Oleh: Toto Izul Fatah*
Harusnya tidak perlu berdebat panjang, bahwa bambu adalah tanaman yang sangat bermanfaat untuk ekologi.–namun, cukup aneh dan ironis, pada saat negara berbicara tentang perubahan iklim, banjir, longsor, krisis air, degradasi lahan, bahkan zero net emission, mereka seolah lupa pada bambu.
Padahal, bambu adalah salah satu tanaman paling sederhana, paling mudah ditanam, tumbuh hanya seambukali tanam, paling dekat dengan rakyat, dan paling kuat daya ekologisnya. Anehnya lagi, negara justru seperti ikut andil menempatkan bambu lebih sebagai tanaman pinggiran dan tak bernilai tinggi, baik secara ekonomi maupun ekologi.
Negara seolah berhenti pada pemahaman bambu hanya sekadar sekadar bahan anyaman, saung, alat musik, bilik rumah kampung, atau simbol romantisme pedesaan. Mereka lupa, kalau bambu itu adalah infrastruktur ekologis alami– bekerja dalam diam, mulai dari mengikat tanah, menahan erosi, menyimpan air, memperbaiki lanskap rusak, menyerap karbon, sekaligus memberi nilai ekonomi bagi masyarakat desa. Bila Kementerian Lingkungan Hidup dibawah M. Jumhur Hidayat, sama seperti menteri Lingkungan Hidup sebelumnya, tidak memiliki prioritas serius terhadap bambu, itu bukan sekadar kelalaian administrative– itu bisa dibaca sebagai kemiskinan imajinasi ekologis.
Apalagi, Jumhur Hidayat, memiliki latar belakang aktivis dan baru dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 27 April 2026 sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH. Latar aktivisme seharusnya membuat seorang menteri lebih peka terhadap solusi lingkungan yang berbasis rakyat, murah, cepat tumbuh, dan mudah digerakkan secara sosial.
Bambu justru berada di titik temu antara ekologi, ekonomi rakyat, mitigasi bencana, dan kebudayaan. Maka, mengabaikan bambu sama artinya mengabaikan salah satu modal alam terbaik yang dimiliki bangsa ini. Bambu Bukan Sekadar Tanaman, tapi Teknologi Ekologis Secara ilmiah, bambu memiliki sejumlah keunggulan ekologis.
Bambu juga dikenal sebagai tanaman cepat tumbuh, memiliki sistem perakaran rapat, mampu membantu konservasi tanah dan air, serta berpotensi menjadi instrumen mitigasi perubahan iklim. FAO menyebut bambu memiliki potensi mitigasi iklim dengan stok karbon sekitar 94 sampai 392 ton karbon per hektare, dengan potensi serapan tahunan yang dapat mencapai 25 ton karbon per hektare pada konteks tertentu.
Studi dan laporan internasional juga menempatkan bambu sebagai tanaman yang relevan untuk konservasi tanah, pengurangan limpasan permukaan, pengendalian erosi, dan restorasi lanskap. Kajian tentang soil and water bioengineering di kawasan rawan bencana menunjukkan bambu dapat menjadi bagian dari solusi berbasis alam untuk stabilisasi tanah dan pengurangan risiko bencana, terutama bila spesies yang dipilih sesuai dengan ekologi lokal.
Ini penting karena bencana Indonesia hari ini didominasi oleh bencana hidrometeorologi: banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, abrasi, dan kekeringan. BNPB mencatat pada Juni 2025 saja kejadian bencana didominasi 62,64 persen bencana hidrometeorologi basah, yakni banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, serta gelombang pasang dan abrasi. Pada Desember 2025, banjir bahkan tercatat sebagai kejadian paling menonjol dengan 154 kejadian atau 62,86 persen dari total bencana bulan itu.
Artinya, problem lingkungan Indonesia bukan hanya soal sampah, polusi, atau emisi karbon dalam pengertian abstrak. Problem lingkungan Indonesia juga sangat konkret: tanah bergerak, lereng gundul, sungai meluap, air tidak terserap, desa kebanjiran, bukit longsor, dan rakyat kecil menjadi korban pertama.
Berbicara tentang bambu hari ini makin relevan, karena Indonesia termasuk negara yang kaya bambu, tetapi miskin kebijakan bambu. Indonesia bukan negeri miskin bambu. Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pernah menyebut terdapat 176 spesies bambu di Indonesia dari sekitar 1.620 jenis bambu dunia, atau sekitar 10 persen dari kekayaan bambu global.
Kajian botani lain mencatat kekayaan bambu Indonesia sangat tinggi, dengan persebaran luas dari Jawa sampai Papua, meski angka spesies dapat berbeda karena perkembangan taksonomi dan pembaruan data tetapi kekayaan hayati itu belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kebijakan nasional. Kita punya banyak slogan hijau, tetapi belum punya gerakan bambu yang kuat. Kita punya agenda besar perubahan iklim, tetapi bambu belum menjadi ikon kebijakan ekologis– dan kita juga punya banyak program rehabilitasi lahan, tetapi belum terdengar kuat gerakan nasional menanam bambu di bantaran sungai, lereng rawan longsor, kawasan tangkapan air, desa rawan banjir, lahan kritis, atau bekas tambang.
Sayangnya– KLH hanya sibuk pada pendekatan teknokratis yang kering, sementara mengabaikan tanaman yang hidup dekat dengan Masyarakat– sehingga, kebijakan lingkungan kehilangan roh sosialnya. Lingkungan hidup tidak cukup diurus dengan rapat, regulasi, seremoni, dan jargon.
Monggo Bang Jumhur, panutanku di dunia aktivis, untuk segera bergerak– sampai Mei ini sudah hampir 1 bulan resmi dapat amanah di jabatan yang sangat mulai– ini salah satu tantangan sekaligus ujiannya soal pentingnya memberi perhatian dan prioritas tentang Bambu. Dipundak Pak Menteri, ada jutaan harapan rakyat yang ingin aman secara ekologi.
*Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA dan Ketua Umum PP Ibadurrahman YLPI Tegalega Sukabumi Jawa Barat
Editor: Jufri Alkatiri
