Oleh: Toto Izul Fatah*
Partai politik biasanya hidup dari tiga hal yang menjadi magnetnya— yaitu, Magnet Ideologi, Magnet figure, dan Magnet kekuasaan. Partai Amanat Nasional (PAN) pada awal berdirinya di era Amien Rais (1998-2005) –memang cukup terasa magnet ideologinya. Terutama, karena dia lahir di Era Reformasi yang membuat partai itu cukup terasa aura moralnya, intelektualnya, dan keberaniannya– tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, dimulai sejak era Soetrisno Bachir (2005-2010), Hatta Rajasa (2010-2015), hingga era Zulkifli Hasan (2015- sekarang) partai yang sempat populer sebagai partai reformis itu pelan-pelan mulai kehilangan magnet ideologinya.
Bahkan, bukan hanya ideologi, tetapi juga mulai kehilangan magnet figur. Minimal, belum ada figur yang sekokoh Amien Rais pada masanya– yang menarik, justru disitulah tantangannya. Pudarnya dua magnet partai ini tidak membuat PAN kehilangan nyawa untuk bertahan hidup. Magnet ideologi boleh defisit, tetapi magnet figur bisa dibuat surplus. Inilah cara cerdas yang dilakukan PAN, lebih-lebih di era Zulkifli Hasan– dia mampu menyulap magnet figur yang bertumpu pada satu sosok ketua umum menjadi magnet figur yang tersebar ke sejumlah public figure– yaitu, dengan cara merekrut nama-nama populer seperti artis dan komedian.
Pilihan PAN seperti itu memang tidak mudah– apalagi, dalam posisi partai dengan “jenis kelamin” yang multitafsir. Meskipun secara formal, PAN berdiri di atas Pancasila dengan mendefinisikan dirinya berakhlak politik berlandaskan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam, tetapi praktiknya di lapangan kerap memunculkan tantangan yang problematik.
Di satu sisi PAN ingin tampak religius, tetapi di sisi yang lain tidak cukup tegas menjadi partai nasionalis– ingin disebut partai terbuka, tetapi pada saat yang sama kehilangan pembeda yang tajam. Akibatnya, PAN seperti partai yang terus berdiri di persimpangan identitas– tidak serigid PKS, tetapi juga tidak seterang Demokrat atau Gerindra dalam menjual figur puncak. Bahkan, dalam beberapa hal, terkesan seperti ada keinginan menjadikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai refresentasi umat.
Terlepas dari segala problematik pilihan yang diambil PAN, suka atau tidak, itulah fakta yang ternyata membuat partai itu masih bertahan hidup dalam 8 besar peraih suara tertinggi. Ini terjadi karena PAN telah berhasil menutup kegagalannya dalam memproduksi figur besar dari rahim kaderisasinya sendiri, dengan strategi subtistusi– yaitu, dengan menarik sejumlah nama beken dan populer ke panggung politik nasional.
Pada Pemilu 2024, misalnya, muncul sederet nama yang sudah akrab di layar publik, seperti Eko Patrio, Desy Ratnasari, Primus Yustisio, Pasha Ungu, Uya Kuya, Lula Kamal, Siti KDI, Verrell Bramasta, Jeje Ritchie Ismail, Stefan William, Tom Liwafa, hingga Aditya Zoni.
Bahkan kelompok artis PAN dipromosikan sebagai Blue Squad, yang aktif turun ke Dapil dan dipakai sebagai wajah segar PAN di ruang publik. Lalu, pada 2025, PAN juga memasukkan sejumlah artis ke jajaran pengurus DPP, termasuk Eko Patrio, Desy Ratnasari, Verrell Bramasta, dan lainnya. Ini bukan lagi gejala pinggiran, melainkan sudah menjadi pola organisasi dan komunikasi politik.
Meski strategi ini harus diakui tidak sepenuhnya berhasil– namun, sejumlah figur tersebut memang menghasilkan efek elektoral yang konkret. Verrell Bramasta misalnya, lolos ke DPR dari Dapil Jawa Barat VII dengan sekitar 94.810 suara, dan Uya Kuya juga termasuk artis PAN yang menonjol dalam kontestasi 2024.
Dari sudut pandang pemasaran politik, langkah PAN masuk akal: di tengah kejenuhan publik terhadap jargon partai, popularitas personal lebih mudah dijual daripada platform ideologis– tetapi justru di sinilah kritik paling telaknya: PAN seperti sedang mengakui bahwa nama partai saja tidak cukup kuat untuk memikat pemilih, sehingga perlu terus-menerus disangga oleh wajah-wajah yang lebih terkenal daripada identitas politiknya sendiri.
Fenomena ini juga tercermin dalam kajian akademik. Studi di Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan UMY menyebut PAN sebagai partai Islam terbesar yang memakai caleg artis secara intens pada Pemilu 2024. Motif dominannya dibaca sebagai kombinasi insentif material dan solidaritas, sementara artis dipakai sebagai voter getter untuk menarik perhatian pemilih dan memperluas kesan inklusif partai.
