Staf Ahli Fraksi PDI Perjuangan MPR RI (Foto: Beny Wibowo)
Oleh: Beny Wibowo*
Puncak Peringatan 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) digelar pada 18 – 20 September 2026 di Kampus Pusat Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Juru Bicara Panitia 100 Tahun PMDG Riza Azhari Zarkasyi di Ponorogo, Senin, 14 September 2026 mengatakan, Presiden Prabowo dijadwalkan hadir dalam resepsi kesyukuran Satu Abad Gontor bersama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta mantan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Panitia juga mengundang sejumlah pimpinan lembaga negara, menteri kabinet, kepala daerah, tokoh agama, dan pimpinan pondok pesantren dari berbagai daerah. Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono juga dijadwalkan hadir. Momentum tersebut juga akan dihadiri perwakilan negara sahabat. 15 Duta Besar – negara sahabat telah mengonfirmasi kehadiran, antara lain dari Kuwait, Mesir, Yaman, Palestina, Suriah, Sudan, Oman, Qatar, Yordania, Turki, Maroko, Malaysia, Rwanda, Brunei Darussalam, dan Azerbaijan. Selain itu, Atase Agama Kedutaan Besar Arab Saudi dan Wakil Grand Syekh Al-Azhar juga dijadwalkan hadir dalam rangkaian acara.
Di Bawah Langit Bengkulu, Dua Jiwa Bertemu
KH Zainuddin Fanani– sosok ulama yang ikut mendirikan Ponpes Modern Gontor, adalah seorang pimpinan wilayah atau sosok yang mewakili Muhammadiyah di Palembang dan Bengkulu. KH Zainuddin bersahabat dengan Buya Hamka dan Buya Malik Ahmad– tiga ulama yang diutus Muhammadiyah untuk berdakwah ke Sumatera. KH Zainuddin berdakwah ke Palembang, Buya Hamka ke Aceh, dan Buya Malik ke Padang.
Ketika menjalankan tugas dakwah di Palembang, KH Zainuddin bertemu Bung Karno — saat sang proklamator dibuang ke Palembang. KH Zaenudin pula yang menikahkan Bung Karno dengan Fatmawati. (Sumber: https://khazanah.republika.co.id/berita/ojghke396/kh-rusydi-bey-fanani-angin-penyejuk-gontor).
Keberadaan Zaenudin di Bengkulu juga terkonfirmasi melalui halaman web resmi Gontor mengenai biografi KH Zainudin, yang menjadi guru di HIS sejak 1926 sampai 1932 dan mengajar di School Opziener di Bengkulu sampai 1934. Dia juga pernah menjadi Konsul Pengurus Besar Muhammadiyah Sumatera Selatan pada 1942, dan pada tahun yang sama pula menjadi Kepala Penasehat Kepolisian Palembang hingga 1943. Setahun kemudian dia menjabat kepala Kantor Keselamatan Rakyat di Palembang, untuk kemudian dipilih menjadi Kepala Kantor Tata Usaha Kantor Sju Tjokan.
Sejak 8 April 1953 Zaenudin diangkat oleh presiden menjadi anggota Panitia Negara Perbaikan Makanan. Empat bulan setelah itu tepatnya pada tanggal 1 Agustus 1953– dia menduduki Kepala Jawatan Bimbingan dan Perbaikan Sosial pada Kementerian Sosial dan pada tahun yang sama menjabat Inspektur Kepala, Kepala Inspeksi Sosial Jawa Barat dan Sumatera Selatan. Sejak 19 Januari 1956 mendapat kepercayaan menjadi Kepala Bagian Pendidikan Umum Kementerian Sosial. Pada pertengahan bulan Januari 1959 menjabat Kepala Kabinet Menteri Sosial. Setahun kemudian yaitu pada tanggal 12 Agustus menjadi Kepala Jawatan Pekerjaan Sosial. Terakhir Zaenudin diangkat sebagai anggota BPP-MPRS sampai 1967.
Dengan demikian tidak mengherankan jika Bung Karno pernah berkunjung ke Pondok Gontor Ponorogo. Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno tercatat sebagai Kepala Negara pertama yang berkunjung ke Pondok Gontor. Kunjungan tersebut berlangsung pada 1946, saat Soekarno baru setahun menjabat sebagai presiden. Ketika itu, Gontor hanya dihuni belasan santri akibat situasi perang kemerdekaan yang tengah berlangsung. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menghalangi Soekarno untuk menyambangi pondok yang kerap disebut sebagai kampung damai ini. Pun dengan anak Bung Karno, Presiden kelima RI, Ibu Megawati Soekarnoputri, turut melanjutkan tradisi kunjungan kepala negara ke Gontor pada 2002, untuk meresmikan Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus Putri 2.
Dua Jalan Menuju Satu Ideologi
Visi Character Building Bung Karno sangat menekankan pentingnya pembangunan karakter bangsa (nation and character building). Bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter (character building) karena character building inilah yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju dan jaya, serta bermartabat. Kalau character building ini tidak dilakukan, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli, kata Bung Karno. Visi ini sejalan dengan kurikulum Kulliyatul Mu’allimin al-Islamiyyah (KMI) Gontor yang fokus menanamkan kedisiplinan dan mentalitas mandiri.
