Oleh: Benz Jono Hartono*
Ada satu dimensi yang tidak boleh dihindari, bahkan jika terasa sensitif, perbedaan mazhab antara Iran dan Indonesia. Iran adalah negara dengan mayoritas Muslim Syiah, bahkan sekitar 90–95 persen penduduknya menganut Syiah Imamiyah. Sebaliknya, Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim Sunni, bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang secara historis menjadi arus utama Islam global. Syiah Indonesia ini bukan sekadar perbedaan fiqh — ini adalah perbedaan sejarah, teologi, dan bahkan cara pandang politik keagamaan.
Iran Syiah vs Indonesia Sunni
Realitas yang Tidak Bisa Disangkal. Iran membangun identitas negaranya berbasis Syiah, sejak era Dinasti Safawi abad ke-16, dan identitas itu diperkuat hingga hari ini sebagai pondasi negara. Indonesia berbeda, Islam di Nusantara tumbuh melalui jalur damai, dakwah kultural, dan mayoritas mengikuti tradisi Sunni (khususnya corak Teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah) yang dalam banyak tradisi pesantren beririsan dengan pemikiran Asy’ariyah dan Maturidiyah.
Artinya – secara ideologis, — Iran negara dengan identitas Syiah politik. Indonesia masyarakat dengan basis Sunni-kultural dan moderat. Ini fakta. Tidak bisa ditutup-tutupi. Atas Berkat Rahmat Allah”. Simbol atau Identitas? Dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat frasa penting, Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa…” Narasi ini sering dibaca sebagai penegasan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan, dengan realitas mayoritas Muslim Suni.
Namun perlu ditegaskan secara jujur, Indonesia bukan negara agama, tetapi negara yang tetap religius. Frasa tersebut, Menunjukkan pondasi spiritual bangsa Mengakui peran Tuhan dalam kemerdekaan — tetapi tidak mengunci Indonesia pada satu mazhab tertentu secara konstitusional. Artinya, menyebut Indonesia sebagai “negara Sunni secara formal” adalah penyederhanaan yang terlalu jauh secara hukum, meskipun benar secara realitas sosial bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah Sunni.
Apakah Perbedaan Sunni–Syiah Menentukan Kawan atau Lawan?
Di sinilah titik paling krusial, dan paling sering disalahpahami. Jika hubungan Indonesia–Iran ditentukan hanya oleh perbedaan mazhab, maka, Dunia Islam akan terus terpecah. Diplomasi akan berubah menjadi konflik teologis — dan Indonesia akan terjebak dalam politik identitas sempit. Faktanya, bahkan di Iran sendiri, komunitas Sunni tetap ada meski minoritas sekitar 10 persen (data internet), Artinya, realitas dunia Islam memang plural—tidak hitam putih. Bahaya narasi sederhana — dari analisis ke polarisasi membingkai hubungan Indonesia–Iran hanya dalam logika, Sunni vs Syiah, Kita vs mereka — adalah jalan pintas yang berbahaya. karena geopolitik tidak bekerja seperti itu negara tidak bergerak berdasarkan mazhab semata, tetapi kepentingan nasional, keamanan, dan ekonomi. Posisi strategis global
Jika Indonesia terlalu larut dalam narasi sektarian, maka yang terjadi bukan penguatan posisi melainkan, penyempitan cara berpikir dan kehilangan fleksibilitas diplomasi. Jadi, harus bagaimana Indonesia bersikap? Indonesia harus mampu memisahkan tiga hal: Identitas keagamaan domestik (Sunni mayoritas), realitas global (Iran sebagai kekuatan Syiah), dan kepentingan nasional (yang harus di atas segalanya). Artinya, Indonesia tidak perlu menjadi Iran, Indonesia juga tidak perlu memusuhi Iran — tetapi Indonesia harus tahu batas dan kepentingannya sendiri.
Jangan Terjebak Emosi, tetapi Jangan Jjga Naif
Perbedaan Sunni dan Syiah adalah realitas historis yang nyata — tetapi menjadikannya satu-satunya dasar hubungan antarnegara adalah kesalahan strategis. Indonesia harus tegas. Dalam menjaga identitas dalam negeri, dalam membaca kepentingan luar negeri, dan dalam menentukan siapa kawan, siapa sekadar mitra, dan siapa yang harus diwaspadai — karena jika tidak, maka Indonesia akan terus terjebak dalam dua ekstrem, Terlalu emosional dalam melihat perbedaan atau terlalu naif dalam mengabaikannya — dan di antara dua itu — satu hal yang paling berbahaya adalah: negara yang tidak tahu kapan harus tegas, dan kapan harus cerdas.
*Praktisi Media Massa, Vice Director Confederation ASEAN Journalist (CAJ) PWI Pusat, dan Executive Director HIAWATHA Institute
Editor: Jufri Alkatiri
