Posisi Wapres Bukan Sekadar Bemper tapi Menjaga Integritas, Organisasi, dan Persatuan

Presiden RI Prabowo Subianto (Foto: Dok pijarberita.com)

 Oleh: Jufri Alkatiri*

Jurnalis, Doktor Ilmu Komunikasi, Ketua Mazhab Komunikasi Sambung Nalar, dan Ketua  Departemen Pendidikan & Pelatihan PWI Pusat

Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan satu kriteria yang tampak sederhana, tetapi sesungguhnya sangat fundamental, tentang siapa yang layak menjadi Wakil Presiden terpilih ke depan. Kata Prabowo– Wakil Presiden harus mengutamakan tiga hal: integritas, pengalaman ke organisasian, dan kemampuan menjaga persatuan bangsa.

Tiga kata itu– jika dibaca secara dangkal, terdengar seperti pidato seremonial biasa– seperti syarat normatif yang selalu diucapkan setiap presiden– tetapi jika dibaca secara kritis, dengan kacamata filsafat politik, tiga kata itu adalah satu koreksi besar terhadap praktik politik di Indonesia.

Masyarakat Indonesia – selama ini memilih Wakil Presiden bukan karena integritasnya– memilihnya karena elektabilitasnya. Bukan karena pengalamannya berorganisasi. Masyarakat memilihnya karena namanya bisa menambah suara. Bukan karena kemampuannya menjaga persatuan. Warga memilihnya karena dia bisa menjadi bemper, bisa menjadi samsak, dan bisa menjadi perisai yang menahan pukulan.

Pernyataan Prabowo itu– jika dimaknai secara sungguh-sungguh– adalah satu perlawanan terhadap cara lama memilih Wapres—salah satu upaya untuk mengembalikan Wapres dari sekadar aksesori kekuasaan menjadi satu jabatan politik yang sesungguhnya. Untuk membedah kenapa tiga kriteria Prabowo ini begitu penting, dan kenapa begitu sulit diwujudkan dalam politik Indonesia, penulis menggunakan pisau analisis filsafat yang paling tajam untuk era Indonesia yaitu filsuf  Jacques Rancière dari Perancis dengan konsep La Police vs La Politique, dan Miranda Fricker dengan konsep Ketidakadilan Epistemik– khususnya dalam bentuk Ketidakadilan Hermeneutikal.

Jacques Rancière– dalam karyanya yang monumental Disagreement (1995) dan The Ignorant Schoolmaster (1987)– membuat satu pembedaan yang sangat penting dan sering disalahpahami. Bagi Rancière– La Police bukan berarti polisi berseragam. La Police adalah tatanan polisi, yaitu satu  tatanan yang mengatur siapa boleh bicara, siapa boleh didengar, siapa duduk di mana, siapa yang dianggap ada, dan siapa yang dianggap tidak ada.

La Police menyatakan, “Kamu di sini, kamu di sana. Kamu adalah Wapres, kamu adalah rakyat. Kamu adalah anak presiden, kamu adalah anak petani. Kamu boleh bicara soal ini, kamu tidak boleh bicara soal itu.” La Police adalah tatanan yang membuat ketimpangan terlihat wajar– membuat orang menerima bahwa ada orang yang secara alamiah lebih layak memimpin daripada yang lain, karena darahnya, karena namanya, karena modalnya.

Sebaliknya, La Politique — tindakan politik yang sesungguhnya– terjadi ketika mereka yang selama ini dianggap tidak ada, yang tidak dihitung, yang tidak didengar, tiba-tiba berkata: “Kami juga ada. Kami juga setara. Kami juga bisa bicara.” La Politique adalah gangguan– momen ketika tatanan La Police retak. Ketika seorang buruh berkata setara dengan pengusaha. Ketika seorang perempuan berkata setara dengan laki-laki. Ketika seorang warga biasa berkata dia bisa memahami politik sama seperti elit.

Rancière menerapkan kriteria yang dikatakan Prabowo mengenai Wakil Presiden. Pertama, Integritas vs La Police. Dalam tatanan La Police Indonesia– integritas sering kali tidak dihitung– yang dihitung adalah loyalitas– yang dihitung adalah siapa yang bisa mengamankan kekuasaan. Integritas adalah barang langka karena La Police tidak membutuhkan orang yang berintegritas. La Police membutuhkan orang yang patuh pada tatanan.

Ketika Prabowo mengatakan, Wapres harus berintegritas– sesungguhnya sedang menantang La Police—dan mengatakan,  “Saya tidak mau lagi Wapres yang hanya patuh. Saya mau Wapres yang berani berkata benar, meskipun itu mengganggu tatanan.” Integritas dalam bahasa Rancière adalah kemampuan untuk melakukan La Politique– berani mengatakan bahwa yang tidak adil adalah tidak adil, meskipun tatanan berkata itu sudah wajar.

