Oleh: Ahmadie Thaha*
Jurnalis Senior dan Kolumnis (Foto: Ahmadie Thaha)
Kata kokopan mendadak naik pangkat– dari kosakata daerah yang biasa beredar di dapur, sumur, dan lingkungan pesantren— masuk ke panggung politik nasional. Pemantiknya, pidato Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna, 21 Oktober 2026. “Saya ingin mengucapkan kokopan … kekompakan teamwork yang saudara-saudara…” kata Prabowo Subianto. Telinga semua pendengar menangkap bunyi yang jelas: “kokopan”. Prabowo memakai istilah itu untuk menyampaikan apresiasi atas kekompakan timnya.
Media sosial segera bekerja. Potongan video beredar, lelucon bermunculan, dan satu kata lokal mendapat tiket gratis menuju percakapan nasional. Kalau pun Prabowo menyebutnya secara kebetulan, tetapi itu jelas berasal dari kamus di memorinya.
Bahasa memang sering punya nasib seperti itu. Kata yang puluhan tahun hidup tenang di kampung tiba-tiba menjadi selebritas setelah tersenggol mikrofon pejabat. Orang tertawa, orang menebak-nebak, lalu orang mencari artinya– namun, di tengah keramaian itu, kawan saya, Agus Basri, sesama wartawan ketika kami bekerja di Majalah Berita Mingguan TEMPO, menyampaikan cerita yang membawa pembicaraan ini ke wilayah lebih menarik: tradisi makan dan minum bersama di pesantren.
Agus mengenal dunia pesantren melalui sejumlah kunjungan, termasuk ketika mendampingi Prabowo pada masa dia menjabat Pangkostrad. Menurut kesaksiannya, mereka beberapa kali berkeliling ke pesantren, terutama pesantren salafiyah. Dalam suasana yang teduh, mereka bertemu para kiai dan menyaksikan kehidupan santri yang sederhana. Agus bahkan bercerita bahwa dalam beberapa kesempatan, dia dan Prabowo berkunjung berdua untuk menemui kiai dan menimba ilmu.
Pengalaman itulah yang menjadi latar ceritanya tentang ngokop bareng. Agus menjelaskan bahwa santri mengenal kebiasaan makan bersama dari satu tampan atau wadah. Di lingkungan tertentu, orang menyebut kegiatan makan bersama itu kumbulan. Untuk minum bersama, orang menggunakan istilah ngokop bareng. Agus mengingat Prabowo memegang dan mengangkat sebuah wadah kecil berbahan aluminium, yang dia sebut duwok, lalu minum dengan kedua tangannya.
Prabowo, menurut Agus, tersenyum tulus sambil mengatakan, “Ngokop nih.”_Ini bahasa gaulnya. Sementara istilah asli untuk budaya kebersamaan tersebut adalah kokopan, yang menancap di memori Prabowo hingga terlontar dalam pidatonya. Saya tertarik pada cerita tersebut karena dia mengajak kita melihat sebuah kata dari sisi yang lebih luas daripada sekadar bunyi dan arti kamus. Kata ngokop memang dapat menunjuk cara minum langsung dari wadah tanpa menuangkan air ke gelas lain.
Di sejumlah wilayah Jawa Timur dan kawasan Jawa Tengah bagian timur, orang mengenal kata yang berkaitan dengan kebiasaan itu– namun, ketika santri melakukannya bersama-sama, tindakan sederhana tersebut memperoleh makna sosial yang lebih dalam. Satu wadah, banyak mulut. Satu makanan, banyak tangan. Dalam kebiasaan seperti itulah orang belajar berbagi tanpa harus menghadiri seminar tentang solidaritas. Mereka tidak memerlukan layar presentasi untuk memahami kebersamaan.
Mereka cukup duduk berdekatan, mengambil bagian secukupnya, menjaga agar temannya juga mendapat bagian, dan menikmati hidangan dalam suasana persaudaraan. Kurikulum kehidupan kadang mengajar lebih efektif ketimbang seratus halaman modul.
Kamus dapat menerangkan bagaimana seseorang meminum air langsung dari wadah. Tapi kamus tidak otomatis menjelaskan mengapa sekelompok santri melakukan kegiatan itu bersama-sama, bagaimana tradisi tersebut tumbuh, atau nilai apa yang mereka pelihara– untuk menjawab pertanyaan terakhir, kita perlu melihat konteks sosial, kebiasaan dan penuturan orang yang mengalaminya. Kesaksian Agus memberi kita pintu masuk, meskipun tentu tak mewakili semua pesantren atau seluruh penutur bahasa Jawa.
