Hutan Kota Kampus UI  Depok Versus Sekolah Rakyat: Sama-sama Dibutuhkan Melalui Pertarungan

Hutan Kota Kampus Universitas Indonesia Depok, Jawa Barta (Foto: PKS)

Oleh: Jufri Alkatiri*

Jurnalis, Sarjana Filsafat STF Driyarkara Jakarta, Ketua  Departemen Pendidikan & Pelatihan PWI Pusat, dan Ketua Mazhab Komunikasi Sambung Nalar.

Polemik alih fungsi Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) menjadi Sekolah Rakyat — bermula dari satu pernyataan yang tampak sederhana. Senin, 16 November 2026 lalu — Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut rencana pemanfaatan sekitar 8 hektare lahan di kawasan Hutan Kota Kampus Univeristas Indonesia (UI) untuk Sekolah Rakyat.

Pernyataan itu langsung meledak dan ruang publik (Public sphere) menjadi  tempat berceloteh dengan berbagai pernyataan sikap pro dan kontra. Di satu sisi, ada yang mendukung– Sekolah Rakyat adalah program mulia untuk anak-anak miskin, untuk anak-anak yang tidak bisa sekolah, untuk anak-anak yang selama ini tidak dihitung. Kenapa harus ditolak? Bukankah 8 hektare itu kecil dibandingkan dengan luas UI yang ratusan hektare? Bukankah pendidikan lebih penting daripada hutan?

Di sisi lain, ada yang menolak keras– Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung–  dengan tegas menolak rencana pengalihan fungsi ini karena hutan Kota UI tidak boleh dialihfungsikan. Hutan itu adalah paru-paru Jakarta– adalah laboratorium hidup, adalah warisan ekologis yang tidak bisa diganti dengan gedung.

Inilah yang membuat polemik ini begitu muncrat ke ruang publik dan bukan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan– ini adalah pertarungan antara dua kebaikan yang dipaksa untuk bertarung. Kebaikan pendidikan untuk rakyat miskin, versus kebaikan ekologi untuk rakyat Jakarta.

Jika hanya berdebat dengan logika “mana yang lebih penting”—perdebatan tersebut  tidak akan pernah selesai. Penulis butuh analisis filsafat dengan kerangka berfikir filsuf yang kritis dan radikal untuk membedah  silang berfikir itu—yaitu filsuf pendidikan dan kebijakan publik John Dewey dan filsuf Arne Naess — tentang filsafat lingkungan dan etika ekologi.

John Dewey– filsuf Amerika, dalam karyanya yang monumental Democracy and Education (1916) dan Experience and Education (1938), mengajukan satu kritik yang sangat tajam– sekolah bukanlah Gedung– sekolah adalah pengalaman. Bagi Dewey, pendidikan yang sejati bukanlah memindahkan anak dari rumah ke gedung, lalu mengurungnya di dalam kelas selama 8 jam, lalu menyuruhnya menghafal. Pendidikan yang sejati adalah pengalaman yang bermakna (meaningful experience), di mana anak belajar dengan berbuat, belajar dengan mengalami, belajar dengan berinteraksi dengan lingkungannya.

Dewey juga mengajukan konsep pendidikan sebagai demokrasi. Demokrasi bukanlah sekadar pemilu– demokrasi adalah cara hidup bersama, di mana semua orang bisa berpartisipasi, bisa berdebat, bisa belajar dari perbedaan– dan sekolah adalah laboratorium demokrasi itu.

Dewey dalam mengkritisi polemik Hutan Kota UI – Sekolah Rakyat– pertama, dia akan mengajukan pertanyaan– apakah Sekolah Rakyat itu benar-benar sekolah, atau hanya gedung berlabel rakyat? Mensos Saifullah Yusuf  mengatakan, butuh 8 hektare untuk Sekolah Rakyat. Dewey akan bertanya balik– apa yang akan terjadi di dalam 8 hektare itu? Apakah anak-anak miskin itu akan belajar dengan mengalami, atau hanya akan belajar dengan menghafal di dalam gedung baru yang megah?”

