Oleh: Toto Izul Fatah*
Pemilu legislatif 2024 lalu– adalah peristiwa politik paling buruk dalam sejarah panjang Partai Persatuan Pembangunan (PPP)– untuk pertama kalinya, PPP harus rela tersingkir dari Senayan– dengan perolehan suara yang hanya meraih 5.878.777 atau 3,87 persen partai Islam berlambang Kabah itu gagal masuk DPR RI.
Kenapa gagal? — Tentu banyak faktor yang bisa menjawab ini semua– yang pasti, kegagalan PPP dalam kontestasi bertarung politik di Pileg 2024 bukan sekadar kekalahan electoral– itu adalah bentuk paling telanjang dari tragedi politik sebagai partai tua, partai bersejarah, partai yang pernah menjadi salah satu rumah besar politik umat Islam, kini justru tercecer di pinggir gelanggang. PPP seperti kehilangan arah, kehilangan tenaga, bahkan kehilangan alasan untuk terus dipercaya.
Bagi PPP– kegagalan menembus DPR RI bukan hanya soal angka 3,87 persen yang tidak cukup melewati ambang batas parlemen 4 persen– ini adalah alarm keras bahwa partai berlambang Ka’bah itu sedang mengalami krisis yang jauh lebih dalam daripada sekadar defisit suara. PPP sedang mengalami krisis identitas, krisis kepemimpinan, krisis organisasi, dan yang paling berbahaya: krisis relevansi.
PPP seolah menjadi partai yang terus membawa simbol besar, tetapi tidak lagi punya energi besar. Ka’bah tetap tegak di lambangnya, tetapi daya pikat politiknya terus menyusut di mata pemilih. Nama “persatuan” tetap melekat, tetapi yang tampak ke publik justru fragmen demi fragmen pertikaian. Islam tetap menjadi bendera resminya, tetapi gagal menerjemahkan nilai-nilai Islam itu menjadi agenda politik yang terasa hidup, segar, dan menjawab problem konkret masyarakat hari ini.
Pada satu sisi, PPP ingin tetap dikenang sebagai partai Islam– tetapi pada sisi lain, tampak gagal membuktikan mengapa identitas Islam itu masih penting secara politik di tengah perubahan zaman. Di tengah pemilih muda yang semakin rasional, cair, dan pragmatis, identitas saja tidak cukup. Simbol saja tidak cukup. Romantisme sejarah saja juga tidak cukup.
Padahal, pemilih hari ini ingin solusi, bukan sekadar silsilah. Mereka ingin tahu: apa tawaran PPP untuk lapangan kerja, pendidikan, harga kebutuhan pokok, kesejahteraan keluarga, ekonomi umat, dan masa depan generasi muda? Bila pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab secara segar dan meyakinkan, maka identitas agama yang semestinya menjadi sumber moral justru bisa berubah menjadi pagar sempit yang membatasi perluasan elektoral.
Terlalu sederhana bila kemerosotan PPP hanya dijelaskan dengan dalih bahwa terlalu “Islam”– terlalu segmented, atau terlalu terbuka memakai simbol Kabah. Soalnya bukan di situ. PKB dan PKS sama-sama berangkat dari basis politik Islam, tetapi keduanya tetap bisa bertahan. Itu berarti, problem PPP bukan pada identitas Islamnya, melainkan pada ketidakmampuannya mengelola identitas itu menjadi kekuatan organisasi, kerja kaderisasi, program yang membumi, dan kepemimpinan yang menginspirasi.
PPP seperti partai yang terlalu lama hidup dari kehormatan masa lalu, tetapi terlambat membangun masa depan. Masalah lain yang tidak kalah serius adalah absennya figur sentral yang benar-benar memiliki magnet politik. Dalam banyak partai di Indonesia, kekuatan tokoh sering kali menjadi lokomotif utama penggerak elektoral. PPP hari ini terlihat tidak memiliki itu.
Partai Persatuan Pembangunan tidak lagi punya ketua umum atau figur puncak yang mampu memancarkan pengaruh luas, menyatukan faksi, sekaligus mengangkat citra partai di hadapan publik. Akibatnya, PPP tampak seperti kapal tua yang masih memiliki nama besar, tetapi kehilangan nahkoda yang mampu membawanya keluar dari badai.