Kedua, Pengalaman Keorganisasian vs La Police— dalam tatanan La Police, pengalaman keorganisasian sering kali diganti dengan pengalaman popularitas. Seseorang bisa menjadi Wapres bukan karena dia pernah memimpin organisasi, pernah berdebat, pernah gagal, pernah belajar mengelola konflik, tetapi viral– karena anak siapa, atau dia punya followers.

Rancière mengatakan, ini adalah La Police yang paling halus– membuat masyarakat percaya bahwa memimpin adalah bakat alamiah, bukan hasil belajar dari organisasi. Padahal, organisasi adalah tempat di mana manusia belajar tentang kesetaraan. Di dalam organisasi yang sehat, seorang ketua harus mendengarkan anggota. Seorang pemimpin harus berdebat. Seorang pemimpin harus kalah dalam voting dan menerima kekalahan itu.

Ketika Prabowo mengatakan, Wapres harus punya pengalaman keorganisasian—dia sedang berkata, “Saya mau Wapres yang pernah belajar menjadi setara, bukan Wapres yang sejak lahir sudah merasa di atas.” Pengalaman organisasi adalah sekolah La Politique– di sanalah orang belajar bahwa kekuasaan bukan warisan, tetapi amanah yang harus diperdebatkan.

Ketiga, Kemampuan menjaga persatuan vs La Police– ini yang paling penting.  Dalam tatanan La Police, persatuan sering kali diartikan sebagai keseragaman. Semua harus sama. Semua harus diam. Semua harus setuju. Jika ada yang berbeda pendapat–  dianggap memecah belah persatuan. Jika ada yang kritis, dianggap tidak nasionalis– tetapi bagi Rancière, persatuan yang sejati bukanlah keseragaman. Persatuan yang sejati adalah persatuan yang lahir dari perselisihan yang diakui. Disagreement — adalah jantung politik, tanpa perselisihan, tidak ada politik– yang ada hanya La Police.

Ketika Prabowo mengungkapkan,  Wapres harus mampu menjaga persatuan– dia tidak boleh dimaknai sebagai– Wapres harus membuat semua orang diam– harus dimaknai sebagai– Wapres harus mampu mengelola perselisihan tanpa mematikan suara yang berbeda– dia harus mampu membuat orang yang berbeda tetap merasa dihitung, tetap merasa didengar, tetap merasa setara.

Wapres yang menjaga persatuan dalam arti Rancière— adalah Wapres yang berani melakukan La Politique–  berani mengakui bahwa ada bagian dari rakyat yang selama ini tidak dihitung, yang selama ini tidak didengar, dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam hitungan.

Jika Rancière bicara soal tatanan, Miranda Fricker bicara soal pengetahuan. Filsuf Inggris ini, dalam karyanya yang sangat berpengaruh Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing (2007), mengajukan konsep yang sangat penting: Ketidakadilan Epistemik. Ketidakadilan epistemik adalah ketidakadilan yang terjadi ketika seseorang dirugikan bukan karena dia miskin atau tidak punya kekuasaan, tetapi karena tidak dianggap sebagai pemberi pengetahuan yang sah.

Fricker membedakan dua bentuk utama: 1. Ketidakadilan Testimonial (Testimonial Injustice)– ketika kesaksian seseorang tidak dipercaya karena prasangka terhadap identitasnya– misalnya, kesaksian perempuan tidak dipercaya karena dia perempuan. Kesaksian orang miskin tidak dipercaya karena miskin– kesaksian orang daerah tidak dipercaya karena logatnya.

2. Ketidakadilan Hermeneutikal (Hermeneutical Injustice)– ini yang paling dalam dan paling berbahaya. Ketidakadilan hermeneutikal terjadi ketika seseorang mengalami satu ketidakadilan, tetapi tidak memiliki konsep, tidak memiliki kata, tidak memiliki bahasa untuk menjelaskan apa yang dia alami. Masyarakat belum menyediakan kosakata untuk memahami penderitaannya. Contoh klasik Fricker: Sebelum ada istilah “pelecehan seksual”, banyak perempuan mengalami pelecehan di tempat kerja, tetapi mereka tidak tahu harus menyebutnya apa. Mereka hanya merasa tidak nyaman, merasa bersalah, merasa itu salah mereka sendiri– karena tidak ada kata untuk itu– penderitaan mereka tidak bisa didengar, tidak bisa diperdebatkan, tidak bisa diperbaiki.

