Joko Widodo bersama putranya Gibran Rakabuming Raka, (Foto: Kompas.com)
Oleh: Jufri Alkatiri*
Pada Selasa tanggal 10 November 2026 yang lalu — ruang publik atau public space atau public place Indonesia — kembali diguncang oleh satu kabar yang beredar. Menurut Ketua Projo, Budi Arie Setiadi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebutnya akan mundur dari jabatan Wakil Presiden, karena tekanan anggota DPR dan lawan politiknya.
Analisis penulis ini– tidak sedang memutus apakah pengunduran diri itu sudah sah secara konstitusional atau belum– itu adalah wilayah fakta yang harus dibuktikan melalui proses yang sah. Masalah yang penulis kritisi secara analisis, sistematis, dan universal di sini — adalah makna filosofisnya– Gibran mundur, apakah itu berarti runtuhnya Dinasti Politik Jokowi?
Kalimat “Dinasti Politik Jokowi” itu sendiri– adalah untaian kata yang sangat berat– bukan sekadar soal Jokowi, Gibran, atau keluarga Solo—dia adalah soal bagaimana kekuasaan di Indonesia bekerja– apakah kekuasaan itu diwariskan seperti harta, atau dipilih seperti amanah? Untuk menjawabnya, pertanyaan filsafat itu—penulis menggunakan referensi filsuf Immanuel Kant dari Königsberg yang sangat kaku soal moral, dan Michel Foucault dari Paris yang tidak pernah akur dan sangat liar soal kuasa.
Immanuel Kant– dalam karyanya yang paling terkenal Groundwork of the Metaphysics of Morals (Dasar-Dasar dari Metafisika Moral) (1785) dan Critique of Practical Reason (Kritik terhadap Nalar Praktis) tahun 1788, mengajukan satu prinsip moral yang sampai hari ini tidak pernah bisa dibantah– Imperatif Kategoris atau Categorical Imperative.
Kant menyebut dengan bahasa sangat sederhana, tetapi sangat tajam: “Bertindaklah hanya menurut maksim (pernyataan ringkas) yang dapat engkau kehendaki sekaligus menjadi hukum universal.” Artinya– jangan lakukan sesuatu yang jika semua orang melakukannya, dunia akan hancur. Jangan bohong, karena jika semua orang berbohong, maka kebenaran akan hancur. Jangan mencuri, karena jika semua orang mencuri, maka kepemilikan akan hancur.
Sementara rumusan kedua lebih tajam lagi yaitu — bertindaklah sedemikian rupa sehingga engkau memperlakukan kemanusiaan, baik dalam dirimu sendiri maupun dalam diri orang lain, selalu sekaligus sebagai tujuan, dan jangan pernah sekadar sebagai sarana. Inilah yang disebut Kant sebagai Martabat Manusia atau Human Dignity. Manusia bukan alat. Manusia bukan sarana untuk mencapai kekuasaan. Manusia adalah tujuan itu sendiri.
Dinasti politik, dalam kacamata Kant– adalah pelanggaran terhadap Imperatif Kategoris yang paling fundamental. Mengapa? karena dinasti politik memperlakukan jabatan publik sebagai harta warisan, bukan sebagai Amanah– memperlakukan rakyat sebagai sarana, bukan sebagai tujuan.
Jika seorang ayah adalah Presiden, lalu anaknya menjadi Wakil Presiden, lalu menantunya menjadi Walikota, lalu anaknya yang lain menjadi Ketua Partai– maka pertanyaan Kantian yang paling tajam adalah– Apakah mereka menduduki jabatan itu karena mereka memang layak secara moral dan rasional, atau karena mereka adalah anak dari seseorang?
Kant mengatakan secara rasional — jika mereka menduduki jabatan itu hanya karena mereka adalah anak dari seseorang, maka mereka sedang melanggar Imperatif Kategoris. Mereka sedang membuat maksim: “Saya boleh menjadi pemimpin karena saya anak Presiden.” Jika maksim itu dijadikan hukum universal, maka semua anak Presiden di dunia boleh menjadi pemimpin tanpa perlu membuktikan kelayakannya– dan itu akan menghancurkan republik. Republik akan berubah menjadi kerajaan.
