Gubernur Banten saat foto bersama dengan peserta diklat Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Foto: Raffi)
Pijarberita.com, Serang, Banten – Sebanyak 50 calon pejabat eselon II dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah belajar langsung ke Provinsi Banten untuk mendalami praktik penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
Melalui visitasi Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), para peserta diharapkan dapat mengadopsi praktik baik yang ditemukan di Banten untuk diterapkan di instansi masing-masing.
Gubernur Banten Andra Soni menyambut baik kunjungan tersebut. Dikatakan, visitasi ini bukan hanya menjadi kesempatan bagi peserta untuk mempelajari program pemerintah daerah, tetapi juga momentum bagi Pemprov Banten untuk mendapatkan masukan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Andra mengatakan, Banten merasa terhormat menjadi lokasi pembelajaran bagi para calon pemimpin birokrasi. Ia berharap, interaksi langsung dengan perangkat daerah dapat memberikan gambaran mengenai praktik yang telah berjalan sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperbaiki. “Kami atas nama Pemerintah Provinsi Banten merasa terhormat menjadi tempat belajar. Kami juga berharap hasil pembelajaran ini dapat memberikan masukan bagi Banten,” ujarnya, beberapa waktu lalu di Serang, Banten.
Dia menjelaskan, para peserta PKN Tingkat II merupakan calon pemimpin yang akan menempati jabatan strategis, terutama pada level eselon II di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, kegiatan tersebut dinilai penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurut Andra, visitasi ini perlu dimanfaatkan sebagai ruang kolaborasi untuk memperkuat peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Melalui kegiatan tersebut, para peserta diharapkan dapat melihat langsung praktik penyelenggaraan pemerintahan, memahami tantangan yang dihadapi, serta menyusun proyek perubahan berdasarkan pembelajaran di lapangan.
Andra menyampaikan jika bidang pendidikan dan kesehatan adalah dua sektor strategis yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Kedua sektor tersebut, kata dia, tidak bisa dikelola hanya melalui rutinitas birokrasi atau kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri. Dibutuhkan kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan kebijakan, sumber daya, dan kerja sama lintas sektor agar pelayanan dapat menjangkau masyarakat secara merata.
“Di bidang pendidikan, pada 2026 kami membuka tujuh sekolah baru yang terdiri atas dua SMA, empat SMK, dan satu Sekolah Khusus (SKh), dengan kapasitas total 1.356 peserta didik. Program sekolah gratis juga menjadi salah satu kebijakan kami yang dapat dipelajari oleh bapak ibu para peserta. Kemudian pada tahun ajaran 2025/2026, program tersebut menjangkau 801 sekolah swasta tingkat SMA, SMK, dan SKh dengan total 60.705 siswa. Sementara pada tahun ajaran 2026/2027, program itu menjangkau 782 sekolah dengan jumlah 59.697 siswa,” paparnya.
Selain itu, Andra juga mengatakan jika di Banten terdapat empat Sekolah Garuda Transformasi, yakni SMA Labschool Cirendeu dan SMA Swasta Kharisma Bangsa di Kota Tangerang Selatan, serta SMA Negeri CMBBS dan MA Swasta Ibad ar Rahman di Kabupaten Pandeglang. “Pemprov Banten juga memiliki tujuh Sekolah Rakyat yang tersebar di Tangerang Selatan, Lebak, Kabupaten Serang, Pandeglang, dan Kabupaten Tangerang,” tambahnya.
Sementara di bidang kesehatan, Andra menyampaikan jika Pemprov Banten telah memperoleh UHC Award 2026 kategori pratama. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2025 mencapai 98 persen, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 80 persen. “Kami terus memperkuat pelayanan kesehatan melalui pengembangan RSUD Banten dan layanan di wilayah selatan, termasuk RSUD Muhammad Irsyad Djuwaeli di Labuan serta RSUD Uwes Qorny di Cilograng. Upaya lain juga dilakukan melalui layanan klinik keliling dan telemedicine,” jelasnya.
Andra juga menuturkan, berbagai program nasional yang saat ini berjalan, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), di Banten pada 2026 telah menjangkau sekitar 3,5 juta penerima manfaat, termasuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Kemudian program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau 7,2 juta orang atau sekitar 70 persen dari jumlah penduduk. Capaian-capaian program tersebut tentu atas dukungan tata kelola yang terintegrasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, hingga evaluasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BPSDM Kemendagri Andy Oni mengatakan, 50 peserta PKN Tingkat II yang mengikuti kegiatan tersebut berasal dari kementerian, lembaga pusat, dan pemerintah daerah. Mereka mengikuti visitasi untuk mempelajari praktik baik yang dapat diterapkan di instansi masing-masing. “Kami ingin belajar dan mengadopsi praktik belajar terbaik apa yang dapat kami lihat di Provinsi Banten, khususnya dengan dua tema di bidang pendidikan dan kesehatan,” kata Andy.
Dia berharap, pembelajaran secara langsung di lapangan dapat memberikan pemahaman yang lebih konkret kepada para peserta, sehingga praktik baik yang ditemukan selama kegiatan dapat menjadi bahan pengembangan kebijakan dan peningkatan kinerja di instansi masing-masing.
“Mudah-mudahan dengan belajar dan mengenal langsung di lapangan, ada praktik-praktik baik yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur, yang bisa akan kami pelajari dan kami terapkan di lembaga kami masing-masing,” ujarnya. (Raffi)
Editor: Jufri Alkatiri
