Oleh: Satrio Arismunandar*
Jurnalis Senior dan Praktisi Media (Foto: Satrio Arismunandar)
Laporan Democracy Report 2026 dari V-Dem Institute–yang berbasis di Universitas Gothenburg Swedia, menggambarkan dunia yang berada pada titik kritis: gelombang demokratisasi yang tumbuh sejak 1974 kini nyaris terhapus oleh gelombang autokratisasi yang lebih luas.
Dalam situasi itu, Indonesia menempati posisi yang tidak sederhana. Negara ini masih memiliki pemilu berkala, partai politik, dan ruang politik yang relatif terbuka–tetapi laporan tersebut menempatkannya sebagai autokrasi elektoral dan mencatatnya sebagai salah satu negara yang mengalami autokratisasi dalam dekade terakhir. Posisi Indonesia, dengan demikian, berada di antara warisan reformasi 1998 dan tekanan global yang mendorong konsentrasi kekuasaan serta penyempitan kebebasan sipil.
Dunia yang Berbalik Arah
V-Dem menyebut kondisi 2025 sebagai “great reversal”– demokrasi bagi rata-rata warga dunia telah kembali ke tingkat tahun 1978, sementara 74 persen populasi dunia hidup di negara autokrasi. Jumlah negara autokrasi—92—kini melebihi jumlah demokrasi—87.
Lebih mengkhawatirkan lagi, 44 negara tengah mengalami autokratisasi, sementara hanya 18 negara yang bergerak menuju demokratisasi. Artinya, masalah demokrasi bukan lagi persoalan beberapa negara lemah, melainkan arus sistemik yang juga menyentuh negara-negara besar dan demokrasi lama.
Dalam peta global itu, Indonesia bukan kasus pinggiran. Sebagai negara berpenduduk ratusan juta, posisi demokrasi Indonesia berpengaruh besar terhadap rata-rata demokrasi di Asia Timur dan Pasifik. Laporan menegaskan bahwa penurunan demokrasi di Indonesia dan Filipina turut menarik tingkat demokrasi kawasan kembali ke level tahun 1998. Indonesia bahkan disebut sebagai salah satu dari empat negara paling padat penduduk di dunia yang berstatus autokrasi pada 2025, bersama India, Tiongkok, dan Pakistan.
Posisi Indonesia: Autokrasi Elektoral
Menurut klasifikasi Regimes of the World– Indonesia masuk kategori electoral autocracy: pemilu multipartai tetap berlangsung, tetapi prasyarat demokrasi yang lebih substansial—kebebasan berekspresi dan berorganisasi, pemilu yang benar-benar adil, serta pembatasan efektif terhadap kekuasaan eksekutif—dinilai tidak memadai.
Kategori ini penting karena menunjukkan bahwa pemilu saja tidak otomatis menjamin demokrasi. Demokrasi menuntut lebih dari kotak suara; ia membutuhkan ruang bagi kritik, pers yang bebas, masyarakat sipil yang aktif, peradilan yang independen, dan legislatif yang mampu mengawasi pemerintah.
Pada indeks Liberal Democracy Index 2025, Indonesia memperoleh skor 0,30 dan berada di peringkat 99 dari 179 negara. Skor Electoral Democracy Index-nya adalah 0,46, sedangkan Liberal Component Index—yang mengukur rule of law, kebebasan sipil, serta kontrol legislatif dan yudisial terhadap eksekutif—hanya 0,56. Angka-angka ini memperlihatkan ketegangan utama: prosedur elektoral masih ada, tetapi dimensi liberal demokrasi relatif lemah.
Yang Paling Rentan: Kebebasan
Laporan V-Dem menempatkan kebebasan berekspresi sebagai aspek demokrasi yang paling terpukul secara global. Pada 2025, 44 negara mengalami kemunduran dalam kebebasan berekspresi, dan sensor pemerintah terhadap media menjadi taktik autokratisasi yang paling umum.
