Oleh: Toto Izul Fatah*
PBB adalah Partai Islam yang lahir dengan simbol besar, Bulan Bintang– dia datang membawa klaim historis sebagai pewaris semangat politik Masyumi– nama besar dalam sejarah politik Islam moderen di Indonesia. Dalam imajinasi banyak orang, modal historis itu seharusnya cukup untuk memberi PBB fondasi moral dan identitas ideologis yang kuat. Ditambah lagi, ada Yusril Ihza Mahendra– seorang intelektual hukum, tokoh nasional, dan figur yang sejak lama diasosiasikan dengan tradisi Islam modernis– tetapi, politik elektoral berkali-kali membuktikan satu hal yang pahit. Sejarah besar ternyata tidak otomatis menghasilkan suara besar, dan nama besar tidak selalu menjelma menjadi magnet partai yang besar.
Dalam perjalanannya, partai ini gagal bukan karena dirudal lawan– tetapi, roboh karena gagal menemukan daya tarik publik untuk memilih. Sehingga, dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu, sedikit demi sedikit, PBB menjadi partai yang layu dan pudar tak bercahaya. Angka-angka perolehan suara di setiap pemilu, misalnya, menguatkan deretan fakta diatas. Pada Pemilu 1999, PBB meraih 2.049.708 suara dan 13 kursi DPR. Pada 2004, suaranya naik menjadi 2.970.487 dan memperoleh 11 kursi. Namun sesudah itu, kurvanya menurun terus: 1.864.752 suara pada 2009, 1.825.750 pada 2014, 1.099.848 pada 2019, dan tinggal 484.486 suara pada 2024. Dalam Pemilu 2024, suara PBB hanya sekitar 0,31–0,32 persen secara nasional, sangat jauh dari ambang batas parlemen. Data ini menegaskan bahwa kemunduran PBB bukan peristiwa sesaat, melainkan tren panjang yang kian tajam.
Simbol besar ternyata gagal dikonversi menjadi suara besar. Dulu, PBB berharap pada figur. Yusril diharapkan menjadi poros magnetik yang bisa menarik kelas menengah Muslim, kalangan modernis, dan pemilih yang masih menyimpan romantisme pada Masyumi. Namun yang terjadi justru sebaliknya, figur Yusril lebih besar daripada partainya sendiri.
Dia dikenal, dihormati, dan diperhitungkan sebagai pribadi, tetapi pesona itu tidak menetes cukup deras menjadi suara partai. Ini menandakan ada problem mendasar, bahwa kebesaran elite gagal diterjemahkan menjadi konsolidasi organisasi. Partai hidup bukan hanya dari reputasi tokoh di televisi, melainkan dari kader yang bekerja, struktur yang rapi, dan jejaring yang menancap sampai ke bawah.
Sesudah era dominan Yusril, persoalan itu malah tidak membaik. Regenerasi tidak menghadirkan figur baru dengan daya ledak yang sama, apalagi lebih kuat. Pada 2025, Muktamar VI memilih Gugum Ridho Putra sebagai ketua umum periode 2025–2030– namun pada April 2026, PBB mengumumkan Yuri Kemal Fadlullah sebagai pejabat ketua umum sampai Muktamar VII. Sementara, portal Info Pemilu KPU masih menampilkan kepengurusan pusat dengan Ketua Gugum Ridho Putra berdasarkan keputusan kepengurusan tahun 2025.
Ketidakselarasan dan perubahan cepat semacam ini memperkuat kesan bahwa problem PBB bukan hanya minim suara, tetapi juga rapuh dalam stabilitas kepemimpinan. Bagi partai kecil, sinyal seperti ini sangat mahal karena publik membaca partai dari kepastian arah, bukan dari drama internal.
Lalu bagaimana dengan simbol? Bukankah bulan sabit dan bintang adalah ikon yang kuat dalam imajinasi politik Islam? Ya– dia cukup kuat sebagai pajangan sejarah, tetapi tidak cukup kuat secara elektoral. Pemilih Indonesia hari ini tidak lagi memilih hanya karena lambang terasa akrab atau identitas terdengar saleh. Mereka makin pragmatis, makin cair, dan dalam banyak kasus makin rasional.
Simbol memang tetap penting, tetapi simbol kini hanya pintu masuk, bukan alasan utama– yang dicari pemilih adalah kegunaan politik. Mulai dari apa programnya, siapa orangnya, apa manfaatnya, dan apa bedanya dengan partai lain.
Di situlah letak luka terbesarnya. PBB terlalu lama hidup dari warisan, tetapi tidak cukup berhasil memproduksi relevansi baru– dia membawa memori Masyumi, tetapi generasi pemilih kini tidak memilih memori– dia menawarkan identitas Islam, tetapi pasar politik Islam sendiri sudah padat dan terfragmentasi.
PBB memiliki tokoh dengan nama besar, tetapi tak berhasil mengubah nama itu menjadi mesin elektoral yang berlapis. Akibatnya, PBB seperti partai yang punya kehormatan historis, tetapi tak lagi punya urgensi politik. Dihormati mungkin, tetapi tidak dianggap perlu– dan dalam demokrasi elektoral, menjadi “tidak perlu” adalah awal dari penghilangan yang paling sunyi.
Menurut saya, minimal, ada tiga penyebab utama yang membuat PBB terus merosot. Pertama, kegagalan diferensiasi program. PBB tidak cukup berhasil menawarkan agenda yang terasa khas, mutakhir, dan berguna bagi pemilih hari ini.
Kedua, kegagalan organisasi. Partai bukan seminar, bukan pula kumpulan nostalgia. Partai adalah mesin– dia butuh kaderisasi, rekrutmen, disiplin, logistik, konsolidasi daerah, dan komunikasi yang hidup. Berkali-kali gagal kembali ke DPR sejak 2009 menunjukkan masalah PBB bersifat struktural, bukan kebetulan sesaat.
Ketiga, ketergantungan berlebih pada figur dan silsilah simbolik. Politik moderen menghormati sejarah, tetapi tidak memberi bonus suara kepada nostalgia. Darah Masyumi tidak otomatis menetes menjadi mandat elektoral. Logo bulan-bintang juga tidak otomatis menjelma menjadi kepercayaan publik. Apalagi, dalam konteks pemilih yang makin rasional yang akan mempercepat hukuman terhadap partai yang gagal beradaptasi–karena itu, pertanyaan paling jujur hari ini bukan lagi apakah PBB partai Islam atau bukan, atau apakah lambangnya masih kuat atau tidak. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah PBB masih relevan sebagai kendaraan politik masa depan?
Untuk saat ini, jawabannya tampak makin lemah. Bukan karena Islam kehilangan tempat dalam politik Indonesia, melainkan karena PBB belum berhasil membuktikan bahwa dia masih punya fungsi yang unik, jelas, dan dibutuhkan. Semoga, apa yang saya sampaikan diatas menjadi catatan penting buat PBB, agar partai ini tidak dikenang hanya sebagai arsip– yaitu, sering disebut dalam sejarah, tetapi tidak diperhitungkan di masa depan.
*Toto Izul Fatah dan Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA Ketua Umum IKA PP Ibadurrahman YLPI Tegalega Sukabumi Jawa Barat
Editor: Jufri Alkatiri