Jika Sekolah Rakyat itu hanya memindahkan anak-anak miskin dari jalanan ke gedung, tetapi metode belajarnya sama saja: guru ceramah, murid diam, ujian hafalan, maka Dewey akan berkata, itu bukan Sekolah Rakyat– itu hanya gedung rakyat. Dia tidak akan membebaskan anak miskin–hanya akan membuat anak miskin menjadi patuh pada sistem yang sama yang selama ini membuat mereka miskin.

Dewey sangat kritis terhadap kebijakan publik yang hanya berpikir soal bangunan, bukan soal pengalaman– dia menyebutnya fallacy of building – kesalahan berpikir bahwa dengan membangun Gedung– sudah membangun Pendidikan– padahal, gedung tanpa pengalaman adalah kuburan.

Memang Dewey seorang pragmatis– dia selalu bertanya, apa masalahnya, dan apa cara terbaik untuk menyelesaikannya dengan konsekuensi yang paling baik?. Masalahnya adalah– anak-anak miskin butuh sekolah. Solusinya adalah membangun Sekolah Rakyat. Pertanyaannya– apakah satu-satunya tempat untuk membangun Sekolah Rakyat adalah dengan menebang Hutan Kota UI?

Dewey akan menyemburkan ocehan– jika warga menghancurkan hutan untuk membangun sekolah, maka sedang mengajarkan kepada anak-anak miskin itu sebuah pelajaran yang sangat buruk– bahwa untuk mendapatkan pendidikan– harus menghancurkan alam. Pendidikan dan alam adalah musuh– bahwa harus memilih salah satu.

Padahal, dalam filsafat Dewey– pendidikan yang sejati adalah pendidikan yang menyambungkan anak dengan alamnya, bukan yang memutuskan anak dari alamnya. Anak yang belajar di tengah hutan akan belajar tentang ekologi, tentang kehidupan, tentang tanggung jawab. Anak yang belajar di atas bekas hutan yang ditebang akan belajar bahwa alam adalah korban yang harus dikorbankan demi manusia.

Dewey akan mengajukan jalan tengah yang radikal– jangan bangun Sekolah Rakyat di atas hutan tetapi bangunlah Sekolah Rakyat bersama hutan– jadikan Hutan Kota UI sebagai kelasnya. Bayangkan– Sekolah Rakyat yang kelasnya adalah hutan. Anak-anak miskin belajar biologi dengan melihat pohon, belajar fisika dengan melihat air, belajar sosiologi dengan melihat masyarakat sekitar hutan, belajar demokrasi dengan berdebat tentang bagaimana menjaga hutan. Itu adalah Sekolah Rakyat dalam arti Dewey yang sesungguhnya– sekolah yang membebaskan, bukan sekolah yang mengurung.

Dewey juga sangat kritis terhadap kebijakan publik yang dibuat dari atas ke bawah, tanpa partisipasi publik– dia menyebutnya kebijakan yang tidak demokratis. Dalam polemik ini, Dewey akan bertanya– siapa yang diajak bicara sebelum Mensos mengumumkan rencana 8 hektare itu? Apakah pihak Universitas Indonesia diajak bicara? Apakah masyarakat Depok diajak bicara? Apakah masyarakat Jakarta diajak bicara? Apakah anak-anak miskin yang akan bersekolah di sana diajak bicara? Apakah pohon-pohon di Hutan Kota UI – dalam arti metaforis – diajak bicara?

Jika jawabannya tidak– maka kebijakan ini, meskipun niatnya baik, adalah kebijakan yang tidak demokratis– kebijakan yang dibuat di ruang ber-AC, bukan di ruang publik– dan kebijakan yang tidak demokratis, kata Dewey, akan selalu menghasilkan pendidikan yang tidak demokratis.  Sementara Gubernur Pramono Anung yang menolak rencana ini, dalam kacamata Dewey– sedang melakukan tindakan demokratis– dia sedang membuka ruang publik untuk berdebat dan mengatakan, jangan diputuskan sepihak– mari  bicarakan dan bahas  bersama.”

