Oleh: Kurniawan Zulkarnain*
Pada bulan Mei 2026 ini — dua peristiwa penting terkait dengan Tanah Papua yaitu fenomena nonton bareng (Nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita dan kunjungan Kang Dedi Mulyadi (KDM) Gubernur Jawa Barat ke Papua menjadi Pembicara Kunci Key Note Speaker pada Forum Analisis Papua Strategis (APS) III yang berlangsung di Jayapura tgl 29 Mei 2026. Kedua peristiwa tersebut menunjukan kecintaan yang mendalam pada Tanah Papua– namun cara yang berbeda,yang pertama sapaan struktural yang kedua sapaan kultural-kemanusiaan.
Tanah Papua merupakan salah satu wilayah paling kaya di Indonesia– baik dari sumber daya alam maupun keragaman budaya tetapi Papua juga menjadi wilayah yang menghadapi beragam masalah yang saling terkait—Sejarah, politik, ekonomi, budaya, lingkungan, dan kemanusiaan. Memahami Papua memerlukan pendekatan yang komprehensif dan emphati. Sejumlah akademisi menilai bahwa penafsiran sejarah masih memengaruhi hubungan antara negara dan sebagian masyarakat Papua hingga kini. Pemahaman sejarah yang terbuka dan dialogis menjadi penting.
Tim peneliti LIPI/BRIN (Papua Road Map,2009)— mengidentifikasi akar masalah yang dihadapi Papua yaitu sumber daya alam, sebagian masyarakat Papua masih menghadapi masalah kesejahteraan–masalah pendidikan,kesehatan,ekonomi dan pelayanan publik. Sebagian msyarakat asli Papua merasa mengalami stereotip dan perlakuan diskriminatip yang pengaruhi rasa keadilan. Konflik berkepanjangan telah menimbulkan trauma sosial yang masih dirasakan oleh sebagian masyarakat. Selain iut, perbedaan sejarah integrasi masih menjadi isu yang mempengaruhi dinamika politik hingga sekarang.
Papua merupakan kawasan strategis memiliki beragam sumberdaya alam dan keragaman budaya sekaligus bagian dari paru-paru dunia. Posisi strategis itulah– banyak pihak menyapa Tanah Papua salah satunya adalah Dandhy Dwi Laksono yang merupakan Produser “Pesta Babi : Kolonialisme di Zaman Kita” Film Pesta Babi — tidak bisa dipisahkan dari perubahan besar yang terjadi di Papua Selatan dalam satu dekade terakhir, terutama proyek food estate, perkebunan tebu, sawit, dan beragam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Film ini menjadi viral, setelah dipicu pelarangan nobar di Ternate, 8 Mei 2026 lalu, oleh Dandim 1501—akibatnya film ini mengundang tanggapan pemerintah yang diwakili Yusril Ihya Mahenda (Menko Kumham) dan Maruli Simajuntak (KSAD) – yang menyatakan tidak ada intruksi untuk melarang nobar film ini. Sementara itu, para akdemisi mendukung nobar film ini sebagai ruang penyadaran publik dan dialog yang disertai dengan verifikasi data tentang persoalan yang dihadapi Papua.
Sedangkan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyapa Papua dengan lembut dan humanis. Dedi di Papua sebagai pembicara kunci pada Forum Analisis Papua Strategis (APS) III di Jaya Pura tgl 29- 30 Mei 2026. Dalam forum para akademisi, pengamat, dan masyarakat Sipil tersebut, membahas tema pembangunan Papua berbasis budaya dan etnosains, penguatan masyarakat adat, pelestarian lingkungan dan hutan serta peran masyarakat asli Papua. Dedi menekankan masyarakat adat Papua tidak boleh hanya menjadi penonton dan harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan.
Peta Jalan Membangun Papua
Sebagai bagian dari NKRI, Papua memiliki sumberdaya alam yang melimpah– untuk itu, perlu dikawal dan dipantau pembangunannya agar hasilnya dapat dinikmati masyarakat Papua sendiri. Dalam konteks ini, Tim LIPI/BRIN–Muridan, Adriana Elisabeth, Amiruddin Al-Rahab, Cahya Pamungkas, dan Rosita Dewi- menyusun Papua Road Map. Menurut mereka ada 4 tahap untuk membangun Papua yaitu rekognisi– negara harus mengakui lebih dahulu realitas yang dihadapi orang asli Papua– marginalisasi ekonomi,diskriminasi sosial dan hilangnya akses terhadap tanah adat. Tahap Pembangunan– tim LIPI mengkritik pembangunan yang terlalu berorientasi pada proyek dan eksploitasi sumberdaya alam. Mereka mengusulkan pembangunan berbasis kampung, peningkatan pendidikan, layanan kesehatan yang merata, pemberdayaan ekonomi rakyat, perlindungan adat. Indikator keberhasilan pembangunan Papua, bukan hanya jalan, bandara tetapi peningkatan kualitas hidup orang asli Papua dan melibatkan masyarakat adat untuk berperan-serta dalam mengelola sumberdayanya.
Tim LIPI melihat adanya dua narasi sejarah yang berbeda– versi negara Indonesia mengenai integrasi Papua, dan versi masyarakat Papua mengenai proses tersebut. Mereka mengusulkan dialog Jakarta–Papua yang terbuka dan bermartabat, mirip proses dialog yang pernah ditempuh di Aceh. Dialog dipandang sebagai sarana membangun kepercayaan,bukan otomatis membahas pemisahan diri. Dengan dialog seperti yang dilakukan oleh KDM akan membangun kepercayaan masyarakat Papua.Apa yang dilakukan KDM merupakan masukan untuk ditingkatkan skalanya.
Tahap rekonsiliasi merupakan tahap kritis dan sensitive– dalam hal ini Tim LIPI menilai dan mengusulkan agenda penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu penting — krusial untuk membangun kepercayaan. Tim LIPI juga mengusulkan pengungkapan kebenaran, penegakan hukum, rehabilitasi korban, dan rekonsiliasi sosial. Tanpa upaya tersebut– akan terus diwariskan dari generasi ke generasi tanpa akhir.
Tujuan akhir dari proses pembangunan adalah menjadikan Papua yang damai, adil, dan sejahtera dalam kerangka relasi yang harmonis antara Papua dan Jakarta. Pandangan Tim LIPI — mengajak berpihak untuk menggeser pendekatan keamanan (security approah) kearah pendekatan keadilan (justice approach). Apa yang dilakukan oleh Dhandy Dwi Laksono dan Kang Dedi Mulyadi (KDM) harus dibaca dalam kerangka itu. Wallahu ‘Alam Bi Sowab.
*Penggiat dan Konsultan Pemberdayaan Masyarakat
Editor: Jufri Alkatiri
Caption Foto: Membagun Tanah Papua,Merawat Masyarakat Adat (Foto: dok Pribadi)
