Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan silaturahim dengan 10 mantan Kapolri bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. (Foto: setkab.go.id)
Oleh: Jufri Alkatiri*
Hari Minggu lalu– di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat– Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan silaturahim dengan 10 mantan Kapolri bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Kesepuluh jenderal purnawirawan itu — adalah Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian.
Pertemuan tersebut dikabarkan menjadi momentum silaturahim sekaligus pertukaran pandangan mengenai berbagai persoalan bangsa dan tantangan kepolisian ke depan. Di permukaan– ini adalah foto yang indah, Seorang Presiden duduk bersama para penjaga keamanan dari berbagai era. Dari era Orde Baru hingga era Reformasi– dari era yang penuh dengan pendekatan keamanan hingga era yang mencoba menjadi lebih sipil– tetapi momentum pertemuan di Hambalang ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kasus dugaan penyadapan atau illegal tapping yang tengah menjadi perhatian publik. Dugaan tentang praktik penyadapan ilegal tanpa prosedur– yang ditujukan kepada Presiden, pejabat negara, jurnalis media, ormas, pengusaha, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
Kasus penyadapan tanpa prosedur — illegal tapping oleh empat jenderal polisi masih berstatus dugaan yang beredar di ruang publik. Belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membuktikan siapa pelakunya, bagaimana cara kerjanya, dan siapa yang memerintahkannya. Prinsip praduga tak bersalah berlaku untuk semua pihak– namun justru karena pertemuan Hambalang terjadi di tengah badai dugaan itu, pertemuan ini harus dibaca bukan sebagai sekadar silaturahmi– harus dibaca sebagai salah satu peristiwa filosofis—satu upaya untuk menegosiasikan ulang Kontrak Sosial antara negara dan Polri, di tengah krisis kepercayaan. Untuk membedah peristiwa ini, penulis menggunakan pisau analisis dua filsuf yang seolah-olah saling bertengkar selama 300 tahun — yakni Thomas Hobbes dari Inggris dan Jurgen Habermas dari Jerman.
Thomas Hobbes– dalam karyanya yang monumental Leviathan (1651), mengajukan tesis yang paling menakutkan sekaligus paling jujur tentang negara. Menurut Hobbes– manusia dalam keadaan alamiah, state of nature, hidup dalam kondisi bellum omnium contra omnes (perang semua melawan semua). Hidup manusia itu solitary, poor, nasty, brutish, and short – (sendirian, miskin, menjijikkan, brutal, dan pendek) — karena takut mati dalam perang semua melawan semua itu, manusia kemudian membuat satu Kontrak Sosial. Mereka menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada satu kekuasaan yang mutlak, yang disebut Leviathan. Leviathan ini adalah negara harus kuat, harus ditakuti, harus memiliki pedang untuk menakuti semua orang agar tidak saling membunuh.
Dalam kacamata Hobbes, apa yang terjadi di Hambalang adalah Leviathan yang sedang bekerja persis seperti yang ditulis Hobbes. Presiden, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, memanggil para penjaga pedangnya. Sepuluh mantan Kapolri itu adalah mantan pemegang pedang Leviathan. Mereka adalah orang-orang yang pernah memegang monopoli kekerasan yang sah atas nama negara– dan Kapolri yang aktif, Jenderal Suyudi Ario Seto– pemegang pedang Leviathan saat ini.
Mengapa Leviathan memanggil para mantan pemegang pedangnya? Hobbes mengatakan, karena Leviathan sedang merasa terancam. Leviathan sedang merasa bahwa pedangnya tidak lagi patuh sepenuhnya kepadanya. Leviathan sedang merasa bahwa di dalam tubuh pedangnya ada faksi-faksi yang saling bertarung, ada gonjang-ganjing di antara para jenderal, ada dugaan penyadapan yang membuat Leviathan itu merasa diawasi oleh pedangnya. Ini adalah mimpi buruk Hobbes yang paling besar– ketika Leviathan tidak lagi mengontrol pedangnya, maka negara akan kembali ke keadaan alamiah, ke perang semua melawan semua. Jika polisi diduga menyadap Presiden, maka itu bukan sekadar pelanggaran prosedur. Dalam bahasa Hobbes, itu adalah pembalikan Kontrak Sosial. Pedang yang seharusnya melindungi Leviathan, diduga justru mengawasi Leviathan.