Kant juga mengajukan konsep yang sangat penting– otonomi Moral atau Autonomy. Manusia yang bermoral adalah manusia yang bertindak karena dia sendiri yang memutuskan, bukan karena dia diperintah oleh ayahnya, bukan karena dia diperintah oleh partai, bukan karena dia diperintah oleh tekanan.
Inilah yang membuat kabar mundurnya Gibran menjadi sangat Kantian. Jika Gibran mundur karena tekanan DPR dan lawan politiknya, maka dia tidak sedang bertindak secara otonom– dia sedang bertindak secara heteronom, dia sedang dikendalikan oleh pihak luar– bukan subjek moral yang bebas, tetapi objek dari tekanan–tetapi sebaliknya, jika Gibran mundur karena dia berpikir, karena yang menilai bahwa dia tidak lagi bisa menjalankan tugasnya secara bermartabat, bahwa tidak lagi bisa menjadi tujuan, tetapi hanya menjadi sarana dari konflik politik, maka mundurnya itu adalah tindakan yang sangat Kantian– Tindakan otonom untuk menjaga martabatnya sebagai manusia.
Kant akan mengingatkan masyarakat bahwa — Dinasti politik itu runtuh bukan karena ada yang menekan. Dinasti politik itu runtuh ketika dia sudah tidak lagi bisa dibenarkan secara moral universal. Dinasti Jokowi, jika benar-benar runtuh pasca-mundurnya Gibran, maka runtuh bukan karena lawan politiknya lebih kuat. Runtuh karena maksim yang mendasarinya – “kekuasaan boleh diwariskan” – sudah tidak bisa lagi dipertahankan sebagai hukum universal. Rakyat Indonesia, yang sudah dewasa secara politik, sudah tidak lagi mau menerima maksim itu.
Kant mengatakan, sejarah tidak menghukum dinasti. Moral yang menghukum dinasti. Ketika satu dinasti tidak lagi bisa menjawab pertanyaan “Mengapa kamu layak memimpin selain karena kamu anak siapa?”– maka dinasti itu sudah runtuh secara moral, bahkan sebelum dia runtuh secara politik.
Jika Kant melihat dinasti sebagai masalah moral, Michel Foucault melihat dinasti sebagai masalah kuasa. Foucault, dalam karyanya Discipline and Punish — Disiplin dan Hukuman (1975), The History of Sexuality– Sejarah Seksualitas (1976), dan Power/ Knowledge — Kuasa/Pengetahuan (1980)– mengajukan tesis yang sangat mengganggu– kekuasaan itu tidak pernah dimiliki oleh seseorang. Kekuasaan itu tidak pernah berada di satu tempat. Kekuasaan itu tersebar, mengalir melalui wacana, melalui institusi, melalui tubuh, dan melalui pengetahuan.
Foucault menyebutnya, jangan tanya siapa yang memiliki kekuasaan. Tanyakan bagaimana kekuasaan itu bekerja. Dia juga mengajukan konsep Wacana atau Discourse. Wacana adalah cara berbicara yang menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Siapa yang menguasai wacana, dia menguasai kebenaran. Jika wacana yang beredar adalah “Gibran tidak layak karena dia anak Jokowi, dia naik karena dinasti”– maka wacana itu akan menjadi kebenaran, meskipun belum pernah dibuktikan secara hukum– dan ketika wacana itu sudah menjadi kebenaran, maka Gibran tidak perlu lagi diadili– dia sudah diadili oleh wacana.
Foucault juga mengajukan konsep Disiplin dan Panoptikon. Panoptikon adalah penjara yang dirancang oleh Jeremy Bentham, di mana satu penjaga bisa mengawasi semua tahanan tanpa tahanan itu tahu kapan dia diawasi. Akibatnya, tahanan itu akan mengawasi dirinya sendiri– dia akan disiplin dengan sendirinya karena dia merasa selalu diawasi.
Dalam kacamata Foucault, Dinasti Politik Jokowi tidak pernah benar-benar runtuh– dia hanya berubah bentuk. Mari kita bedah dengan kacamata Foucault: Pertama, Wacana Dinasti Itu Sendiri — adalah Kekuasaan. Siapa yang pertama kali menciptakan istilah “Dinasti Jokowi”? Bukan Jokowi. Bukan Gibran. Istilah itu diciptakan oleh lawan politiknya, oleh media, oleh akademisi, oleh ruang publik.
