Oleh: Renville Almatsier*
Ada rasa lega di sementara kalangan — setelah menonton tayangan tatap-muka Presiden Prabowo dengan beberapa tokoh media di layar televisi baru-baru ini. Sebelumnya, ada kekhawatiran bahwa Presiden kurang mendapat informasi yang berakibat munculnya berbagai langkah dan kebijakan Pemerintah yang rada di luar nalar sehat. Hal itu membuat pusing kepala kita yang mencoba jadi pengamat. Apalagi buat masyarakat umum yang keinginannya cuma hidup cukup dan damai. Dari pertemuan itu dugaan masyarakat sedikit terjawab namun dari diskusi itu pula terkesan bahwa komunikasi antara Presiden dengan pembantu-pembantunya tidak lancar-lancar amat. Tidak semua informasi diterima Presiden secara cepat dan utuh.
Kita ingat ketika bencana alam melanda beberapa daerah di Sumatera tahun lalu, tindakan penanganan tidak segera dilakukan karena menunggu Presiden yang saat itu berada di luar negeri. Presiden pun tidak well informed soal banyaknya murid yang terkontaminasi rangsum MBG sehingga mengeluarkan statement yang meremehkan kejadian itu. Dalam soal jumlah sapi yang dipotong setiap hari untuk menerapkan proyek MBG pun tampaknya Presiden kecolongan.
Ada pula pemberitaan yang memporakporandakan ekonomi desa ketika 58 persen dana desa (DD) harus dialokasikan untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kepala awam makin pusing ketika ada berita 105.000 unit mobil pik-up hasil impor dari India yang, konon untuk menghemat anggaran, sudah nongkrong di pelabuhan (Kompas, 25 Maret 2026). Tetapi yang paling memukul adalah video yang beredar belum lama ini. Baru saja Presiden mengumumkan bahwa penanganan korban bencana di Sumatera sudah tuntas, muncul video seorang ibu dari Aceh Tamiang yang membantah hal itu. Kampungnya masih berantakan, listrik belum menyala dan si Ibu masih mondok di pengungsian. Tetapi yang masih top of the top dan menjadi pertanyaan bisik-bisik adalah keberanian maneuver politik luar negeri Presiden Prabowo: apakah politik luar negeri kita masih benar-benar “bebas aktif” dan tidak berbelok dari good neighbor policy? Anggota-anggota DPR pun terkesima dibuatnya, meski tetap diam.
Melihat “kekacauan informasii akibat brengseknya komunikasi” itu, mau tidak mau kita harus menoleh ke sikon saat ini. Semua merupakan dampak dari perubahan zaman. Teknologi digital adalah kekuatan revolusioner paling radikal dalam sejarah mutakhir. Jurnalisme ala abad 20 dibuatnya babak belur. Beberapa penerbit media-cetak bangkrut — yang masih bertahan, skala operasinya menciut. Sebagian megap-megap sementara industri digital semakin merajalela.
Dalam kondisi seperti ini jagat komunikasi dibuat makin rumit oleh adanya hoaks termasuk oleh buzzer. Keberadaan pendengung (buzzer) yang marak mengaburkan fakta di dunia maya. Tanpa tata kelola dan penanganan serius, hal ini mengancam demokrasi. Bagaimanpun jurnalisme masih dibutuhkan dunia terutama saat dilanda krisis dan masyarakatnya terbelah. Di sini jurnalisme berpeluang membantu publik membangun kesepakatan dan menghindarkan ledakan konflik.
Informasi semacam ini sulit diharapkan dari media sosial yang kadang-kadang justru jadi sumber perpecahan. Kita lihat ujaran kebencian dan hoaks meledak-ledak liar. Saat dunia memasuki masa turbulensi geopolitik yang makin berat, kita butuh negara yang berakal sehat dan tidak terombang-ambing oleh informasi yang centang-perenang. Itulah bentuk dan praktik pengelolaan informasi belakangan ini yang menjadi keprihatinan kita.
Sensor negara terhadap akses media sosial pun bukan solusi. Apalagi bila orang atau lembaga yang menggunakan pendengung adalah mereka yang bermasalah secara citra. Fakta di dunia maya menjadi kabur. Kita tak tahu persis mana yang benar atau asli dan mana yang dibuat orang karena dibayar untuk mengulas, memuji atau bahkan memaki.
Dalam situasi seperti ini dibutuhkan fakta dan informasi yang jujur, teruji dan terpercaya. Bertolak dari situ, kesepakatan publik dapat dibangun dan diperdebatkan lanjut dengan tujuan lebih mencerdaskan semua. Informasi seperti ini menuntut proses pengumpulan dan pengolahan data yang transparan dan terlembaga. Produsernya tentulah harus mereka yang profesional dengan identitas yang jelas dan berwibawa.
Saya yakin jasa jurnalisme lebih dibutuhkan sekarang — demokrasi mestinya jadi ruang diskusi tempat warga saling menyampaikan pendapat dan memancing visi massa depan secara kolektif. Banyak kalangan dalam masyarakat berharap bisa meneruskan informasi yang mereka ketahui kepada Presiden. Dalam hal ini, tatap-muka antara Presiden dengan para pakar di layar televisi itu, sudah merupakan jalan keluar yang baik.
*Jurnalis Senior dan Pemerhati Sosial Kemasyarakatan
Editor: Jufri Alkatiri
