Oleh: Jufri Alkatiri
Jurnalis Senior dan Ketua Mazhab Komunikasi Sambung Nalar (Foto: Antara)
Mengapa krisis di tubuh Polri selalu berulang? — Mengapa setelah satu kasus selesai, muncul kasus lain yang lebih besar? Mengapa kini muncul dugaan tentang praktik penyadapan ilegal tanpa prosedur, atau illegal tapping– yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, jurnalis media, ormas, penguasaha, dan LSM?
Sekali lagi penulis mengingatkan untuk tetap berpegang dan mengungkapkan secara jernih—kasus ini masih berstatus dugaan yang beredar di ruang publik. Belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membuktikan siapa pelakunya dan siapa yang memerintahkannya. Prinsip praduga tak bersalah berlaku untuk semua pihak– namun jika kita hanya berhenti pada pertanyaan hukum “siapa pelakunya?”, kita tidak akan pernah memahami mengapa krisis kelembagaan Polri ini terus berulang dalam beberapa tahun terakhir.
Salah seorang Filsuf Sosiolog Prancis abad ke-20 Pierre Bourdieu– yang paling kritis dan radikal membedah secara tajam kekuasaan yang tidak terlihat. Bourdieu, dalam karyanya Distinction (1979) dan The Logic of Practice (1980)– menolak cara lama untuk melihat kekuasaan. Kekuasaan itu bukan hanya jabatan. Kekuasaan itu adalah Modal– dan modal itu ada empat jenis, Bung: Pertama, Modal Ekonomi: Uang, anggaran, proyek, fasilitas. Kedua, Modal Sosial: Jaringan, siapa yang kenal siapa, siapa alumni Akpol angkatan berapa, siapa yang satu geng, siapa yang punya backing di Istana, di DPR, di partai.
Ketiga, Modal Budaya: Gelar, pendidikan, cara bicara, cara berpakaian, kemampuan untuk tampil meyakinkan di televisi, kemampuan untuk menulis opini, kemampuan untuk terlihat sebagai “jenderal yang pintar”. Keempat, Modal Simbolik: Legitimasi, kehormatan, citra sebagai “jenderal yang bersih”, “jenderal yang tegas”, “jenderal yang dekat dengan rakyat”. Modal simbolik ini adalah modal yang paling mahal, karena adalah hasil dari tiga modal lainnya yang diakui oleh masyarakat.
Dalam kacamata Bourdieu– Polri bukanlah institusi yang tunggal dan solid. Polri adalah satu Arena atau Field. Arena adalah sebuah ruang pertarungan sosial di mana para pemainnya, para jenderal, para perwira menengah, para bintara, bahkan politisi dan pengusaha di luar Polri, saling bertarung untuk memperebutkan modal.
Gonjang-ganjing para jenderal polisi yang jadi tontonan belakangan ini, dalam bahasa Bourdieu, bukanlah anomaly—dia adalah logika normal dari satu Arena. Di dalam Arena Polri, setiap jenderal sedang bertarung untuk memperebutkan modal ekonomi (jabatan yang basah), modal sosial (jaringan ke pusat kekuasaan), modal budaya (gelar Doktor, pangkat bintang tiga), dan modal simbolik (citra sebagai calon Kapolri).
Dalam pertarungan Arena ini– penyadapan adalah senjata yang paling efektif. Mengapa? Karena penyadapan memberikan modal yang paling langka di dalam Arena: Informasi. Siapa yang tahu apa yang dibicarakan Presiden dengan menterinya, siapa yang tahu apa yang direncanakan jenderal lain, siapa yang tahu rahasia jurnalis dan aktivis– dialah yang memiliki modal informasi. Modal informasi itu bisa ditukar menjadi modal ekonomi, modal sosial, dan modal simbolik. Dia bisa digunakan untuk menekan lawan, untuk melindungi diri, untuk menukar jabatan.
Bourdieu mengatakan, jika ada dugaan penyadapan ilegal, jangan tanya dulu “apakah itu melanggar hukum?” Tanyakan dulu: “Modal apa yang sedang diperebutkan dalam Arena ini, dan siapa yang sedang berusaha menumpuk modal informasi untuk memenangkan pertarungan?”