Di dunia politik yang semakin personalistik, partai tanpa figur kuat ibarat merek tanpa wajah. Sulit dijual, sulit dikenali, dan mudah ditinggalkan. Namun, figur yang lemah masih mungkin ditutupi oleh organisasi yang kuat. Persoalannya, PPP juga tampak rapuh di level organisasi. Konflik internal yang menahun telah membuat partai ini lebih sibuk mengurus pertarungan elite ketimbang membangun konsolidasi akar rumput.
Partai ini terlalu sering terdengar ribut di ruang dalam, sehingga tidak lagi mampu terdengar jernih di ruang publik. Energi yang semestinya dipakai untuk membaca kebutuhan rakyat justru habis untuk memadamkan api antar-kub — dan publik, sebagaimana lazimnya, selalu memberi hukuman kepada partai yang lebih gemar bertikai daripada bekerja.
Dalam politik, konflik internal bukan sekadar urusan rumah tangga partai– adalah pesan terbuka kepada pemilih bahwa partai tersebut tidak cukup dewasa mengelola dirinya sendiri. Jika mengurus partainya saja berantakan, bagaimana publik bisa percaya ia sanggup ikut mengurus negara? Karena itu, pemecatan massal sejumlah pengurus DPC dan DPW—apa pun istilah resminya, apakah “penataan organisasi” atau “penegakan disiplin”—tetap menyisakan satu kesan yang berbahaya, bahwa PPP belum sembuh dari kegaduhan internal. Boleh jadi langkah itu dimaksudkan sebagai konsolidasi. Boleh jadi pula itu adalah terapi kejut untuk membersihkan barisan– tetapi, dalam kondisi partai yang baru saja terlempar dari parlemen, langkah semacam itu lebih mudah dibaca sebagai pertanda kepanikan daripada tanda kebangkitan.
Politik tidak hanya diukur dari benar atau salahnya sebuah keputusan organisasi, tetapi juga dari bagaimana keputusan itu dipersepsikan– dan persepsi publik terhadap PPP saat ini belum mengarah pada citra partai yang tenang, matang, dan siap bangkit– yang terbaca justru sebaliknya– yaitu, partai yang masih sibuk berkonflik ketika rakyat sedang menunggu pembaruan.
Jika situasi ini terus berlanjut, maka dampaknya bisa fatal. Mesin partai di daerah akan melemah. Loyalitas kader akan terkikis. Jaringan bawah akan kehilangan semangat dan menjelang Pemilu 2029, PPP bisa masuk ke gelanggang bukan sebagai partai yang siap kembali, melainkan sebagai partai yang sedang menunggu giliran dibubarkan oleh sejarah. PPP memang bertahan, tapi bertahan di ambang senja. Itulah tragedi sesungguhnya. PPP tidak sedang kalah dari lawan yang terlalu kuat –sedang kalah karena terlalu lama gagal berdamai dengan kenyataan zaman.
Padahal, bila jujur, PPP masih punya modal sejarah yang tidak kecil– punya nama tua, warisan politik Islam yang panjang, jaringan kultural yang pernah kuat, dan memori kolektif yang masih hidup di sebagian pemilih– tetapi, modal sejarah hanya berguna bila diolah menjadi energi pembaruan. Bila tidak, sejarah hanya akan menjadi museum: dikagumi, dikenang, lalu ditinggalkan.
PPP kini berada di persimpangan yang sangat menentukan– bisa memilih menjadi partai Islam moderen yang terbuka, cerdas, berakar pada nilai, tetapi lentur dalam strategi—atau tetap bertahan sebagai partai simbolik yang sibuk memelihara lambang, tetapi gagal memperluas makna. Bila memilih jalan kedua, maka PPP mungkin masih akan bertahan sebagai nama, tetapi sulit kembali menjadi kekuatan.
*Direktur Citra Komunikasi LSI Denny JA dan Ketua Umum IKA PP Ibadurrahman YLPI Tegalega Sukabumi Jawa Barat
Editor: Jufri Alkatiri
