Ketika DPR-RI mensahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang (Foto: Tirto.id)
Oleh: Jufri Alkatiri*
Jurnalis Senior, Ketua Departemen Pendidikan & Pelatihan PWI Pusat, dan Ketua Mazhab Komunikasi Sambung Nalar
Hari Kamis, 19 November 2026– DPR RI mengetuk palu pengesahan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya — menjadi Undang-Undang Perampasan Aset. Setelah 18 tahun tertunda sejak diinisiasi PPATK pada 2008, setelah 397 Daftar Inventarisasi Masalah dibahas, setelah 74 pasal disepakati– publik akhirnya boleh bernapas lega.
Negara kini punya instrumen untuk merampas aset hasil kejahatan, bahkan tanpa putusan pidana melalui mekanisme non-conviction based forfeiture sepanjang aset itu bernilai minimal Rp1 miliar dan pelakunya meninggal, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya–tetapi di balik tepuk tangan itu, ada satu kata yang sengaja tidak ditulis dalam undang-undang– pemiskinan.
Pemiskinan koruptor tidak masuk. Alasannya, kata pembentuk undang-undang, menyangkut hak asasi manusia dan teknis perundang-undangan yang bersifat formal. Undang-undang ini, kata mereka, hanya mengatur tentang tata cara dan hukum acara. Soal memiskinkan atau tidak, itu bukan urusan UU ini–itu urusan UU Tipikor, urusan pidana pokok, danurusan hakim.
Alasan itu terdengar rapi, legal, dan procedural– justru karena terlalu rapi itulah harus dicurigai agar tidak terkessan “Jauh Panggang dari Api” – tidak sesuai dengan kenyataan. Di sinilah filsafat harus bekerja– bukan untuk mengulang bunyi pasal, melainkan untuk bertanya, keadilan macam apa yang sedang dibangun ketika negara berani merampas tetapi tidak berani memiskinkan?
Tulisan ini—penulis kritisi dari sisi filsafat– setelah membaca pengesahan UU Perampasan Aset itu — melalui dua lensa yang tampaknya jauh, tetapi justru sangat dekat dengan persoalan Indonesia — Giorgio Agamben (Italia) –tentang hukum pengecualian dan impunitas—sementara filsuf Amerika Serikat Nancy Fraser tentang keadilan sebagai redistribusi, pengakuan, dan representasi.
Jangan salah paham– UU ini penting dan harus diapresiasi. Selama ini, perampasan aset selalu bergantung pada vonis pidana. Kalau koruptor meninggal, kabur, atau sakit, asetnya selamat. Negara kalah cepat dari kematian dan pelarian– dengan mekanisme perampasan tanpa putusan pidana, negara kini bisa mengejar aset, bukan hanya mengejar badan.
Ada pula janji restorasi– aset dikembalikan kepada korban, dikelola badan pengelola secara profesional, pihak ketiga yang beritikad baik dilindungi, dan asas non-retroaktif ditegakkan. Semua itu adalah kemajuan prosedural yang nyata– namun kemajuan prosedural bisa menjadi cara paling elegan untuk menunda keadilan substantif. Hukum acara yang baik bisa membuat kita merasa sudah adil, padahal yang dirampas baru sebagian kecil dari hasil kejahatan, sementara struktur kekayaan yang dibangun dari korupsi tetap utuh.
Koruptor moderen tidak lagi menyimpan uang di brankas– menyimpannya dalam jaringan–nama istri, anak, perusahaan cangkang, yayasan, aset kripto, properti atas nama orang lain. UU Perampasan Aset merampas aset yang terbukti terkait tindak pidana–tetapi tidak menyentuh pertanyaan yang lebih radikal– bagaimana mungkin seseorang yang terbukti merampok uang rakyat masih bisa hidup kaya, terhormat, dan berkuasa setelah menjalani hukuman?
Di sinilah pemiskinan menjadi penting. Pemiskinan bukan sekadar tambahan hukuman– adalah pernyataan moral dan politik– bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran administratif yang bisa ditebus dengan beberapa tahun penjara dan denda, melainkan kejahatan yang membatalkan hak seseorang untuk menikmati hasil kejahatannya.