Sementara konsep Bourdieu yang kedua– paling penting untuk memahami krisis kelembagaan Polri, adalah Habitus. Habitus adalah cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak yang sudah tertanam begitu dalam di dalam tubuh seseorang karena ia sudah terlalu lama hidup di dalam sebuah Arena, sehingga dia merasa bahwa cara itu adalah hal yang wajar, alamiah, tidak perlu dipertanyakan. Contohnya– seorang perwira yang sejak usia 18 tahun dididik di Akademi Kepolisian– lalu bertahun-tahun hidup di dalam budaya intelijen, budaya komando, budaya “demi keamanan negara”, dia akan memiliki habitus yang berbeda dengan seorang dosen atau jurnalis. Bagi jurnalis, menyadap telepon orang adalah kejahatan. Bagi habitus intelijen– menyadap telepon orang adalah pekerjaan—dia adalah hal yang biasa dan bagian dari “cara kami bekerja”.
Inilah yang membuat Reformasi Polri begitu sulit. Reformasi Polri pada tahun 1999 mencoba mengubah struktur Polri: memisahkan dari ABRI, mengubah seragam, mengubah slogan menjadi “Melindungi, Mengayomi, Melayani”– tetapi Reformasi itu tidak berhasil mengubah Habitus. Habitus lama dari era militeristik, habitus di mana polisi merasa dirinya sebagai penguasa, bukan pelayan, habitus di mana informasi adalah senjata, habitus di mana loyalitas kepada komandan lebih penting daripada loyalitas kepada hukum, habitus itu masih hidup.
Bourdieu secara kritis mengatakan, Anda bisa mengganti Kapolri 10 kali– bisa mengganti slogan 100 kali, tetapi jika Habitusnya tidak berubah– maka perilaku yang sama akan terus berulang. Hari ini dugaan penyadapan, besok kasus lain, lusa kasus lain lagi. Bukan karena orangnya jahat, tetapi karena Habitusnya memungkinkan perilaku itu untuk dianggap wajar.
Krisis kelembagaan Polri dalam beberapa tahun terakhir, dari kasus Sambo hingga dugaan penyadapan illegal– adalah krisis Habitus. Institusi yang seharusnya memiliki Habitus sebagai pelayan sipil, justru masih memiliki Habitus sebagai penguasa Arena. Institusi yang seharusnya memiliki Habitus untuk melindungi privasi warga, justru memiliki Habitus untuk mengumpulkan informasi tentang warga– dan yang paling berbahaya adalah Kekerasan Simbolik—yakni kekerasan yang tidak terasa sebagai kekerasan, karena korbannya sendiri menganggapnya wajar.
Ketika rakyat sudah terbiasa berkata, “Ya sudahlah, memang polisi itu begitu, memang kalau jadi pejabat ya disadap”, maka kekerasan simbolik itu sudah berhasil. Rakyat sudah menerima bahwa disadap adalah hal yang wajar. Rakyat sudah menerima bahwa pertarungan jenderal adalah hal yang wajar. Rakyat sudah menerima bahwa hukum hanya berlaku untuk yang lemah. Inilah bentuk kekuasaan Bourdieu yang paling halus– bukan dengan memukul, tetapi dengan membuat yang dipukul merasa bahwa pukulan itu adalah hal yang wajar.
Siapa yang Dikorbankan dalam Arena?
Dalam Arena– selalu ada yang menang dan ada yang kalah– dan yang kalah itu biasanya adalah mereka yang modalnya paling sedikit. Bourdieu akan membaca pertanyaan “Siapa yang dikorbankan dalam gonjang-ganjing para jenderal itu?” dengan cara yang sangat dingin– yang dikorbankan adalah mereka yang modal sosialnya paling tipis, modal ekonominya paling kecil, dan modal simboliknya paling lemah.
Jenderal yang memiliki backing politik yang kuat, yang memiliki jaringan alumni yang solid, yang memiliki modal informasi yang banyak, dia tidak akan dikorbankan. Dia akan selamat— akan dipindahkan, dia akan naik jabatan, dia akan menjadi “pahlawan” yang membersihkan institusi– tetapi jenderal yang tidak memiliki backing, yang hanya memiliki pangkat tetapi tidak memiliki jaringan, dialah yang akan menjadi korban. Dia akan menjadi kambing hitam untuk menyelamatkan Arena itu sendiri. Arena harus diselamatkan, agar pertarungan bisa terus berlanjut– untuk menyelamatkan Arena, harus ada yang dikorbankan.
