Doktor Filsafat dari FIB Universitas Indonesia dan Salah Seorang Pendiri AJI- Aliansi Jurnalis Independen dan Dewan Pimpinan Pusat SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) di Era Orde Baru 1990-an. (Foto: Satrio. A)
Oleh: Satrio Arismunandar*
Catatan penulis: Gema masuknya aktivis kritis Rocky Gerung sebagai anggota Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) di pemerintahan Prabowo masih berlanjut. Tulisan ini adalah dialog imajiner antara Rocky dengan pendiri PSI (Partai Sosialis Indonesia), Sutan Sjahrir, salah satu guru intelektual Rocky. Percakapannya rekaan belaka, dirangkai untuk menguji sebuah pertanyaan besar: bagaimana seorang pemikir kritis menjelaskan pilihannya masuk ke lingkar kekuasaan, dan apa yang akan ditanyakan seorang guru yang dulu mengajarinya berpikir. Tidak satu pun ucapan di bawah ini dikutip dari ucapan nyata siapa pun._
Sore itu hujan baru reda– Genting rumah tua di ujung gang masih meneteskan air ke genangan kecil di halaman, dan aroma tanah basah bercampur dengan bau kertas lapuk dari ruang baca. Di beranda, di kursi rotan yang sandarannya sudah longgar, Sang Guru duduk dengan secangkir kopi yang tidak lagi mengepul. Dari ujung gang terdengar langkah tergesa. Sang Murid datang dengan jas yang masih terlalu rapi untuk beranda sesederhana itu, dasinya miring, dan di belakangnya masih terdengar suara wartawan yang tertahan di pagar. Sang Guru mengangkat wajah tanpa bergerak dari kursinya.
“Nah, ini dia penasihat presiden kita,” katanya. “Duduk. Lepas jas itu. Di sini tidak ada protokol, hanya ada kopi yang sudah dingin karena kamu telat.” Sang Murid tertawa kecil, meletakkan jasnya di sandaran kursi, dan duduk. Untuk pertama kali sejak pagi tadi, bahunya turun. Mereka berdua tahu percakapan sore ini tidak akan sekadar basa-basi.
Dialog
Sang Murid: Maaf, Guru. Macet, dan wartawan masih mengekor sampai gerbang.
Sang Guru: Tidak apa. Sekarang jujur saja, tanpa kamera. Seumur hidup kamu mengkritik dari luar pagar, dan aku bangga pada itu. Lalu tiba-tiba kamu di dalam. Jangan tersinggung, ya, tetapi hatiku sempat mengernyit. Kenapa masuk?
Sang Murid: Pertanyaan itu juga saya ajukan ke diri sendiri, tiap malam sejak undangannya datang. Jawabannya begini, Guru. Dari luar, kritik saya sering terasa seperti berteriak ke seberang sungai. Orang di seberang mendengar sebagian, tapi tak pernah benar-benar duduk satu meja. Saya ingin mencoba duduk satu meja, sekali ini saja, dan mengatakan semua yang selama ini saya teriakkan, langsung ke orang yang memutuskan.
Sang Guru: Niat baik itu sudah banyak yang punya, Nak. Dan banyak yang berakhir jadi stempel.
Sang Murid: Saya tahu, dan saya takut itu. Makanya saya pasang batas sejak awal, di depan Guru sekarang. Saya masuk bukan jadi juru bicara, tetapi untuk menjaga fungsi etis: menunjukkan dampak, bilang “ini keliru” kalau memang keliru, dan menolak kalau melanggar prinsip. Kalau suatu hari saya cuma bisa mengangguk, saya mundur. Silakan Guru tagih.
Sang Guru: (tersenyum) Oh, aku akan menagih. Kamu tahu aku tidak pernah lupa utang orang. Sekarang pertanyaan yang lebih berat. Pemerintah ini banyak memakai bahasa kerakyatan: makan bergizi, koperasi, hilirisasi. Menurutmu, itu sudah sosialisme kerakyatan?
Sang Murid: Belum, Guru, kalau memakai ukuran yang Guru ajarkan dulu. Waktu saya muda, Guru bilang sosialisme kerakyatan itu bukan sekadar daftar program yang menyenangkan orang miskin. Ia punya tiga syarat: manusia sebagai tujuan, demokrasi sebagai jalan, dan rakyat sebagai pemilik, bukan hanya penerima.