Maka pertemuan di Hambalang– dalam bacaan Hobbes– adalah upaya Leviathan untuk menegaskan kembali Kontrak Sosial: “Kalian adalah pedang saya. Kalian pernah menjadi pedang saya. Sekarang, bantu saya untuk memastikan bahwa pedang yang sekarang tidak berbalik arah kepada saya.”Hobbes akan memuji pertemuan ini sebagai langkah yang rasional. Bagi Hobbes, tidak ada demokrasi deliberatif yang bisa berjalan jika Leviathannya lemah. Tidak ada diskusi yang bisa berjalan jika setiap orang takut dibunuh oleh orang lain. Pertama-tama, Leviathan harus kuat. Pertama-tama, ketertiban harus ditegakkan. Baru setelah itu, kita bisa bicara tentang kebebasan– tetapi Hobbes juga akan memberikan peringatan yang keras.
Leviathan yang terlalu kuat, yang tidak dibatasi oleh hukum, akan berubah menjadi monster yang memakan anaknya — jika untuk mengendalikan pedang, Leviathan menggunakan cara-cara yang juga melanggar Kontrak Sosial– misalnya dengan membiarkan penyadapan ilegal terus berjalan untuk mengawasi siapa yang setia dan siapa yang tidak, maka Leviathan yang telah melanggar Kontrak Sosial– dan ketika Leviathan melanggar kontraknya, rakyat berhak untuk tidak lagi patuh kepadanya. Inilah paradoks Hobbes di Hambalang– Presiden harus menunjukkan bahwa dia masih memegang Leviathan, tetapi harus menunjukkannya tanpa melanggar Kontrak Sosial itu sendiri.
Jika Hobbes melihat Hambalang dari istana– Jurgen Habermas mengkritisi Hambalang dari jalanan, dari warung kopi, dari ruang redaksi media, dari ruang-ruang publik tempat rakyat berdiskusi. Dalam karyanya The Structural Transformation of the Public Sphere (1962) dan The Theory of Communicative Action (1981), Habermas — mengajukan tesis yang berlawanan dengan Hobbes– Negara yang kuat bukanlah negara yang paling ditakuti. Negara yang kuat adalah negara yang paling dipercaya, karena keputusannya lahir dari diskusi yang rasional di Ruang Publik.
Ruang Publik, atau public sphere– adalah ruang di mana warga negara yang bebas dan setara bertemu, berdiskusi, berdebat, dan mencapai kesepakatan melalui argumen yang terbaik, bukan melalui siapa yang paling kuat atau siapa yang paling banyak senjatanya. Demokrasi yang sejati, menurut Habermas, adalah Demokrasi Deliberatif– demokrasi yang lahir dari perdebatan, bukan dari perintah. Dalam kacamata Habermas– pertemuan di Hambalang itu menimbulkan salah satu pertanyaan yang sangat mengganggu– Di mana Ruang Publiknya?
Pertemuan itu terjadi di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang, yang jauh dari Jakarta, tertutup dari media, tertutup dari DPR, tertutup dari masyarakat sipil. Masyarakat tidak tahu apa yang dibicarakan secara detail. Masyarakat hanya tahu bahwa itu adalah “silaturahmi dan pertukaran pandangan”. Masyarakat tidak tahu apakah di sana dibicarakan tentang dugaan penyadapan, tentang reformasi Polri, tentang siapa yang akan dikorbankan, tentang apa yang harus dilakukan.
