Presiden Prabowo Subianto bersama Eks Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, didampingi Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Wakil Ketua DPR-RI Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Setneg)
Oleh: Jufri Alkatiri*
Semesta mendukung atau mestakung. Dua kata ini—sepertinya tepat untuk dilekatkan kepada Gibran Rakabuming Raka karena secara gentleman’s agreement (tidak mengikat secara hukum) menyerahkan jabatannnya kepada MPR Lembaga Tinggi Negara. Istilah mestakung ini dipopulerkan oleh seorang fisikawan dan pendidik asal Indonesia, Prof. Yohanes Surya.
Tepat pukul 11.16 wib – Kamis, 12 November 2026 —hari ini Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada Ketua MPR Ahmad Muzani di Gedung Nusantara III, ruang kerja Ketua MPR Senayan Jakarta. Usai sudah tugas Gibran sebagai Wakil Presiden — setelah 2 tahun diembannya sebagai Wakil Presiden yang nyaris gonjang-ganjing — sepanjang waktu 2 tahun—sepertinya Gibran duduk dikursi panas. Terhitung hari Kamis ini, Gibran kembali menjadi warga negara biasa.
Jika melakukan hitung mundur atau countdown— pada 10 November 2026, ruang publik Indonesia diguncang oleh kabar yang beredar. Menurut Ketua Projo, Budi Arie Setiadi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut ingin mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, karena tekanan anggota DPR dan lawan politiknya. Kita tegaskan dengan jernih, Informasi ini adalah keterangan yang beredar di ruang publik, yang disampaikan oleh seorang ketua relawan.
Tulisan ini tidak sedang memutus apakah pengunduran diri itu sudah terjadi secara konstitusional, apakah tekanannya benar-benar ada, atau siapa yang menekan siapa. Itu adalah wilayah fakta yang harus dibuktikan melalui proses yang sah. Yang kita bedah di sini adalah fenomena politiknya– apa artinya ketika seorang Wakil Presiden yang dipilih oleh puluhan juta rakyat disebut mundur bukan karena putusan hukum, bukan karena putusan rakyat, tetapi karena tekanan?
Kalimat “mundur karena tekanan” itu– adalah kalimat yang sangat berbahaya untuk demokrasi– dia membongkar dua hal sekaligus– kebenaran politik sudah rusak, dan struktur kekuasaan Indonesia sudah bekerja dengan cara yang tidak terlihat. Untuk membedahnya—penulis menggunalkan pisau analisis filsuf Hannah Arendt dari Jerman dan Karl Marx juga dari Jerman. Kedua filsuf ini paling ditakuti oleh penguasa.
Hannah Arendt, dalam karyanya The Origins of Totalitarianism (1951), The Human Condition (1958), dan esainya yang terkenal Truth and Politics (1967) serta Lying in Politics (1971), mengajukan tesis yang sangat mengganggu: Politik moderen tidak lagi membunuh kebenaran dengan cara melarang orang berbicara. Politik moderen membunuh kebenaran dengan cara membuat orang tidak lagi percaya pada kebenaran itu sendiri.
Arendt membedakan dua jenis kebenaran. Pertama, Kebenaran Rasional atau Rational Truth. Ini adalah kebenaran yang lahir dari argumen, dari matematika, dari filsafat. Kebenaran ini bisa diperdebatkan. Kedua, Kebenaran Faktual atau Factual Truth– ini adalah kebenaran yang lahir dari peristiwa yang benar-benar terjadi. Misalnya: Gibran adalah Wakil Presiden yang sah karena dipilih melalui Pemilu 2024. Itu adalah kebenaran faktual. Tidak bisa diperdebatkan. Bisa dibuktikan dengan dokumen KPU.
Menurut Arendt– bahaya terbesar dalam politik bukanlah ketika orang berbohong. Bahaya terbesar adalah ketika kebohongan yang diulang-ulang membuat “Kebenaran Faktual” itu menjadi tidak penting lagi. Arendt menyebutnya sebagai organized lying– kebohongan yang terorganisir. Bukan kebohongan satu orang, tetapi kebohongan yang dilakukan secara sistematis oleh salah satu kelompok– oleh satu partai, oleh sebuah jaringan, sehingga rakyat tidak lagi tahu mana yang fakta dan mana yang opini.
Mari kita terapkan Arendt pada kabar “Gibran mundur karena tekanan DPR dan lawan politik”. Jika kabar itu benar, maka kita sedang menyaksikan satu peristiwa Arendtian yang sangat klasik– Kebenaran Faktual tentang legitimasi seorang Wakil Presiden sedang dikalahkan oleh Tekanan Politik.
