Pijarberita.com, Jakarta – Pimpinan Sekolah Jurnalis Indonesia (SJI) PWI Pusat Zarman Syah mengatakan, tantangan terbesar komunikasi publik saat ini bukan sekadar kecepatan, melainkan keakuratan, dan kejujuran data di tengah derasnya arus informasi.
“AI dan Jurnalisme Data membantu kita memilah fakta dari hoaks. Dengan data yang benar, komunikasi publik bukan menimbulkan kepanikan, tetapi menumbuhkan kepercayaan,” kata Zarman Syah, pada acara sosialisasi Pedoman Manajemen Komunikasi Krisis Pemasyarakatan Terintegrasi (Pasopati) di aula Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Jumat. Adapun topik makalah yang dibahas Zarman Syah “Jurnalisme Data dan Transformasi Komunikasi Publik di Era Digital.”
Acara yang digelar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Kemenimipas RI) itu dibuka Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenimipas RI, didampingi Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Wachid Wibowo, serta sejumlah pejabat struktural dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Biro Humas Kemenimipas.
Menurut Zarman, prinsip Jurnalisme Data tidak hanya relevan bagi wartawan, tetapi juga aparatur pemerintah dalam mengelola krisis informasi. “Kita bisa belajar dari pers: setiap pernyataan publik harus diuji dengan data, disampaikan dengan empati, dan dijaga dengan integritas,” kata Zarman, sembari menambahkan, AI dan Jurnalisme Data membantu memilah fakta dari hoaks. Dengan data yang benar, komunikasi publik bukan menimbulkan kepanikan, tetapi menumbuhkan kepercayaan.
Dalam sambutan pimpinan Kemenimipas, menegaskan, pedoman komunikasi krisis atau Pasopati merupakan langkah strategis membangun sistem komunikasi publik yang terpadu, tangguh, dan kredibel, di seluruh unit pemasyarakatan.
“Krisis informasi bukan sekadar soal peristiwa, tapi juga soal persepsi publik. Komunikasi yang cepat, akurat, dan terkoordinasi, sangat menentukan reputasi lembaga,” tutur perwakilan pimpinan Kemenimipas dalam sambutan pembuka.
Sementara itu Kepala Lapas Cipinang, Wachid Wibowo, menjelaskan, Pasopati menjadi panduan penting bagi seluruh jajaran pemasyarakatan dalam menghadapi situasi darurat informasi. “Krisis tidak bisa dihindari, tapi bisa dikelola. Kuncinya ada pada komunikasi publik yang cepat dan terkoordinasi. Satu suara, jaga reputasi, itu semangat yang dibangun lewat pedoman ini,” kata Wachid.
Pedoman itu memuat klasifikasi krisis, mekanisme pelaporan, serta pembentukan Tim Komunikasi Krisis (TKK) di tiap Lapas dan Kanwil, lengkap dengan sistem penunjukan juru bicara resmi agar tidak terjadi tumpang tindih informasi.
Untuk memperkaya perspektif, Kemenimpas menghadirkan narasumber dari organisasi kewartawanan dan akademisi komunikasi, termasuk dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat. Langkah itu menjadi bagian dari strategi kementerian menjembatani pemahaman antara lembaga pemerintah dan media dalam mengelola informasi publik secara profesional.
Dari unsur PWI Pusat, Ketua Umum Akhmad Munir yang sedianya tampil sebagai salah satu pemateri, mendelegasikan kehadirannya kepada dua pengurus, yakni Zarman Syah (Sekolah Jurnalis Indonesia, SJI) dan Achmad Rizal (Humas). (jal)
Editor: Jufri Alkatiri