Ketika istilah itu sudah beredar, dia menjadi senjata– dia menjadi cara untuk mendisiplinkan Jokowi dan keluarganya. Setiap kali Gibran melakukan sesuatu, dia akan dinilai bukan sebagai Gibran, tetapi sebagai “anak dinasti”. Setiap kali Jokowi melakukan sesuatu, dia akan dinilai bukan sebagai Jokowi, tetapi sebagai “bapak dinasti”. Wacana itu telah mengunci mereka dalam sebuah penjara wacana.
Kedua, Tekanan DPR adalah Disiplin– bukan hukum. Menurut Foucault, tekanan yang disebut-sebut membuat Gibran ingin mundur itu bukanlah hukum. Hukum itu terbuka, ada pasal, ada pengadilan. Tekanan itu adalah disiplin. Disiplin itu bekerja secara halus, secara tidak terlihat, melalui rapat-rapat tertutup, melalui lobi-lobi, melalui media, melalui survei, melalui komentar.
Tujuannya bukan untuk menghukum Gibran karena dia melanggar hukum, tetapi untuk membuat Gibran mendisiplinkan dirinya sendiri, untuk membuat Gibran merasa bahwa dia selalu diawasi, bahwa dia selalu salah, bahwa lebih baik mundur saja. Inilah Panoptikon Politik Indonesia– Gibran merasa selalu diawasi, sehingga dia mengawasi dirinya sendiri, dan akhirnya dia mundur.
Ketiga, Runtuhnya Dinasti adalah lahirnya Dinasti Baru. Inilah tesis Foucault yang paling kejam, Dia mengatakan, jangan senang dulu jika Dinasti Jokowi runtuh– karena ketika satu dinasti runtuh, dinasti yang lain akan lahir. Kekuasaan tidak pernah hilang—melainkan hanya berpindah.
Jika Gibran mundur, siapa yang akan mengisi kekosongan kekuasaan itu? Apakah rakyat kecil? Apakah petani? Apakah buruh? Atau apakah elit politik yang selama ini menekan Gibran, yang selama ini menguasai DPR, yang selama ini menguasai partai, yang selama ini menguasai wacana?
Foucault akan berkata dengan sinis— yang menekan Gibran untuk mundur bukanlah rakyat yang tertindas– yang menekan Gibran adalah elit yang ingin menjadi dinasti baru. Mereka menggunakan wacana “anti-dinasti” untuk menghancurkan Dinasti Jokowi, agar mereka bisa membangun Dinasti mereka sendiri. Mereka menggunakan wacana “demokrasi” untuk menghancurkan satu keluarga, agar keluarga mereka bisa berkuasa.
Inilah yang disebut Foucault sebagai Kuasa/Pengetahuan atau Power/Knowledge. Pengetahuan bahwa “dinasti itu buruk” digunakan sebagai kuasa untuk menghancurkan satu dinasti, tetapi pengetahuan itu tidak pernah digunakan untuk menghancurkan semua dinasti– karena jika semua dinasti dihancurkan, maka elit itu akan kehilangan kekuasaannya.
Jika meletakkan pemikiran Kant dan Foucault bersebelahan– kita akan melihat satu pemandangan yang sangat jelas, tetapi sangat menyedihkan. Kant mengatakan– Dinasti Jokowi runtuh karena dia melanggar martabat manusia. Memperlakukan jabatan sebagai warisan, bukan sebagai Amanah– dia tidak bisa dibenarkan secara moral universal.
Foucault lebih kritis lagi dan mengatakan– Dinasti Jokowi tidak benar-benar runtuh–hanya berubah bentuk. Wacana anti-dinasti yang digunakan untuk menghancurkannya, sebenarnya adalah wacana yang diciptakan oleh dinasti baru yang ingin berkuasa. Lalu,apa yang harus masyarakat lakukan,?
Penulis mengajukan tiga jalan untuk menyambungkan Kant dan Foucault– yaitu Pertama– Uji Dinasti dengan Imperatif Kategoris, bukan dengan nama. Kant mengajari masyarakat untuk tidak membenci seseorang karena namanya. Masyarakat harus menguji maksimnya– jika ada seorang anak Presiden yang benar-benar kompeten, yang benar-benar dipilih secara demokratis, yang benar-benar bekerja untuk rakyat, maka dia tidak bisa dihukum hanya karena anak Presiden.
