Oleh: Benz Jono Hartono*
Sejarah Indonesia bukan sekadar kisah kemerdekaan — juga adalah panggung tarik-menarik antara nilai Tauhid dan kepentingan kekuasaan. Sejak detik-detik menjelang kemerdekaan, ketika para pendiri bangsa seperti Soekarno dan Mohammad Hatta merumuskan dasar negara, sudah tampak adanya ketegangan, apakah negeri ini akan berdiri tegak di atas nilai llahiah secara eksplisit, atau mengambil jalan kompromi? Peristiwa penghapusan “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta — bukan sekadar perubahan redaksi. Bagi sebagian kalangan, itu adalah titik awal, ketika Tauhid mulai dinegosiasikan dalam ruang politik. Sejak saat itu, pola yang sama terus berulang.
Di era Soekarno — negara mencoba berdiri di atas banyak kaki, nasionalisme, agama, dan komunisme — namun dalam praktiknya, ideologi seperti yang dibawa Partai Komunis Indonesia justru diberi ruang besar untuk berkembang. Ketegangan antara kekuatan Islam dan komunisme bukan lagi wacana, tetapi realitas — dan puncaknya terjadi pada tragedi Gerakan 30 September 1965. Peristiwa ini bukan hanya soal perebutan kekuasaan, tetapi juga meninggalkan luka panjang, kecurigaan, trauma, dan pembelahan yang membuat umat Islam tidak pernah benar-benar berdiri dalam posisi yang utuh secara politik.
Zaman Orde Baru — Stabilitas yang membungkam — masuk ke era Soeharto, narasi berubah. Negara menekan komunisme, tetapi dalam waktu yang sama, ekspresi politik Islam juga dibatasi. Agama diperbolehkan hidup, tetapi tidak boleh terlalu kuat dalam politik. Organisasi, partai, bahkan simbol-simbol Islam dikendalikan. Umat diberi ruang untuk beribadah, tetapi bukan untuk menentukan arah kekuasaan. Ini adalah bentuk lain dari kekejaman yang halus, Tauhid tidak dilawan, tetapi “diamankan”.
Era Reformasi 1998 — Ketika Reformasi 1998 meledak dan Soeharto tumbang, harapan muncul, umat Islam akan kembali menemukan ruangnya, namun yang terjadi justru lebih kompleks. Kebebasan membuka pintu bagi segala ideologi masuk tanpa filter. Sekularisme global, liberalisme budaya, hingga arus pemikiran luar semuanya hadir bersamaan.
Umat Islam memang bebas berbicara, tetapi juga dibanjiri oleh narasi yang melemahkan keyakinan itu sendiri. Labelisasi menjadi senjata baru, yang tegas dianggap radikal, yang konsisten dianggap ekstrem, dan di sinilah komplotan anti Tauhid bekerja paling efektif, bukan dengan melarang, tetapi dengan membingungkan — kekejaman yang tidak terlihat.
Hari ini, umat Islam Indonesia tidak dijajah secara fisik tetapi menghadapi sesuatu yang lebih rumit, pengaburan terhadap keyakinan Islami, nilai Tauhid tidak dihapus, tetapi dipinggirkan. Syariat tidak dilarang tetapi dipersempit. Akhlak tidak ditolak tetapi dianggap opsional. Dan yang paling berbahaya, umat mulai terbiasa dengan semua itu. Pertanyaan yang menusuk — apakah ini murni konspirasi? Ataukah ini juga hasil dari kelemahan umat sendiri yang terpecah, mudah diadu domda dan kehilangan arah? Karena sejarah juga mengajarkan satu hal pahit, tidak ada kekuatan luar yang bisa menghancurkan umat yang benar-benar kokoh dari dalam.
Jika hari ini Tauhid terasa lemah dalam kehidupan berbangsa, mungkin masalahnya bukan hanya pada mereka yang dituduh sebagai komplotan tetapi juga pada kita yang mulai longgar dalam menjaga prinsip. Pada akhirnya, kekejaman terbesar bukanlah ketika umat Islam diserang tetapi ketika mereka tidak lagi menyadari bahwa Tauhid seharusnya menjadi pusat dari segala aspek kehidupan — dan ketika kesadaran itu hilang — maka kehidupan berbangsa dan bernegarapun ikut berubah arah, dari mempertahankan kebenaran, menjadi sekadar bertahan dalam kebingungan.
*Praktisi Media Massa, Vice Director Confederation ASEAN Journalist (CAJ) PWI Pusat, dan Executive Director Hiawatha Institute
Editor: Jufri Alkatiri
