Oleh: Toto Izul Fatah*
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mungkin tergolong partai produk reformasi yang cukup unik– lahir dari awal bukan sebagai partai yang dibesarkan oleh satu figur populer dan kharismatik—tetapi merangkak besar dengan bekal ideologi, militiansi, dan disiplin organisasi, serta basis pemilih berlabel identitas ideologis yang jelas.
Itu sebabnya, PKS selama ini lebih sering dipandang sebagai partai yang bertahan karena mesin, bukan karena magnet personal. Justru di situlah kelebihannya: ketika banyak partai limbung karena tokohnya meredup, PKS masih bisa berdiri dengan tulang punggung organisasinya sendiri– namun kelebihan itu kini sekaligus menjadi tantangan, karena politik mutakhir tidak lagi cukup ditopang oleh ideologi semata– juga menuntut wajah, simbol, dan figur yang mampu berbicara langsung kepada emosi pemilih.
Data elektoral PKS menunjukkan pola yang menarik– bukan partai yang melesat eksplosif, tetapi juga bukan partai yang mudah ambruk. Pada Pemilu 1999, saat masih bernama Partai Keadilan, partai ini meraih 1.436.565 suara dan 7 kursi DPR. Pada 2004, setelah menjadi PKS, suaranya melonjak menjadi 8.325.020 dengan 45 kursi. Pada 2009, PKS memperoleh 8.206.955 suara dan 59 kursi. Tahun 2014, suaranya 8.480.204 dengan 40 kursi. Pada 2019, PKS naik menjadi 11.493.663 suara, dan pada 2024 kembali menguat dengan 53 kursi DPR serta sekitar 8,42 persen suara nasional.
Pola ini memperlihatkan bahwa PKS memiliki basis yang relatif solid, tetapi juga mengandung pesan lain, bahwa pertumbuhannya cenderung stabil, bukan melompat. PKS kuat untuk bertahan, tetapi belum cukup kuat untuk meledak menjadi partai dominan.
Di sinilah letak paradoks PKS. Ideologi memberi fondasi, tetapi sekaligus membatasi elastisitas. Partai ideologis mempunyai keuntungan besar– yaitu, loyalitas kader lebih tinggi, pemilih inti lebih tahan godaan, dan kerja mesin lebih teratur. PKS selama ini memanen keuntungan itu– tidak mudah karam hanya karena gelombang opini. Punya pasar yang percaya pada identitasnya– tetapi politik demokrasi moderen bukan sekadar arena keteguhan– juga arena perluasan– untuk memperluas, ideologi yang terlalu rapat sering kali justru membatasi jangkauan. PKS akhirnya tampak seperti partai yang sangat kuat di rumah sendiri, tetapi belum tentu cukup memikat bagi pemilih yang berada di luar pagar ideologisnya.
Masalahnya menjadi lebih rumit ketika PKS memilih bergabung atau mendekat ke partai penguasa. Secara resmi, PKS pada 2025 menegaskan komitmen menjadi mitra koalisi pemerintahan Prabowo Subianto. Secara taktis, langkah ini masuk akal. Bergabung ke orbit kekuasaan memberi akses pada pengaruh kebijakan, membuka peluang memperlihatkan kapasitas pemerintahan, dan membantu PKS keluar dari citra partai yang selamanya nyaman menjadi oposisi.
Bagi partai kader, akses terhadap kekuasaan juga penting untuk menunjukkan bahwa mereka tidak hanya piawai mengkritik, tetapi juga mampu mengelola negara. Bagi PKS, keuntungan itu datang dengan ongkos yang mahal. Partai ideologis hidup dari pembeda– hidup dari keyakinan bahwa dirinya tidak sama dengan yang lain. Ketika partai seperti PKS terlalu dekat dengan kekuasaan, risiko terbesarnya bukan sekadar kehilangan suara, melainkan kehilangan alasan moral yang membuat pemilihnya merasa berbeda.
PKS selama bertahun-tahun memupuk citra sebagai partai yang disiplin, bersih, dan punya jarak dari pragmatisme elite. Begitu masuk ke pusaran koalisi besar, publik akan menguji: apakah PKS tetap kritis, atau hanya menjadi satu lagi partai yang akhirnya luluh oleh kenyamanan kekuasaan?
Untuk partai biasa, pertanyaan itu mungkin tidak terlalu mematikan. Untuk partai ideologis, itu bisa menyentuh jantung identitasnya– karena itu, plus-minus koalisi bagi PKS harus dibaca dengan jernih. Nilai plusnya jelas: akses kekuasaan, peluang kader tampil dalam pemerintahan, perluasan jejaring, dan citra sebagai kekuatan politik yang matang– tetapi, nilai minusnya juga tajam: pengikisan daya beda, potensi kekecewaan basis loyal, dan risiko ditelan logika pragmatis yang selama ini justru menjadi sasaran kritiknya.
PKS bisa mendapat kursi, tetapi kehilangan aura. Bisa mendapat kedekatan dengan penguasa, tetapi kehilangan jarak moral yang selama ini menjadi sumber energinya– dan bagi partai ideologis, kehilangan aura sering kali lebih berbahaya daripada kehilangan satu dua jabatan.
Memang tidak mudah buat PKS mengambil posisi politik seperti itu. Di satu sisi ingin setia menjaga ideologi dengan segala militansinya, tetapi di sisi yang lain ada kebutuhan partai untuk menjemput kekuasaan. Sekarang, tinggal kita lihat pada 2029 nanti. Apakah PKS tetap berada dalam hati pemilih setianya, atau pelan tetapi pasti akan ditinggalkannya.
Menurut saya, PKS mungkin masih punya cukup alasan untuk bertahan. Kenapa? Karena secara organisasi sudah relatif mapan, kadernya terlatih, basisnya loyal, dan pemilih intinya belum tercerai-berai– tetapi eksis tidak selalu berarti berkembang dan besar– karena itu, yang harus dilakukan PKS kedepan, mulai memikirkan satu hal yang dulu seolah tidak terlalu penting, yaitu figur. Bukan figur untuk menggantikan ideologi, melainkan figur untuk menerjemahkan ideologi ke bahasa publik yang lebih luas.
Tidak hanya itu. PKS kedepan juga harus punya kemampuan menyeimbangkan tiga hal sekaligus– yaitu, ideologi yang tetap hidup, kedekatan dengan kekuasaan yang tidak mematikan daya kritis, dan memunculkan figur yang mampu membuat PKS terdengar relevan di telinga pemilih baru.
*Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA dan Ketua Umum PP Ibadurrahman YLPI Tegalega Sukabumi Jawa Barat
Editor: Jufri Alkatiri