Wakil Presiden itu dipilih oleh rakyat melalui Pemilu. Legitimasinya berasal dari suara rakyat– dia hanya bisa diberhentikan melalui mekanisme konstitusional yang sangat ketat: Melalui DPR, MPR, dan Mahkamah Konstitusi– dengan alasan yang sangat jelas seperti pelanggaran hukum berat– tetapi jika seorang Wakil Presiden bisa mundur hanya karena “tekanan” dari anggota DPR dan lawan politiknya, tanpa proses konstitusional yang terbuka, tanpa pembuktian hukum yang jelas, maka Kebenaran Faktual tentang Pemilu itu sudah tidak lagi penting– yang penting adalah siapa yang paling kuat menekan.
Arendt mengatakan, inilah awal dari kehancuran Ruang Publik. Ruang Publik, atau public realm– adalah ruang di mana manusia muncul sebagai manusia, di mana mereka menunjukkan siapa mereka melalui tindakan dan perkataan. Ketika Ruang Publik itu dikuasai oleh tekanan, bukan oleh kebenaran, maka manusia tidak lagi muncul sebagai manusia. Mereka hanya muncul sebagai alat tekanan.
Arendt juga mengajukan konsep yang paling terkenal dan paling disalah pahami: Banality of Evil atau Kebaikan Kejahatan yang Banal. Arendt tidak mengatakan bahwa kejahatan itu biasa saja. Dia mengatakan bahwa kejahatan yang paling besar seringkali dilakukan bukan oleh orang yang jahat, tetapi oleh orang yang tidak berpikir, yang hanya menjalankan perintah, yang hanya mengikuti tekanan, yang hanya berkata, “Saya hanya menjalankan tugas, saya hanya mengikuti tekanan partai, saya hanya mengikuti arus.”
Jika ada anggota DPR yang menekan Gibran untuk mundur, bukan karena mereka menemukan bukti pelanggaran konstitusional, tetapi karena mereka hanya mengikuti tekanan partai, mengikuti tekanan kelompok, mengikuti tekanan lawan politik, maka mereka sedang melakukan Banality of Evil dalam versi Indonesia: Kejahatan politik yang dilakukan tanpa berpikir, tanpa memeriksa kebenaran faktual, hanya karena “semua orang menekan”.
Sebaliknya, jika Gibran mundur hanya karena dia tidak tahan dengan tekanan, bukan karena telah diadili secara adil, maka dia juga sedang menjadi korban dari sistem yang tidak lagi menghargai Kebenaran Faktual. Dia mundur bukan karena salah, tetapi karena kebenaran sudah tidak lagi melindunginya.
Arendt akan mengingatkan warga — demokrasi tidak mati ketika ada orang yang berbohong. Demokrasi mati ketika rakyat sudah tidak lagi peduli pada perbedaan antara kebenaran dan kebohongan. Ketika rakyat sudah berkata, “Ah, semua politikus sama saja, semua bohong, jadi buat apa peduli pada kebenaran?”
Kabar mundur karena tekanan — jika dibiarkan tanpa klarifikasi yang terbuka, akan membuat rakyat semakin berkata seperti itu. Rakyat akan berkata: “Ternyata Wakil Presiden pun bisa jatuh bukan karena hukum, tetapi karena tekanan. Jadi buat apa kami memilih?”
Jika Arendt bertanya tentang kebenaran, Karl Marx bertanya tentang kekuasaan: Cui bono? Siapa yang diuntungkan? Karl Marx– dalam karyanya The German Ideology (1846), A Contribution to the Critique of Political Economy (1859), dan Capital (1867)– mengajukan tesis yang menjadi dasar Kritik Sosial: Sejarah manusia adalah sejarah pertarungan kelas. Dalam pertarungan itu, ada dua hal yang selalu bekerja bersama: Basis dan Suprastruktur.
Basis adalah fondasi ekonomi– siapa yang menguasai alat produksi, siapa yang menguasai modal, siapa yang menguasai proyek, siapa yang menguasai anggaran.Suprastruktur adalah bangunan di atasnya– Hukum, politik, pendidikan, agama, media, moralitas. Suprastruktur ini– menurut Marx, seringkali berfungsi untuk membenarkan dan melindungi Basis. Hukum yang terlihat netral, ternyata melindungi pemilik modal. Politik yang terlihat demokratis, ternyata melindungi kepentingan kelas yang berkuasa.
