Oleh: Benz Jono Hartono*
Dalam setiap perjalanan sejarah bangsa-bangsa besar, selalu ada pertarungan yang tidak terlihat di permukaan. Pertarungan itu bukan sekadar perebutan jabatan politik, melainkan perebutan kendali atas sumber daya ekonomi, arah kebijakan negara, dan masa depan rakyat. Di balik panggung demokrasi, sering muncul tuduhan mengenai keberadaan kelompok-kelompok berkekuatan ekonomi besar yang berupaya memengaruhi keputusan negara demi kepentingan mereka.
Dalam perspektif tersebut, muncul narasi bahwa ketika seorang presiden berusaha memperkuat kedaulatan negara dan mengurangi ketergantungan pada kepentingan ekonomi tertentu, maka akan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang merasa dirugikan. Kekuatan itu sering disebut sebagai oligarki, yaitu kelompok elite yang memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi, politik, media, dan jaringan kekuasaan.
Bagi para pendukung Presiden Prabowo Subianto, berbagai dinamika politik yang terjadi hari ini dipandang sebagai bagian dari pertarungan besar antara kepentingan negara dan kepentingan kelompok pemburu rente. Kelompok pemburu rente adalah mereka yang memperoleh keuntungan besar bukan karena produktivitas atau inovasi, melainkan karena kedekatan dengan pusat kekuasaan dan akses terhadap kebijakan publik.
Dalam narasi tersebut– oligarki tidak hanya dipandang sebagai fenomena domestic– diyakini memiliki jaringan lintas negara yang terhubung dengan kepentingan modal global. Ketika kepentingan ekonomi mereka terganggu oleh kebijakan negara yang lebih berpihak pada kedaulatan nasional, maka berbagai instrumen dapat digunakan untuk menekan pemerintah. Instrumen itu bisa berupa tekanan pasar, pembentukan opini publik, perang informasi di media sosial, hingga manuver politik yang bertujuan melemahkan legitimasi penguasa.
Di tengah situasi seperti itu, muncul spekulasi bahwa akan ada figur yang dapat menjadi alternatif kekuasaan yang didorong oleh berbagai kepentingan apabila terjadi perubahan konstelasi politik nasional. Namun perlu ditegaskan bahwa hingga saat ini, berbagai dugaan mengenai skenario politik tersebut masih berada pada wilayah opini, analisis politik, dan spekulasi publik, bukan fakta yang telah terbukti.
Sejarah menunjukkan bahwa pertarungan antara kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi selalu menjadi bagian dari dinamika negara modern. Di berbagai belahan dunia, para pemimpin negara sering menghadapi tekanan dari kelompok-kelompok berkepentingan yang berusaha mempertahankan privilese ekonomi mereka. Karena itu, yang paling penting bagi rakyat adalah memastikan bahwa seluruh proses politik berjalan sesuai konstitusi, hukum, dan prinsip demokrasi.
Jika benar terdapat kelompok-kelompok yang ingin mengendalikan negara demi kepentingan ekonomi semata, maka perlawanan yang paling efektif bukanlah melalui konflik elite, melainkan melalui penguatan institusi negara, transparansi kebijakan, penegakan hukum yang adil, serta partisipasi rakyat yang kritis dan berdaulat.
Pada akhirnya, sejarah akan mencatat siapa yang benar-benar berjuang untuk kepentingan bangsa dan siapa yang sekadar memperjuangkan kepentingan kelompoknya–sebab kekuasaan dapat berganti, jabatan dapat berpindah tangan, tetapi kepentingan rakyat dan kedaulatan negara harus tetap menjadi tujuan utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara yang kuat bukanlah negara yang bebas dari konflik kepentingan, melainkan negara yang mampu memastikan bahwa kepentingan rakyat berada di atas kepentingan segelintir elite.
*Praktisi Media Massa, Wadir CAJ PWI Pusat, dan Ed Hiawatha Institut
Editor: Jufri Alkatiri
