Oleh: Satrio Arismunandar*
Alumnus S3 Filsafat FIB UI Jakarta (Foto: Satrio Arismunandar)
Barangkali Mas Botok sedang tersenyum lebar ketika mendengar kabar dari Jakarta– Kamis, 19 November 2026. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang selama ini diperjuangkannya bersama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) akhirnya disahkan DPR RI menjadi undang-undang. Bahkan, pengesahannya berlangsung hampir sebulan lebih cepat dari tenggat yang dijanjikan parlemen, yakni 15 Desember 2026.
Bagi Botok dan kawan-kawannya, ini bukan sekadar kabar tentang lahirnya satu produk legislasi. Ini adalah kemenangan sebuah perjuangan. Mereka datang dari Pati, Jawa Tengah, membawa tuntutan masyarakat yang kemudian bergema hingga ke Gedung DPR RI di Senayan. Mereka bukan elite partai, bukan pejabat pemerintahan, dan bukan kelompok yang memiliki kekuatan politik besar– tetapi mereka berhasil membuat salah satu agenda penting pemberantasan korupsi menjadi perhatian nasional.
Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Botok ketika menyaksikan berita pengesahan tersebut. Ada rasa lega karena janji DPR RI akhirnya dipenuhi. Ada kebanggaan karena perjuangan yang mereka kawal tidak berakhir menjadi demonstrasi yang sekadar ramai sehari, lalu dilupakan.
Mungkin ada pula rasa haru karena suara masyarakat kecil dari Pati ternyata bisa sampai ke ruang pengambilan keputusan tertinggi parlemen. Perjalanan itu bermula ketika Botok dan AMPB datang ke Jakarta pada 27 Agustus 2026. Mereka membawa dua tuntutan: pengesahan UU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor.
Dalam pertemuan dengan pimpinan DPR RI, mereka memperoleh komitmen bahwa RUU Perampasan Aset akan diselesaikan paling lambat 15 Desember 2026. Komitmen tersebut menjadi pegangan mereka untuk terus mengawal proses legislasi.
Kini, janji itu dipenuhi. DPR RI mengesahkan undang-undang tersebut pada 19 November, hampir satu bulan lebih cepat. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut pembahasan yang telah berlangsung selama 18 tahun itu memang mendesak untuk diselesaikan. Dia juga menegaskan bahwa pengesahan bukan dilakukan karena tekanan atau ketergesaan, melainkan setelah melalui pembahasan dan partisipasi berbagai kalangan.
Bagi Botok, ada pesan politik yang kuat dari peristiwa ini– parlemen ternyata bisa mendengar suara masyarakat. Demonstrasi tidak selalu harus berakhir dengan benturan, kericuhan, atau saling menyalahkan. Ketika tuntutan disampaikan secara konsisten dan dikawal melalui jalur konstitusional, perubahan kebijakan bukan sesuatu yang mustahil– namun, kemenangan Botok tidak boleh dibaca sebagai kemenangan pribadi semata.
Dia menjadi simbol bahwa demokrasi tidak hanya milik mereka yang duduk di parlemen, memiliki jabatan, atau mengendalikan partai politik. Demokrasi juga milik warga biasa yang berani menyampaikan aspirasi dan mengawasi janji para wakil rakyat. Menariknya, perjuangan Botok belum sepenuhnya selesai. Dari dua tuntutan yang dibawanya, pengesahan UU Perampasan Aset baru menjawab satu di antaranya. Tuntutan mengenai hukuman mati bagi koruptor masih menjadi persoalan tersendiri dan membutuhkan perdebatan hukum serta konstitusional yang serius.
Bahkan untuk UU Perampasan Aset, pekerjaan sesungguhnya justru baru dimulai. Masyarakat perlu memastikan bahwa undang-undang ini benar-benar efektif mengembalikan kekayaan hasil kejahatan kepada negara.
Jangan sampai hanya menjadi instrumen hukum yang megah di atas kertas, tetapi lemah ketika berhadapan dengan koruptor yang menyembunyikan kekayaannya melalui perusahaan, rekening, keluarga, atau jaringan lintas negara.
Lebih penting lagi, pelaksanaannya harus transparan dan tidak tebang pilih. Jangan sampai instrumen pemberantasan korupsi justru berubah menjadi alat politik untuk menyasar lawan kekuasaan. Perlindungan terhadap hak warga yang tidak bersalah juga harus dijamin.
Di sinilah Botok dan AMPB mempunyai peran baru. Setelah berhasil mengawal pengesahan, mereka dapat mengambil posisi sebagai bagian dari masyarakat sipil yang mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut.
Mereka tidak perlu selalu berhadapan dengan DPR RI atau pemerintah. Ketika negara memenuhi janji, apresiasi patut diberikan. Ketika pelaksanaannya menyimpang, kritik harus tetap disuarakan. Bagi DPR RI, peristiwa ini juga memberikan pelajaran. Memenuhi aspirasi masyarakat bukan kelemahan parlemen, melainkan justru bukti bahwa lembaga perwakilan masih memiliki hubungan dengan rakyat yang diwakilinya.
Puan Maharani dan pimpinan DPR patut mendapatkan apresiasi atas penyelesaian legislasi yang telah lama dinantikan tersebut. Tetapi apresiasi itu harus diikuti pembuktian melalui implementasi. Mungkin inilah pesan paling penting dari kemenangan Mas Botok: masyarakat tidak boleh kehilangan kepercayaan bahwa perjuangan melalui jalur demokrasi masih bisa menghasilkan sesuatu.
Dari Pati ke Senayan, dari sebuah tuntutan masyarakat menjadi undang-undang nasional, perjalanan ini memperlihatkan bahwa suara rakyat tidak selalu kalah oleh kekuasaan. Botok mungkin boleh tersenyum hari ini. Tetapi besok, ia dan kawan-kawannya perlu kembali mengawasi. Sebab, mengesahkan undang-undang adalah pekerjaan parlemen, sedangkan memastikan undang-undang itu benar-benar melindungi kepentingan rakyat adalah pekerjaan seluruh bangsa.
Kemenangan terbesar Botok bukan sekadar berhasil membuat DPR RI mengesahkan UU Perampasan Aset lebih cepat dari tenggat. Kemenangan terbesarnya adalah membuktikan bahwa suara masyarakat biasa masih bisa mengubah keputusan di pusat kekuasaan.
*Alumnus S3 Filsafat FIB UI Jakarta
Editor: Jufri Alkatiri
