Oleh: Jufri Alkatiri*
Jurnalis Senior dan Penggagas Mazhab Komunikasi Sambung Nalar (Foto: Bola.com)
Ada satu tembok yang tidak terlihat di setiap gedung media yang sehat. Tembok itu tidak terbuat dari bata atau beton tetapi terbuat dari etika. Di dunia jurnalistik– tembok itu sering disebut Fair Wall atau Firewall – Tembok Api. Aturannya sederhana dan sakral– bidang redaksi yang mencari kebenaran tidak boleh dicampur, diintervensi, atau bahkan diajak bicara oleh bidang perusahaan yang mencari iklan. Sebaliknya, bidang perusahaan yang mencari uang tidak boleh menentukan apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan oleh redaksi.
Selama puluhan tahun– tembok inilah yang membuat beberapa media arus utama (mainstream) dipercaya masyarakat. Ketika salah satu media arus utama menulis kritik tentang salah satu perusahaan rokok besar– pembaca percaya itu kritik murni, bukan karena perusahaan rokok itu tidak pasang iklan. Ketika salah satu media arus utama memuji sebuah bank– pembaca yakin pujian itu karena kinerja bank, bukan karena bank itu baru saja membeli 8 halaman advertorial— tetapi hari ini, tembok itu sedang runtuh. Pelan-pelan, diam-diam, tanpa suara.
Penulis mencermati sebagai bagian dari wartawan senior — yang masih percaya pada idealisme. Hari ini, banyak ruang redaksi tidak lagi memiliki tembok— yang ada adalah meja bundar, di mana pemimpin redaksi duduk bersama manajer iklan dan manajer event untuk membahas: “Berita apa yang bisa dijual?” Inilah yang harus kita bedah dengan dua pisau filsuf paling kritis dan radikal — Noam Chomsky dan Jürgen Habermas.
Noam Chomsky: Bagaimana Berita Dijinakkan oleh Pemilik Modal
Noam Chomsky dalam karya monumentalnya bersama Edward Herman, Manufacturing Consent (1988)– mengajukan teori yang sangat radikal bagi para wartawan– media itu tidak bebas, bahkan di negara demokrasi. Media disaring oleh lima filter ekonomi politik. 1. Ukuran, Kepemilikan, dan Orientasi Keuntungan Media (Size, Ownership, and Profit Orientation) — perusahaan media besar dikuasai oleh konglomerat atau kelompok pemodal kuat yang berorientasi pada keuntungan komersial, sehingga berita yang disajikan cenderung selaras dengan kepentingan ekonomi pemiliknya.
2. Pendanaan dari Iklan (Advertising License to do Business) — media massa sangat bergantung pada pendapatan iklan. Iklan menjadi penentu utama agar media bisa bertahan; media yang isi pemberitaannya dianggap merugikan pengiklan berisiko kehilangan sumber dananya.
3. Sumber Informasi dari Kalangan Berkuasa (Sourcing the Mass Media) — media mengandalkan informasi yang disediakan oleh lembaga pemerintah, pejabat bisnis, dan “pakar” atau lembaga kehumasan (PR) yang didanai atau disetujui oleh agen-agen kekuasaan utama. 4. Kritik atau Tekanan Balik (Flak)– merupakan bentuk tekanan, teguran, tuntutan hukum, atau kritik terorganisasi dari pihak elite untuk mendisiplinkan media agar tidak memberitakan hal-hal yang menyimpang dari narasi dominan. 5. Antikomunisme/ Ideologi Musuh Bersama (Anticommunism as a Control Mechanism)– penggunaan ketakutan atau ideologi bersama (seperti antikomunisme pada masa Perang Dingin, atau terorisme/ancaman luar di masa kini) sebagai alat kontrol sosial untuk menyatukan opini publik melawan “musuh” dan menyingkirkan sudut pandang yang berbeda
Salah satu filter paling mematikan adalah filter iklan. Chomsky mengatakan, di media moderen, yang dijual media bukanlah berita kepada pembaca, tetapi pembaca kepada pengiklan. Pembaca adalah komoditas. Ketika logika ini diterima, maka runtuhlah tembok api itu. Jika pembaca adalah komoditas yang dijual kepada pengiklan– maka redaksi tidak boleh membuat berita yang membuat pengiklan tidak nyaman. Jika salah satu perusahaan otomotif adalah pengiklan terbesar, maka berita tentang kecelakaan fatal mobil merek itu akan dilunakkan, ditunda, atau dihilangkan. Jika pengembang properti adalah sponsor utama event media, maka berita tentang penggusuran oleh pengembang itu tidak akan pernah muncul.
Chomsky menyebutnya sebagai sensor tanpa sensor– tidak perlu ada telepon dari pemilik modal untuk melarang berita. Wartawan itu sendiri yang akan melakukan self-censorship– karena tahu, jika menulis berita yang mengganggu pengiklan, maka manajer iklan akan marah, target perusahaan tidak tercapai, dan gajinya terancam. Inilah yang terjadi hari ini dengan istilah-istilah baru yang indah namun mematikan: Native Advertising, Content Placement, Branded Content, dan Kerja Sama Editorial.
Istilah-istilah itu adalah cara halus untuk mengatakan– tembok api itu sudah kita bobol, tetapi kita bungkus dengan bahasa marketing agar tidak terlihat. Ketika berita tentang “Kehebatan Investasi Bodong” ternyata adalah pesanan dari perusahaan investasi itu sendiri– ketika wawancara eksklusif dengan seorang kepala daerah ternyata bagian dari paket iklan Rp 500 juta, maka yang dijual bukan lagi kebenaran, melainkan kebohongan yang dibungkus layout berita. Wartawan bukan lagi pencari kebenaran, melainkan tenaga pemasar yang menggunakan topeng jurnalistik.