Habermas menyebutnya — sebagai refeudalisasi (proses atau kondisi ketika struktur masyarakat moderen kembali diadopsi atau dikuasai oleh karakteristik sistem feodal) Ruang Publik. Ruang Publik yang seharusnya terbuka– kini kembali menjadi feodal, menjadi pertemuan tertutup para bangsawan dan para jenderal di satu kediaman pribadi, jauh dari rakyat. Keputusan tentang nasib Polri, tentang nasib dugaan penyadapan, tentang nasib demokrasi, diduga dibicarakan di ruang tertutup, bukan di ruang publik yang terbuka.
Ketika Ruang Publik hilang– maka yang tersisa hanyalah Komunikasi Strategis, bukan Komunikasi Komunikatif. Habermas membedakan dua jenis komunikasi. Komunikasi Komunikatif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mencapai kesepahaman. Saya bicara agar kamu mengerti, kamu bicara agar saya mengerti, kita berdiskusi untuk mencari kebenaran.
Komunikasi Strategis adalah komunikasi yang bertujuan untuk memenangkan pertarungan. Saya bicara agar kamu takut, saya bicara agar kamu patuh, saya bicara agar kamu percaya bahwa saya yang benar, meskipun saya tidak memberikan argumen. Dalam kasus dugaan penyadapan– Habermas akan melihat bahwa Komunikasi Strategis telah mendominasi.
Penyadapan adalah bentuk Komunikasi Strategis yang paling sempurna: Saya tidak perlu berdiskusi denganmu, saya cukup menyadapmu. Saya tidak perlu meyakinkanmu dengan argumen, saya cukup tahu rahasiamu. Saya tidak perlu memenangkan debat di Ruang Publik, saya cukup menguasai informasi di ruang tertutup. Maka, jika pertemuan di Hambalang hanya menghasilkan Komunikasi Strategis, hanya menghasilkan kesepakatan tertutup tentang siapa yang harus diam dan siapa yang harus diselamatkan– maka pertemuan itu, meskipun terlihat seperti silaturahmi– justru akan semakin merusak Ruang Publik. Rakyat akan semakin tidak percaya, karena rakyat merasa bahwa keputusan tentang nasib mereka diambil tanpa mereka.
Habermas mengatakan, krisis kelembagaan Polri bukanlah krisis yang bisa diselesaikan di ruang tertutup. Krisis itu hanya bisa diselesaikan di Ruang Publik yang terbuka, di mana Polri berani berdebat dengan jurnalis, dengan akademisi, dengan aktivis, dengan DPR, dengan rakyat, tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam dugaan penyadapan itu.
Jika meletakkan Hobbes dan Habermas bersebelahan di meja Hambalang– akan melihat bahwa keduanya benar, tetapi keduanya tidak cukup sendirian. Hobbes benar– tanpa Leviathan yang kuat, tanpa Polri yang solid dan patuh pada Presiden sebagai kepala negara, Indonesia akan kembali ke perang semua melawan semua. Masyarakat tidak bisa membiarkan Polri terbelah menjadi faksi-faksi yang saling menyadap. Masyarakat tidak bisa membiarkan gonjang-ganjing para jenderal menjadi perang terbuka yang merusak negara.
Habermas benar– tanpa Ruang Publik yang terbuka– tanpa Demokrasi Deliberatif, Leviathan yang kuat itu hanya akan menjadi monster yang menakutkan. Rakyat tidak bisa menyelesaikan krisis penyadapan dengan pertemuan tertutup– harus menyelesaikannya dengan diskusi terbuka, dengan transparansi, dengan keberanian untuk membuka apa yang sebenarnya terjadi. Lalu, apa jalan keluarnya?
Mazhab Komunikasi Sambung Nalar menawarkan masukan kritis untuk menyambungkan Hobbes dan Habermas: Pertama, Leviathan harus patuh pada kontraknya sendiri. Presiden sebagai Leviathan harus menunjukkan bahwa dia adalah penjaga Kontrak Sosial– bukan pelanggarnya. Artinya– jika ada dugaan penyadapan illegal– maka harus ada proses hukum yang terbuka dan independen.
