Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Foto: dok. facebook.com)
Oleh: Jufri Alkatiri
Jurnalis Senior, Ketua Mazhab Komunikasi Sambung Nalar, dan Ketua Departemen Pendidikan & Pelatihan PWI Pusat
Pasca-mundurnya Gibran Rakabuming Raka—Kamis, 12 November 2026, sekitar pukul 11.15WIB dari jabatan Wakil Presiden RI — ruang publik Indonesia kembali diguncang karena Gibran merasa terlalu banyak tekanan dari lawan politiknya—terutama dari anggota Legislatif dan lawan politik yang bejibun atau banyak sekali bertebaran di ruang publik.
Tulisan ini tidak sedang memutus benar atau tidaknya sikap Gibran itu — tetapi tulisan ini sedang mengajukan pertanyaan yang jauh lebih kritis dan rasional — Gibran sudah mundur– apa yang terjadi pada Presiden Prabowo Subianto? Disinyalir atau diingatkan supaya Prabowo berhati-hati kehilangan samsak politiknya. Prabowo kehilangan bempernya– Prabowo kehilangan perisai yang selama ini menahan semua pukulan.
Selama ini, setiap kekeliruan pemerintah, setiap kebijakan yang gagal, setiap desas-desus yang beredar, selalu ada nama yang bisa disalahkan– Gibran atau di belakang Gibran, ada nama yang lebih besar Jokowi. Publik marah, tetapi kemarahannya berhenti di Gibran dan Jokowi. Prabowo aman. Prabowo berada di belakang bemper itu. Kini– Gibran sudah mundur, bemper itu hilang– tidak ada lagi nama Gibran-Jokowi sebagai bemper. Semua pukulan, semua kekeliruan, semua desas-desus, akan langsung kena ke Prabowo. Bisa telak– tanpa perantara.
Membedah secara kritis dan radikal — kenapa hilangnya bemper ini dan begitu berbahaya bagi Prabowo—penulis menggunakan analis pemikiran filsuf moderen yang paling relevan untuk era di Indonesia – yaitu Jürgen Habermas dari Jerman abad ke-20 yang bicara soal ruang publik, dan Byung-Chul Han dari Korea-Jerman abad ke-21 yang bicara soal masyarakat transparansi dan psikopolitik digital.
Jürgen Habermas– dalam karyanya yang monumental The Structural Transformation of the Public Sphere (1962) dan kemudian The Theory of Communicative Action (1981), mengajukan satu tesis yang sampai hari ini menjadi fondasi demokrasi deliberatif (keputusan yang diambil berdasarkan diskusi dan perdebatan rasional). Habermas membedakan dua dunia: Sistem dan Dunia Kehidupan (Lebenswelt). Sistem adalah dunia yang dikuasai oleh uang dan kekuasaan– negara, birokrasi, partai, dan korporasi. Dunia Kehidupan adalah dunia tempat manusia saling memahami lewat komunikasi– keluarga, komunitas, warung kopi Atjeh, masjid, kampus, dan ruang publik.
Menurut Habermas– masalah besar demokrasi moderen adalah kolonisasi dunia kehidupan oleh sistem. Sistem yang seharusnya melayani manusia, justru menjajah manusia. Negara dan pasar masuk ke ruang privat, mengatur cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita marah. Habermas juga optimistis– percaya pada Tindakan Komunikatif. Tindakan komunikatif adalah komunikasi yang tujuannya bukan untuk memanipulasi, bukan untuk menang, tetapi untuk mencapai kesepahaman yang rasional. Di dalam ruang publik yang ideal, semua orang bisa bicara secara setara, tanpa paksaan, dan hanya argumen yang paling rasional yang akan menang. Inilah yang disebut Habermas sebagai Situasi Bicara Ideal.
Habermas pada kasus Prabowo dan Gibran — selama ini, Gibran berfungsi sebagai pengalih wacana di dalam ruang publik Indonesia. Dalam bahasa Habermas, Gibran adalah sosok yang membuat ruang publik sibuk berdebat tentang hal yang sekunder, sehingga hal yang primer – yaitu kekuasaan Prabowo – tidak pernah benar-benar diperdebatkan secara rasional. Publik sibuk berdebat– apakah Gibran layak jadi Wapres? Apakah ijazahnya asli? Apakah terlalu muda? Apakah dinasti? Apakah dia pantas menggantikan Jokowi?
