Oleh: Toto Izul Fatah*
Mungkinkah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang — jadi tersangka? Pertanyaan spekulatif yang ramai di jagat media sosial belakangan ini mungkin saja wajar dan normal. Terutama, dalam konteks munculnya “nyanyian” samar tanpa menyebut nama dari mantan wakil kepala BGN, Sony Sonjaya yang sedang mengajukan Justice Collaborator– atau, kemungkinan adanya “nyanyian’ susulan yang menguatkan sebagai hasil dari pengembangan keterangan dua tersangka sebelumnya, Dadan Hindayana dan Lodewyk Pusung.
Meski berandai-andai itu tidak berdosa– tetapi, saya tetap berharap agar kemungkinan terburuk yang dapat menimpa Nanik S Deyang itu tidak terjadi. Sebab, jika itu benar terjadi, persoalannya tidak lagi sederhana. Ini bukan lagi sekadar kasus orang per orang. Ini sudah menyentuh jantung kredibilitas kelembagaan BGN dan masa depan program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu.
Tentu, kita tetap harus menempatkan asas praduga tidak bersalah sebagai pagar moral dan hukum. Nanik belum tentu bersalah. Setiap tuduhan harus dibuktikan melalui proses hukum– namun dalam politik kebijakan publik, ada satu hal yang tidak bisa ditunda– yaitu, bila satu demi satu elite pengelola program strategis negara terseret kasus hukum, maka publik berhak bertanya, apa lagi yang bisa diharapkan dari lembaga itu?
BGN dibentuk untuk mengurus gizi anak bangsa– tetapi jika justru para petingginya sibuk berurusan dengan penyidik, maka yang rusak bukan hanya nama lembaganya– yang ikut rusak adalah kepercayaan publik kepada program MBG. Rakyat pasti akan bertanya, apakah program sebesar ini benar-benar dibangun untuk menyelamatkan gizi anak Indonesia, atau justru berubah menjadi ladang bancakan baru atas nama anak-anak sekolah, ibu hamil, santri, dan rakyat miskin?
Dalam konteks inilah– Presiden Prabowo sesungguhnya sedang berhadapan dengan ujian paling keras. MBG adalah program unggulan. Bahkan bisa disebut sebagai wajah utama pemerintahan Prabowo. Jika program ini berhasil, dia bisa menjadi warisan besar– tetapi jika program ini terus diguncang kasus hukum, salah kelola, dugaan jual beli titik dapur, kualitas makanan yang buruk, keracunan, mark up, dan konflik kepentingan, maka MBG bisa berubah dari mahkota menjadi duri politik– karena itu, andaikan Nanik benar-benar ikut terseret, kasus ini justru bisa menjadi semacam exit permit politik bagi Prabowo untuk mengambil keputusan besar melakukan moratorium total terhadap MBG.
Penghentian sementara bukan berarti menyerah– justru itu bisa dibaca sebagai keberanian seorang pemimpin untuk menyelamatkan program dari kerusakan yang lebih parah. Moratorium total diperlukan untuk membuka ruang audit menyeluruh. Audit anggaran, audit dapur, audit vendor, audit titik distribusi, audit kualitas gizi, audit keamanan pangan, hingga audit siapa saja aktor politik dan ekonomi yang bermain di balik program ini.
Kita berharap, jangan sampai MBG yang semula diniatkan sebagai investasi manusia berubah menjadi proyek besar yang dikunyah oleh para pemburu rente. Prabowo tidak harus langsung menghentikan MBG secara permanen—tetapi dia bisa mengubah desainnya, dari program massal nasional yang terlalu ambisius menjadi program prioritas terbatas di wilayah yang benar-benar rawan gizi buruk, stunting, kemiskinan ekstrem, dan daerah tertinggal– dengan begitu, MBG tetap hidup, tetapi tidak dipaksakan meluas secara membabi buta di tengah kondisi fiskal yang berat.
Ini penting karena negara tidak boleh dikelola dengan gengsi politik. Program yang baik sekalipun bisa menjadi bencana jika dipaksakan tanpa kesiapan anggaran, tata kelola, pengawasan, dan SDM yang memadai. Dalam situasi fiskal yang tidak lapang, memaksakan MBG secara nasional justru bisa membuat negara tersandera oleh programnya sendiri. Akhirnya, niat baik berubah menjadi beban besar.
Jika kasus ini benar-benar terjadi, maka Prabowo harus membaca sinyalnya dengan jernih. Ini bukan semata serangan kepada seorang kepala badan. Ini adalah alarm bahwa desain kelembagaan BGN mungkin bermasalah sejak awal. Terlalu besar uang yang dikelola. Terlalu cepat ekspansi dilakukan. Terlalu banyak titik rawan. Terlalu banyak pintu masuk bagi calo, vendor, makelar politik, dan pemburu keuntungan.
Pertanyaannya kemudian, apakah ini bisa merontokkan citra Prabowo? Jawabannya, sangat mungkin. Sebab MBG bukan program pinggiran. MBG adalah simbol keberpihakan Prabowo kepada rakyat kecil. Maka ketika simbol itu tercemar, yang terkena bukan hanya BGN, tetapi langsung Presiden. Publik tidak akan terlalu peduli pada detail birokrasi. Di mata rakyat, MBG adalah program Presiden. Jika sukses, Presiden dipuji. Jika gagal dan korup, Presiden ikut menanggung akibatnya.
Dalam konteks itulah, Presiden Prabowo harus mampu menunjukkan sikap kepemimpinannya yang tegas, tetapi tetap bijak dan matang– misalnya, cukup sampaikan kepada rakyat, bahwa program ini terlalu penting untuk dibiarkan busuk oleh orang-orang yang salah.
Kenapa? Karena MBG pada dasarnya adalah gagasan mulia. Anak-anak Indonesia memang harus sehat, cukup gizi, dan kuat secara fisik maupun intelektual– tetapi gagasan mulia membutuhkan tata kelola yang mulia juga. Niat baik tidak cukup. Anggaran besar tidak cukup– yang dibutuhkan adalah sistem yang bersih, transparan, profesional, dan tahan terhadap godaan rente.
Jika tidak, MBG akan menjadi ironi terbesar: program yang mengatasnamakan gizi anak bangsa, tetapi justru mengenyangkan para pemburu proyek– karena itu, andaikan Kepala BGN berikutnya pun ikut terseret, maka jangan lagi bicara sekadar pergantian pejabat. Itu sinyal kuat perlunya segera moratorium dengan evaluasi total. Lebih baik program ini berhenti sejenak untuk diselamatkan, daripada terus berjalan tetapi pelan-pelan menjadi kuburan politik bagi pemerintahan Prabowo.
*Direktur Eksekutif Citra Komunikasil LSI Denny JA dan Ketua Umum IKA PP Ibadurrahman YLPI Tegalega Sukabumi Jawa Barat
Editor: Jufri Alkatiri
