Oleh: Dr. Drs. KH. Mudrik Qori, MA*
Mudir ‘Am Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumsel, Dosen Universitas Al-Quran Al-Ittifaqiah (Foto: Mudrik Qori)
Pelantikan Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Prabowo Subianto— menghadirkan dialektika politik-sosiologis yang amat menarik. Peristiwa ini melahirkan kontradiksi simbolik: bagaimana seorang intelektual publik yang selama bertahun-tahun konsisten memposisikan diri sebagai pengkritik tajam daya nalar kekuasaan kini berada tepat di episentrum lingkar kekuasaan.
Rocky merespons keraguan publik dengan menegaskan bahwa pandangan dan sikapnya tetap pada garis radical break— namun, pertanyaan akademis yang mendasar adalah: apakah langkah ini merupakan bentuk strategi pengawasan dari dalam (influence from within) atau bentuk kooptasi kekuasaan yang terselubung?
Secara sosiologis, fenomena masuknya tokoh kritis ke dalam struktur kekuasaan dijelaskan oleh Philip Selznick dalam karya klasiknya TVA and the Grass Roots (1949) — melalui konsep co-optation. Selznick menegaskan bahwa organisasi atau lembaga kekuasaan sering kali menyerap unsur-unsur kritis luar untuk memperoleh legitimasi serta meredam potensi resistensi. Dalam literatur sosiologi politik moderen—seperti studi Michael Saward (The Powers of Representation, 2010)—kooptasi memang dapat memberikan akses prosedural bagi kelompok yang diakomodasi, tetapi secara simultan menuntut kepatuhan terhadap norma internal dan sistem yang melingkupinya.
Merespons fenomena ini, dua narasi besar mengemuka di ruang public– sebagian pihak menilai positif dengan argumen bahwa kritik yang selama ini sekadar menjadi wacana publik kini menemukan jalur institusional untuk langsung mengetuk pintu ruang keputusan. Sebaliknya, pandangan kritis—seperti yang diuraikan pengamat politik Heru Subagia di berbagai media—memperingatkan risiko erosi fungsi kritis Rocky. Dia dikhawatirkan hanya menjadi ornamen intelektual yang memberi stempel legitimasi bagi pemerintah, bukan menjadi suara kritis yang efektif.
Di sinilah dialektika modal simbolik yang digagas Pierre Bourdieu (Language and Symbolic Power, 1991) menemukan relevansinya. Modal simbolik Rocky terletak pada kredibilitas dan reputasinya sebagai intelektual independen. Jika kredibilitas itu tergerus oleh retorika kompromi, daya tawar kultural Rocky di mata publik berisiko mengalami penyusutan signifikan.
Dilihat dari perspektif psikologi sosial, transisi peran ini juga memicu dinamika disonansi kognitif– Leon Festinger (A Theory of Cognitive Dissonance, 1957) mengatakan bahwa individu cenderung mencari penyesuaian kognitif saat keyakinan dasar berbenturan dengan lingkungan sosial baru. Dahulu Rocky berada di luar untuk mengkritik; kini dia berada di dalam dengan fungsi memberikan pertimbangan. Persoalannya, secara kelembagaan, pertimbangan Wantimpres bersifat rahasia dan tidak ditujukan untuk konsumsi publik. Kerangka etika dan aturan internal menuntut kerahasiaan (confidentiality) atas nasihat yang disampaikan kepada Presiden, sehingga publik tidak lagi dapat mengukur apakah fungsi kritis itu benar-benar dijalankan atau tidak.
Selain itu, dinamika konflik peran (role conflict) tiak terhindarkan. Rocky dihadapkan pada dualisme identitas: sebagai intelektual publik versus pejabat lembaga penasihat kepresidenan. Dalam iklim seperti ini, ancaman terbesar bukanlah paksaan untuk bungkam, melainkan self-censorship (sensor diri). Elisabeth Noelle-Neumann melalui teori Spiral of Silence (1984) menjelaskan — bagaimana tekanan iklim dominan dalam sebuah organisasi dapat mendorong seseorang secara perlahan membatasi pandangan kritisnya demi menjaga harmoni kelompok.
Dalam khazanah pemikiran Islam, relasi antara intelektual (al-‘ulama) dan penguasa (al-umara) telah dipetakan secara mendalam oleh Al-Ghazali dalam Nasihat al-Muluk. Al-Ghazali mengingatkan bahwa masuknya cendekiawan ke dalam lingkar kekuasaan memiliki legitimasi moral sejauh dimaksudkan untuk menegakkan keadilan, menyampaikan kebenaran, dan mencegah kebijakan yang merugikan rakyat– namun, bahaya terbesarnya adalah ketika kecendekiawanan berubah menjadi pembenar (justifier) atas kekhilafan penguasa.
Penilaian terhadap Rocky tidak dapat disimpulkan secara deterministik pada hari pelantikannya. Hipotesis yang lebih rasional menunjukkan bahwa Rocky kemungkinan tidak akan berubah menjadi konformis total, melainkan bergerak ke arah posisi hybrid– tetap kritis secara substantif, tetapi lebih selektif dalam kritik publik dan aktif menggunakan jalur internal.
Ujian atas keberhasilan radical break Rocky di Wantimpres akan terlihat dalam rentang 6 hingga 12 bulan ke depan melalui tiga indikator empiris: pertama, keberaniannya memberikan pertimbangan kritis objektif meskipun tidak menyenangkan kekuasaan; kedua, konsistensi sikapnya ketika kebijakan pemerintah bertentangan dengan prinsip nilai yang selama ini dia perjuangkan; dan ketiga, sikap etisnya saat pertimbangan internal yang dia berikan ternyata tidak diindahkan oleh pusat keputusan.
Pada akhirnya, paradoks Rocky Gerung — bukanlah sekadar “mengapa seorang pengkritik masuk ke pemerintahan,” melainkan apakah seorang intelektual mampu mempertahankan independensi nalar kritisnya di dalam struktur kekuasaan yang dia kritik. Langkah Rocky masuk ke Istana adalah satu eksperimen sosiologi-politik yang berisiko tinggi. Sejarah akan mencatat apakah langkah ini menjelma menjadi radical break yang mampu mereformasi substansi kebijakan dari dalam, atau justru berakhir sebagai radical compromise yang melarutkan dialektika akal sehat ke dalam rimba kekuasaan. Ujian sejati integritas intelektual bukanlah saat dia berpidato di podium oposisi– melainkan saat dia harus berani mengatakan “tidak” di hadapan kekuasaan yang telah memberinya tempat.
*Mudir ‘Am Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumsel, Dosen Universitas Al-Quran Al-Ittifaqiah
Editor: Jufri Alkatiri
