Pelanggan Warteg di Depok (Foto: dok)
Oleh: Satrio Arismunandar*
Ada pelajaran menarik dari dua aksi protes yang berlangsung pada Agustus 2026–yang satu digerakkan Mas Botok bersama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB)– yang lain digerakkan mahasiswa, terutama BEM Universitas Indonesia (BEM UI). Keduanya sama-sama turun ke jalan. Keduanya sama-sama menyampaikan kritik terhadap kekuasaan. Keduanya juga sama-sama mengklaim membawa kepentingan publik. Tetapi ada satu perbedaan yang sangat mendasar.
Mas Botok datang dengan tuntutan yang sedikit, sasaran yang jelas, dan hasil yang bisa diukur. Sementara BEM UI datang dengan agenda yang jauh lebih luas, sehingga keberhasilannya jauh lebih sulit diukur. Di sinilah menariknya membandingkan kedua aksi tersebut. Sebab dalam politik jalanan, demonstrasi yang paling ramai belum tentu demonstrasi yang paling efektif.
Massa memang penting–tetapi massa hanyalah energi–yang menentukan ke mana energi itu menghasilkan tekanan adalah strategi–dan dalam hal strategi, aksi Mas Botok memberikan sebuah pelajaran yang menarik.
Jangan Coba Memenangkan semua Pertempuran sekaligus
Mas Botok dan AMPB datang dengan dua tuntutan utama: pengesahan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor. Dari dua tuntutan tersebut, isu RUU Perampasan Aset menjadi sangat menonjol karena mempunyai sasaran politik yang jelas: DPR RI.
Lebih dari itu, tuntutannya juga sangat konkret. Bukan “berantas korupsi”. Bukan “perbaiki negara”. Bukan pula “tegakkan keadilan”–tetapi: sahkan RUU Perampasan Aset. Kalimat seperti ini sangat mudah dipahami public– dan lebih penting lagi, sangat mudah ditagihkan kepada pengambil keputusan. Itulah keunggulan sebuah tuntutan yang sederhana.
Ketika tuntutan sudah sangat spesifik, pihak yang menjadi sasaran tekanan tidak mempunyai banyak ruang untuk bersembunyi di balik retorika. Masyarakat bisa bertanya: “Sudah disahkan atau belum?” Selesai. Sebaliknya, BEM UI datang dengan delapan tuntutan yang mencakup berbagai persoalan: korupsi dan KKN, ekonomi dan kebutuhan pokok, reforma agraria, proyek strategis nasional, Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, transfer ke daerah dan otonomi daerah, bencana, hingga keterlibatan TNI-Polri dalam ruang sipil.
Semua isu itu bisa diperdebatkan. Banyak yang memang penting–tetapi justru di sinilah problem politiknya. Semakin banyak tuntutan, semakin sulit menentukan apa yang disebut kemenangan. Kalau delapan tuntutan belum terpenuhi, apakah aksi dianggap gagal? Kalau dua terpenuhi, apakah dianggap berhasil? Kalau satu terpenuhi, apakah massa harus kembali turun ke jalan? Tidak ada jawaban sederhana.
Demo Mas Botok Punya “Angka Keramat”: 15 Desember
Keberhasilan gerakan politik sering kali bergantung pada satu hal yang kelihatannya sepele: deadline. Dalam kasus Mas Botok, deadline itu sekarang ada: 15 Desember 2026. Pimpinan DPR RI memberikan komitmen untuk menyelesaikan dan mengesahkan RUU Perampasan Aset paling lambat tanggal tersebut. Di sinilah sebuah aksi demonstrasi memperoleh sesuatu yang sangat penting: alat ukur.
Sebelum aksi, masyarakat menuntut. Sesudah aksi, DPR memberikan komitmen. Sekarang tinggal menunggu waktu. Jika RUU disahkan sebelum atau pada 15 Desember, AMPB mempunyai alasan kuat untuk mengatakan bahwa tekanan mereka menghasilkan sesuatu. Jika tidak, komitmen itu dapat ditagih. Bahkan bisa menjadi dasar bagi aksi berikutnya– dengan demikian, aksi tersebut tidak berakhir ketika massa meninggalkan gedung DPR RI– justru memasuki fase kedua: pengawasan terhadap janji politik. Dan ini merupakan ciri penting gerakan yang efektif. Demonstrasi tidak boleh hanya menjadi peristiwa. Ia harus menjadi proses politik– namun kita juga tidak boleh berlebihan. RUU Perampasan Aset belum menjadi undang-undang. Mas Botok belum bisa mengatakan, “Kami sudah menang.” Yang diperoleh adalah komitmen DPR RI–tetapi komitmen itu sangat berharga karena sekarang DPR mempunyai semacam “utang politik kepada publik.”
Sebelum ada komitmen–penundaan bisa dijelaskan dengan berbagai alasan. Sesudah ada tanggal, alasannya menjadi jauh lebih sulit. “Masih dibahas.” “Masih dikaji.” “Masih menunggu.” Semua alasan itu akan berhadapan dengan satu pertanyaan sederhana: Bukankah sudah ada komitmen 15 Desember? Itulah kekuatan sebuah deadline–mengubah janji politik yang abstrak menjadi kewajiban yang bisa diawasi.