Masyakat harus harus menghukum maksim yakni “kekuasaan boleh diwariskan tanpa kompetensi”. Jika Gibran dinilai tidak layak, maka nilailah kinerjanya, bukan namanya. Jika Gibran dinilai layak, maka nilailah kinerjanya, bukan namanya. Jangan jadikan nama sebagai penjara wacana.
Kedua, Bongkar Wacana Anti-Dinasti yang Menjadi Senjata. Foucault mengajari masyarakat untuk selalu curiga pada wacana. Setiap kali ada orang yang berteriak “lawan dinasti!”, tanyakan: Siapa yang berteriak? Apa kepentingan materialnya? Apakah dia sendiri sedang membangun dinasti? Apakah dia adalah anak dari elit politik? Apakah dia sedang menyiapkan anaknya untuk menjadi pemimpin? Jika dia berteriak anti-dinasti tetapi dia sendiri sedang membangun dinasti, maka wacana itu bukanlah kebenaran, tetapi kuasa yang menyamar sebagai kebenaran.
Ketiga, Kembalikan Otonomi Moral kepada rakyat. Kant mengatakan bahwa manusia harus otonom—sementara Foucault mengatakan manusia harus melawan disiplin. Keduanya bertemu pada satu titik– Rakyat Indonesia harus berani berpikir kritis, tidak didisiplinkan oleh wacana, tidak dikendalikan oleh tekanan. Rakyat harus berani bertanya: Apakah menolak Dinasti Jokowi karena sudah berpikir secara otonom, atau karena sudah didisiplinkan oleh wacana lawan politiknya? Apakah mendukung mundurnya Gibran karena sudah memeriksa kinerjanya, atau karena sudah didisiplinkan oleh Panoptikon media yang selalu mengatakan bahwa Gibran itu tidak layak?
Pada akhirnya– runtuhnya Dinasti Politik Jokowi pasca-mundurnya Gibran, jika itu benar-benar terjadi, bukanlah akhir dari cerita—tetapi awal dari pertanyaan yang lebih besar: Apakah Indonesia akan menjadi negara yang diatur oleh Imperatif Kategoris Kant– di mana setiap pemimpin diuji berdasarkan martabat dan kelayakannya sebagai manusia, bukan berdasarkan namanya? Atau apakah Indonesia akan menjadi negara yang diatur oleh Kuasa/Wacana Foucault, di mana setiap dinasti yang runtuh hanya akan digantikan oleh dinasti baru yang lebih pandai bersembunyi di balik wacana anti-dinasti?
Jika warga memilih jalan Kant– maka runtuhnya Dinasti Jokowi adalah kemenangan moral bagi republik– karena republik telah membuktikan bahwa tidak bisa diwariskan–tetapi jika masyarakat memilih jalan Foucault tanpa kesadaran– maka runtuhnya Dinasti Jokowi adalah kekalahan bagi republik– karena republik hanya mengganti satu dinasti dengan dinasti yang lain, yang lebih licik, yang lebih pandai menggunakan wacana.
Seperti kata Kant– manusia adalah tujuan, bukan sarana– dan seperti kata Foucault, di mana ada kekuasaan, di situ ada perlawanan. Tugas masyarakat adalah untuk tidak membiarkan manusia dijadikan sarana oleh dinasti manapun, baik dinasti yang lama maupun dinasti yang baru, dan untuk selalu melakukan perlawanan terhadap wacana yang mendisiplinkan warga– karena dinasti yang paling berbahaya bukanlah dinasti yang terlihat, seperti Dinasti Jokowi yang namanya jelas. Dinasti yang paling berbahaya adalah dinasti yang tidak terlihat, yang bersembunyi di balik wacana anti-dinasti, yang menguasai DPR, yang menguasai partai, yang menguasai media, tetapi tidak pernah menyebut dirinya sebagai dinasti.
*Jurnalis, Doktor Ilmu Komunikasi, Ketua Mazhab Komunikasi Sambung Nalar, dan Ketua Departemen Pendidikan & Pelatihan PWI Pusat
Editor: Ries Mariana