Tidak boleh ada yang kebal hukum, termasuk jenderal. Tidak boleh ada penyelesaian secara tertutup di Hambalang. Leviathan yang kuat adalah Leviathan yang berani menghukum pedangnya sendiri ketika pedang itu melanggar hukum. Tanpa itu, Kontrak Sosial akan runtuh, dan rakyat akan menganggap bahwa hukum hanya berlaku untuk yang lemah.
Kedua, kembalikan Polri ke Ruang Publik– setelah pertemuan tertutup di Hambalang, harus ada pertemuan terbuka di Ruang Publik. Kapolri, mantan Kapolri, Presiden, DPR, Kompolnas, media, dan masyarakat sipil harus berani berdiskusi secara terbuka tentang Reformasi Polri. Apa yang salah dengan sistem pengawasan penyadapan? Bagaimana cara mencegah penyadapan ilegal terulang? Bagaimana cara memastikan bahwa anggaran intelijen tidak disalahgunakan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab di Hambalang saja– harus dijawab di DPR, di media, di kampus, dan di Ruang Publik.
Ketiga, ubah Komunikasi Strategis menjadi komunikasi komunikatif. Polri harus berhenti menggunakan komunikasi yang bertujuan untuk menakuti atau membungkam. Polri harus mulai menggunakan komunikasi yang bertujuan untuk mencapai kesepahaman. Artinya, Polri harus berani mengakui jika ada kesalahan, berani membuka data, berani berdebat dengan kritik. Jurnalis yang mengkritik Polri bukanlah musuh yang harus disadap—dia adalah mitra dalam Ruang Publik yang membantu Polri untuk menjadi lebih baik. Aktivis yang mengkritik Polri bukanlah ancaman yang harus diawasi– dia adalah warga yang sedang menjalankan Demokrasi Deliberatif.
Pada akhirnya– pertemuan di Hambalang itu adalah satu simbol yang sangat kuat. Di satu sisi, dia adalah simbol Hobbes: Leviathan yang sedang berusaha untuk mengendalikan kembali pedangnya, untuk memastikan bahwa Kontrak Sosial tidak runtuh. Di sisi lain, dia adalah simbol Habermas– satu pertanyaan tentang apakah Indonesia masih memiliki Ruang Publik, atau apakah Ruang Publik itu sudah hilang dan digantikan oleh pertemuan-pertemuan tertutup di kediaman pribadi para penguasa.
Jika pertemuan Hambalang itu hanya berhenti sebagai foto silaturahmi, maka akan menjadi bukti bahwa Habermas benar: Ruang Publik kita sudah mati, dan yang tersisa hanyalah Komunikasi Strategis para elit–tetapi jika pertemuan Hambalang itu menjadi awal dari satu proses yang terbuka, proses hukum yang transparan tentang dugaan penyadapan, proses Reformasi Polri yang melibatkan Ruang Publik, maka pertemuan itu akan menjadi bukti bahwa Hobbes dan Habermas bisa disambungkan– Leviathan yang kuat, tetapi kuat karena lahir dari diskusi yang rasional di Ruang Publik, bukan dari ketakutan.
Itulah yang disebut sebagai Sambung Nalar– menyambungkan kekuatan Leviathan dengan kekuatan Ruang Publik. Menyambungkan ketertiban dengan kebebasan. Menyambungkan Hambalang dengan warung kopi rakyat– sebab, negara yang hanya memiliki Leviathan tanpa Ruang Publik– akan menjadi penjara yang besar– dan negara yang hanya memiliki Ruang Publik tanpa Leviathan— akan menjadi pasar yang gaduh tanpa ketertiban. Indonesia membutuhkan keduanya– Leviathan yang patuh pada kontraknya, dan Ruang Publik yang berani mengawasi Leviathannya.
*Jurnalis Senior dan Ketua Departemen Pendidikan & Pelatihan PWI Pusat
Editor: Ries Mariana