Inti dari kemiripan ini terletak pada satu kata yang dipakai kedua belah pihak secara harfiah: “berdikari”. Dalam Trisakti, berdikari merujuk pada kemandirian ekonomi bangsa — gagasan bahwa Indonesia harus mampu mengatur perekonomiannya sendiri tanpa bergantung pada modal asing atau kekuatan luar yang berpotensi menjajah kembali secara ekonomi (neokolonialisme). Bung Karno melihat kedaulatan politik tidak ada artinya jika negara masih terikat secara ekonomi pada bangsa lain — baginya, ketiga aspek Trisakti (politik, ekonomi, budaya) saling mengunci satu sama lain, dan berdikari dalam ekonomi adalah fondasi yang membuat kedaulatan politik benar-benar nyata, bukan sekadar formalitas.
Mengejutkan bahwa Gontor dalam menjelaskan salah satu dari lima pilar filosofisnya (Panca Jiwa), memakai istilah yang sama persis. Dalam penjelasan resmi pondok tentang Panca Jiwa, kemandirian disebut juga sebagai “berdikari” — diartikan sebagai berdiri di atas kaki sendiri, kesanggupan menolong diri sendiri, senjata ampuh yang dibekalkan kepada para santrinya. Lebih jauh, prinsip ini tidak berhenti pada individu santri, tetapi meluas ke lembaga itu sendiri: pondok pesantren sebagai institusi juga harus sanggup berdikari sehingga tidak pernah menyandarkan kehidupannya pada pihak luar.
Kesamaan istilah ini bukan kebetulan linguistik semata. “Berdikari” adalah kosakata yang lahir dari semangat besar generasi pergerakan nasional — cita-cita kolektif untuk lepas dari pola ketergantungan yang dipaksakan oleh kekuasaan kolonial selama berabad-abad. Kata ini menjadi semacam bahasa bersama zaman itu, dipakai baik oleh negarawan yang merumuskan haluan bangsa maupun oleh ulama-pendidik yang membangun lembaga pendidikan mandiri.
Bagaimana Kemandirian Diwujudkan di Gontor?
Kemandirian di Gontor bukan sekadar slogan filosofis, melainkan sistem yang benar-benar dijalankan secara struktural, mirip dengan bagaimana Trisakti dimaksudkan sebagai panduan kebijakan negara, bukan hanya jargon. Gontor memiliki landasan ideal berupa Panca Jiwa (keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah Islamiyah, kebebasan), dan landasan operasional berupa Panca Jangka.
Lima program pengembangan pondok yang meliputi pendidikan dan pengajaran, kaderisasi, pergedungan, Khizanatullah, dan kesejahteraan keluarga pondok. Salah satu dari lima jangka ini, yaitu Khizanatullah (secara harfiah berarti “Perbendaharaan Allah”)– secara eksplisit menekankan pentingnya kemandirian finansial pondok, dengan tujuan agar lembaga pendidikan tidak menggantungkan hidup pada bantuan pihak luar, direalisasikan lewat pendirian unit-unit usaha dan pengelolaan aset wakaf secara profesional.
Hasilnya bukan sekadar retorika– Gontor saat ini tercatat memiliki banyak unit usaha yang menopang operasional pondok– dengan kemandirian ini, pondok tidak bergantung pada bantuan pihak lain untuk bertahan dan berkembang. Sistem ekonomi internalnya bahkan punya nama sendiri, yakni Self Berdruifing System — pendekatan yang memandang pondok sebagai milik bersama, bukan milik pribadi, di mana setiap santri baru otomatis menjadi anggota yang turut bertanggung jawab atas keberlangsungan pondok melalui sistem iuran.
Prinsip kemandirian PMDG, terutama dalam kemandirian pendanaan, sangat kentara terlihat. Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) melaporkan adanya perluasan wakaf, baik melalui pembelian lahan baru maupun tukar tambah, dan juga adanya perkembangan jumlah unit usaha yang ada. Tahun 2024, PMDG memiliki tanah seluas 18.506.865 m2 atau sekitar 1.850.69 ha yang tersebar di seluruh Indonesia– karena itu tidak mengherankan, jika hingga saat ini setidaknya terdapat 728 usaha alumni Gontor yang terdaftar masih aktif, tentu jumlah ini sangat mungkin lebih, karena pasti ada yang tidak melaporkan usahanya.
Kesamaan pada Aspek Penolakan Pengaruh Luar
Ada satu lapis kemiripan lagi yang lebih halus namun sama pentingnya, yaitu soal sikap terhadap pengaruh eksternal secara umum, bukan cuma ekonomi, tetapi juga ideologis dan kultural. Dalam kerangka Trisakti, berdikari secara eksplisit dimaknai sebagai penolakan terhadap ketergantungan pada imperialisme dan neokolonialisme, termasuk modal asing, sebuah sikap yang oleh Bung Karno diperluas ke ranah kebudayaan lewat pilar ketiga Trisakti, yaitu “berkepribadian dalam kebudayaan”: penolakan terhadap dominasi budaya asing yang mengikis identitas bangsa.
