Pijarberita.com, Depok—Ketua PWI Kota Depok Rusdy Nurdiansyah, mengatakan, praktik homeless media sangat mirip kerja-kerjanya seperti media bodrek atau media berdasarkan pesanan di era Orde Baru atau media buzzer seperti yang terjadi saat ini. Pasalnya,. Homeless media, bisa diseting sesuai kemauan, sesuai order, tidak ada kode etik, tidak butuh fakta yang penting berani dan menarik perhatian, nggak ada hitam putih, pokoknya homeless media lebih aplikabel.
“Jika homeless media dikembangkan oleh Pemerintah, cepat atau lambat telah menanam bom waktu yang berdampak kehancuran demokrasi yang sehat yang menjurus terjadi disintegrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tak akan bisa dihindari akan terjadinya perang informasi yang bukan tidak mungkin berujung terjadinya perang saudara,” kata Rusy di Depok, hari ini.
Kebijakan Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah yang dipimpin Ahmad Qodari sudah offside dan melecehkan media resmi yang terdaftar di Dewan Pers. Kebijakan yang berbahaya karena mencampuradukkan antara pers profesional dengan media yang tidak memiliki kejelasan badan hukum, struktur redaksi, maupun standar etik jurnalistik yang diatur dalam UU Pers No 40 Tahun 1999.
Pemerintah seharusnya memperkuat ekosistem pers yang sehat dan profesional, bukan justru memberikan legitimasi kepada media yang tidak memenuhi standar sebuah produk pers. Jadi apa gunanya Dewan Pers melakukan verifikasi media dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai upaya menjadikan pers yang profesional dan mengedepankan independensi.
Menurut Rusdya, produk pers memiliki aturan, kode etik, mekanisme verifikasi, serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. “Kalau merasa terganggu dengan begitu banyak media online yang kerap menyerang kebijakan pemerintah, jawabnya gunakan media pers yang dibawah naungan Dewan Pers untuk meraih kepercayaan rakyat,” kata Rusdy.
Pemerintah tetap harus menempatkan profesionalisme pers sebagai fondasi utama dalam membangun komunikasi publik yang sehat dan kredibel. (alk)
Editor: Jufri Alkatiri