Ketika Ketua DPR Puan Maharani, mengatakan pemiskinan tidak dimasukkan karena alasan HAM dan teknis formal– harus bertanya– HAM siapa yang sedang dilindungi? HAM koruptor untuk tetap memiliki kekayaan yang asal-usulnya tidak bisa dijelaskan? atau HAM rakyat yang uang sekolah, uang obat, dan uang bantuan sosialnya dirampok?
Sementara Giorgio Agamben, dalam Homo Sacer dan State of Exception– mengajukan tesis yang mengganggu–kekuasaan berdaulat yang paling berbahaya bukan yang melanggar hukum secara terang-terangan, melainkan yang menciptakan pengecualian di dalam hukum itu sendiri. Penguasa menyatakan keadaan darurat, menangguhkan hukum demi hukum, dan di dalam penangguhan itu, dia bisa melakukan apa saja tanpa bisa disebut melanggar hukum. Apa hubungannya dengan UU Perampasan Aset?
Impunitas koruptor di Indonesia selama ini tidak lahir dari ketiadaan hukum– lahir dari hukum yang terlalu banyak pengecualian. Ada hukum, tetapi ada pengecualian. Ada UU Tipikor, tetapi ada hukuman yang bisa dinegosiasikan. Ada putusan, tetapi ada remisi, pembebasan bersyarat, dan fasilitas yang membuat penjara terasa seperti hotel. Ada perampasan, tetapi ada batas Rp1 miliar, ada syarat pelaku harus mati atau kabur, ada asas non-retroaktif yang membuat koruptor masa lalu aman.
Agamben menyebut sosok seperti ini homo sacer: manusia yang bisa dibunuh tetapi tidak bisa dikorbankan– manusia yang berada di dalam hukum tetapi sekaligus di luar hukum. Dalam konteks Indonesia– koruptor adalah kebalikannya: homo sacer yang terbalik– berada di luar jangkauan hukuman yang sesungguhnya, tetapi tetap dilindungi di dalam hukum. Dia bisa dirampas asetnya, tetapi tidak bisa dimiskinkan– bisa dipenjara, tetapi tidak bisa dihinakan secara ekonomi. Dia tetap menjadi warga yang hak miliknya dihormati, bahkan ketika hak milik itu lahir dari perampokan.
Inilah yang disebut Agamben sebagai impunitas yang dilegalkan. Impunitas bukan berarti tidak dihukum. Impunitas berarti dihukum dengan cara yang tidak menyentuh inti kekuasaannya. Alasan teknis formal — bahwa UU ini hanya mengatur tata cara — adalah bentuk paling halus dari hukum pengecualian itu– dengan memisahkan hukum acara dari hukum substantif, pembentuk undang-undang menciptakan zona abu-abu: negara terlihat tegas karena punya UU Perampasan Aset, tetapi pada saat yang sama negara melepaskan diri dari kewajiban untuk menyatakan bahwa koruptor harus dimiskinkan.
Kekerasan hukum diarahkan pada aset, bukan pada struktur kekuasaan yang menghasilkan aset itu– maka jangan heran jika publik merasa ada yang janggal. Palu sudah diketok, tetapi rasa adil belum datang–karena yang diketok adalah palu prosedural, bukan palu keadilan.
Agamben mengingatkan — ketika hukum hanya menjadi teknik– dia berhenti menjadi keadilan–menjadi mesin administrasi yang mengelola kejahatan, bukan menghancurkannya. UU Perampasan Aset berisiko menjadi mesin seperti itu: mesin yang merampas sebagian, mengadministrasikan sebagian, mengembalikan sebagian, tetapi membiarkan logika korupsi tetap hidup.
Jika Agamben membongkar bagaimana hukum menciptakan impunitas– Nancy Fraser membongkar keadilan macam apa yang sebenarnya dibutuhkan. Dalam teori keadilan sosialnya, Fraser menolak keadilan yang hanya bersifat distributif dalam arti sempit, tetapi juga menolak keadilan yang hanya bersifat kultural. Bagi Fraser, keadilan memiliki tiga dimensi yang tidak bisa dipisahkan: redistribusi, pengakuan, dan representasi.
Redistribusi menyangkut pembagian sumber daya ekonomi yang adil. Pengakuan menyangkut penghormatan terhadap status sosial dan martabat kelompok yang direndahkan. Representasi menyangkut siapa yang berhak ikut menentukan aturan main.