Jürgen Habermas: Matinya Ruang Publik Ketika Redaksi Menjadi Toko
Filsuf Jerman Jürgen Habermas punya konsep yang menjadi jantung demokrasi: Ruang Publik (Public Sphere)– menurut Habermas dalam bukunya The Structural Transformation of the Public Sphere– ruang publik adalah ruang di mana warga negara bertemu secara setara, tanpa paksaan uang dan kekuasaan, untuk mendiskusikan masalah bersama secara rasional. Dulu ruang itu adalah kedai kopi, salon, dan koran.
Surat kabar pada awalnya adalah ruang public– koran adalah tempat di mana ide-ide bertemu, kritik disampaikan, kekuasaan dikontrol– tetapi Habermas mengingatkan: Ruang publik bisa mengalami refeudalisasi (proses kembalinya struktur dan mentalitas)– artinya, ruang yang seharusnya untuk diskusi publik, kembali dikuasai oleh kepentingan feodal baru: yaitu kepentingan privat pemilik modal.
Inilah yang terjadi ketika tembok api redaksi dan bisnis runtuh– media tidak lagi menjadi ruang publik, tetapi menjadi ruang privat yang disewakan. Ketika redaksi bisa diintervensi oleh bagian iklan, maka media bukan lagi milik publik, tetapi milik siapa yang membayar paling mahal. Publik tidak lagi berdiskusi tentang apa yang penting, tetapi dipaksa untuk mendiskusikan apa yang menguntungkan pengiklan
Bayangkan– seharusnya ruang publik media dipakai untuk membahas polusi udara Jakarta –tetapi karena perusahaan otomotif adalah pengiklan, maka yang dibahas adalah “Tips Memilih Mobil Baru yang Keren”. Seharusnya ruang publik dipakai untuk membahas penggusuran petani, tetapi karena pengembang adalah pengiklan, maka yang dibahas adalah “5 Keunggulan Tinggal di Cluster Mewah”.
Itulah matinya ruang public– media masih terlihat seperti koran, masih ada rubrik opini, masih ada berita utama, tetapi jiwanya sudah mati– hanya brosur besar yang berkedok koran. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk membangun kembali tembok api itu? Penulis tawarkan tiga jalan Sambung Nalar:
1. Kembalikan Doktrin Pemisahan yang Radikal–manajemen media harus kembali pada doktrin lama yang radikal– dilarang keras satu ruangan antara divisi redaksi dan divisi iklan. Dilarang keras manajer iklan ikut rapat redaksi. Dilarang keras wartawan mengetahui berapa nilai iklan dari narasumber yang dia wawancarai.
Di media arus utama dulu, ada aturan tidak tertulis yang sangat keras– jika wartawan ketahuan menerima titipan iklan– bisa langsung dipecat, seberapa senior pun dia. Aturan itu harus dihidupkan kembali di semua media Jika media melanggar tembok api ini secara sistematis– maka Dewan Pers harus berani mencabut verifikasi medianya– karena media yang menjual redaksinya– bukan lagi media tetapi adalah biro iklan.
2 Model Bisnis Baru yang Tidak Menjual Pembaca— selama media hidup dari iklan 100 persen, maka tembok api akan selalu rapuh–,karena yang memberi makan akan selalu mengancam yang diberi makan. Pers perlu belajar dari model baru seperti yang dilakukan The Guardian dengan berlangganan. Ketika media hidup dari pembaca yang berlangganan, maka loyalitas redaksi adalah kepada pembaca, bukan kepada pengiklan. Jika 1 juta pembaca membayar Rp 50.000 per bulan untuk berita yang bersih dan independen, maka media tidak perlu lagi takut kehilangan satu pengiklan Rp 2 miliar. Kekuatan finansial yang datang dari publik akan menjadi tembok api yang paling kokoh. Ini adalah implementasi dari teori Habermas: Kembalikan media kepada publik yang membiayai, maka ia akan kembali menjadi ruang publik.
3. Wartawan Harus Berani Menjadi Penjaga Tembok– pada akhirnya, tembok api itu tidak dijaga oleh peraturan, tetapi oleh manusia. Setiap wartawan, terutama 175 wartawan senior yang cek kesehatan di Kemenkes — harus menjadi penjaga tembok itu. Kita harus berani berkata tidak ketika bagian iklan berkata: “Tolong dong berita pengembang ini dinaikkan, mereka baru pasang iklan 1 miliar.”Menolak itu berisiko. Mungkin dianggap tidak loyal pada perusahaan. Mungkin karier terhambat–tetapi di situlah ujian integritas wartawan.
Seperti yang dikatakan Chomsky– untuk menjadi wartawan yang bebas, kita tidak hanya harus melawan sensor negara, tetapi juga sensor pasar yang jauh lebih halus dan mematikan.Tembok api itu adalah satu-satunya yang membedakan antara wartawan dan humas, antara redaksi dan biro iklan, antara jurnalisme dan periklanan.
Hari ini, ketika kita melihat begitu banyak media yang berita dan iklannya sudah tidak bisa dibedakan, pertanyaannya bukan lagi “Apakah tembok api itu penting?” tetapi “Apakah kita masih punya keberanian untuk membangunnya kembali?”
Jika tembok itu runtuh selamanya– maka yang runtuh bukan hanya industri media, tetapi juga kemampuan publik untuk berpikir secara jernih– dan ketika publik tidak bisa berpikir jernih, maka demokrasi itu akan runtuh– dan pada saat itu, tidak ada lagi cek kesehatan gratis yang bisa menyelamatkan jantung media.
*Jurnalis Senior dan Penggagas Mazhab Komunikasi Sambung Nalar
Editor: Ries Mariana
