Oleh: Benz Jono Hartono*
Nama Marsinah tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan sejarah bangsa Indonesia– dia bukan jenderal, bukan pejabat negara, bukan pula pemilik modal besar. Marsinah hanyalah seorang buruh perempuan muda yang bekerja di pabrik– namun suaranya mengguncang kekuasaan yang kala itu berdiri dengan wajah keras dan penuh intimidasi.
Kematian Marsinah pada tahun 1993 menjadi simbol gelap bagaimana kekuasaan dapat berubah menjadi tirani ketika suara rakyat kecil dianggap ancaman. Dia ditemukan meninggal secara mengenaskan setelah memperjuangkan hak-hak buruh yang menuntut kenaikan upah sesuai keputusan pemerintah. Peristiwa itu menjadi luka sosial yang sampai hari ini masih menyisakan tanda tanya besar dalam perjalanan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.
Marsinah ditemukan tewas pada 8 Mei 1993 di wilayah Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur, setelah sebelumnya diculik sejak 5 Mei 1993. Dia dikenal sebagai aktivis buruh yang memperjuangkan kenaikan upah dan hak pekerja di PT Catur Putera Surya, Sidoarjo. (Wikipedia + 1) Sampai hari ini, siapa pembunuh sebenarnya belum pernah dipastikan secara hukum. Pada masa itu, beberapa orang dari pihak perusahaan sempat ditangkap dan diadili, tetapi kemudian dibebaskan oleh Mahkamah Agung karena pengakuan mereka diduga diperoleh lewat penyiksaan.(Kompas Nasional + 1)
Kasus ini sejak lama memunculkan dugaan keterlibatan aparat satuan gabungan dimasa Orde Baru berkuasa, kasus pembunuhan Marsinah hingga kini masih dianggap sebagai misteri dan pelanggaran HAM berat yang belum selesai. (Wikipedia + 1)
Dalam banyak negara, tirani tidak selalu hadir dalam bentuk penjajahan asing atau kudeta militer. Kadang tirani hadir melalui kelompok kecil yang menguasai sistem ekonomi, media, hukum, dan kekuatan politik sehingga mayoritas rakyat kehilangan suara. Minoritas yang dimaksud bukan soal suku, agama, atau ras, melainkan kelompok elite kekuasaan dan pemilik kepentingan yang mampu mengendalikan arah negara demi keuntungan mereka sendiri.
Ketika buruh dibungkam, petani digusur, mahasiswa diteror, aktivis diawasi, dan rakyat kecil dipaksa tunduk pada sistem yang tidak adil, maka sesungguhnya demokrasi hanya tinggal nama. Mayoritas rakyat bekerja keras menopang negara, tetapi keputusan-keputusan penting justru lebih sering berpihak kepada segelintir elite yang hidup nyaman di atas penderitaan masyarakat luas.
Marsinah menjadi simbol bahwa suara perempuan kecil pun bisa menakutkan penguasa apabila suara itu berbicara tentang keadilan. Sebab kekuasaan yang tidak adil selalu takut terhadap keberanian rakyat biasa. Mereka takut pada orang yang tidak memiliki senjata tetapi memiliki keberanian moral untuk melawan ketidakbenaran.
Sejarah dunia menunjukkan bahwa tirani selalu memiliki pola yang sama, membangun rasa takut, menciptakan propaganda, mengendalikan opini publik, lalu melemahkan persatuan rakyat. Ketika rakyat dipecah oleh konflik identitas, pertentangan politik, dan kebencian sosial, maka elite kekuasaan akan semakin mudah mengendalikan keadaan– karena itu, tragedi Marsinah seharusnya tidak hanya dikenang sebagai kasus pelanggaran HAM semata, tetapi juga sebagai peringatan bahwa negara bisa kehilangan nurani apabila kekuasaan terlalu lama berada dalam genggaman kelompok yang anti kritik. Bangsa yang besar bukan bangsa yang menutupi sejarah kelamnya, melainkan bangsa yang berani mengakui kesalahan dan memperbaiki masa depannya.
Hari ini, nama Marsinah tetap hidup sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan– dia mengingatkan bahwa suara rakyat kecil tidak boleh dianggap remeh. Sebab ketika keadilan mati, sesungguhnya negara sedang menggali lubang kehancurannya sendiri. Marsinah telah tiada, tetapi pertanyaan tentang keadilan masih terus menggema, Apakah negara benar-benar berdiri untuk rakyat banyak, atau hanya menjadi alat bagi segelintir elite yang mengatasnamakan kebijakan pemerintah?
*Praktisi Media Massa, Vice Director Confederation ASEAN Journalist (CAJ) PWI Pusat, dan Executive Director Hiawatha Institute
Editor: Jufri Alkatiri