UU Perampasan Aset, dalam bentuknya sekarang, hanya menyentuh dimensi pertama secara parsial, dan itupun secara teknis– merampas aset untuk dikembalikan kepada negara atau korban. Itu redistribusi–tetapi redistribusi macam apa jika aset yang dirampas hanya aset yang terbukti secara formal terkait tindak pidana, sementara keuntungan sosial, politik, dan simbolik dari korupsi tidak pernah dirampas?
Koruptor tidak hanya kaya—dihormati– diundang ke seminar — dan menjadi penasihat– dia menjadi tokoh. Anaknya sekolah di luar negeri dengan uang hasil korupsi. Keluarganya tetap menjadi keluarga terhormat. Di sinilah dimensi pengakuan Fraser menjadi penting.
Keadilan redistributif tanpa keadilan pengakuan akan melahirkan situasi yang absurd– negara merampas rumah koruptor, tetapi masyarakat tetap mengakui koruptor itu sebagai orang sukses. Negara menyita mobil mewahnya, tetapi media tetap menyebutnya sebagai mantan pejabat yang disegani. Negara mengambil sebagian hartanya, tetapi status sosialnya tidak pernah diruntuhkan. Pemiskinan, dalam perspektif Fraser–bukan sekadar balas dendam ekonomi.
Pemiskinan adalah tindakan pengakuan yang terbalik–negara menyatakan secara terbuka bahwa kekayaan itu tidak sah, bahwa status yang dibangun di atasnya tidak sah, bahwa kehormatan yang dinikmati darinya tidak sah. Tanpa pernyataan itu, perampasan hanya menjadi transaksi: negara mengambil uang, koruptor membayar harga, dan setelah itu keduanya impas.
Lebih jauh lagi, Fraser bicara tentang representasi–siapa yang ikut menentukan keadilan? Ketika DPR memutuskan untuk tidak memasukkan pemiskinan dengan alasan HAM dan teknis formal, siapa yang suaranya didengar? Apakah suara korban korupsi — petani yang pupuknya dikorupsi, pasien yang obatnya dikorupsi, siswa yang beasiswanya dikorupsi — ikut didengar? Atau yang didengar hanya suara ahli hukum formal, suara aparat, suara elite politik yang juga berpotensi menjadi pelaku di masa depan?
Keadilan yang hanya dirumuskan di ruang paripurna, tanpa partisipasi korban, adalah keadilan yang cacat secara representative— dia menjadi keadilan dari atas, untuk atas, dan tentang atas. Rakyat hanya menjadi penonton ketukan palu, bukan penentu makna keadilan– karena itu, kritik Fraser sangat tajam untuk UU ini. Jika perampasan aset tidak disertai dengan redistribusi yang sungguh-sungguh kepada korban yang paling miskin, jika tidak disertai dengan pengakuan bahwa korban adalah subjek keadilan, bukan sekadar objek pengembalian aset, dan jika tidak disertai dengan representasi korban dalam proses pembentukan dan pelaksanaan hukum, maka UU ini hanya akan menjadi reformasi yang menenangkan elite, bukan membebaskan rakyat.
Alasan yang paling sering dipakai untuk menolak pemiskinan adalah HAM. Argumennya– setiap orang berhak atas harta benda, tidak boleh dimiskinkan secara sewenang-wenang, hukuman harus proporsional. Argumen itu tidak salah secara doctrinal–tetapi menjadi salah ketika dipakai secara selektif. HAM dalam tradisi moderen tidak pernah dimaksudkan untuk melindungi hasil kejahatan. Hak atas harta benda selalu dibatasi oleh hak orang lain. Tidak ada HAM untuk menikmati uang hasil korupsi. Tidak ada HAM untuk mempertahankan kekayaan yang asal-usulnya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
Justru sebaliknya– dalam perspektif Fraser dan Agamben, HAM yang sejati adalah HAM korban. Ketika koruptor merampok dana bantuan sosial, dia melanggar HAM ribuan orang untuk hidup layak. Ketika koruptor merampok dana pendidikan, dia melanggar HAM anak-anak untuk sekolah. Ketika koruptor merampok dana kesehatan, dia melanggar HAM pasien untuk berobat.
