Oleh: Toto Izul Fatah*
Ada-ada aja sikap wakil rakyat kita. Di tengah kondisi perekonomian rakyat yang makin sulit, ditambah posisi keuangan negara yang makin terbatas, muncul usulan dari anggota Komisi VII DPR RI, Rahmawati, pada Rabu lalu (20/5/2026) yang sepintas terdengar indah– yaitu, usulan agar negara mengalokasikan anggaran APBN 2027 untuk menghadirkan 1.000 layar bioskop di 1000 desa.
Alasannya pun terkesan seolah mulia: membuka ruang tayang bagi rumah produksi atau production house kecil dan sineas daerah agar karya mereka dapat hidup– namun, politik bukan hanya perkara gagasan yang terlihat menarik. Politik adalah seni membaca luka rakyat dan menentukan mana kebutuhan yang harus didahulukan.
Dalam kondisi yang sedng sulit seperti sekarang, sulan 1.000 layar bioskop desa layak dikritik keras. Alasannya tentu bukan karena film tidak penting, bukan karena sineas daerah tidak layak dibantu, melainkan karena gagasan itu terdengar sangat jauh dari jeritan paling nyata masyarakat hari ini.
Rakyat di banyak desa saat ini bukan sedang mengantre tiket menonton film. Mereka sedang memikirkan harga beras, biaya sekolah anak, ongkos berobat, pupuk, cicilan, pendapatan harian, dan pekerjaan yang tidak pasti. Mereka bukan pertama-tama membutuhkan layar besar untuk melihat cerita di bioskop. Mereka sedang berjuang agar dapur di rumahnya sendiri tetap menyala.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa per September 2025 masih ada 23,36 juta penduduk miskin di Indonesia, atau 8,25 persen dari jumlah penduduk. Sementara itu, pada Februari 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka masih berada di angka 4,68 persen, dengan rata-rata upah buruh hanya sekitar Rp3,29 juta per bulan. Angka itu bukan sekadar statistik. Di belakangnya ada keluarga yang harus memilih antara membeli beras, membayar kontrakan, melunasi utang warung, atau membiayai sekolah anak.
Dalam situasi seperti itu, sangat wajar jika publik bertanya. Mengapa yang muncul dari wakil rakyat justru usulan bioskop desa dengan dana APBN? Mengapa bukan 1.000 sentra pekerjaan desa? Mengapa bukan 1.000 lumbung pangan desa? Mengapa bukan 1.000 balai latihan kerja untuk anak muda desa? Mengapa bukan bantuan permodalan bagi ibu-ibu, petani kecil, pedagang, nelayan, atau buruh informal yang setiap hari benar-benar berhadapan dengan kesulitan hidup?
Padahal, disitulah masalah utamanya, yaitu krisis kepekaan politik. Mungkin, Rahmawati sebagai anggota DPR dari Gerindra bertujuan baik mengusulkan itu karena ingin membantu sineas daerah– tetapi, usulan itu disampaikan pada momen yang tidak tepat.
Film daerah memang penting. Industri kreatif lokal memang pantas tumbuh. Cerita tentang budaya, sejarah, dan kehidupan rakyat di berbagai daerah memang perlu mendapatkan ruang– namun, ketika solusi yang ditawarkan adalah mengandalkan APBN untuk membangun 1.000 layar bioskop desa, pertanyaannya bukan lagi tentang niat baik, melainkan tentang prioritas. Karena itu, usulan bioskop desa dari APBN terasa seperti ide yang salah waktu dan salah urutan. Tidak semua gagasan baik harus langsung dibiayai negara. Apalagi, ketika rakyat yang membayar pajak justru masih menghadapi problem yang jauh lebih mendasar.
Film juga dapat menjadi sarana pendidikan dan penguatan identitas budaya– tetapi rakyat yang lapar tidak dapat diselesaikan dengan layar. Anak muda yang menganggur tidak otomatis memperoleh masa depan karena desanya memiliki bioskop. Petani yang kesulitan pupuk tidak merasa kehidupannya lebih ringan hanya karena tersedia tempat menonton film di dekat rumahnya. Jangan sampai negara tampak lebih sibuk menyediakan tontonan daripada menyelesaikan penderitaan. Sehingga, muncul kesan yang liar, bahwa pemerintah seperti sedang ingin mengalihkan penderitaan rakyat lewat hiburan.
Dalam tradisi politik lama dikenal istilah bread and circuses: rakyat diberi makanan dan hiburan agar tidak terlalu banyak mempersoalkan ketidakadilan kekuasaan. Dalam kasus ini, bahkan roti atau makanannya belum tentu tersedia secara memadai, tetapi gagasan hiburannya sudah lebih dahulu diajukan. Karena itu, Rahmawati dan Fraksi Gerindra semestinya berhati-hati. Sebagai partai Presiden Prabowo, Gerindra seharusnya menjadi barisan terdepan yang membaca kegelisahan rakyat, bukan malah menimbulkan kesan elite politik berada di ruang khusus yang jauh dari penderitaan masyarakat.
Presiden Prabowo selama ini berulang kali berbicara tentang efisiensi, swasembada pangan, kesejahteraan rakyat, ekonomi kecil, dan keberpihakan kepada kelompok lemah. Maka, gagasan anggota partainya semestinya bergerak di jalur yang sama, yaitu menjawab kebutuhan dasar rakyat terlebih dahulu.
Kritik terhadap usulan 1.000 layar bioskop desa tidak berarti negara boleh mengabaikan sineas lokal dan PH kecil. Mereka tetap perlu didukung. Hanya saja, bentuk dukungannya harus rasional, hemat, dan tidak melukai rasa keadilan publik. Itulah sebabnya, gagasan ini berbahaya bila diterima sekadar karena terdengar kreatif. Indonesia sudah terlalu sering memiliki proyek yang lahir dari semangat seremonial, tetapi tidak berangkat dari kebutuhan paling mendesak rakyat.
Seribu layar bioskop mungkin dapat membuat seribu desa menonton film– tetapi seribu lapangan pekerjaan dapat membuat seribu keluarga makan. Seribu pusat usaha desa dapat membuat ribuan anak muda tidak harus meninggalkan kampungnya.
Sebelum membangun 1.000 layar desa, lebih baik para wakil rakyat membuka mata terhadap jutaan rumah yang hari ini masih gelap oleh kecemasan ekonomi. Sebab, bagi rakyat yang sedang lapar dan kehilangan pekerjaan, hiburan bukan jawaban. Ia bahkan bisa terasa sebagai ejekan.
*Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA dan Ketua Umum IKA PP Ibadurrahman YLPI Tegalega Sukabumi Jawa Barat
Editor: Jufri Alkatiri