Fricker menerapkan pada Wapres – soal   tiga kriteria Prabowo. Pertama, Ketidakadilan Hermeneutikal dalam memilih Wapres. Selama ini, publik Indonesia mengalami ketidakadilan hermeneutikal yang parah dalam soal Wapres—masyarakat tidak punya kosakata yang cukup untuk membedakan antara Wapres yang baik dan Wapres yang hanya populer.

Ketika masyarakat melihat Wapres yang hanya menjadi bemper — yang hanya menjadi samsak, yang hanya menjadi hiasan—warga Indonesia tidak punya kata untuk menyebutnya.  Masyarakat hanya mengatakan, “Ya memang begitu Wapres.” Warga  menganggap itu wajar. Warga  menganggap Wapres memang harus seperti itu– diam, patuh, tidak punya gagasan.

Padahal, itu adalah satu ketidakadilan. Warga tidak punya bahasa untuk mengatakan,  “Wapres ini tidak memiliki integritas, tidak memiliki pengalaman organisasi, tidak bisa menjaga persatuan, tetapi dia dipaksakan karena La Police. “Pernyataan Prabowo tentang integritas, pengalaman organisasi, dan persatuan menjadi kerangka utama.

Sesungguhnya adalah upaya untuk menyediakan kosakata baru bagi publik– sedang menyediakan konsep hermeneutikal yang selama ini hilang – mengatakan, “Ini loh, kata-kata untuk menilai Wapres. Jangan lagi menilai Wapres dari viralnya, dari namanya, dari bapaknya. Nilailah dari integritasnya, dari organisasinya, dari kemampuannya menjaga persatuan. “Jika publik tidak memiliki kosakata itu, maka publik akan terus mengalami ketidakadilan hermeneutical– mereka merasa ada yang salah dengan Wapres mereka, tetapi mereka tidak tahu harus menyebutnya apa.

Kedua, Ketidakadilan Testimonial terhadap Calon Wapres dari Luar Tatanan. Fricker juga mengingatkan masyarakat  dalam tatanan La Police– kesaksian orang-orang yang tidak berasal dari elit sering kali tidak dipercaya. Seorang aktivis organisasi masyarakat sipil yang punya integritas tinggi, yang punya pengalaman organisasi puluhan tahun, yang mampu menjaga persatuan di tingkat akar rumput, kesaksiannya tidak akan dipercaya sebagai calon Wapres. Publik akan berkata: “Siapa dia? Tidak terkenal. Tidak punya elektabilitas.”

Sebaliknya, seorang anak pejabat yang tidak pernah memimpin organisasi, yang tidak pernah mengelola konflik, yang tidak pernah diuji integritasnya, kesaksiannya akan langsung dipercaya karena namanya, karena wajahnya, karena modalnya. Inilah ketidakadilan testimonial. Masyarakat tidak menilai orang dari apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan, tetapi dari siapa dia. Masyarakat memberikan kredibilitas berlebih kepada yang berasal dari tatanan, dan warga mencabut kredibilitas dari yang berasal dari luar tatanan. Prabowo, dengan tiga kriterianya, sesungguhnya sedang menantang ketidakadilan testimonial ini– dia sedang berkata, “Jangan dengarkan siapa Namanya– dengarkan apa integritasnya, dengarkan apa pengalamannya.”

Ketiga, Integritas sebagai Perlawanan  terhadap Ketidakadilan Hermeneutikal. Integritas bukan hanya soal tidak korupsi. Integritas dalam bahasa Fricker adalah keberanian untuk memberi nama pada ketidakadilan, meskipun masyarakat belum memiliki kata untuk itu. Seorang Wapres yang berintegritas adalah Wapres yang berani mengatakan, “Rakyat mengalami ketidakadilan, dan saya akan memberi mereka bahasa untuk menjelaskannya.” Dia tidak akan membiarkan rakyat bingung, merasa bersalah sendiri, merasa bahwa kemiskinan mereka adalah salah mereka sendiri.

Seorang Wapres yang punya pengalaman organisasi adalah Wapres yang pernah mendengarkan kesaksian orang-orang yang tidak dipercaya– tahu bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak dihitung—menyadari bagaimana rasanya menjadi korban ketidakadilan hermeneutikal. Seorang Wapres yang mampu menjaga persatuan adalah Wapres yang mampu menciptakan ruang hermeneutikal baru, di mana semua orang bisa menjelaskan penderitaannya dengan bahasa mereka sendiri, dan tetap merasa menjadi bagian dari satu bangsa.

Jika pemikiran Rancière dan Fricker digabungkan—warga akan melihat gambaran yang sangat jelas tentang apa yang dimaksud Prabowo, dan apa yang harus dilakukan. Rancière mengatakan, jangan lagi memilih Wapres berdasarkan La Police. Pilihlah Wapres yang mampu melakukan La Politique–  yang mampu mengganggu tatanan yang tidak adil, yang mampu mengatakan bahwa yang tidak dihitung juga harus dihitung.

