Oleh: Benz Jono Hartono*
Indonesia adalah negeri dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, namun anehnya, Islam sebagai sistem nilai, etika kekuasaan, dan tata kelola kehidupan, selalu ditempatkan di pinggir panggung negara. Dia dipanggil saat kampanye, disanjung dalam pidato, dielu-elukan di baliho, lalu disingkirkan secara halus ketika kebijakan disusun. Di sinilah kita melihat satu realitas pahit, kaum kafir ideologis dan kaum munafik struktural justru solid utuh dalam mengelola negara.
Elite kekuasaan Indonesia, baik yang berlatar belakang nasionalis, liberal, dan sekuler — bahkan yang bersorban dan berpeci, sebenarnya tidak berdiri di atas ideologi masing-masing. Mereka berdiri di atas satu altar yang sama yaitu interest kepentingan oligarki. Yang terjadi altar itu adalah: Agama hanya alat legitimasi, demokrasi hanya prosedur, rakyat hanya angka statistik. Umat Islam hanya suara elektoral, kaum kafir ideologis tidak memiliki masalah dengan nilai Islam. Kaum munafik tidak memiliki masalah menjual ayat dan simbol Islam. Keduanya bertemu di satu titik yaitu kekuasaan harus aman dari kontrol moral Islam.
Kaum Munafik Elite Muslim yang takut Islam hidup. Dalam konteks Indonesia, kaum munafik bukanlah orang awam di masjid kampung. Mereka adalah, elite politik berlabel religious, tokoh publik yang fasih ayat tetapi bisu saat kezaliman. Akademisi dan aktivis yang lihai memelintir makna Islam agar jinak bagi kekuasaan. Mereka takut satu hal yaitu, Islam menjadi sistem yang mengoreksi kekuasaan, bukan sekadar ornamen budaya, maka Islam dikemas, sebagai ritual, bukan solusi. Sebagai simbol, bukan sistem. Sebagai moral individu, bukan etika negara. Di sinilah kaum kafir merasa aman — karena Islam yang telah dijinakkan tidak lagi mengancam struktur kekuasaan.
Negara Dikelola untuk Stabilitas Elite Bukan Keadilan Umat
Negara Indonesia pasca-reformasi sering dipuja sebagai demokratis, namun demokrasi ini lebih mirip demokrasi prosedural, bukan demokrasi substansial — yang dijaga bukan keadilan, tetapi stabilitas politik elite keamanan investasi. Kelangsungan kekuasaan, ketika umat Islam menuntut, keadilan ekonomi, kedaulatan sumber daya dan etika kekuasaan. Penegakan hukum tanpa tebang pilih, maka mereka segera dicap: radikal, intoleran, anti-NKRI, mengancam kebhinekaan. Label ini bukan kebetulan. Ini bahasa kekuasaan yang diproduksi dan disebarkan oleh aliansi kafir–munafik dalam elite negara.
Solidaritas mereka dibangun di ruang tertutup bukan mimbar terbuka. Kaum kafir dan munafik di Indonesia mungkin saling serang di media, di panggung debat, atau di mimbar politik — namun di ruang tertutup, mereka duduk satu meja, Minum kopi yang sama, mengamankan proyek yang sama, menjaga sistem yang sama, perbedaan mereka hanya kosmetik. Kesamaan mereka structural, sementara umat Islam dibiarkan bertengkar, soal furu’iyah, soal symbol, soal tokoh, soal perbedaan kecil. Elite tertawa pelan melihat umat sibuk saling menyesatkan — sementara kekayaan negeri terus mengalir ke segelintir tangan.
Mengapa mereka bisa solid – sementara umat terpecah — karena elite berpikir jangka panjang. Umat sering berpikir reaktif, elite mengamankan sistem. Umat sering terjebak isu sesaat. Elite paham ekonomi politik. Umat sering dipaksa puas dengan retorika moral. Maka jangan heran jika, kekayaan alam dikuasai asing — utang negara membengkak, Keadilan hukum timpang. umat Islam tetap miskin di negeri mayoritas Muslim. Semua itu terjadi bukan karena umat Islam tidak saleh, tetapi karena umat belum berdaulat secara politik dan ekonomi.
Elite bersatu karena tahu apa yang mereka jaga. Kaum kafir dan kaum munafik di Indonesia solid utuh bukan karena mereka sejalan secara iman tetapi karena mereka seirama dalam menjaga kekuasaan. Sementara umat Islam masih sering bertanya, “Siapa presidennya?” “Siapa tokohnya?” Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah, “Sistem apa yang sedang kita pertahankan, dan untuk siapa negara ini bekerja?”
Selama umat Islam hanya dijadikan objek politik, simbol kampanye, dan alat legitimasi, maka selama itu pula elite, baik yang terang-terangan anti-Islam maupun yang pura-pura Islami, akan tetap berdiri kokoh di puncak kekuasaan. Dan negara akan terus dikelola bukan untuk keadilan, melainkan untuk kenyamanan segelintir elite yang pandai bersandiwara. (*)
*Praktisi Media Massa, Vice Director Confederation ASEAN Journalist (CAJ) PWI Pusat, dan Executive Director Hiawatha Institute
Editor: Jufri Alkatiri
