Perundungan Siber (cyberbullying) dalam Politik (Foto: unair.ac.id)
Oleh: Jufri Alkatiri*
Jurnalis Senior, Filsuf, Ketua Departemen Pendidikan & Pelatihan PWI Pusat, dan Ketua Mazhab Komunikasi Sambung Nalar
Di tengah ramainya bursa calon Wakil Presiden RI—satukabar yang seharusnya tidak pernah terjadi justru mencuat. Putri Sufmi Dasco Ahmad yang berusia 17 tahun menjadi sasaran perundungan siber atau cyberbullying — dia diserang di ruang digital, namanya diseret, fotonya diolok-olok, dan kehadirannya dipertanyakan. Hingga akhirnya, dari seorang anak yang tidak pernah meminta jabatan apa pun– muncul pertanyaan yang paling jujur dan paling menyakitkan– mengapa dirinya harus ikut terseret dalam urusan politik ayahnya?
Pertanyaan itu lugu dan sederhana– tetapi membongkar seluruh kebusukan budaya politik di tanah air– karena yang diserang bukan lagi gagasan, bukan lagi rekam jejak, bukan lagi kebijakan—justru yang diserang adalah seorang anak yang tidak tahu dunia politik.
Analisis filsafat ini tidak hendak membela atau menyerang Dasco sebagai politisi. Dia boleh dikritik, boleh ditolak, boleh didukung dalam bursa wakil presiden– itu hak masyarakat, tetapi ketika kritik politik berubah menjadi perundungan terhadap anaknya yang masih di bawah umur—hal itu telah melewati batas. Di sinilah filsafat manusia — harus menjelaskan secara logis dan universal. Analisis filsuf Axel Honneth dari Mazhab Frankfurt — tentang pengakuan yang dirusak, dan filsuf Judith Butler (Amerika Serikat) mengenai kerentanan hidup manusia—dua analisis ini dapat mencerahkan masyarakat.
Hidup di era Post-truth atau pasca-kebenaran — di mana politik tidak lagi berhenti di ruang rapat, di ruang sidang, atau di bilik suara—justru politik telah masuk ke kolom komentar, ke grup WhatsApp, ke TikTok, ke X, ke Instagram. Setiap orang bisa menjadi komentator, hakim, sekaligus algojo dalam waktu yang sama.
Dalam situasi seperti itu– batas antara publik dan privat menjadi kabur. Politisi adalah figur publik—sementara keluarganya, apalagi anaknya yang masih 17 tahun, bukan figur publik. Anak itu tidak mencalonkan diri– tidak berkampanye, dan tidak menandatangani kontrak apa pun dengan publik untuk dinilai, dihina, dan dihakimi– tetapi logika perundungan siber bekerja sebaliknya– karena ayahnya terkenal, maka anaknya boleh diserang– karena ayahnya masuk bursa, maka anaknya adalah sasaran yang sah. Logika ini bukan kritik– ini adalah logika perundungan yang dibungkus politik.
Perundungan terhadap anak politisi adalah bentuk kekerasan yang paling pengecut– menyerang orang yang paling tidak bisa membela diri dalam arena politik, tetapi paling mudah dijangkau lewat gawai– tidak menyerang kekuasaan — menyerang yang paling rentan di sekitar kekuasaan.
Paling berbahaya—sebagian masyarakat mulai menganggapnya normal—ada yang tertawa ketika melihat meme yang menghina anak politisi. Warga membagikan tangkapan layar yang merendahkan. Warga menulis, ah, itu kan risiko jadi anak pejabat– seolah-olah menjadi anak seorang politisi berarti menyerahkan harga diri kepada publik untuk diinjak-injak.
Padahal tidak ada anak yang memilih siapa ayahnya– tidak ada anak yang bisa memilih apakah ayahnya akan masuk bursa wakil presiden atau tidak. Jika sebagian kecil warga menghukum anak atas pilihan politik ayahnya, maka warga sedang menghukum orang yang tidak bersalah atas dosa yang tidak dia lakukan.
Axel Honneth, filsuf kritis dari Jerman– murid dari tradisi, mengajukan teori yang sangat relevan untuk kasus ini– teori pengakuan. Menurut dia — manusia tidak hanya membutuhkan makanan, uang, atau keamanan. Manusia membutuhkan pengakuan. Warga menjadi diri karena orang lain mengakui sebagai manusia yang bermartabat, yang memiliki hak, dan yang memiliki harga diri.
Honneth membedakan tiga bentuk pengakuan: cinta, hukum, dan solidaritas. Cinta adalah pengakuan dalam keluarga dan hubungan dekat yang membuat merasa aman menjadi diri sendiri. Hukum adalah pengakuan sebagai warga yang memiliki hak yang sama. Solidaritas adalah pengakuan sebagai anggota masyarakat yang kontribusinya dihargai.
Perundungan atau bullying adalah kebalikan dari ketiganya. Perundungan adalah bentuk misrecognition atau kesalahan dalam mengenali, mengidentifikasi, atau memahami seseorang– ketika seorang anak berusia 17 tahun dirundung di ruang publik digital, apa yang dirusak bukan hanya perasaannya sesaat– yang dirusak adalah integritas psikologisnya.
