Oleh: Toto Izul Fatah*
Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA (Foto: Toto Izul Fatah)
Dalam politik– sebuah musibah dapat menjadi berkah yang membuka jalan kebangkitan–namun, jalan itu tidak terbuka selamanya. Selalu ada syarat yang menyertainya.Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menghadirkan kesempatan dan peluang tersebut. Sebuah guncangan politik bisa menjadi titik balik kepemimpinan, asalkan dijawab dengan keberanian membenahi pemerintahan.
Tersedia dua pilihan buat Prabowo dalam menghadapi kasus sadap tersebut. Pertama, membiarkan perkara ini berlalu hanya sebagai kegaduhan hukum karena kuatnya tarik menarik kepentingan para elit yang terlibat. Kedua, menjadikan kasus tersebut awal koreksi besar terhadap cara kekuasaan dijalankan. Pilihan kedua memang jauh lebih berat– tetapi, di sanalah peluang “rebound” memperoleh pijakannya.
Meski belum terpotret lewat survei terbaru– bahwa terungkapnya dugaan penyadapan oleh orang yang pernah berada dalam lingkaran kekuasaan dapat membangkitkan simpati publik. Minimal, lewat aneka respon publik di sosial media, muncul ungkapan emosial positif yang mendukung Prabowo. Sejumlah tagline cukup massif beredar yang menyatakan “kami berada di belakang Prabowo” untuk mengusut tuntas kasus penyadapan itu– dan secara emosional juga, publik mulai melihat seorang presiden yang kepercayaannya diduga disalahgunakan oleh aparatnya sendiri. Muncul juga persepsi bahwa Prabowo selama ini “dikerjai” atau tidak mendapat loyalitas yang semestinya dari para pembantunya.
Tentu, itu bukan playing victim yang sedang dimainkan. Namun, kesan kuat bahwa Prabowo didzolimi, dikerjai dan dibohongi cukup kuat terbentuk. Meskipun, itu bukan fakta yang terukur lewat hasil survei yang akurat. Memang, kasus penyadapan itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh kegagalan pemerintah disebabkan presiden dibohongi. Tanggung jawab kepemimpinan tetap melekat pada presiden. Memang, kemarahan terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan dapat berjalan bersama simpati kepada korban. Namun, perhatian itu juga dapat berubah menjadi keraguan terhadap kemampuan presiden mengendalikan aparatnya.
Peringatan ini terlihat dalam polling terbuka Suara Surabaya pada 5 November 2026— dari peserta melalui telepon dan WhatsApp, 58 persen menilai pengusutan berpotensi berhenti ketika menyentuh kepentingan elite; 30 persen meyakini perkara akan diusut tuntas. Di Instagram, masing-masing angkanya 54 persen dan 25 persen.
Respon publik yang terpotret di sosmed itu memang tidak bisa diklaim mewakili pendapat nasional, karena tidak menggunakan standar survey— namun, hasil itu mengungkap keraguan yang konkret. Apakah ketegasan akan bertahan ketika berhadapan dengan orang kuat? Di situlah tugas politik Prabowo sekarang. Yaitu, membuktikan bahwa keraguan tersebut dapat dijawab dengan tindakan. Dan kasus sadap menghadirkan kesempatan untuk meminta publik menilai kembali kepemimpinannya.
Simpati memang dapat membuat orang bersedia mendengar kembali. Kepercayaan tumbuh ketika mereka melihat keputusan yang benar. Dukungan elektoral membutuhkan alasan yang lebih jauh. Yaitu, keyakinan bahwa kehidupan mereka akan menjadi lebih baik–karena itu, Prabowo harus bergerak melampaui posisi sebagai korban penyadapan– dia harus memperlihatkan kemampuan memulihkan kendali dan memperbaiki keadaan.
Langkah awalnya ialah menjamin pengusutan perkara secara tuntas, independen, dan transparan. Penyidik harus bebas mengikuti bukti, siapa pun yang tersentuh. Pengadilan harus tetap menjadi tempat menentukan kesalahan. Ketegasan presiden paling bernilai ketika melindungi proses hukum dari transaksi kekuasaan.
Berikutnya, lakukan evaluasi menyeluruh terhadap para pembantu presiden. Pejabat yang tidak mampu bekerja perlu diganti berdasarkan evaluasi. Mereka yang menyalahgunakan jabatan harus dimintai pertanggungjawaban. Dugaan tindak pidana harus diproses melalui jalur hukum. Kedekatan pribadi dan dukungan partai tidak boleh menjadi pelindung bagi penyimpangan yang terbukti. Presiden memerlukan pembantu yang berani menyampaikan kenyataan, termasuk kenyataan yang tidak menyenangkan.
Pemerintahan akan sulit diperbaiki apabila laporan kepada pemimpinnya selalu terdengar bagus sementara rakyat mengalami keadaan sebaliknya. Di sinilah pilihan berat Prabowo muncul. Politik akomodatif dapat membantu membangun dukungan pemerintahan. Namun, ketika akomodasi melindungi pelanggaran, biayanya dibayar melalui hilangnya kepercayaan rakyat.
Persatuan elite yang dibangun dengan membiarkan penyalahgunaan amanah akan menggerogoti legitimasi presiden sendiri. Prabowo perlu menunjukkan bahwa ada batas yang tidak dapat ditawar, Yaitu, keselamatan warga, uang negara, hukum, dan amanah jabatan.
Pada saat bersamaan, rakyat harus merasakan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan, pekerjaan, layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan pelaksanaan program pemerintah tetap menentukan penilaian terhadap presiden. Inilah momentum Prabowo untuk memperkuat keberanian mengoreksi kebijakan yang tidak berjalan. Apabila Prabowo berhenti di tengah jalan, peluang “rebound” akan menyempit. Kegaduhan awal mungkin menghasilkan simpati, tetapi kompromi yang melindungi penyimpangan berisiko mengubah simpati menjadi kekecewaan yang lebih dalam.
Saat ini Prabowo berada dalam momentum yang tepat dan langka. Sebuah momentum yang belum tentu datang dua kali– dan tidak ada jaminan kesempatan serupa datang kembali dengan daya yang sama. Sekarang kita tinggal menunggu keberanian dan ketegasan total Prabowo dengan tetap berjalan dalam batas demokrasi. Evaluasi pejabat memerlukan bukti dan ukuran kerja.
Penegakan hukum memerlukan proses yang adil. Kritik warga, pers, dan oposisi tetap diperlukan untuk mengawasi pembenahan– dengan cara itulah, “musibah” yang sedang menimpa Prabowo dapat berubah menjadi “berkah”– dan dengan cara itu pula, rakyat pada saatnya akan berada di belakang Prabowo– dan kasus sadap, sekali lagi, membuka peluang Prabowo untuk “rebound.”
*Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA
Editor: Jufri Alkatiri