Bourdieu juga akan melihat bahwa korban yang paling besar dalam Arena ini bukanlah para jenderal. Korban yang paling besar adalah rakyat biasa, jurnalis, dan aktivis yang diduga disadap. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki modal apa pun untuk melawan di dalam Arena Polri. Mereka tidak memiliki pangkat, tidak memiliki senjata, tidak memiliki jaringan intelijen. Mereka hanya memiliki satu modal: suara mereka– dan ketika suara mereka disadap, modal mereka yang terakhir itu pun dirampas. Inilah ironi dari Arena Polri: Arena yang seharusnya melindungi modal rakyat, justru diduga merampas modal rakyat untuk kepentingan pertarungan di dalam Arena itu. Lalu apa jalan keluarnya menurut Bourdieu? Dia tidak percaya pada solusi yang hanya mengganti orang- tetapi dia percaya pada solusi yang membongkar Arena.
Mazhab Komunikasi Sambung Nalar mengajukan tiga jalan Bourdieuan untuk Reformasi Polri yaitu: Pertama, Bongkar Monopoli Modal Informasi. Selama satu institusi memonopoli alat sadap, anggaran intelijen, dan arsip hasil sadapan, maka Arena itu tidak akan pernah adil. Harus ada pemisahan yang tegas: Siapa yang boleh menyadap, atas izin siapa, untuk berapa lama, dan arsipnya disimpan di mana. Arsip hasil sadapan tidak boleh menjadi modal pribadi seorang jenderal. Dia harus menjadi milik hukum, diawasi oleh pengadilan dan lembaga independen. Jika modal informasi tidak lagi dimonopoli, maka pertarungan di dalam Arena akan menjadi lebih sehat.
Kedua, Ubah Habitus melalui pendidikan yang radikal. Reformasi Polri tidak bisa hanya dengan pelatihan teknis– harus dengan perubahan Habitus. Sejak di Akademi Kepolisian, taruna harus dididik bukan sebagai penguasa Arena, tetapi sebagai pelayan warga. Habitus yang harus ditanamkan bukanlah habitus “bagaimana cara mengumpulkan informasi tentang lawan”, tetapi habitus “bagaimana cara melindungi privasi warga”. Habitus baru ini membutuhkan waktu puluhan tahun, tetapi tanpa itu, Reformasi hanya akan menjadi ganti baju.
Ketiga, Lawan kekerasan simbolik dengan Kesadaran Kritis. Rakyat, jurnalis, akademisi, dan aktivis tidak boleh menerima kekerasan simbolik sebagai hal yang wajar. Masyarakat tidak boleh berkata “ya sudahlah, memang begitu” — harus berani berkata: Penyadapan ilegal, jika terbukti, bukanlah hal yang wajar. Dia adalah kekerasan. Mengorbankan jenderal bawahan untuk menyelamatkan atasan bukanlah hal yang wajar. Dia adalah kekerasan. Hanya dengan kesadaran kritis inilah kita bisa membongkar legitimasi dari Arena yang tidak adil itu.
Pada akhirnya — Pierre Bourdieu mengajak masyarakat kritis — untuk melihat kasus dugaan penyadapan ilegal ini bukan sebagai kasus hukum semata, tetapi sebagai pertarungan di dalam Arena. Apakah warga ingin Polri terus menjadi Arena di mana para jenderal bertarung memperebutkan modal informasi dengan cara menyadap siapa saja, termasuk Presiden, jurnalis, dan rakyat? Atau warga ingin Polri menjadi Arena yang baru, di mana modal yang diperebutkan bukanlah modal informasi hasil sadapan, tetapi modal kepercayaan dari rakyat?
Reformasi Polri yang sejati, dalam bahasa Bourdieu– bukanlah reformasi pergantian pemain. Reformasi Polri yang sejati adalah reformasi Arena: Mengubah aturan mainnya, mengubah distribusi modalnya, dan mengubah Habitus para pemainnya. Jika Arenanya tidak diubah, maka hari ini kita akan melihat satu jenderal dikorbankan. Besok kita akan melihat jenderal lain dikorbankan– lusa, warga akan melihat jenderal lain lagi yang dikorbankan. Pertarungan akan terus berlanjut, dan rakyat akan terus menjadi penonton yang modalnya dirampas diam-diam.
Sebab– seperti kata Bourdieu– kekuasaan yang paling kuat bukanlah kekuasaan yang memukulmu. Kekuasaan yang paling kuat adalah kekuasaan yang membuatmu percaya bahwa kamu pantas dipukul– dan tugas jurnalis sebagai warga negara adalah untuk tidak percaya pada kebohongan itu.
*Jurnalis Senior dan Ketua Mazhab Komunikasi Sambung Nalar
Editor: Ries Mariana