Honneth menyebut perundungan dan penghinaan publik sebagai bentuk kekerasan moral yang paling dalam, karena menyerang cara seseorang memandang dirinya sendiri. Anak yang dirundung akan mulai bertanya– apakah dirinya memang layak dihina? Apakah dia memang memalukan? Apakah keberadaannya adalah masalah? Pertanyaan-pertanyaan itu, jika dibiarkan, akan menggerogoti rasa percaya diri, rasa aman, dan harga diri yang seharusnya tumbuh pada usia remaja.
Pada usia 17 tahun– identitas seorang anak manusia sedang dibentuk. Remaja sedang belajar siapa dirinya, apa nilainya, dan bagaimana ingin dilihat dunia. Jika pada masa itu dunia justru mengirim pesan– kamu tidak berharga, kamu hanya anak pejabat, kamu pantas dihina, maka pesan itu tidak hanya menyakitkan. Honneth mengingatkan — penghinaan bukan sekadar kata-kata kasar. Penghinaan adalah penolakan untuk mengakui kemanusiaan seseorang.
Ketika seseorang menghina anak politisi—seseorang tidak sedang mengkritik politik. Disinyalir sedang mengatakan, kamu bukan manusia yang layak dihormati, kamu hanya perpanjangan dari ayahmu. Kata-kata inilah yang membuat perundungan politik terhadap anak jauh lebih berbahaya daripada perundungan biasa. Perundungan biasa menyerang individu. Perundungan politik menyerang individu sekaligus merampas haknya untuk menjadi dirinya sendiri. Anak itu tidak lagi dilihat sebagai anak, tetapi sebagai simbol, sebagai alat untuk menyerang ayahnya, sebagai target pengganti.
Dalam bahasa Honneth– ini adalah ketidakadilan pengakuan yang radikal. Masyarakat gagal mengakui anak itu sebagai subjek yang berdiri sendiri, yang memiliki dunia batin, ketakutan, harapan, dan harga diri yang terpisah dari ayahnya. Jika manusia terus membiarkan budaya ini, masyarakat sedang mendidik generasi muda dengan pelajaran yang mengerikan– bahwa di Indonesia, harga dirimu ditentukan oleh siapa orang tuamu, dan bahwa seseorang bisa dihancurkan hanya karena orang tuamu berpolitik.
Di sisi lain Judith Butler– filsuf Amerika Serikat, bicara tentang kerentanan– dalam bukunya Precarious Life atau kehidupan yang tidak pasti– Butler mengajukan tesis yang sederhana tetapi mengguncang– setiap manusia pada dasarnya rentan. Semua manusia bisa dilukai, bisa dihina, bisa kehilangan, bisa mati. Kerentanan bukan kelemahan– kerentanan adalah kondisi dasar kemanusiaan– tetapi kerentanan itu tidak terbagi secara merata. Ada kehidupan yang dianggap berharga dan dilindungi, dan ada kehidupan yang dianggap tidak berharga dan boleh dirusak. Butler menyebutnya sebagai distribusi kerentanan yang tidak adil.
Ketika sekelompok kecil publik, merundung putri Dasco yang berusia 17 tahun– yang terjadi adalah distribusi kerentanan yang tidak adil itu. Anak itu dijadikan sebagai kehidupan yang boleh dilukai– karena dia anak pejabat, maka lukanya dianggap tidak penting– karena ayahnya kuat, maka anaknya dianggap harus kuat– karena ayahnya berkuasa, maka anaknya dianggap tidak boleh mengeluh.
Padahal justru sebaliknya– anak adalah manusia yang paling rentan– dia belum memiliki kekuasaan politik, belum memiliki tim hukum, belum memiliki kemampuan untuk membalas serangan digital yang datang dari ribuan akun anonym—dan dia hanya memiliki satu hal– dirinya yang masih bertumbuh.
Butler mengingatkan warga bahwa kekerasan tidak selalu berbentuk fisik. Kekerasan simbolik dan verbal adalah kekerasan yang nyata. Kata-kata yang merendahkan, meme yang menghina, komentar yang melecehkan– semuanya adalah bentuk kekerasan yang meninggalkan luka. Luka itu tidak terlihat di tubuh, tetapi tinggal di psikis. Kekerasan verbal di ruang digital memiliki sifat yang khusus—abadi, menyebar, dan tidak bisa ditarik kembali. Seorang anak yang dirundung hari ini, besok namanya masih bisa dicari di mesin pencari. Jejak digital penghinaan itu akan mengikutinya ke sekolah, ke kampus, ke tempat kerja di masa depan– dia menjadi stigma yang menempel.
Inilah yang disebut Butler sebagai precarious life– kehidupan yang selalu berada di ujung untuk dihancurkan oleh tatapan dan kata-kata orang lain. Anak yang dirundung hidup dalam ketidakpastian– kapan serangan berikutnya datang? Siapa lagi yang akan menghina? Apakah saya aman untuk membuka gawai saya?
