral.
Respons Masyarakat atas Peristiwa Bunuh Diri Bocah Kelas IV SD
Beragam respons masyarakat dari kasus Bunuh Diri Siswa Kelas IV SD tersebut. Setelah kasus ini menjadi viral, pemerintah dan pejabat lokal bereaksi. Pemerintah Pusat sangat menyayangkan pejabat Gubernur dan Bupat hingga Lurah/ Kepala Desa, tidak ada yang mengetahui kalau ada warga kurang mampu, bahkan tidak terdata dalam data yang terdapat di tingkat RT/RW apalagi tingkat desa hingga kecamatan dan Kabupaten Ngada, sehingga bantuan untuk mereka benar-benar tidak ada. Bahkan masyarakat luas sangat menyayangkan terjadinya kasus tersebut. Mereka tidak terdata oleh pemerintah, karena mereka berada pada sebuah desa terpencil di Kabupaten Ngada.
Setelah petistiwa tersebut viral, Gubernur NTT marah besar kepada Bupati Ngada yang tidak mengetahui kalau ada warganya yang memang benar-benar membutuhkan bantuan untuk terbebas dari belenggu kemiskinan. Bahkan ada yang beri masukan, kenapa tidak mencari orang tua asuh untuk mendukung keinginan siswa tersebut. Masukan itu bagus, tetapi di Kabupaten Ngada, bukan seperti Kabupaten di Jawa, atau di daerah lain, yang masih terjangkau dan banyak orang yang bersedia menjadi orang tua asuh — tetapi ini di daerah sangat miskin dan tandus. Bagaimana orang yang bersedia menjadi orang tua asuh — mereka juga butuh bantuan untuk hidup dan sebagainya.
Sekali lagi, ini bukan soal biaya pendidikan di sekolah, karena pemerintah sudah membebaskan semua biaya pendidikan, di luar seragam, tas sekolah dan alat belajar, tetapi itu saja tidak cukup, karena, menurut saya, mestinya, alat sekolah dan buku juga gratis, ketimbang uangnya digunakan untuk dana buat BoP (Board of Peace), sebesar 17 Triliun untuk penyelesaian konflik Palestina-Israel, yang diketuai seumur hidup oleh Donald Trump, ditambah dana untuk MBG, maka saya yakin tidak akan ada lagi kasus serupa akan terjadi, karena masyarakat akan sejahtera. Kalau saja presiden Prabowo mau mundur dan membatalkan keikutsertaanya dalam badan tersebut dan uang MBG hanya dikhususkan buat anak TK dan SD saja, dan uangnya untuk biaya pendidikan hingga perguruan tinggi, pasti akan mencukupi semua kebutuhan masyarakat miskin yang ingin belajar dan melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Semoga kasus ini jadi pembelajaran buat kita semua.
*Profesor Sejarah dan Peradaban. Dosen Tetap Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Editoir: Jufri Alkatiri
