“Political Insurance” Partai  Koalisi: Menjaga Prabowo, Menghindari Jokowi, Menunggu 2029

Oleh: Satrio Arismunandar*

Alumnus S2 Pengkajian Ketahanan Nasional UI (Foto: Satrio Arismunandar)

Keputusan partai-partai koalisi untuk tidak secara terbuka mengajukan kadernya  sebagai calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka menarik dibaca dari perspektif strategi politik. Di permukaan, sikap tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Namun, di balik itu, ada kalkulasi yang lebih panjang: menjaga hubungan dengan semua kekuatan politik sebelum peta persaingan menuju Pemilu 2029 benar-benar terbentuk.

Dalam politik, sikap tidak mengambil posisi terkadang justru merupakan pilihan strategis. Partai-partai koalisi tampaknya sedang menjalankan apa yang dalam dunia politik dapat disebut political insurance— mengamankan kepentingan hari ini tanpa menutup peluang politik pada masa depan. Ada setidaknya dua alasan mengapa mereka memilih tidak mengajukan nama sendiri.

Pertama, menunjukkan loyalitas kepada Prabowo. Sebagai Presiden, Prabowo memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Dengan tidak mengajukan kader secara terbuka, partai-partai koalisi mengirimkan pesan bahwa mereka tidak sedang memperebutkan posisi tersebut.

Mereka menyerahkan keputusan kepada Presiden dan menghindari kesan bahwa pergantian Gibran merupakan kesempatan untuk memperbesar pengaruh partai masing-masing. Bagi partai yang berada dalam pemerintahan, menjaga kepercayaan Presiden merupakan kepentingan langsung. Mereka masih membutuhkan akses terhadap proses pengambilan kebijakan, posisi dalam pemerintahan, serta ruang untuk memperjuangkan agenda politiknya.

Mengusulkan kader sendiri berpotensi menimbulkan kesan bahwa partai lebih mementingkan pembagian kekuasaan daripada stabilitas pemerintahan. Kedua, menghindari risiko elektoral yang berkaitan dengan Jokowi. Meskipun tidak lagi menjabat presiden, Joko Widodo masih memiliki modal politik berupa popularitas, jaringan relawan, hubungan dengan sejumlah elite, dan basis pendukung yang terbentuk selama dua periode pemerintahannya.

Partai-partai koalisi tentu memahami bahwa sebagian pendukung Jokowi juga merupakan bagian dari konstituen potensial mereka pada Pemilu 2029. Jika satu partai secara terbuka mengajukan kadernya untuk menggantikan Gibran, tindakan itu bisa ditafsirkan sebagai upaya mengambil keuntungan dari pengunduran diri putra Jokowi.

Bahkan, dalam persepsi sebagian pendukung, partai tersebut mungkin dianggap ikut mendorong tersingkirnya Gibran dari posisi Wakil Presiden. Belum tentu persepsi seperti itu benar atau akan menghasilkan hukuman electoral– namun, dalam politik, persepsi sering kali sama pentingnya dengan fakta. Partai tidak ingin menciptakan musuh politik baru, terutama ketika mereka belum mengetahui bagaimana kekuatan pendukung Jokowi akan bergerak menjelang 2029.

Di sinilah Jokowi Effect*masih memiliki nilai strategis. Bukan berarti Jokowi dapat mengendalikan suara pemilih secara otomatis, melainkan ia masih berpotensi memengaruhi persepsi dan pilihan sebagian masyarakat.  Besarnya pengaruh itu memang perlu diuji melalui survei terbaru. Akan tetapi, bagi partai politik, ketidakpastian mengenai pengaruh seseorang pun sudah cukup menjadi alasan untuk berhati-hati– namun, sesungguhnya yang paling ditakuti partai-partai koalisi bukan hanya Jokowi. Mereka juga menghadapi ketidakpastian mengenai siapa yang akan menjadi pemain utama dalam konfigurasi politik 2029.

Prabowo masih memegang kendali pemerintahan hingga akhir masa jabatan. Jokowi tetap memiliki jaringan dan pengaruh politik, sementara Gibran, meskipun tidak lagi menjadi Wakil Presiden, belum tentu mengakhiri perjalanan politiknya.  Di sisi lain, partai-partai koalisi memiliki agenda masing-masing, termasuk keinginan membangun kader untuk menghadapi pemilihan presiden berikutnya.

Belum jelas pula apakah hubungan Prabowo dan Jokowi akan tetap berjalan harmonis, apakah Jokowi akan mengambil posisi politik tertentu pada 2029, dan bagaimana partai-partai akan menyusun kembali koalisi. Dalam situasi seperti ini, terlalu dini bagi partai untuk mengikatkan diri secara terbuka kepada satu poros politik– karena itu, tidak mengajukan calon Wakil Presiden sendiri dapat dibaca sebagai upaya mempertahankan fleksibilitas. Mereka ingin tetap dekat dengan Prabowo tanpa memutus hubungan dengan Jokowi. Mereka juga tidak ingin menutup peluang bekerja sama dengan kekuatan politik lain ketika kontestasi 2029 semakin dekat.

Strategi ini tentu memiliki risiko. Terlalu berhati-hati dapat membuat partai kehilangan kesempatan memperkenalkan kadernya sebagai figur nasional– namun, dalam jangka pendek, menjaga hubungan dengan berbagai pusat kekuatan mungkin dianggap lebih menguntungkan daripada mengambil posisi yang berpotensi menimbulkan konflik.

Pada akhirnya, kursi Wakil Presiden bukan sekadar persoalan siapa yang akan mendampingi Prabowo. Ia juga menjadi bagian dari negosiasi politik yang lebih besar tentang siapa yang akan memiliki pengaruh dalam pemerintahan sekarang dan siapa yang akan memperoleh posisi strategis menjelang 2029.

Partai-partai koalisi tampaknya belum ingin mempertaruhkan masa depan politiknya terlalu cepat. Mereka memilih menjaga semua pintu tetap terbuka. Bukan karena tidak memiliki ambisi, melainkan karena belum yakin ke arah mana angin politik akan bertiup. Dalam politik, kadang-kadang yang paling menentukan bukan siapa yang paling cepat mengajukan diri, melainkan siapa yang paling mampu bertahan ketika peta kekuasaan berubah.

*Alumnus S2 Pengkajian Ketahanan Nasional UI

Editor: Jufri Alkatiri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Banner Website