Sang Guru: Wah, masih hafal rupanya.
Sang Murid: Mana mungkin lupa, Guru mengulang itu sambil mengetuk meja tiap kali saya ngelantur. Nah, dengan tiga syarat itu, saya lihat sebagian arah sudah searah. Gizi dan pendidikan untuk yang miskin, koperasi desa, upaya menahan nilai tambah di dalam negeri. Tetapi ada pertanyaan yang masih menggantung. Apakah koperasi itu tumbuh dari bawah atau digerakkan dari atas? Apakah hilirisasi melahirkan pekerja yang berdaya, atau hanya pabrik besar dengan upah murah dan lingkungan yang rusak? Dan yang paling penting, apakah ruang untuk mengkritik tetap lapang?
Sang Guru: Kalau jawabannya condong ke atas?
Sang Murid: Maka itu belum sosialisme kerakyatan, melainkan negara yang membagi-bagi bantuan. Tapi saya juga mau adil, Guru. Para pendukung pemerintah akan bilang negara memang harus turun tangan besar-besaran lebih dulu, karena pasar tak pernah sampai ke yang paling miskin. Argumen itu layak diuji, dengan hasil di lapangan, bukan dengan slogan.
Sang Guru: Bagus. Lalu kalau kamu yang diminta menyusun agenda, apa yang kamu bisikkan ke telinga presiden?
Sang Murid: Lima hal, Guru, dan semuanya harus bisa diukur supaya tidak berhenti jadi pidato.
Pertama, pendidikan dan kader. Guru dulu bilang sosialisme tidak bisa dijalankan oleh rakyat yang itak dididik, jadi investasi terbesar harus pada guru dan nalar kritis, bukan hanya beton. Kedua, kepemilikan, bukan sekadar bantuan. Koperasi dan usaha desa harus dimiliki anggotanya, dengan pembukuan yang terbuka dan bebas dari patron politik.
Ketiga, nilai tambah di dalam negeri dengan tata kelola yang bersih. Hilirisasi harus membawa alih teknologi, standar upah dan keselamatan kerja, serta kewajiban memulihkan lingkungan. Soal mineral ini, saya baru-baru ini membaca buku yang menekankan bahwa kekuatan sesungguhnya ada pada siapa yang menguasai pemurnian dan pengolahan, bukan sekadar siapa yang punya tambang.
Keempat, jaminan sosial yang universal. Kesehatan, pangan, dan perlindungan kerja sebagai hak, bukan hadiah dari penguasa yang sedang murah hati. Kelima, kebebasan sipil dan pengawasan. Pers bebas, serikat pekerja yang kuat, peradilan yang mandiri, dan anggaran yang bisa diaudit publik.
Sang Guru: (mengangguk pelan) yang kelima itu yang paling sering dikorbankan.
Sang Murid: Betul, Guru. Dan itu sebabnya saya pikir tugas terpenting di ruang itu adalah menjaga agar yang kelima tidak dikalahkan oleh keempat yang lain.
Sang Guru: Sekarang giliran aku yang minta kamu menjelaskan. Banyak anak muda mencampuradukkan sosialisme kerakyatan dengan marhaenisme. Kamu murid yang rajin, jelaskan bedanya.
Sang Murid: (tertawa) Ini ujian lisan, rupanya. Baik. Keduanya lahir dari keprihatinan yang sama terhadap rakyat kecil di bawah kolonialisme dan feodalisme, makanya sering dikira satu keluarga–tetapi watak dan arahnya beda.
Marhaenisme berangkat dari figur Marhaen— petani kecil yang punya alat sendiri tetapi tetap miskin.Dia ideologi perjuangan nasional, menggerakkan massa luas dengan nasionalisme sebagai perekat, lewat pemimpin karismatik dan partai massa. Musuh utamanya kolonialisme dan kapitalisme. Tekanannya pada persatuan dan mobilisasi.