Di sinilah cerita tersebut bertemu dengan kata “kekompakan”, yang disebut presiden sesaat kemudian dalam pidatonya. Publik menangkap bunyi yang menggelitik, kemudian memperlakukannya sebagai bahan humor. Wajar saja. Bahasa lisan kadang menghadirkan kejutan, terlebih ketika seorang pejabat berbicara di depan kamera– namun, kita juga dapat memanfaatkan keramaian itu untuk membicarakan sesuatu yang lebih substansial: apa sebenarnya yang membuat sebuah kelompok kompak?
Kita sering mengukur kekompakan melalui foto bersama, seragam yang sama, tepuk tangan serentak, dan pernyataan bahwa semua anggota tim sudah satu suara. Dalam birokrasi, kekompakan bahkan kadang tampak melalui kemampuan seluruh anggota rapat mengangguk pada saat yang bersamaan. Kalau kepala bergerak serempak, kamera memperoleh gambar yang indah. Persoalannya, gambar indah belum tentu menggambarkan kerja yang sehat.
Tradisi makan bersama di pesantren menawarkan gambaran lain. Kebersamaan tumbuh melalui pengalaman berbagi ruang, makanan, keterbatasan, dan tanggung jawab. Orang yang duduk mengelilingi satu tampan harus memperhitungkan orang lain– dia tidak bisa menghabiskan seluruh lauk sambil mengutip pidato tentang solidaritas. Perilakunya langsung memperlihatkan apakah dia sungguh menghargai kawan semeja.
Meski begitu, kita juga tidak perlu meromantisasi setiap kebiasaan tradisional. Makan bersama tidak otomatis melahirkan orang yang adil. Minum dari satu wadah tidak menjamin semua orang memiliki kepedulian yang sama. Tradisi memperoleh nilai pendidikan ketika para pelakunya memahami etika berbagi, menjaga kebersihan, menghormati orang lain, dan tidak memanfaatkan kebersamaan untuk menekan mereka yang berbeda. Tanpa nilai-nilai itu, sebuah ritual mudah berubah menjadi tontonan eksotis bagi pengunjung.
Justru karena itu, pengalaman Agus layak kita tempatkan secara proporsional– dia menyampaikan kenangan pribadi tentang Prabowo dalam pergaulan di pesantren. Kita dapat menghargai kesaksian tersebut tanpa harus mengubahnya menjadi sertifikat yang menjamin seluruh perilaku politik seseorang selalu baik. Watak manusia memiliki banyak sisi. Sikap dalam sebuah kunjungan memberi informasi tentang pengalaman itu, sedangkan penilaian terhadap kepemimpinan memerlukan bukti yang lebih luas, termasuk kebijakan, keputusan, dan dampaknya bagi masyarakat.
Agus sendiri menyampaikan ceritanya dengan sikap agak sungkan– dia merasa kurang elok jika menulis hal semacam itu, tetapi kemudian menjelaskan bahwa ia ingin menunjukkan sisi baik dari kebiasaan tersebut. Sikap ini menarik–dia tampaknya ingin berbagi pengalaman tanpa menjadikan kenangan pribadi sebagai alat promosi berlebihan. Kita boleh menerima cerita itu sebagai kesaksian seorang wartawan, sambil tetap menjaga jarak yang sehat antara pengalaman pribadi dan penilaian politik.
Lalu, apa hubungan ngokop bareng dengan kekompakan sebuah kabinet? Hubungannya terletak pada prinsip berbagi tanggung jawab. Dalam kelompok santri, kebersamaan diuji ketika makanan terbatas dan setiap orang harus memperhitungkan bagian temannya. Dalam pemerintahan, kekompakan diuji ketika anggaran terbatas, kepentingan bertabrakan, dan keputusan membawa konsekuensi bagi jutaan warga.
Bayangkan satu kabinet yang selalu mengaku kompak, tetapi setiap kementerian sibuk mengamankan anggarannya sendiri. Bayangkan para pejabat yang tersenyum dalam rapat, tetapi saling melempar tanggung jawab ketika program gagal. Bayangkan pula pemerintah yang mengumumkan keberhasilan swasembada pangan, sementara petani masih menghadapi persoalan harga, distribusi, pupuk, dan kepastian pasar.