Mengapa HAM koruptor untuk tetap kaya dianggap lebih penting daripada HAM korban untuk tetap hidup? Di sinilah Agamben kembali relevan. HAM, dalam praktik kekuasaan moderen, sering berfungsi sebagai alat pengecualian– dipakai untuk melindungi mereka yang sudah kuat, dan dilupakan ketika yang dilindungi adalah mereka yang lemah. Koruptor berlindung di balik HAM ketika hartanya hendak dirampas, tetapi korban korupsi tidak pernah bisa berlindung di balik HAM ketika haknya dirampas setiap hari oleh korupsi.
Masyarakat perlu membalik logika HAM itu. Pemiskinan koruptor bukan pelanggaran HAM. Pemiskinan adalah pemulihan HAM– memulihkan martabat korban dengan menyatakan bahwa negara berpihak kepada yang dirampok, bukan kepada perampok. Tentu, pemiskinan harus dilakukan dengan prosedur yang adil, dengan pembuktian, dengan perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik, dengan batas yang jelas agar tidak menjadi perampasan sewenang-wenang–tetapi prosedur yang adil bukan alasan untuk tidak melakukan pemiskinan sama sekali. Prosedur harus menjadi jalan menuju pemiskinan yang adil, bukan tembok untuk menghindarinya.
Pengesahan UU Perampasan Aset pada 19 November 2026 bukanlah akhir—tetapi adalah awal dari pertarungan baru–pertarungan untuk memastikan UU ini tidak menjadi sekadar pajangan prosedural. Pertama, DPR dan pemerintah harus jujur mengakui bahwa UU ini belum lengkap. Ketidakhadiran klausul pemiskinan harus dicatat sebagai utang keadilan, bukan sebagai prestasi teknis. Utang itu harus dibayar melalui revisi UU Tipikor, melalui peraturan pelaksanaan yang berani, dan melalui praktik penegakan hukum yang tidak takut memiskinkan secara substantif melalui perampasan maksimal, denda maksimal, dan uang pengganti yang benar-benar setara dengan kerugian.
Kedua, badan pengelola aset yang akan dibentuk dalam 12 bulan ke depan harus diawasi secara ketat. Tanpa pengawasan publik, badan ini bisa menjadi tempat baru korupsi. Agamben mengingatkan: setiap lembaga pengecualian yang baru bisa melahirkan impunitas yang baru. Badan pengelola tidak boleh menjadi ruang gelap di mana aset sitaan menguap.
Ketiga, redistribusi harus sampai ke korban. Aset yang dirampas tidak boleh hanya masuk ke kas negara dan hilang dalam birokrasi. Dia harus kembali ke masyarakat yang dirugikan, dalam bentuk yang bisa dirasakan: sekolah, puskesmas, bantuan sosial yang benar-benar sampai. Itulah redistribusi ala Fraser yang sesungguhnya. Keempat, masyarakat butuh pengakuan. Negara harus berani menyatakan secara moral dan politik: koruptor bukan orang sukses yang sial tertangkap. Koruptor adalah perampok martabat bangsa. Tanpa pernyataan moral itu, hukum hanya akan menjadi teknik.
Akhirnya—masyarakat harus kembali pada pertanyaan paling mendasar–untuk apa negara merampas aset? Apakah untuk sekadar menunjukkan bahwa negara bisa, ataukah untuk memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang berani korupsi karena tahu, jika korupsi, dia tidak hanya akan kehilangan sebagian hartanya, tetapi akan kehilangan seluruh kekuasaan ekonominya, status sosialnya, dan masa depannya?
Jika jawabannya yang kedua– maka UU Perampasan Aset yang baru disahkan ini belum cukup– dia adalah langkah maju yang penting, tetapi langkah yang masih ragu-ragu. Merampas, tetapi tidak memiskinkan– menghukum, tetapi tidak membuat jera. Mengadministrasikan keadilan, tetapi belum menegakkannya.
Tugas masyarakat sebagai bagian dari warga– tidak membiarkan keraguan itu menjadi permanen. Palu sudah diketok. Sekarang giliran publik yang mengetok– mengetok kesadaran bahwa keadilan tanpa pemiskinan koruptor adalah keadilan yang dipangkas– dan keadilan yang dipangkas, pada akhirnya, adalah ketidakadilan yang dilegalkan.
*Jurnalis Senior, Ketua Departemen Pendidikan & Pelatihan PWI Pusat, dan Ketua Mazhab Komunikasi Sambung Nalar
Editor: Ries Mariana