Marx menyebutnya sebagai Ideologi: Kesadaran palsu yang membuat orang yang tertindas merasa bahwa penindasan itu adalah hal yang wajar, yang alami, yang tidak bisa diubah.
Dalam kacamata Marx, kabar “Gibran mundur karena tekanan DPR dan lawan politik” tidak bisa dibaca sebagai sekadar drama personal antara Gibran dan DPR. Dia harus dibaca sebagai pertarungan Basis dan Suprastruktur. Pertanyaan Marxian yang paling tajam adalah– Siapa yang diuntungkan secara ekonomi dan politik jika Gibran mundur? Apakah yang diuntungkan adalah rakyat kecil yang selama ini memperjuangkan keadilan? Atau apakah yang diuntungkan adalah kelompok elit politik dan ekonomi yang selama ini merasa terganggu dengan kehadiran Gibran?
Marx akan berkata– jangan tertipu oleh bahasa “tekanan moral”, “tekanan konstitusional”, “tekanan demi rakyat”. Di balik bahasa itu, selalu ada kepentingan material yang tersembunyi. Ada tiga kepentingan material yang disinyalir dicurigai. Pertama, Kepentingan Proyek dan Anggaran. Wakil Presiden, meskipun secara konstitusional tidak memiliki kewenangan anggaran yang besar, tetapi secara politik dia memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan arah proyek, arah investasi, arah pembangunan. Jika ada kelompok yang merasa bahwa proyeknya terganggu, maka tekanan politik bisa menjadi cara untuk menyingkirkan penghalang itu.
Kedua, Kepentingan Suksesi 2029. Gibran bukan hanya Wakil Presiden hari ini– dia adalah calon potensial untuk masa depan. Jika dia bisa disingkirkan sekarang melalui tekanan, maka peta suksesi 2029 akan berubah total. Para lawan politiknya tidak perlu menunggu Pemilu 2029. Mereka cukup menekan sekarang, dan peta 2029 sudah mereka kuasai.
Ketiga, Kepentingan Menguasai Narasi. Dalam teori Marx, siapa yang menguasai suprastruktur, dia menguasai kesadaran rakyat. Jika DPR dan lawan politik bisa membuat narasi bahwa “Gibran mundur karena dia tidak sah, karena dia tidak layak, karena dia tidak mampu”– maka narasi itu akan menjadi ideologi yang diterima oleh rakyat, meskipun belum pernah dibuktikan di pengadilan. Dan ketika narasi itu sudah menjadi ideologi, maka rakyat akan percaya bahwa mundurnya Gibran adalah hal yang wajar, yang alami, yang tidak perlu dipertanyakan.
Marx akan menyebut ini sebagai Alienasi Politik: Rakyat yang memilih Gibran, kini teralienasi dari pilihannya. Pilihan mereka diambil alih oleh tekanan elit. Suara mereka yang sudah dihitung di TPS, kini dihitung ulang di ruang-ruang tertutup DPR. Rakyat merasa asing dengan demokrasi– mereka merasa bahwa suara mereka tidak lagi penting, karena yang menentukan adalah tekanan, bukan suara.
Inilah yang disebut Marx sebagai Fetisisme Kekuasaan0– kekuasaan yang seharusnya berasal dari rakyat, kini terlihat seolah-olah berasal dari tekanan DPR, dari lobi-lobi, dari lawan politik. Rakyat lupa bahwa kekuasaan itu berasal dari mereka. Mereka menganggap bahwa tekanan itu adalah hal yang wajar, yang tidak bisa dilawan.
Jika meletakkan Arendt dan Marx bersebelahan– akan melihat bahwa keduanya sedang menjelaskan dua sisi dari koin yang sama. Arendt menjelaskan sisi atasnya: Kebenaran Faktual tentang legitimasi Gibran sedang dihancurkan oleh kebohongan yang terorganisir dan tekanan yang tidak berpikir.
Marx menjelaskan sisi bawahnya: Penghancuran kebenaran itu bukanlah kebetulan– dia adalah cara untuk melindungi kepentingan material dari kelas yang berkuasa, yang ingin menguasai peta politik dan ekonomi Indonesia. Lalu, apa yang harus kita lakukan?