Jika Dewey bicara soal pendidikan– dari sisi pintu filsafat lain, Arne Naess — membuka dialognya dari soal hutan kota.  Naess, filsuf Norwegia– adalah bapak dari Deep Ecology atau Ekologi Dalam. Karyanya Ecology, Community and Lifestyle (1989) — membuat pembedaan yang sangat penting– Shallow Ecology (Ekologi Dangkal) — adalah ekologi yang hanya peduli pada alam karena alam berguna bagi manusia. Manusia menjaga hutan karena hutan menghasilkan oksigen untuk manusia– dan menjaga sungai karena sungai menghasilkan air untuk makhluk ciptaan Tuhan. Manusia menjaga badak karena badak menarik wisatawan– alam hanya berharga jika berguna.

Deep Ecology (Ekologi Dalam) adalah ekologi yang berkata alam punya nilai intrinsik, nilai pada dirinya, terlepas dari apakah berguna bagi manusia atau tidak. Hutan berharga karena adalah hutan. Pohon berharga karena adalah pohon. Badak berharga karena dia adalah badak. Bukan karena berguna bagi manuisa lain.

Naess mengajukan 8 Prinsip Deep Ecology, tetapi yang paling penting untuk polemik ini adalah dua prinsip: Prinsip 1: Semua makhluk hidup punya hak yang sama untuk hidup dan berkembang. Manusia tidak lebih penting daripada pohon. Pohon tidak lebih penting daripada manusia. Semua punya hak yang sama. Prinsip 2: Kekayaan dan keanekaragaman kehidupan adalah nilai pada dirinya—manusia tidak boleh mengurangi keanekaragaman hayati hanya demi kepentingan manusia.

Analisis Naess dalam penerapan Hutan Kota UI. Pertama, Naess akan  menolak logika “8 Hektare itu Kecil. Bagi pendukung alih fungsi, 8 hektare itu kecil– hanya 8 hektare–  UI luasnya sekitar 98- 100  hektare. Masa 8 hektare saja tidak boleh?”

Naess akan berkata– itu adalah logika Ekologi Dangkal– itu adalah logika yang mengukur hutan dengan meter persegi, bukan dengan nilai intrinsiknya. Bagi Naess, 8 hektare hutan yang ditebang bukanlah 8 hektare tanah yang hilang– adalah 8 hektare kehidupan yang hilang. Dia adalah ribuan pohon yang dibunuh, ribuan burung yang kehilangan rumah, ribuan serangga yang kehilangan ekosistem, ribuan mikroorganisme yang kehilangan dunianya.

Naess  mengingatkan manusia bahwa hutan Kota UI bukanlah tanah kosong–  adalah satu komunitas ekologis yang telah hidup selama puluhan tahun. Dia  adalah  pohon, burung, serangga, tanah, air, dan udara yang saling berhubungan. Menebang 8 hektare dari hutan itu sama seperti memotong 8 hektare dari tubuh manusia dan mengatakan, hanya 8 hektare, kok– tubuhnya masih besar.”

Naess juga akan mengkritisi — jika manusia  membangun Sekolah Rakyat dengan cara menebang hutan, apa yang mengajarkan kepada anak-anak itu tentang ekologi?  Masyarakat mengajarkan mereka bahwa manusia adalah pusat alam semesta, dan alam adalah alat untuk manusia. Kita mengajarkan mereka Ekologi Dangkal. Padahal, anak-anak miskin itu adalah anak-anak yang paling dekat dengan alam. Mereka yang hidup di bantaran sungai, di pinggir hutan, di kampung-kampung yang masih hijau, mereka tahu bahwa alam adalah kehidupan. Jika mengajarkan mereka bahwa untuk menjadi pintar, mereka harus menghancurkan alam, maka kita sedang menghancurkan kearifan ekologis mereka.

