Demokrasi Kita:  Cipta Kondisi dan Oposisi Palsu dalam Politik Indonesia

Oleh: Benz Jono Hartono*

Dalam dunia intelijen dan strategi politik modern, ada satu konsep yang sering digunakan tetapi jarang disadari publik yaitu, ciptakan kondisi. Ini bukan sekadar istilah propaganda, melainkan sebuah metode operasi politik yang bertujuan membentuk suasana psikologis masyarakat sebelum keputusan politik besar diambil. Metode ini dikenal luas dalam studi operasi pengaruh (influence operations) dan perang persepsi (perception warfare).

Dalam strategi tersebut, yang diatur bukan hanya tindakan politik, tetapi juga emosi publik, arah perdebatan, dan siapa yang dipercaya masyarakat. Indonesia sebagai negara demokrasi besar tentu tidak steril dari praktik seperti ini. Konsep Oposisi Palsu dalam Teori Politik – diliteratur politik internasional terdapat istilah controlled opposition atau oposisi terkendali. Ini adalah situasi ketika kekuasaan secara tidak langsung mengendalikan atau memanfaatkan tokoh-tokoh yang tampak sebagai oposisi.

Tujuannya bisa bermacam-macam diantaranya  mengalihkan kritik publik ke arah yang tidak berbahaya bagi kekuasaan. Melemahkan oposisi nyata dengan menciptakan figur oposisi yang ekstrem atau tidak kredibel. Menciptakan kegaduhan politik sehingga masyarakat sulit membedakan mana kritik serius dan mana sekadar sensasi, serta mengontrol medan pertempuran opini publik.

Dalam praktiknya, oposisi semacam ini sering tampil sangat keras, sangat dramatis, bahkan kadang penuh sensasi –namun pada akhirnya, mereka justru jatuh oleh narasi yang mereka bangun sendiri. Akibatnya, bukan hanya mereka yang kehilangan kredibilitas, tetapi kritik terhadap kekuasaan juga ikut tercoreng.

Fenomena Politik Indonesia Kontemporer — dalam dinamika politik Indonesia beberapa tahun terakhir, muncul sejumlah tokoh yang tampil sebagai penyerang keras terhadap Joko Widodo. Di antaranya adalah yang sempat menjadi sorotan publik karena berbagai pernyataan dan polemik yang diarahkan kepada Jokowi.

Dalam beberapa kasus, serangan politik tersebut berkembang menjadi kontroversi besar namun dalam perjalanan waktu, berbagai narasi yang dibangun justru berbalik melemahkan posisi para penyerangnya sendiri. Fenomena seperti ini sering memunculkan pertanyaan di kalangan publik: apakah ini benar oposisi ideologis atau hanya bagian dari drama politik yang lebih kompleks? Penting ditegaskan bahwa tanpa bukti konkret, tuduhan bahwa seseorang adalah bagian dari strategi tertentu, tetap berada dalam ranah analisis dan spekulasi politik, bukan fakta yang dapat dipastikan.

Strategi Mengendalikan Konflik

Dalam Teori Strategi Politik Moderen  — kekuasaan tidak selalu menghadapi lawan dengan cara konfrontasi langsung. Ada strategi yang jauh lebih halus yaitu: mengendalikan arah konflik. Caranya antara lain dengan membiarkan tokoh tertentu tampil sebagai oposisi keras, memberi ruang bagi narasi sensasional, menunggu hingga narasi tersebut kehilangan kredibilitas.

Ketika hal ini terjadi, publik sering kali menyimpulkan bahwa seluruh oposisi tidak rasional atau tidak serius. Inilah efek psikologis yang sangat kuat dalam politik, ketika satu figur oposisi runtuh, kepercayaan terhadap oposisi lain juga ikut menurun.

Politik Persepsi di Era Media Sosial — Era digital mempercepat permainan ini. Media sosial menciptakan ruang di mana konflik politik menjadi pertunjukan terbuka. Tokoh politik, aktivis, influencer, hingga komentator menjadi bagian dari ekosistem narasi yang bergerak sangat cepat.  Dalam kondisi seperti ini yang dipertarungkan bukan hanya kebijakan publik, tetapi juga, siapa yang lebih dipercaya, siapa yang terlihat rasional, dan siapa yang terlihat ekstrem. Ketika tokoh oposisi terlihat terlalu sensasional atau tidak konsisten, efeknya adalah, delegitimasi kritik terhadap kekuasaan.

Tradisi Operasi Politik di Indonesia — praktik pengendalian oposisi sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah Indonesia. Pada masa pemerintahan VOC, Orde Lama, dan Orde Baru, berbagai strategi politik digunakan untuk menjaga stabilitas kekuasaan, termasuk, infiltrasi organisasi pembentukan kelompok tandingan untuk pengelolaan konflik politik.

Dalam Era Reformasi — metode tersebut tidak hilang sepenuhnya — hanya berubah bentuk menjadi lebih berbasis media, opini publik, dan strategi komunikasi politik.  Pelajaran bagi public — fenomena “ciptakan kondisi” dan “oposisi palsu” memberikan satu pelajaran penting bagi masyarakat bahwa, dalam politik modern — apa yang terlihat belum tentu menggambarkan realitas sebenarnya.

Konflik politik bisa menjadi: konflik nyata, konflik yang dilebih-lebihkan, atau bahkan konflik yang sengaja diproduksi. Tujuannya tetap sama yaitu mengatur arah opini publik — karena itu, masyarakat perlu melihat setiap polemik politik dengan sikap kritis, tidak hanya terhadap kekuasaan, tetapi juga terhadap mereka yang mengaku sebagai oposisi.

Demokrasi yang sehat membutuhkan oposisi yang kuat dan kredibel, namun ketika oposisi berubah menjadi panggung sensasi atau drama politik yang terjadi justru kerusakan terhadap kualitas demokrasi itu sendiri. Di sinilah konsep “ciptakan kondisi” dan “oposisi palsu” menjadi relevan untuk dipahami. karena dalam politik moderen, pertarungan tidak selalu terjadi di ruang kekuasaan. Sering kali terjadi di ruang persepsi masyarakat— di mana narasi, citra, dan kepercayaan publik menjadi medan pertempuran yang sesungguhnya.

*Praktisi Media Massa, Vice Director Confederation ASEAN Journalist (CAJ) PWI Pusat, dan Executive Director Hiawatha Institute

Editor: Jufri Alkatiri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *