Oleh: Toto Izul Fatah*
Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA (Foto: Toto Izul Fatah)
“No Rocky, No Party”–adalah ungkapan yang pernah menggambarkan kekuatan pesona intelektual seorang akademisi bernama Rocky Gerung saat hadir dalam satu forum debat politik. Rocky bukan hanya dianggap sebagai pengamat– melainkan simbol perlawanan intelektual terhadap kekuasaan– namun, belakangan muncul pertanyaan. Apakah Rocky Gerung masih merupakan Rocky Gerung yang dahulu?
Mengapa suaranya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dinilai tidak segalak ketika menghadapi Jokowi? Dan mengapa dalam sejumlah perdebatan, argumentasi yang biasanya dingin dan filosofis justru tampak semakin emosional? Lebih tajam lagi, apakah era Rocky Gerung sedang mendekati masa akhirnya?
Kesan perubahan itu terutama muncul ketika Rocky memberikan pembelaan terhadap gagasan Makan Bergizi Gratis atau MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDMP. Secara intelektual, pendirian itu tentu sah. Seorang pemikir tidak harus menolak seluruh kebijakan pemerintah hanya untuk mempertahankan identitasnya sebagai oposisi.
Program yang baik tetap pantas didukung, siapa pun presidennya. Begitu pula program yang buruk harus dikritik, jika terjadi penyimpangan, siapa pun penguasanya. Masalahnya bukan semata-mata pada dukungan Rocky terhadap tujuan MBG dan KDMP. Persoalannya adalah apakah ia memberikan bobot kritik yang sepadan terhadap risiko fiskal, tata kelola, korupsi dan sejenisnya.
Kita memang harus tetap adil. Kesimpulan bahwa Rocky telah sepenuhnya berubah menjadi pembela pemerintahan Prabowo juga terlalu terburu-buru. Sebelumnya, Rocky pernah mengkritik potensi korupsi yang dapat mengubah program gizi menjadi masalah bagi penerimanya.
Fakta itu menunjukkan bahwa sikap Rocky tidak sepenuhnya hitam-putih– dia tampaknya mendukung gagasan dasar MBG dan koperasi, tetapi masih mengkritik pelaksanaannya. Meski demikian, publik berhak bertanya mengapa tekanan kritiknya terhadap pemerintahan sekarang terkesan tidak sekeras pada era sebelumnya.
Apakah karena Prabowo dianggap lebih terbuka terhadap kritik? Apakah karena Rocky melihat ada perbedaan watak kekuasaan antara Prabowo dan Jokowi? Ataukah karena posisi intelektual Rocky memang sedang bergeser? Rocky yang harus menjelaskan konsistensi ukurannya. Sebab, tugas seorang intelektual publik bukan hanya membela prinsip yang dia yakini, tetapi juga memperlihatkan bahwa prinsip yang sama diterapkan kepada setiap rezim.
Jika suatu kebijakan berbiaya besar dikritik pada masa Jokowi karena membebani negara, ukuran serupa semestinya digunakan terhadap kebijakan mahal pada masa Prabowo. Persoalan kedua menyangkut gaya Rocky dalam perdebatan publik. Dalam sejumlah forum televisi, ia belakangan dinilai lebih mudah terpancing, memotong pembicaraan, meninggikan nada suara, atau membawa perdebatan ke wilayah personal.
Tentu, penilaian semacam ini mengandung unsur subjektif. Tegas tidak selalu berarti emosional. Perdebatan keras juga tidak dengan sendirinya menunjukkan hilangnya kualitas pemikiran– namun, Rocky perlu menyadari bahwa modal terbesarnya selama ini bukan suara keras, melainkan kejernihan nalar. Dia menjadi menarik karena mampu menemukan kontradiksi dalam pernyataan lawan, membongkar asumsi tersembunyi, dan menyederhanakan persoalan rumit melalui diksi yang mudah diingat.
Ketika ekspresi emosional lebih menonjol daripada bangunan argumentasi, keunggulan itu perlahan menghilang. Rocky dapat terjebak menjadi petarung kata-kata biasa, bukan lagi pembongkar logika kekuasaan. Dalam beberapa perdebatan, lawan diskusinya—seperti Feri Amsari dan Ichsanuddin Noorsy, dinilai mampu memberikan sanggahan yang lebih tenang, sistematis, dan berbasis substansi– namun, menyebut mereka telah “membungkam” Rocky barangkali terlalu berlebihan– yang lebih tepat, mereka memperlihatkan bahwa Rocky bukan satu-satunya pemilik otoritas intelektual di ruang publik.
Ini perkembangan yang sehat. Demokrasi tidak membutuhkan satu orang pengamat yang selalu dianggap paling cerdas. Demokrasi membutuhkan banyak suara dengan keahlian dan pendekatan berbeda. Belakang, ruang kritik publik memang semakin ramai. Feri Amsari kuat dalam hukum tata negara dan demokrasi. Bhima Yudhistira tajam dalam membaca ekonomi politik dan kebijakan fiskal. Media Wahyudi Askar menonjol dalam mengkritisi desain kebijakan publik, termasuk tata kelola MBG.
Jika Rocky banyak bermain pada logika, filosofi, satire, dan pertarungan diksi, generasi baru cenderung datang dengan data anggaran, analisis kelembagaan, studi kebijakan, serta bukti empiris. Bukan berarti mereka pasti lebih pintar daripada Rocky– namun, arena pertarungan gagasan memang telah berubah.
Publik hari ini tidak hanya membutuhkan kalimat yang viral. Publik menuntut angka, dokumen, alternatif kebijakan, dan penjelasan mengenai siapa memperoleh manfaat serta siapa menanggung bebannya. Kehebatan retorika tanpa disiplin data semakin mudah dipatahkan. Sebaliknya, data tanpa kemampuan membangun narasi juga sulit menjangkau masyarakat.
Tantangannya adalah menggabungkan keduanya. Seorang pemikir tidak perlu selalu memenangkan tepuk tangan. Rocky masih bisa mempertahankan “gerung”nya sejauh dia tetap konsisten dan jujur dengan argumentasinya– dan jangan membiarkan emosinya menutupi ketajaman argumentasinya
*Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA
Editor: Jufri Alkatiri