Naess akan mengungkapkan, Sekolah Rakyat yang sejati adalah sekolah yang mengajarkan Deep Ecology. Sekolah yang mengajarkan bahwa anak miskin dan pohon punya hak yang sama untuk hidup. Sekolah yang mengajarkan bahwa kemiskinan manusia dan kerusakan alam berasal dari akar yang sama: sistem yang menganggap segalanya sebagai alat.

Naess mengajukan konsep Self-Realization– bagi Naess, manusia yang sejati bukanlah manusia yang egois, yang hanya memikirkan dirinya. Manusia yang sejati adalah manusia yang menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari alam yang lebih besar. “Diri” manusia bukan hanya tubuh sendiri. “Diri” kita adalah hutan, sungai, gunung, dan semua makhluk.

Jika menebang Hutan Kota UI—maka  bukan hanya menebang pohon. Kita sedang memotong diri kita sendiri. Manusia sedang mempersempit dirinya– sedang membuat dirinya menjadi lebih kecil, lebih miskin, lebih kesepian.

Gubernur Pramono Anung yang menolak alih fungsi ini, dalam kacamata Naess, sedang melakukan tindakan Self-Realization yang luas– dia sedang menyadari bahwa Jakarta tidak hanya terdiri dari manusia dan gedung. Jakarta juga terdiri dari hutan, dari pohon, dari burung, dari udara yang bersih. Menjaga Hutan Kota UI adalah menjaga diri kita sendiri sebagai warga Jakarta.

Jika digabungkan kekritisan Dewey dan Naess– akan terlihat pertarungan antara Hutan Kota UI dan Sekolah Rakyat adalah pertarungan yang palsu. Pertarungan itu diciptakan oleh cara berpikir yang dangkal, yang menganggap pendidikan dan ekologi adalah musuh. Dewey mengatakan, pendidikan adalah pengalaman—sementara Naess berucaap alam adalah pengalaman yang paling dalam. Jika dgabungkan, maka– hutan adalah sekolah yang paling baik.

Mazhab Komunikasi Sambung Nalar mengajukan lima jalan tengah yang lahir dari gabungan Dewey dan Naess: 1. Jangan alih  fungsikan tetapi  integrasikan– jangan jadikan Hutan Kota UI sebagai gedung Sekolah Rakyat– jadikan Hutan Kota UI sebagai kurikulum Sekolah Rakyat. Bangun Sekolah Rakyat di lahan lain yang sudah terbangun, yang sudah rusak, yang tidak produktif, tetapi jadikan Hutan Kota UI sebagai laboratoriumnya. Anak-anak Sekolah Rakyat belajar di sekolahnya, tetapi setiap minggu mereka belajar di hutan. Mereka belajar tentang kehidupan dari hutan. Ini adalah Dewey–sekolah sebagai pengalaman. Ini adalah Naess– hutan sebagai nilai intrinsik.

2. Cari Lahan Alternatif yang Sudah Rusak–Jakarta dan Depok punya banyak lahan yang sudah rusak, lahan tidur, lahan bekas industri, lahan yang tidak produktif. Kenapa harus hutan yang masih hidup yang dikorbankan? Kenapa tidak lahan yang sudah mati yang dihidupkan kembali untuk Sekolah Rakyat? Jika membangun Sekolah Rakyat di atas lahan yang sudah rusak, kita sedang melakukan dua kebaikan sekaligus– menghidupkan lahan mati, dan kita mendidik anak miskin.Ini adalah prinsip Dewey tentang pragmatism– cari solusi yang konsekuensinya paling baik– dan ini adalah prinsip Naess tentang tidak mengurangi keanekaragaman hayati.

3. Libatkan pihak Manajemen dan alumni UI sebagai mitra– bukan sebagai korban– UI bukanlah musuh Sekolah Rakyat. UI adalah universitas yang punya ilmu, punya dosen, punya mahasiswa, punya laboratorium. Jika Sekolah Rakyat dibangun dengan melibatkan UI– maka anak-anak Sekolah Rakyat bisa belajar dari mahasiswa UI, bisa dibimbing oleh dosen UI, bisa menggunakan laboratorium UI dan  UI bisa menjadi kakak asuh bagi Sekolah Rakyat– tetapi jika UI dipaksa untuk menyerahkan hutannya, maka UI akan menjadi korban, dan Sekolah Rakyat akan kehilangan mitra terbaiknya. Dewey akan berkata, pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang melibatkan semua pihak, bukan yang mengorbankan salah satu pihak.