Gontor memiliki sikap yang sangat sejajar dengan ini lewat salah satu Panca Jiwa miliknya, yaitu jiwa kebebasan. Didefinisikan sebagai kebebasan dalam menentukan masa depan bagi diri sendiri, bebas dari pengaruh penjajah dan pengaruh luar yang negatif. Bahkan disebutkan secara eksplisit bahwa Gontor menganut semacam sistem proteksi, di mana sebisa mungkin pengaruh dari luar tidak dibiarkan masuk secara sembarangan ke dalam kehidupan pondok.
Ini menunjukkan bahwa baik Bung Karno maupun para pendiri Gontor memandang kemandirian bukan semata soal uang atau ekonomi, melainkan soal menjaga otonomi menyeluruh sebuah entitas, baik itu bangsa maupun lembaga pendidikan, dari intervensi eksternal yang berpotensi mengikis jati diri dan arah perjuangannya.
Mengapa Kemiripan ini Terjadi Tanpa Saling Meniru
Penjelasan paling masuk akal untuk kemiripan mendalam ini adalah bahwa keduanya merupakan respons paralel terhadap kondisi sejarah yang sama: penjajahan panjang yang menciptakan struktur ketergantungan sistematis, baik secara politik, ekonomi, maupun kultural. Generasi yang lahir dan besar di bawah kolonialisme, baik mereka yang kemudian menjadi negarawan seperti Bung Karno, maupun mereka yang menjadi ulama-pendidik seperti Trimurti pendiri Gontor. Kedua pihak sama-sama menyerap trauma dan kesadaran kolektif yang sama tentang bahaya ketergantungan pada kekuatan asing.
Pendek kata, masing-masing kemudian membangun institusinya — satu membangun negara-bangsa, satu lagi membangun lembaga pendidikan. Mereka secara independen sampai pada kesimpulan yang serupa: bahwa kedaulatan sejati hanya bisa dicapai lewat kemandirian di segala lini, terutama ekonomi, dan bahwa kemandirian ini harus dijaga secara aktif dari pengaruh luar yang berpotensi merongrongnya kembali.
Besar harapan, setidaknya dari penjelasan bahwa adanya hipotesis pertemuan antara Bung Karno dan KH Zainudin Fananie dan eratnya hubungan mereka perlu diperdalam dan dibuktikan bahwasanya hal tersebut mengindikasikan terjadinya dinamika, seperti yang ditulis pada media online langit7.id.— salah satu tulisan reporter mereka bernama Muhajirin terbit pada 2021 berjudul Kisah Soekarno Nyantri Kepada Pendiri Gontor Saat di Bengkulu
Dari tulisan tersebut, cucu salah satu pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor, Prof. Dr. Husnan Bey Fananie, menceritakan bahwa Presiden pertama RI Ir Soekarno pernah belajar Islam secara langsung kepada kakeknya KH Zainuddin Fananie saat berada di Bengkulu.
“Pak Fananie bercerita tentang kehancuran itu kepada Bung Karno. Setelah kehancuran kekhalifahan itu harus bangkit kembali, harus nyalakan kembali bara api semangat persatuan umat. Diceritakan kepada Bung Karno, Muslim boleh hancur karena terpecah-pecah, tapi dia punya akidah, punya gerakan, tetap harus besar. Kita harus selalu berpikir kembali Islam yang tercerai berai ini. Pemahaman ini dibawa oleh Abduh dari Mesir, disebut dengan Pan Islamisme. Maka, Bung Karno meresponnya dengan semangat menggelora,” ucap Husnan.
Tentu temuan yang ditulis pada media tersebut perlu ditelusuri lebih dalam, sehingga salah satu output dari penelusuran ini menjadi suatu Mind Map sehingga ada gambaran praktis, bahwa selama ini kita mengenal Bung Karno bukan karena kelihaian beliau dalam melihat fenomena dan konstelasi global, bukan juga hanya tentang surat-surat beliau sewaktu di Ende– namun ternyata Bung Karno pernah bertemu dan berdiskusi banyak hal dengan salah satu pendiri Pondok Gontor.
Gontor sudah membuktikan kesuksesan mereka mengajarkan kemandirian. Point ini harus sangat diapresiasi. Sebagai satu partai yang melanjutkan dan terus melakukan diseminasi ajaran Bung Karno, PDI Perjuangan telah memperlihatkan irisan ideologis yang sama dengan ideologi Gontor. Bagi penulis– Gontor dan PDI Perjuangan memiliki kesamaan dalam “spirit baja”. Jika dulu Gontor hanyalah pondok kecil, pun begitu dengan PDI Perjuangan, partai paling kecil yang awalnya terus dikerdilkan rezim Orde Baru. Keduanya terus bangkit bersama “spirit baja” kemandirian.
*Staf Ahli Fraksi PDI Perjuangan MPR RI
Editor: Helmi Hidayat