Sementara publik sibuk berdebat tentang Gibran– ruang publik tidak pernah benar-benar berdebat secara mendalam tentang–apakah kebijakan Prabowo sudah tepat? Apakah janji makan bergizi gratis sudah berjalan? Apakah utang negara sudah terkendali? Apakah demokrasi Indonesia sedang mundur?
Gibran adalah bemper wacana– menyerap semua energi komunikatif publik. Dia membuat tindakan komunikatif publik menjadi buntu. Publik merasa sudah berdemokrasi karena sudah mengkritik Gibran, padahal mereka belum pernah benar-benar mengkritik pusat kekuasaan yang sebenarnya– Prabowo.
Inilah yang disebut Habermas sebagai distorsi komunikasi– Ruang publik terlihat ramai, terlihat bebas, terlihat demokratis, tetapi sebenarnya sudah dikolonisasi– ramai membicarakan bemper, tetapi diam membicarakan mesin. Gibran mundur — distorsi itu hilang. Ruang publik akan kehilangan pengalihnya. Tidak ada lagi sosok yang bisa dijadikan sasaran empuk. Publik akan mulai menatap langsung ke arah pusat kekuasaan– Prabowo — dan di sinilah bahaya bagi Prabowo menurut Habermas.
Pertama, Prabowo akan kehilangan alasan untuk tidak menjawab– selama ada Gibran, Prabowo bisa berkata: “Itu urusan Wapres, bukan urusan saya.” Dia bisa berlindung di balik pembagian tugas. Sekarang Gibran sudah mundur, tidak ada lagi alasan itu. Setiap pertanyaan publik akan langsung diarahkan ke Prabowo: “Bapak Presiden, bagaimana ini? Bapak yang jawab.” Ruang publik Habermasian akan menuntut jawaban yang rasional, bukan jawaban yang manipulatif. Jika Prabowo tidak bisa memberi jawaban yang rasional, legitimasi komunikatifnya akan runtuh.
Kedua, Prabowo akan kehilangan legitimasi yang berasal dari Gibran. Legitimasi Prabowo tidak hanya berasal dari suara– dia juga berasal dari koalisi besar yang di dalamnya ada Jokowi dan Gibran. Jokowi membawa suara Jawa Tengah, membawa suara relawan, membawa suara kaum moderat. Gibran adalah jembatan ke Jokowi. Gibran sudah mundur, jembatan itu putus. Prabowo tidak hanya kehilangan Wapres—tetapi kehilangan jembatan legitimasi ke kelompok Jokowi.
Habermas mengatakan, llegitimasi tidak bisa dibeli dengan kekuasaan. Legitimasi harus dibangun lewat komunikasi yang rasional. Jika jembatan komunikasi itu putus– maka Prabowo harus membangun legitimasi baru dari nol, lewat argumen, bukan lewat koalisi.
Ketiga, Prabowo akan berhadapan langsung dengan krisis Legitimasi. Habermas dalam Legitimation Crisis (1973) mengatakan, Negara moderen akan mengalami krisis legitimasi ketika tidak lagi bisa meyakinkan rakyat — bahwa kekuasaannya adalah sah dan rasional. Selama ada Gibran– krisis legitimasi itu bisa ditunda. Rakyat kecewa, tetapi kekecewaannya diarahkan ke Gibran, bukan ke sistem. Jika Gibran hilang, krisis itu akan langsung menghantam Prabowo. Tidak ada lagi penundaan.
Jika Habermas hidup di era surat kabar dan televisi, Byung-Chul Han hidup di era media sosial– Instagram, TikTok, X, dan WhatsApp. Byung-Chul Han, filsuf Korea-Jerman, dalam karyanya The Transparency Society (2012), Psychopolitics (2014), dan The Burnout Society (2010)– mengajukan tesis yang sangat menakutkan—umat manusia tidak lagi hidup di masyarakat disiplin seperti yang dikatakan Foucault– kita hidup di masyarakat kinerja dan transparansi.
Dalam masyarakat disiplin, kekuasaan berkata– kamu harus– kamu harus patuh. Jika tidak, kamu dihukum. Dalam masyarakat kinerja, kekuasaan berkata: “Kamu bisa!” Kamu bisa menjadi apa saja, kamu bisa sukses, kamu bisa viral–tetapi justru karena “kamu bisa”, maka kamu akan menyalahkan dirimu ketika kamu gagal. Kamu lelah, kamu burnout (kondisi kelelahan fisik, emosional yang terjadi akibat stress berkepanjangan), dan mental, depresi, tetapi mengira itu salah sendiri.