Mazhab Komunikasi Sambung Nalar mengajukan tiga jalan yang menyambungkan Arendt dan Marx: Pertama, Kembalikan Kebenaran Faktual ke Ruang Publik. Arendt mengatakan bahwa Kebenaran Faktual harus dilindungi oleh institusi yang independen. Dalam kasus ini, institusi itu adalah DPR yang bekerja secara konstitusional, MPR yang bekerja secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi yang bekerja secara konstitusional, dan PTUN yang bekerja secara terbuka. Bukan DPR yang bekerja dengan tekanan. Jika ada dugaan pelanggaran, buktikan di forum yang terbuka, dengan bukti yang terbuka, bukan dengan tekanan yang tertutup. Jika tidak ada bukti, maka Kebenaran Faktual bahwa Gibran adalah Wakil Presiden yang sah harus dihormati. Tekanan tidak boleh mengalahkan kebenaran.
Kedua, Bongkar Siapa yang Diuntungkan. Marx mengajari kita untuk tidak naif. Setiap kali ada tekanan politik, tanyakan: Siapa yang diuntungkan secara ekonomi? Siapa yang proyeknya akan aman jika Gibran mundur? Siapa yang jalan menuju 2029-nya akan terbuka jika Gibran mundur? Pertanyaan ini harus diajukan secara terbuka di Ruang Publik, di media, di DPR, di kampus. Jangan biarkan tekanan itu terlihat sebagai tekanan moral yang suci. Bongkar basis materialnya.
Ketiga, Lawan Banality of Evil dengan Berpikir. Arendt mengatakan bahwa satu-satunya cara melawan kejahatan yang banal adalah dengan berpikir. Berpikir berarti berhenti mengikuti arus, berhenti berkata “semua orang menekan, jadi saya ikut menekan”, dan mulai bertanya: Apakah ini benar? Apakah ini adil? Apakah ini konstitusional? Anggota DPR yang menekan Gibran harus berani berpikir: Apakah saya menekan karena saya menemukan bukti pelanggaran, atau karena saya hanya mengikuti perintah partai? Lawan politik yang menekan Gibran harus berani berpikir: Apakah saya menekan karena saya peduli pada rakyat, atau karena saya peduli pada kursi saya di 2029?
Dan Gibran — harus berani berpikir dengan cara Arendtian– mundur karena tekanan bukanlah tindakan yang bermartabat. Mundur yang bermartabat adalah mundur karena kebenaran telah dibuktikan. Jika dia mundur hanya karena tekanan, maka dia sedang membiarkan Kebenaran Faktual dikalahkan oleh tekanan. Dan itu adalah kekalahan bagi demokrasi, bukan hanya bagi dirinya sendiri.
Pada akhirnya– kabar 10 November 2026 itu — bukan sekadar kabar tentang Gibran– adalah kabar tentang kita semua. Apakah Indonesia akan menjadi negara yang diatur oleh Kebenaran Faktual, seperti yang diinginkan Arendt, atau negara yang diatur oleh Tekanan yang Terorganisir?
Apakah Indonesia akan menjadi negara yang diatur oleh suara rakyat, seperti yang diinginkan Marx dalam kritiknya terhadap alienasi, atau negara yang diatur oleh kepentingan material segelintir elit yang bersembunyi di balik tekanan DPR?
Jika Gibran mundur karena tekanan, dan kita semua diam saja, maka Indonesia sedang menyaksikan dua kematian sekaligus: Kematian Kebenaran, seperti yang diramalkan Arendt, dan Kematian Demokrasi Rakyat– seperti yang diramalkan Marx– tetapi jika berani menuntut agar semua tekanan itu dibuktikan secara terbuka, agar semua tuduhan itu diuji di forum konstitusional yang sah, agar semua kepentingan material itu dibongkar di Ruang Publik, maka kita sedang melakukan apa yang disebut Arendt sebagai Tindakan atau Action: Tindakan untuk memunculkan diri sebagai manusia yang berpikir, yang berani membela kebenaran.
Indonesia juga sedang melakukan apa yang disebut Marx sebagai Praksis: Tindakan untuk mengubah struktur yang menindas, bukan hanya untuk memahami struktur itu– seperti kata Arendt: “Kebenaran yang paling berbahaya adalah kebenaran yang tidak lagi dipercaya.”– Seperti kata Marx: “Para filsuf hanya menafsirkan dunia, padahal yang penting adalah mengubahnya.” Tugas kita– adalah untuk tidak membiarkan kebenaran itu tidak dipercaya, dan untuk mengubah struktur tekanan itu menjadi struktur kebenaran.
*Jurnalis, Doktor Ilmu Komunikasi dari Sekolah Pasca-Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Ketua Departemen PWI Pusat
Editor: Ries Mariana