Penelitian itu sekaligus menunjukkan paradoksnya: semakin kuat PAN memakai artis sebagai pintu masuk, semakin kentara bahwa identitas ideologis partai justru tidak lagi menjadi penarik utama. Dengan kata lain, artis memang menolong PAN mencari suara, tetapi pada saat yang sama mereka juga menjadi gejala bahwa PAN sedang kekurangan magnet internal yang lebih substantif.
Sebenarnya, PAN dengan segala dinamika dan problematikanya, tetap punya keunggulan yang tidak kalah cerdas dari Golkar dan PKB. Inilah yang disebut dengan strategi lentur dan lebur dengan kekuasaan. PAN memilih mendekat dan bergabung ke panggung kekuasaan ketimbang menjauh dan bersebrangan dengan panggung kekuasaan — dari situlah, PAN menjadikan koalisi kekuasaan sebagai rumah permanennya.
Pada 2004, PAN ikut mengusung SBY-Jusuf Kalla. Pada 2009, PAN kembali merapat ke SBY, bahkan mendorong Hatta Rajasa untuk mendampingi SBY dan kemudian menyodorkan nama-nama kader ke kabinet. Pada 2014, PAN resmi mengusung Prabowo-Hatta. Pada 2019, PAN berada di kubu Prabowo-Sandi– namun pada Agustus 2021, PAN resmi bergabung ke koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf. Lalu pada 2023–2024, PAN kembali mendukung Prabowo-Gibran dalam Koalisi Indonesia Maju.
Rangkaian ini menunjukkan bahwa PAN sangat jarang benar-benar betah di luar orbit kekuasaan– mungkin sesekali mengambil posisi berbeda, tetapi pada akhirnya selalu menemukan jalan untuk kembali ke pusat pemerintahan. Dari sisi survival, itu kecerdasan– dari sisi karakter, itu persoalan. Sebab partai yang terlalu lama hidup dari logika koalisi akan sulit membangun diferensiasi moral. Oposisi memang berisiko, tetapi oposisi memberi tulang punggung. Koalisi memberi kenyamanan, tetapi terlalu lama di sana bisa membuat partai kehilangan alasan luhur mengapa ia harus dipilih selain karena dekat dengan pemenang.
Maka, PAN hari ini tampak seperti partai yang sangat piawai menjaga akses kekuasaan, tetapi kurang berani mengambil risiko demi membangun watak yang jelas — lihai membaca pintu masuk kabinet, namun belum tentu berhasil membangun pintu masuk yang kokoh ke imajinasi publik. Tren elektoral PAN memperlihatkan itu dengan gamblang. Pada Pemilu 1999, PAN meraih sekitar 7,53 juta suara atau 7,12 persen. Pada 2004, PAN berada di kisaran 6,44 persen. Pada 2009, perolehan PAN sekitar 6,27 juta suara atau 6,03 persen. Pada 2014, PAN naik ke sekitar 9,48 juta suara. Pada 2019, PAN memperoleh sekitar 9,57 juta suara. Pada 2024, PAN meraih 10.984.003 suara, setara sekitar 7,24 persen, dan kursinya di DPR naik dari 44 menjadi 48. Artinya jelas: PAN tidak runtuh, tetapi juga tidak meledak. PAN stabil sebagai partai menengah. Data tren di atas, PAN cukup kuat untuk bertahan, tetapi belum menemukan rumus untuk melompat menjadi partai utama. Itulah ciri partai yang mampu hidup, tetapi belum tentu sedang berkembang.
Maka pertanyaan besarnya bukan apakah PAN perlu menambah artis lagi– pertanyaan kecil. Pertanyaan besarnya adalah: apakah PAN masih percaya pada kaderisasi kepemimpinan, atau sudah menyerah pada politik popularitas semata? Sebab kalau jawabannya yang kedua, PAN mungkin akan tetap lolos parlemen, tetapi akan makin sulit menjadi partai besar. Artis bisa mengangkat suara di dapil. Mereka bisa membantu memecah kebekuan kampanye. Tetapi mereka tidak otomatis melahirkan ide, disiplin organisasi, atau wibawa kepemimpinan nasional. Partai yang terlalu sering menyewa ketenaran dari luar sebenarnya sedang mengirim pengakuan diam-diam bahwa ia kesulitan melahirkan bintang dari dalam.
Ke depan PAN — tidak cukup hanya memperbanyak selebritas di legislative– itu boleh saja, tetapi tidak boleh menjadi substitusi permanen bagi krisis figur puncak. PAN membutuhkan figur ketua umum atau pemimpin sentral baru yang punya tiga kualitas sekaligus: daya pikat publik, bobot intelektual, dan keberanian mengambil posisi politik yang jelas.
Tanpa itu, PAN akan terus tampak sebagai partai yang pandai menghias etalase, tetapi ragu menata fondasi– ramai di panggung, tetapi redup di pusat gravitasinya sendiri. Akhirnya, PAN hari ini seperti partai yang kehilangan matahari, lalu memilih menyewa lampu panggung. Lampu itu terang, berkilau, dan efektif menarik perhatian– tetapi lampu panggung tidak pernah sama dengan matahari– hanya menyala selama ada listrik kekuasaan dan sorotan popularitas.
*Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA dan Ketua Umum IKA PP Ibadurrahman YLPI Tegalega Sukabumi Jawa Barat
Editor: Jufri Alkatiri