Han juga bicara soal Masyarakat Transparansi– dalam masyarakat transparansi, semua hal harus terlihat, harus terbuka, harus telanjang. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi misteri, tidak ada lagi jarak. Pemimpin harus selalu tampil, selalu live, selalu transparan. Jika dia tidak transparan, dicurigai menyembunyikan sesuatu. Jika transparan akan dieksploitasi habis-habisan.
Han bicara soal Psikopolitik Digital– kekuasaan tidak lagi mengontrol tubuh kita dengan penjara. Kekuasaan mengontrol jiwa kita dengan data, algoritma, like, dan viralitas. Kita merasa bebas, padahal kita sedang dikontrol oleh algoritma yang membuat warga marah, membuat cemas, membuat warga kecanduan.
Mari diterapkan Han pada Prabowo pasca-Gibran– selama ini, Gibran adalah samsak psikopolitik bagi Prabowo. Dalam masyarakat transparansi, publik membutuhkan sosok yang bisa dijadikan bahan olok-olok, bahan meme, bahan kemarahan digital. Gibran adalah sosok itu. Setiap hari, ada meme Gibran, ada video Gibran, ada cuitan tentang Gibran. Publik melampiaskan kejengkelannya pada Gibran. Publik merasa sudah melawan kekuasaan, padahal mereka hanya melawan samsaknya.
Prabowo, di sisi lain, bisa tetap tampil sebagai sosok yang berwibawa, yang jarang tampil, yang misterius, yang tidak terlalu banyak diekspos. Dia bisa menjaga jarak– bisa menjaga aura. Dalam bahasa Han, Prabowo bisa menjaga ketidaktransparanan yang justru membuatnya berwibawa.
Gibran sudah mundur– samsak itu hilang — dalam masyarakat transparansi, kekosongan tidak pernah dibiarkan kosong. Algoritma akan mencari samsak baru– dan samsak yang paling dekat, yang paling tersedia, yang paling mudah dijadikan meme, adalah Prabowo sendiri.
Pertama, Prabowo akan terbuka di hadapan Algoritma. Selama ada Gibran, algoritma TikTok dan Instagram sibuk membicarakan Gibran. Jika Gibran hilang, algoritma akan beralih ke Prabowo. Setiap gerak-gerik Prabowo, setiap ucapannya, setiap kebijakannya, setiap kelelahan wajahnya, akan menjadi konten. Tidak ada lagi jarak. Tidak ada lagi misteri. Prabowo akan menjadi transparan, dan dalam teori Han, transparansi itu adalah pornografi kekuasaan. Kekuasaan yang terlalu transparan akan kehilangan wibawanya, karena dia tidak lagi memiliki rahasia.
Kedua, Prabowo akan mengalami kelelahan Digital. Han mengatakan, masyarakat kinerja membuat warga lelah karena warga harus selalu tampil optimal. Presiden juga manusia. Jika Prabowo harus menjawab semua kritik sendiri, harus tampil sendiri, harus menjelaskan semua kegagalan sendiri, tanpa ada Wapres yang bisa berbagi beban psikologis– maka dia akan mengalami burnout politik. Dia akan lelah dan kelelahan itu akan terlihat di wajahnya, di suaranya, di kebijakannya. Publik digital yang sangat kejam akan langsung menangkap kelelahan itu dan menjadikannya meme.
Ketiga, Prabowo akan kehilangan Psikopolitik Pembelaan. Selama ada Gibran dan Jokowi, ada pasukan buzzer, ada relawan, ada intelektual organik yang membela Prabowo dengan cara menyerang balik: “Yang salah itu Gibran, bukan Prabowo.” “Yang salah itu Jokowi, bukan Prabowo.” Narasi pembelaan itu bekerja karena ada sosok lain yang bisa disalahkan.
Gibran sudah mundur– narasi itu tidak lagi bekerja. Tidak ada lagi kambing hitam. Buzzer tidak lagi bisa berkata “Itu salah Gibran”. Mereka harus berkata “Itu benar Prabowo”, dan itu jauh lebih sulit. Psikopolitik digital akan berbalik– publik yang dulu merasa bebas mengkritik Gibran, kini akan merasa bebas mengkritik Prabowo secara langsung.
Jika digabungkan analisis Habermas dan Han– warga akan melihat gambaran yang sangat lengkap dan sangat berhati-hati bagi Prabowo pasca-Gibran. Habermas mengatakan, Ruang publik akan menuntut Prabowo untuk berkomunikasi secara rasional, tanpa manipulasi, tanpa pengalih wacana– dia harus menjawab langsung.
