Oleh: Prof. Dr. Murodi al-Batawi,MA*
Setiap 1 Juni, Indonesia kembali mengenang hari lahir Pancasila. Pada 2026, peringatan ini jatuh di tengah arus perubahan yang makin cepat: disrupsi teknologi, polarisasi politik, dan tekanan krisis global yang menguji kohesi sosial. Di titik inilah relevansi Pancasila diuji–bukan sebagai dokumen sejarah yang disimpan di lemari, melainkan sebagai kompas hidup berbangsa.
Pancasila lahir dari perdebatan panjang para pendiri bangsa yang menyadari satu hal sederhana: Indonesia terlalu beragam untuk dipaksa seragam. Ratusan suku, bahasa, dan keyakinan tidak bisa disatukan dengan paksaan ideologi Tunggal– yang dibutuhkan adalah kesepakatan dasar tentang cara hidup bersama. Lima sila itu adalah jawabannya.
Pertama, Pancasila sebagai etika publik di ruang digital
Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab –menjadi penyeimbang di era media sosial. Ruang publik hari ini dipenuhi kebisingan: ujaran kebencian, hoaks, dan identitas yang dipertentangkan. Kebebasan berekspresi penting, tetapi tanpa etika–berubah menjadi senjata. Pancasila mengingatkan bahwa perbedaan keyakinan dan pandangan politik tidak boleh menghapus rasa hormat terhadap sesama warga. Jika kita kehilangan itu, persatuan yang dijaga sejak 1945 bisa retak oleh perdebatan di kolom komentar.
Kedua, keadilan sosial masih menjadi pekerjaan rumah besar
Sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia– bukan sekadar slogan. Data BPS hingga 2025 menunjukkan kesenjangan pendapatan dan akses pendidikan masih lebar antara kota dan desa, Jawa, dan luar Jawa. Pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati segelintir pihak tidak akan memperkuat bangsa. Negara harus hadir sebagai penjamin keadilan– bukan hanya regulator pasar. Infrastruktur, pendidikan vokasi, dan perlindungan pekerja informal perlu diperkuat agar sila kelima terasa nyata di dapur rumah warga.
Ketiga, gotong royong sebagai modal menghadapi krisis global
Sila ketiga Persatuan Indonesia dan sila keempat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan — relevan untuk menjawab tantangan iklim, ketahanan pangan, dan kesehatan publik. Negara-negara besar sering terjebak kompetisi ego sektoral. Indonesia punya modal sosial yang jarang dimiliki: budaya gotong royong. Ketika bencana datang, ketika harga pangan naik, ketika komunitas digital terbelah, gotong royong menjadi perekat. Tugas negara adalah membuka ruang musyawarah yang inklusif, agar kebijakan tidak lahir hanya dari atas, tetapi juga dari bawah.
Keempat, Pancasila harus hidup di tangan generasi digital
Generasi Z dan Alpha —tidak akan tertarik pada Pancasila jika mereka hanya diajarkan sebagai hafalan. Pendidikan kewarganegaraan perlu berubah menjadi praktik: proyek sosial di sekolah, simulasi musyawarah desa, debat publik tentang isu aktual. Ketika anak muda merasakan langsung nilai keadilan, toleransi, dan kerja bersama, Pancasila tidak lagi asing– menjadi cara berpikir dan bertindak.
Peringatan 1 Juni 2026 seharusnya tidak berhenti pada upacara– adalah ajakan untuk bertanya pada diri sendiri: apakah kita masih berjalan sesuai arah kesepakatan 1945? Pancasila tidak akan menyelamatkan Indonesia dengan sendirinya. Butuh dihidupkan oleh warga yang mau berdialog, mau berbagi, dan mau menjaga keadilan dalam tindakan kecil sehari-hari.
Di dunia yang semakin bising dan terpecah– Pancasila adalah kompas yang menuntun kita pulang—ke rumah bersama bernama Indonesia. Mari jadikan peringatan tahun ini bukan sekadar ritual, melainkan tekad bersama untuk merawat persatuan dalam keberagaman.
*Profesor Sejarah Peradaban dan Dosen Tetap Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Editor: Jufri Alkatiri