Dalam keadaan seperti itu, seruan kekompakan hanya menjadi musik pengiring presentasi. Kekompakan yang berguna menuntut pembagian kerja yang jelas, keterbukaan informasi, kesediaan mengoreksi kesalahan, dan keberanian menyampaikan perbedaan pendapat. Menteri yang menemukan kelemahan kebijakan koleganya harus dapat mengatakannya tanpa takut dicap merusak soliditas.
Presiden pun perlu memberi ruang bagi kritik internal. Tim yang sehat tidak selalu berbicara dengan satu suara; mereka menyatukan langkah setelah menguji keputusan melalui argumen dan data. Tradisi pesantren dapat menyumbangkan pelajaran sederhana di sini. Ketika orang berbagi hidangan, mereka belajar bahwa kepentingan pribadi perlu mempertimbangkan kepentingan bersama.
Pemerintah dapat menerjemahkan prinsip itu ke dalam mekanisme yang konkret: membuka data pelaksanaan program, mengumumkan indikator keberhasilan, memeriksa hasil secara independen, dan menindaklanjuti temuan tanpa pandang jabatan– dengan begitu, publik dapat menilai kekompakan melalui hasil kerja, bukan hanya melalui bunyi pidato.
Tentu saja, pemerintah tidak perlu menyelenggarakan upacara ngokop bareng di Istana untuk membuktikan solidaritas. Kita juga tidak membutuhkan lomba minum dari satu mangkuk antarkementerian. Cukup pastikan setiap kementerian memahami tugasnya, berbagi data yang diperlukan, menyelesaikan persoalan lintas sektor, dan bertanggung jawab atas hasilnya. Kalau sebuah program gagal, jangan sampai para pejabat sibuk mencari siapa yang harus menanggung malu, sementara rakyat menanggung akibatnya.
Kata kokopan boleh menjadi bahan tertawaan. Kata_ngokop boleh mengingatkan kita pada tradisi yang masih hidup di sejumlah lingkungan pesantren– namun, percakapan ini akan kehilangan nilai jika kita berhenti pada permainan bunyi. Bahasa daerah layak memperoleh perhatian karena menyimpan jejak kehidupan masyarakat. Tradisi lokal layak dipelajari karena memperlihatkan bagaimana nilai sosial tumbuh melalui tindakan sehari-hari.
Cerita Agus Basri membawa kita dari mikrofon Istana ke wadah aluminium di lingkungan pesantren. Jaraknya memang jauh, tetapi pertanyaan yang menghubungkan keduanya sederhana: apakah kebersamaan hanya tampak ketika orang berkumpul, atau tetap bekerja ketika kepentingan mulai bertabrakan?
Santri yang berbagi makanan menghadapi pertanyaan itu dalam ukuran kecil. Kabinet menghadapinya dalam ukuran negara– yang satu berurusan dengan lauk di atas tampan, yang lain dengan anggaran, kekuasaan, dan nasib jutaan orang. Ukurannya berbeda, tetapi prinsipnya serupa: setiap orang harus menyadari bahwa tindakannya memengaruhi orang lain.
Kalau ngokop bareng mengajarkan kebersamaan, mari kita ambil pelajarannya dengan jernih. Jangan berhenti pada nostalgia, jangan pula menjadikannya alat untuk mengultuskan tokoh. Jadikan pengingat bahwa solidaritas memerlukan perilaku, bukan sekadar pernyataan. Sebab, dalam politik maupun dalam kehidupan sehari-hari, kekompakan paling mudah terlihat ketika semua orang tersenyum.
Nilai sesungguhnya baru tampak ketika pembagian berlangsung, kepentingan bertabrakan, dan seseorang harus memilih antara mengambil lebih banyak untuk dirinya atau menyisakan bagian bagi orang lain. Barangkali, begitulah seharusnya kekompakan itu: makan kumbulan sesenampan, ngokop berbarengan, dengan wajah ceria dan hati bahagia.
Lalu, setelah kembali ke Istana, bekerja dengan semangat yang sama agar rakyatnya pun bisa bercengkerama, tertawa, dan berbahagia. Sebab, apa gunanya para pemimpin kompak menikmati hidangan jika rakyatnya masih harus berebut remah-remah kemakmuran?
*Jurnalis Senior dan Kolumnis
Editor: Jufri Alkatiri