Han menambahkan, Ruang publik digital tidak peduli pada rasionalitas– dia peduli pada transparansi, pada viralitas, pada emosi—akan mengkritisi secara sistematis dan universal Prabowo, membuatnya lelah, membuatnya menjadi meme. Prabowo terjebak di antara dua tuntutan yang bertentangan, Di satu sisi, dia dituntut Habermasian– jadilah rasional, jadilah deliberatif, jawablah dengan argumen. Di sisi lain, dia dituntut Han-ian– jadilah transparan, jadilah viral, jadilah selalu tampil. Tanpa Gibran sebagai bemper, Prabowo tidak punya lagi cara untuk menyeimbangkan dua tuntutan itu.
Mazhab Komunikasi Sambung Nalar mengajukan tiga kesimpulan kritis: 1: Prabowo harus membangun sistem pertahanan komunikasi yang baru– dia tidak bisa lagi mengandalkan samsak manusia– dia harus mengandalkan argumen dan kinerja. Pertanyaannya– apakah Prabowo siap?
Gibran ketika Wapres bukan sekadar orang nomor dua di Indonesia – tetapi dia adalah sistem pertahanan komunikasi Prabowo. Jangan lihat Gibran sebagai individu. Lihatlah Gibran sebagai fungsi. Fungsinya adalah menyerap kritik. Fungsinya adalah mengalihkan wacana, fungsinya adalah menjadi samsak. Fungsi itu sudah hilang,
Kesimpulan kritis 2– mundurnya Gibran adalah ujian bagi Ruang Publik Indonesia– bukan hanya bagi Prabowo. Habermas mengingatkan masyarakat — jangan sampai ruang publik hanya sibuk mencari samsak baru. Gibran sudah mundur, lalu mencari samsak baru – entah itu Wapres penggantinya, entah itu menteri, entah itu Jokowi – maka kita tidak pernah belajar berdemokrasi. Kita hanya mengganti bemper. Tugas ruang publik yang sehat bukanlah mencari siapa yang bisa disalahkan, tetapi mencari apa argumen yang paling rasional.
Han mengingatkan warga –jangan sampai masyarakat yang hanya lelah mengolok-olok– jika warga hanya menjadikan Prabowo sebagai meme baru– maka masyarakat tidak sedang melawan kekuasaan, warga sedang dikontrol oleh psikopolitik digital yang membuat merasa sudah melawan padahal hanya lelah.
Kesimpulan kritis 3: Prabowo harus memilih– menjadi Presiden yang komunikatif atau menjadi Presiden yang pada umumnya. Prabowo kini berada di persimpangan– dia bisa memilih jalan Habermas– membangun ruang publik yang sehat, membuka dialog yang rasional, menjawab kritik dengan argumen, bukan dengan buzzer. Dia bisa membangun legitimasi baru yang tidak bergantung pada Gibran—atau bisa memilih jalan Han– terus bersembunyi, terus mengandalkan transparansi palsu, terus membiarkan algoritma yang bekerja, dan akhirnya akan terlihat di hadapan publik yang lelah dan kejam.
Pada akhirnya pasca-Gibran mundur – bukan dia yang paling dirugikan. Gibran bisa kembali menjadi anak Jokowi, bisa kembali menjadi pengusaha, bisa kembali menjadi warga biasa– yang paling dirugikan adalah Prabowo– karena kehilangan samsak politiknya, kehilangan bempernya dan kehilangan perisainya.
Habermas mengatakan, Prabowo, saatnya berbicara kritis dan terbuka apa adanya– tanpa perantara, dan hanya argumenmu yang akan menyelamatkan. Han juga secara kritis mengatakan, Prabowo, harus lebih waspada di era transparansi, dan algoritma tidak akan mengasihani.
Mazhab Komunikasi Sambung Nalar akan mengatakan, Prabowo, sudah lepas dari Gibran-Jokowi sebagai bemper. Semua kekeliruan dan desas-desus akan langsung ke Prabowo. Jika tidak siap berkomunikasi secara rasional, maka Prabowo akan terpojok karena ruang publik sulit untuk dikendalikan karena tidak lagi memiliki samsak– karena seperti kata Habermas– legitimasi yang tidak dibangun lewat komunikasi rasional akan runtuh oleh komunikasi itu sendiri dan seperti kata Ha– di masyarakat transparansi– tidak ada kekuasaan yang bisa bersembunyi di balik samsak selamanya. Tugas warga Indonesia tidak lagi mencari samsak baru—melainkan tugas warga adalah membangun ruang publik yang tidak membutuhkan samsak.
Editor: Ries Mariana