Indonesia juga disebut dalam daftar negara yang mengalami kemunduran pada indikator kebebasan akademik dan budaya. Kondisi ini relevan bagi Indonesia karena universitas, peneliti, jurnalis, aktivis, dan komunitas digital merupakan bagian penting dari pengawasan publik terhadap kekuasaan.
Tekanan terhadap kebebasan tidak selalu hadir dalam bentuk pelarangan terbuka. Ia dapat muncul melalui hukum yang multitafsir, intimidasi terhadap kritik, tekanan pada media, pembatasan ruang akademik, atau budaya sensor diri. V-Dem mencatat bahwa sensor diri media meningkat di banyak negara, termasuk sebagai mekanisme preventif ketika ruang kebebasan menyempit.
Bagi Indonesia, persoalan ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap demokrasi tidak hanya datang dari pembatalan pemilu, tetapi juga dari perlahan-lahan menyempitnya kemampuan warga untuk berbicara, berserikat, dan mempersoalkan kebijakan negara.
Makna bagi Indonesia
Posisi Indonesia di tengah perkembangan demokrasi global dapat dibaca sebagai peringatan sekaligus tanggung jawab. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan pemain penting di Asia Tenggara, Indonesia tidak berdiri sendiri. Keputusan mengenai kebebasan pers, integritas pemilu, independensi lembaga negara, dan perlindungan hak warga akan memengaruhi cara dunia memandang demokrasi di kawasan.
Jika Indonesia memperkuat kelembagaan demokratis, ia dapat menjadi contoh bahwa negara besar di Asia dapat mempertahankan pemilu yang kompetitif tanpa mengorbankan kebebasan sipil. Sebaliknya, jika tren penurunan berlanjut, Indonesia akan semakin memperkuat narasi bahwa demokrasi elektoral dapat hidup berdampingan dengan praktik yang semakin otoriter– namun, laporan ini juga tidak menutup ruang perubahan. V-Dem menekankan bahwa data memotret apa yang telah terjadi, bukan takdir masa depan. Sejarah menunjukkan bahwa autokratisasi dapat dibalik melalui mobilisasi masyarakat, pemulihan kelembagaan, dan komitmen politik terhadap aturan main yang adil.
Bagi Indonesia, arah pemulihan itu harus dimulai dari hal-hal mendasar: menjamin kebebasan pers dan akademik, melindungi masyarakat sipil, menjaga otonomi penyelenggara pemilu, memperkuat pengawasan parlemen dan peradilan, serta memastikan bahwa kekuasaan tidak terkonsentrasi di tangan eksekutif.
Demokrasi sebagai Pilihan Politik
Pada akhirnya, posisi Indonesia dalam demokrasi global bukan sekadar posisi dalam peringkat internasional– dia adalah cermin dari pilihan politik yang diambil setiap hari: apakah negara memperlakukan kritik sebagai bagian dari kehidupan demokratis, atau sebagai ancaman yang harus diredam; apakah pemilu menjadi sarana pertarungan gagasan yang adil, atau sekadar ritual yang mempertahankan kekuasaan; apakah lembaga negara berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan, atau sebagai alat penguasa.
Laporan V-Dem 2026 menempatkan Indonesia dalam zona yang berbahaya: cukup terbuka untuk disebut memiliki pemilu, tetapi cukup lemah dalam dimensi liberal untuk diklasifikasikan sebagai autokrasi elektoral.
Jalan keluarnya bukan dengan menolak kritik atau meragukan data internasional, melainkan dengan menjadikan demokrasi sebagai praktik nyata—kebebasan yang dilindungi, kekuasaan yang diawasi, dan warga yang benar-benar berkuasa. Hanya dengan begitu Indonesia dapat keluar dari arus balik demokrasi global dan kembali menjadi kekuatan demokratis yang berarti di Asia serta dunia.
*Jurnalis Senior dan Praktisi Media
Editor: Jufri Alkatiri