Sosialisme kerakyatan, seperti yang Guru ajarkan, berangkat dari manusia sebagai individu yang bermartabat. Tekanannya pada pendidikan, rasionalitas, dan kebebasan. Dia memilih partai kader ketimbang partai massa, curiga pada pemusatan kekuasaan di satu tangan, dan menolak kediktatoran dalam bentuk apa pun, termasuk yang mengatasnamakan rakyat. Kalau dirangkum, marhaenisme bertanya “bagaimana menyatukan dan menggerakkan rakyat?”, sedangkan sosialisme kerakyatan bertanya “bagaimana memerdekakan dan memberdayakan setiap orang?”
Sang Guru: Lulus. Nilainya delapan, karena kamu lupa menyebut bahwa perbedaan itu pernah berujung pahit.
Sang Murid: Betul, Guru. Perbedaan watak itu pernah berubah jadi konflik politik yang keras. Partai sosialis kader itu kecil suaranya di pemilu, lalu dibubarkan, dan tokoh-tokohnya dipenjara oleh penguasa–tetapi yang kalah waktu itu bukan gagasannya. Itu kekalahan dalam perebutan kekuasaan, kekalahan politik biasa. Gagasan tentang kemanusiaan, demokrasi, dan kepemilikan rakyat tidak pernah dikalahkan dalam adu argumen. Ia hanya disingkirkan oleh yang sedang berkuasa.
Sang Guru: Nah, itu yang ingin kudengar. Jangan biarkan siapa pun menyamakan kalah pemilu dengan salah gagasan– yang pertama soal suara dan senjata, yang kedua soal nalar. Sekarang satu pertanyaan terakhir, dan kali ini bukan sebagai penguji. Kapan kamu akan tahu bahwa pilihanmu masuk ke sana itu salah?
Sang Murid: (diam sebentar) Saat nasihat saya tidak lagi punya akibat apa-apa. Saat ruang kritik di luar menyempit dan saya tetap diam–atau saat saya mulai membela hal yang dulu saya tolak, hanya karena sekarang datang dari pihak yang menggaji saya. Pada hari itu, “radical break” yang paling jujur adalah mundur.
Sang Guru: Kalau begitu pegang kata-katamu sendiri—Nak, dan kalau suatu hari kamu goyah, pulanglah ke beranda ini. Kopinya tetap dingin, tapi pintunya tidak dikunci.
Sang Murid: (tersenyum) Siap, Guru. Terima kasih sudah tidak langsung menghakimi.
Sang Guru: Aku belum selesai menghakimi. Aku hanya menunda sampai hasilnya terlihat.
Hari sudah gelap ketika kopi terakhir diminum. Lampu beranda menyala kuning, dan serangga malam mulai berisik di antara rumpun melati. Sang Guru mengambil kacamatanya, memandang Sang Murid sebentar, lalu meletakkannya kembali tanpa memakainya.
“Sudah malam,” katanya. “Pulanglah. Besok kamu harus kembali ke ruangan itu dan mulai membuktikan kata-katamu sendiri.” Sang Murid berdiri, mengambil jasnya, dan berhenti di ambang pintu. “Guru tidak mau memberi nasihat terakhir?”
“Aku sudah memberimu banyak, dan kamu sudah mengulangnya dengan baik tadi. Nasihat terakhirku sederhana saja.” Sang Guru menepuk sandaran kursinya. “Jangan terlalu takut salah, dan jangan terlalu cepat merasa benar. Dua-duanya membuat orang berhenti mendengar.”
Sang Murid mengangguk. Di gerbang, dia menoleh sekali lagi. Sosok tua itu masih di kursinya, di bawah lampu kuning, mengangkat cangkir kosongnya seperti memberi salam. Hujan mulai turun lagi, pelan, ketika langkah itu menjauh ke ujung gang.
Catatan penyeimbang: Kritikus pemerintah akan berpendapat bahwa berada di lingkar kekuasaan hampir selalu menumpulkan daya kritis, dan bahwa sosialisme kerakyatan yang sejati menuntut jarak dari negara. Sebaliknya, pendukung pemerintah akan menjawab bahwa perubahan struktural memang hanya mungkin lewat jalur dalam. Keduanya argumen yang sah, dan jawabannya baru terlihat dari rekam jejak, bukan dari niat._
*Doktor Filsafat dari FIB Universitas Indonesia, Jakarta dan Salah Satu Pendiri AJI (Aliansi Jurnalis Independen) dan Dewan Pimpinan Pusat SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) di Era Orde Baru 1990-an.
Editor: Jufri Alkatiri
