Oleh: Toto Izul Fatah*
Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA (Foto: Toto Izul Fatah)
Pilihan Presiden Prabowo menunjuk Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) — menghadirkan harapan sekaligus pertanyaan. Syahganda dikenal sebagai aktivis yang kritis dan lantang. Dia sosok yang kerap berbicara keras dalam berbagai forum. Watak seperti itu dapat menjadi modal untuk menghadapi kerasnya perdebatan public— namun, ketika berada di dalam pemerintahan, keberanian berbicara perlu berjalan bersama ketenangan, kejernihan, dan kemampuan mendengarkan.
Sebab, rakyat tidak hanya ingin mendengar suara pemerintah yang keras. Mereka ingin memperoleh penjelasan yang masuk akal, jujur, dan mudah dipahami. Di tengah situasi politik yang riuh, publik membutuhkan juru bicara pemerintah yang tenang tanpa kehilangan kecerdasan; mampu menjelaskan tanpa terpancing emosi; santun dan berwibawa tanpa melukai.
Kata-kata yang tajam mungkin menarik perhatian sesaat, tetapi belum tentu membuat pesan pemerintah lebih dipercaya. Dalam komunikasi publik, cara menyampaikan pesan ikut menentukan apakah substansinya sampai kepada masyarakat atau justru tertutup oleh nada bicara dan polemiknya.
Tugas BAKOM — jauh melampaui sekadar menjadi pengeras suara pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2025 menugaskan BAKOM membantu Presiden mengorkestrasi komunikasi dan informasi mengenai kebijakan serta program strategis pemerintah.
Fungsinya mencakup penyusunan strategi komunikasi, pengelolaan materi dan diseminasi informasi, hubungan dengan media, serta koordinasi komunikasi antarinstansi—karena itu, Kepala BAKOM perlu memastikan pesan pemerintah jelas, konsisten, dan tersampaikan sampai ke masyarakat, termasuk di daerah.
Dalam konteks ini, pengalaman sebelumnya di bawah Muhammad Qodari layak menjadi bahan evaluasi. Sejumlah pengamat pernah mengkritik gaya komunikasi Qodari dan Hasan Nasbi sebagai konfrontatif. Dalam merespon kritik terhadap tuntutan agar program Makan Bergizi Gratis dihentikan, Qodari menyebut tuntutan itu “salah besar” karena MBG merupakan janji kampanye Presiden.
Tentu, pemerintah berhak mempertahankan program prioritasnya– namun, jawaban kepada kritik publik akan lebih kuat bila dimulai dengan menjelaskan data, mendengar alasan di balik kritik, lalu memaparkan perbaikan yang sedang dilakukan.
Kritik yang disampaikan masyarakat tidak selalu berarti penolakan terhadap Presiden. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa mereka ingin kebijakan berjalan lebih baik. Menjelang akhir masa jabatannya, Qodari juga menyebut BAKOM sedang “diserang” oleh narasi anonim di media sosial dan mengatakan akan melawan. Dia boleh saja menilai unggahan tertentu tidak akurat dan memberikan bantahan– namun, bagi lembaga komunikasi pemerintah, pilihan kata seperti “diserang” dan “melawan” berisiko membentuk kesan bahwa kritik publik dipandang sebagai musuh.
Tugas komunikasi negara menuntut ketegasan dalam meluruskan informasi, tetapi juga kecermatan agar pemerintah tidak tampak sedang berhadap-hadapan dengan warga yang bertanya. Pelajaran bagi Syahganda bukan bahwa pemerintah harus diam menghadapi kritik. Justru BAKOM harus responsif, terbuka, dan cekatan menjawab informasi yang keliru. Namun, respons yang baik memerlukan tiga hal. Pertama, penguasaan data. Kedua, keselarasan penjelasan antarinstansi. Ketiga, pengendalian diri.
Ketika pertanyaan publik sulit, jawaban seharusnya makin terang; ketika kritik terasa keras, pejabat tetap perlu menjaga bahasa. Pemerintah tidak kehilangan wibawa karena menjelaskan dengan santun. Sebaliknya, wibawa tumbuh ketika penjelasan disampaikan dengan jernih dan dapat diuji.
Tantangan ini terasa semakin penting dalam konteks terjadinya penurunan tingkat keupasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo, seperti tercermin dari potret sejumlah survei. Salah satu rekomendasi hasil survei itu adalah perlunya perbaikan tata kelola dan komunikasi publik, di tengah kepuasan yang lebih rendah pada bidang ekonomi serta hukum dan pemberantasan korupsi.
Di sinilah suara Syahganda akan diuji. Mampukah seorang aktivis yang dikenal lantang mengubah energinya menjadi penjelasan yang membumi? Bukan kehilangan sikap kritis, melainkan menggunakan daya kritis itu untuk membaca kegelisahan rakyat, menguji klaim pemerintah sendiri, dan menerangkan kebijakan dengan bahasa yang dipahami orang banyak.
Ada satu catatan kelembagaan yang juga penting. Dalam susunan BAKOM, Kepala dan Juru Bicara Presiden tercantum sebagai unsur jabatan yang berbeda. Jadi, meskipun Kepala BAKOM menjadi wajah penting komunikasi pemerintah, tugas lembaga ini tidak dapat disederhanakan menjadi penampilan seorang juru bicara– yang dibutuhkan adalah orkestrasi yang rapi: kementerian dan lembaga menyampaikan informasi yang selaras, data dapat dipertanggungjawabkan, dan pemerintah bersedia menjawab persoalan yang dirasakan warga.
Publik kini menunggu “suara” Syahganda. Suara itu boleh tegas, tetapi harus tenang; boleh kritis, tetapi tetap santun; boleh membela kebijakan, tetapi tidak menutup telinga terhadap koreksi. BAKOM semestinya menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat. Jika jembatan itu dibangun dengan penjelasan yang jernih dan sikap yang menghormati publik, suara pemerintah akan lebih mudah diterima—dan tidak menjadi beban tambahan bagi kepercayaan terhadap Presiden.
*Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA
Editor:Jufri Alkatiri