BEM UI Punya Masalah yang Berbeda
BEM UI sebenarnya menghadapi persoalan yang lebih sulit– mereka tidak sekadar membawa satu masalah. Mereka mencoba mengatakan bahwa ada banyak persoalan yang harus dibenahi sekaligus. Dalam perspektif gerakan sosial, ini punya keuntungan. BEM UI dapat menjadi semacam “mikrofon bagi berbagai keresahan masyarakat.”
Mahasiswa dapat mengatakan: persoalan Indonesia bukan hanya korupsi. Bukan hanya harga kebutuhan pokok. Bukan hanya agraria. Bukan hanya TNI-Polri. Ada persoalan tata kelola, ekonomi, bencana, kebijakan pembangunan, dan sebagainya. Ini adalah fungsi penting gerakan mahasiswa–tetapi ada konsekuensinya. Gerakan yang menjadi mikrofon biasanya lebih mudah membangun kesadaran daripada memenangkan negosiasi–mampu mengatakan bahwa ada masalah–tetapi belum tentu mampu memaksa penguasa menyelesaikan satu masalah tertentu. Di sinilah perbedaan antara agenda-setting dan bargaining power.
BEM UI memiliki kemampuan agenda-setting— mereka mampu memasukkan berbagai isu ke ruang publik. Sebaliknya, Mas Botok menunjukkan kemampuan bargaining yang lebih terkonsentrasi–membawa satu isu ke meja pengambil keputusan dan pulang dengan sebuah komitmen. Perbandingan ini tidak seharusnya berakhir dengan kesimpulan bahwa Mas Botok lebih pintar daripada mahasiswa. Bukan itu persoalannya. Masing-masing mempunyai basis sosial yang berbeda.
Gerakan masyarakat Pati mempunyai kekuatan pada “kedekatan emosional dan pengalaman langsung.” Mahasiswa mempunyai kekuatan pada jaringan, tradisi intelektual, kajian, dan kemampuan mengartikulasikan persoalan struktural. Mas Botok berbicara dari pengalaman masyarakat. BEM UI berbicara dari perspektif gerakan mahasiswa. Keduanya dibutuhkan dalam demokrasi–yang menarik adalah bagaimana masing-masing mengubah modal tersebut menjadi tekanan politik–dan di sinilah kita bisa belajar bahwa “jumlah massa bukan satu-satunya sumber kekuatan.”
Ada anggapan yang cukup populer bahwa keberhasilan demonstrasi dapat dilihat dari berapa banyak orang yang turun ke jalan. Padahal sejarah gerakan politik menunjukkan hal yang berbeda. Massa yang sangat besar bisa saja menghasilkan pemandangan dramatis tetapi tidak menghasilkan perubahan kebijakan. Sebaliknya, massa yang jauh lebih sedikit dapat memaksa penguasa melakukan sesuatu apabila tuntutannya tepat, sasarannya tepat, momentumnya tepat, dan tekanan politiknya cukup kuat– karena itu, ukuran yang lebih penting bukan: “Berapa banyak orang yang datang?” melainkan: “Apa yang berubah setelah mereka datang?”
Ini tentu bukan berarti jumlah massa tidak penting–jumlah massa memberikan legitimasi dan menciptakan tekanan psikologis–tetapi jumlah massa harus dikonversi menjadi daya tawar. Kalau tidak, demonstrasi hanya menjadi tontonan politik.
Mas Botok Punya Satu Senjata Lain: Isu yang Sulit Ditolak Secara Moral
RUU Perampasan Aset juga memiliki karakter yang menguntungkan gerakan tersebut. Pemberantasan korupsi adalah isu yang sangat mudah mendapatkan legitimasi publik. Sulit bagi pejabat untuk tampil di depan masyarakat dan mengatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak penting– karena itu, tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset memiliki high moral ground. DPR dapat memperdebatkan substansi pasal. DPR dapat memperdebatkan mekanisme perampasan aset. DPR dapat memperdebatkan persoalan hukum dan HAM–tetapi sangat sulit bagi siapa pun untuk secara terbuka mengatakan: “Kita tidak perlu memberantas korupsi.” Di sinilah strategi politik Mas Botok menjadi semakin menarik. Ia memilih isu yang secara moral mempunyai daya tekan tinggi.
Sementara BEM UI memilih medan yang jauh lebih luas. Mahasiswa justru masuk ke wilayah yang lebih berbahaya secara politik–mereka mengkritik banyak kebijakan pemerintah sekaligus. Akibatnya, pemerintah dapat merespons satu per satu. Satu tuntutan dijawab oleh kementerian tertentu. Tuntutan lain dijawab oleh lembaga berbeda. Persoalan lain dikembalikan kepada DPR–yang lain lagi menjadi urusan pemerintah daerah. Akibatnya, tekanan politik menjadi terfragmentasi.