4. Sekolah Rakyat harus mengajarkan Deep Ecology—jika Sekolah Rakyat itu akhirnya dibangun—maka harus menjadi Sekolah Rakyat yang berbeda– tidak boleh menjadi sekolah yang mengajarkan anak miskin untuk menjadi pekerja yang patuh. Harus menjadi sekolah yang mengajarkan anak miskin untuk menjadi penjaga alam. Anak-anak Sekolah Rakyat harus menjadi generasi yang paling paham tentang ekologi, tentang hutan, tentang pentingnya menjaga Hutan Kota UI.

Pasalnya, karena anak-anak miskin itu –adalah anak-anak yang paling akan menderita jika hutan hilang. Jika hutan hilang, Jakarta akan semakin panas, semakin banjir, semakin sesak– dan yang paling menderita adalah anak-anak miskin yang tidak punya AC, yang tidak punya rumah di dataran tinggi, yang tidak punya uang untuk membeli air bersih.

5. Kebijakan Publik harus dibuat di Ruang Publik– bukan di Ruang sempit–Polemik ini bermula dari pernyataan sepihak pada 16 November 2026– itu adalah kesalahan dalam proses kebijakan publik. Kebijakan publik yang baik, kata Dewey, harus lahir dari perdebatan publik yang terbuka. Harus ada musyawarah–harus ada mendengarkan, dan harus ada pengalaman bersama.

Gubernur Pramono Anung yang menolak– sebenarnya sedang membuka ruang publik itu– dia sedang berkata, mari berhenti sejenak– mari bicara. Mari cari jalan Tengah– Kita harus mendukung ruang publik itu– harus mengisi ruang publik itu dengan perdebatan yang sehat, bukan dengan caci maki, bukan dengan hoaks, bukan dengan politisasi.

Pada akhirnya– Hutan Kota UI dan Sekolah Rakyat adalah dua kebaikan yang sama-sama dibutuhkan. Manusia butuh hutan untuk bernapas, butuh sekolah untuk belajar bernapas dengan benar. Jika memaksa dua kebaikan itu untuk bertarung,– maka akan kehilangan keduanya. Akan kehilangan hutan, dan akan mendapatkan sekolah yang dibangun di atas rasa bersalah karena telah membunuh hutan. Seperti diungkapan Dewey — pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup. Pendidikan adalah hidup itu sendiri– dan seperti kata Arne Naess, kita tidak akan menyelamatkan alam dengan menjadi sedikit kurang rakus– akan menyelamatkan alam dengan menjadi manusia yang lebih luas.”

Mazhab Komunikasi Sambung Nalar mengatakan– Sekolah Rakyat yang sejati bukanlah sekolah yang dibangun dengan menebang hutan–  yang sejati adalah sekolah yang dibangun dengan menanam hutan di dalam hati anak-anak miskin itu– sehingga ketika mereka besar, mereka tidak akan pernah lagi berpikir bahwa untuk mendidik manusia– harus membunuh alam– karena anak miskin yang belajar di bawah pohon akan lebih paham tentang kehidupan daripada anak kaya yang belajar di atas bekas pohon yang ditebang. Hutan Kota di Kampus Universitas Indonesia Depok, harus tetap hidup – sementara  Sekolah Rakyat harus tetap ada dan keduanya bisa hidup bersama– jika mau berpikir kritis ala Dewey dan Naess– berpikir secara pengalaman, dan berpikir secara dalam.

*Jurnalis, Sarjana Filsafat STF Driyarkara Jakarta, Ketua  Departemen Pendidikan & Pelatihan PWI Pusat, dan Ketua Mazhab Komunikasi Sambung Nalar

Editor: Ries Mariana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Banner Website