Fricker menambahkan, jangan lagi memilih Wapres berdasarkan prasangka testimonial dan kekosongan hermeneutikal. Pilihlah Wapres yang mampu memberikan kosakata baru bagi rakyat, yang mampu mendengarkan kesaksian yang selama ini tidak dipercaya, yang mampu menyembuhkan ketidakadilan hermeneutikal.

Wapres yang seperti itu — tidak akan mau menjadi bemper– tidak akan mau menjadi samsak— tidak akan mau menjadi perisai yang hanya menahan pukulan untuk presiden, tetapi dia akan menjadi mitra politik yang sesungguhnya– akan menjadi orang yang berani berkata kepada presiden, “Pak, ini salah. Pak, rakyat tidak paham. Pak, kita harus menjelaskan dengan bahasa yang bisa dipahami rakyat.”

Sementara tiga simpulan kritis yang diajukan Mazhab Komunikasi Sambung Nalar yaitu, simpulan pertama—Integritas adalah Tindakan Politik– bukan sekadar moral pribadi. Integritas bukan soal rajin beribadah, bukan soal tidak pernah korupsi secara pribadi. Integritas dalam arti Rancière dan Fricker adalah keberanian untuk mengganggu tatanan La Police dan untuk memberi nama pada ketidakadilan hermeneutikal. Wapres yang berintegritas adalah Wapres yang tidak takut tidak populer, karena tahu popularitas sering kali adalah produk dari La Police.

Simpulan kedua — Pengalaman Oganisasi adalah sekolah mendengarkan kesaksian yang tidak dipercaya. Orang yang tidak pernah berorganisasi tidak pernah belajar mendengarkan—dia hanya belajar memerintah. Pengalaman organisasi adalah tempat di mana seseorang belajar bahwa kesaksian anggota yang paling bawah sama pentingnya dengan kesaksian ketua. Jika Wapres tidak punya pengalaman itu, dia akan mengulang ketidakadilan testimonial– hanya akan mendengarkan elit, hanya akan mempercayai yang punya nama, dan akan mengabaikan yang tidak punya nama.

Simpulan ketiga — menjaga Persatuan adalah memberi ruang bagi perselisihan yang sah. Persatuan bukan berarti semua diam. Persatuan berarti semua merasa memiliki bahasa untuk menjelaskan luka mereka, dan semua merasa didengar. Wapres yang menjaga persatuan adalah Wapres yang mampu menciptakan ruang hermeneutikal yang inklusif, di mana orang Papua, orang Aceh, orang Jawa, orang miskin, orang kaya, semua bisa berkata, Saya juga bagian dari Indonesia, dan saya juga punya kata untuk menjelaskan apa yang saya rasakan.

Pada akhirnya– pernyataan Prabowo itu adalah satu ujian bagi dia sendiri, — apakah dia sungguh-sungguh akan memilih Wapres berdasarkan tiga kriteria itu, atau hanya akan kembali pada logika La Police yang memilih berdasarkan elektabilitas dan nama besar? Ujian masyarakat sebagai publik– apakah sudah memiliki kosakata untuk menilai Wapres berdasarkan tiga kriteria itu, atau masih terjebak dalam ketidakadilan hermeneutikal yang membuat warga hanya bisa mengatakan, yang penting viral, yang penting menang”. Seperti kata Rancière, “Politik dimulai ketika mereka yang tidak dihitung mulai menghitung diri mereka sendiri– dan seperti kata Fricker, ketidakadilan yang paling kejam adalah ketika korban tidak memiliki kata untuk menjelaskan bahwa dia adalah korban.”

Mazhab Komunikasi Sambung Nalar  mengungkapkan, Wapres yang dibutuhkan masyarakat bukan yang bisa menjadi bemper. Wapres yang dibutuhkan adalah Wapres yang bisa menjadi jembatan– jembatan antara La Police dan La Politique– jembatan antara mereka yang dipercaya dan mereka yang tidak dipercaya– jembatan antara mereka yang punya kata dan mereka yang tidak punya kata– karena jika Wapres hanya menjadi bemper– maka persatuan yang dia jaga adalah persatuan palsu.

Persatuan yang lahir dari ketakutan– bukan dari kesetaraan– tetapi jika Wapres memiliki integritas, pengalaman organisasi, dan kemampuan menjaga persatuan yang sejati– maka dia akan menjadi Wapres yang membuat Indonesia tidak hanya bersatu secara tatanan, tetapi bersatu secara makna.

*Jurnalis, Doktor Ilmu Komunikasi, Ketua Mazhab Komunikasi Sambung Nalar, dan Ketua  Departemen Pendidikan & Pelatihan PWI Pusat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Banner Website