Inilah salah satu kelemahan tuntutan yang terlalu banyak–lawan dapat membagi-bagi medan pertempuran–sementara demonstran ingin menyatukan semuanya–namun pelajaran dari aksi AMPB bukan berarti mahasiswa harus berhenti mengkritik persoalan struktural. Justru yang diperlukan mungkin adalah perubahan strategi. Delapan tuntutan tidak harus dibuang–tetapi dari delapan tuntutan itu mungkin perlu dipilih dua atau tiga target utama. Kemudian target tersebut diberi indikator.
Siapa yang harus bertindak? Apa yang harus dilakukan? Regulasi apa yang harus diubah? Berapa lama waktunya? Bagaimana publik bisa mengetahui bahwa tuntutan telah dipenuhi? Dengan begitu, gerakan mahasiswa tidak hanya menjadi kekuatan moral, tetapi juga mempunyai “mekanisme evaluasi kemenangan.”
Ini sebenarnya inti dari persoalan. Demonstrasi yang efektif harus mampu bergerak dari “Kami marah” menjadi “Kami menuntut.” Lalu: “Anda harus melakukan ini.” Dan akhirnya: “Batas waktunya adalah ini.” Tahap terakhir itulah yang sering hilang–tanpa deadline, penguasa bisa menjawab dengan janji. Tanpa indikator, janji sulit dinilai–tanpa mekanisme evaluasi, gerakan mudah kehilangan energi. Mas Botok kini memiliki deadline. BEM UI belum memiliki sesuatu yang sejelas itu–tetapi ada satu bahaya bagi Mas Botok. Justru karena berhasil memperoleh komitmen, Mas Botok kini menghadapi ujian yang lebih berat. Bagaimana menjaga massa tetap terlibat setelah demonstrasi selesai?
Inilah persoalan klasik semua gerakan sosial–saat momentum sedang panas, orang mudah berkumpul. Ketika momentum turun, perhatian publik beralih. Jika Mas Botok ingin benar-benar memenangkan pertarungan–harus memastikan bahwa 15 Desember tidak sekadar menjadi tanggal di Kalender–harus menjadi “tanggal politik.”
Publik harus terus diingatkan. Perkembangan pembahasan RUU harus dipantau. Setiap keterlambatan harus dibuka ke publik. Setiap kompromi harus diperiksa. Setiap perubahan substansi harus dibaca–dengan kata lain, gerakan jalanan harus berubah menjadi “gerakan pengawasan kebijakan.” Jika itu berhasil dilakukan, maka model Botok menjadi jauh lebih menarik. Ia tidak berhenti pada demonstrasi–membangun accountability loop: tuntutan → aksi → komitmen → pengawasan → evaluasi → aksi kembali jika perlu.
Bukan Jalanan yang Menentukan Kemenangan
Ada kecenderungan dalam politik Indonesia untuk menilai demonstrasi berdasarkan dramatisasi visualnya. Berapa banyak massa? Seberapa keras teriakannya? Apakah terjadi bentrokan? Apakah polisi menembakkan gas air mata? Apakah gedung dikepung? Semua itu memang menarik secara televisual–tetapi bagi politik, yang jauh lebih penting adalah pertanyaan setelah kamera dimatikan: “Apa yang berubah?” Jika tidak ada perubahan apa pun, demonstrasi yang sangat besar bisa berakhir sebagai tontonan.
Sebaliknya, jika sebuah aksi mampu menghasilkan perubahan kebijakan, meskipun massanya tidak sebesar demonstrasi lain– mempunyai makna politik yang lebih besar– karena itu, satu pelajaran penting dari perbandingan Mas Botok dan BEM UI: “Demonstrasi yang efektif bukan selalu demonstrasi yang paling besar– adalah demonstrasi yang tahu apa yang dituntut, tahu kepada siapa tuntutan itu diarahkan, tahu kapan tuntutan harus dipenuhi, dan memiliki kekuatan untuk menagihnya.”
Mas Botok saat ini sudah memiliki tiga dari empat hal itu–dia punya tuntutan, punya sasaran, punya deadline–yang belum terbukti adalah yang paling penting: apakah ia memiliki kekuatan untuk menagihnya sampai tuntas? Sementara BEM UI mempunyai modal yang berbeda.– memiliki jaringan mahasiswa, kemampuan membangun wacana, dan keberanian untuk mengangkat banyak persoalan public–tetapi pekerjaan rumahnya adalah mengubah daftar keresahan menjadi target politik yang bisa dimenangkan satu demi satu– karena pada akhirnya, demokrasi tidak hanya membutuhkan orang yang berani turun ke jalan.
Demokrasi juga membutuhkan orang yang tahu apa yang harus diminta ketika sudah berada di jalan, kepada siapa permintaan itu ditujukan, dan bagaimana memastikan janji yang diberikan tidak menguap setelah massa pulang– dalam hal ini, mungkin pelajaran paling berharga dari Mas Botok bukanlah bagaimana membuat demonstrasi menjadi ramai– melainkan bagaimana membuat “kekuasaan mempunyai sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan.”
*Pelanggan Warteg di Depok
Editor: Jufri Alkariri