Paling menyedihkan ketika anak itu bertanya, mengapa saya ikut terseret, pertanyaan itu adalah pertanyaan filosofis yang paling mendasar tentang kerentanan. Dia bertanya–mengapa kerentanan saya dijadikan senjata untuk menyerang ayah saya? Mengapa tubuh dan nama saya dijadikan medan perang politik yang bukan perang saya? Pertanyaan itu harus membuat manusia malu– karena jika tidak bisa menjawabnya dengan jujur, berarti warga telah gagal menjadi masyarakat yang melindungi yang rentan.
Ada salah satu argumen yang sering muncul untuk membela perundungan terhadap keluarga politisi– ini kan kebebasan berpendapat. Ini kan kritik. Ini kan demokrasi. Honneth dan Butler, jika mengkritisi secara rasional — membongkar argumen itu secara radikal. Kebebasan berpendapat bukan kebebasan untuk menghancurkan pengakuan orang lain.
Kebebasan berpendapat adalah kebebasan untuk menyampaikan gagasan, bukan kebebasan untuk menghina martabat– ketika kebebasan itu dipakai untuk merundung anak di bawah umur– berhenti menjadi kebebasan dan berubah menjadi kekuasaan yang menindas.
Demokrasi yang sehat tidak diukur dari seberapa bebas mausia menghina menusia tetapi dari seberapa kuat melindungi yang paling rentan dari penghinaan. Demokrasi yang membiarkan anak dirundung demi kepentingan politik bukanlah demokrasi yang dewasa– adalah demokrasi yang kekanak-kanakan, yang belum belajar membedakan antara lawan politik dan manusia.
Lebih jauh lagi, perundungan terhadap anak politisi merusak demokrasi itu– jika setiap orang yang masuk politik tahu bahwa anaknya akan menjadi sasaran, maka orang-orang baik yang memiliki anak akan berpikir dua kali untuk masuk politik– yang tersisa hanyalah mereka yang tidak peduli, atau mereka yang sudah kebal. Politik kita akan semakin miskin dari orang-orang yang memiliki empati terhadap keluarga dan kemanusiaan.
Masyarakat yang berfikir logis harus berani mengatakan– mengkritik Dasco sebagai calon wakil presiden adalah sah. Menyerang putrinya yang berusia 17 tahun adalah kejahatan moral. Dua hal itu tidak sama, dan tidak boleh dicampuradukkan.
Lalu apa yang harus dilakukan manusia rasional dan cerdas? Pertama— harus mengembalikan batas– kritik politik harus kembali kepada subjeknya– politisi itu sendiri, kebijakannya, rekam jejaknya, gagasannya. Anak, istri, dan keluarga yang tidak terlibat dalam politik harus dikeluarkan dari arena serangan. Ini bukan soal sopan santun, ini soal etika dasar.
Kedua, platform digital dan penegak hukum harus serius menangani perundungan terhadap anak. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang ITE bukan sekadar teks—melainkan harus ditegakkan ketika anak menjadi korban perundungan siber. Anak yang dirundung harus mendapatkan perlindungan, pendampingan psikologis, dan keadilan, bukan sekadar nasihat untuk sabar.
Ketiga, warga sebagai publik harus belajar untuk tidak ikut menyebarkan perundungan. Tidak membagikan meme yang menghina anak, tidak ikut berkomentar merendahkan, tidak menjadikan penderitaan anak sebagai bahan tertawaan. Dalam bahasa Honneth, masyarakat harus belajar untuk mengakui kembali– mengakui bahwa anak itu adalah manusia yang berdiri sendiri, yang layak dihormati, terlepas dari siapa ayahnya.
Keempat, politisi dan media harus menjadi contoh– politisi dari kubu mana pun harus berani mengatakan, serang saya, jangan serang anak saya. Media harus berhenti menggunakan keluarga politisi sebagai umpan klik. Jurnalisme yang bermartabat tidak menjadikan anak sebagai komoditas politik.
Akhirnya, masyarakat harus mendengarkan pertanyaan anak itu– mengapa saya ikut terseret? Jawaban yang jujur adalah– kamu tidak seharusnya terseret. Kamu terseret karena warga telah gagal menjaga batas. Kamu terseret karena telah membiarkan politik menjadi arena perundungan. Kamu terseret karena warga lupa bahwa di balik setiap nama besar– ada seorang anak yang hanya ingin tumbuh dengan tenang.
Tugas warga sekarang adalah memastikan pertanyaan itu tidak perlu ditanyakan lagi oleh anak-anak lain– membangun budaya politik yang mengakui kerentanan, melindungi yang rentan, dan menghormati harga diri setiap anak, siapa pun ayahnya– karena jika warga gagal melindungi seorang anak berusia 17 tahun hari ini– maka besok atau lusa – warga akan gagal melindungi seluruh generasi dari politik yang kejam. Politik yang kejam terhadap anak– pada akhirnya, adalah politik yang kejam terhadap masa depan umat manusia Indonesia.
*Jurnalis Senior, Filsuf, Ketua Departemen Pendidikan & Pelatihan PWI Pusat, dan Ketua Mazhab Komunikasi Sambung Nalar
Editor: Ries Mariana
