Mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam suatu kunjungan kerja ke daerah (Foto: CNBC Indonesia)
Oleh: Jufri Alkatiri*
Jurnalis, Penggagas Mazhab Komunikasi Sambung Nalar, dan Ketua Departemen Pendidikan & Pelatihan PWI Pusat
Kamis, 12 November 2026, sekitar pukul 11.15 WIB, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka — menyerahkan surat pengunduran dirinya secara resmi kepada Ketua MPR Ahmad Muzani di Gedung MPR-RI Senayan Jakarta Pusat. Pasca-mundurnya Gibran, ruang publik hingga saat ini-kembali dan relatif aman.
Mengapa satu kabar yang belum terverifikasi ini bisa begitu mudah dipercaya oleh publik? Mengapa publik begitu mudah percaya bahwa seorang Wakil Presiden bisa ditekan hingga mundur? Jawabannya bukan pada benar atau tidaknya kabar itu. Jawabannya ada pada rapuhnya fondasi kekuasaan yang dibangun dari Fortuna, bukan dari Virtù – seperti yang dikatakan Machiavelli – dan pada retaknya Blok Historis yang selama ini menopang hegemoni – seperti yang dikatakan Gramsci.
Tulisan ini– tidak sedang memutus apakah pengunduran diri itu sudah sah secara konstitusional atau belum. Itu adalah wilayah fakta yang harus dibuktikan melalui proses yang sah– yang penulis bedah di sini adalah pertanyaan yang jauh lebih penting dan jauh lebih berbahaya: Gibran sudah mundur, siapa yang layak mengisi kursi Wakil Presiden yang kosong itu? Dan mengapa kursi itu tiba-tiba menjadi rebutan yang begitu gonjang-ganjing?
Untuk menjawabnya, penulis mengkritisi berdaasrkan analisis rasional dan radikal dari filsuf Niccolò Machiavelli (Florence—Italia) yang paling ditakuti oleh para penguasa karena sangat jujur soal kekuasaan, sementara Antonio Gramsci dari Italia yang tajam analisisnya soal hegemoni.
Niccolò Machiavelli, dalam karyanya Il Principe atau Sang Pangeran (1513), mengajukan tesis yang sampai hari ini membuat para moralis marah: Seorang penguasa tidak boleh dinilai dari kebaikannya, tetapi dari kemampuannya untuk mempertahankan kekuasaan dan negara. Dikatakan, seorang pangeran harus belajar untuk tidak menjadi baik– karena jika dia selalu baik, dia akan hancur di tengah manusia-manusia yang tidak baik.
Machiavelli membedakan dua kualitas: Virtù dan Fortuna. Virtù bukanlah kebaikan moral. Virtù adalah keahlian, keberanian, kecerdasan, kemampuan membaca situasi, kemampuan bertindak tepat pada waktunya. Virtù adalah kemampuan menjadi singa dan rubah sekaligus: Singa untuk menakut-nakuti serigala, rubah untuk mengenali jebakan.
Fortuna adalah keberuntungan, nasib, situasi yang tidak bisa dikendalikan. Penguasa yang hanya mengandalkan Fortuna – karena dia anak Presiden, karenad ia didukung partai besar, karena viral – dia akan runtuh ketika Fortuna itu berubah– tetapi penguasa yang memiliki Virtù, akan bisa mengendalikan Fortuna.
Kursi Wakil Presiden itu– dalam kacamata Machiavelli, bukanlah kursi nomor dua yang santai. Kursi itu adalah medan perang– dia adalah kursi yang paling dekat dengan kekuasaan, tetapi paling jauh dari kekuasaan– kursi yang selalu diawasi, selalu ditekan, selalu dijadikan sasaran.
Mundurnya Gibran — adalah contoh paling nyata dari penguasa yang naik karena Fortuna, bukan karena Virtù. Fortunanya adalah dia anak Jokowi. Fortunanya adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Fortuna-nya adalah koalisi besar. Ketika Fortuna itu berubah – ketika Jokowi tidak lagi menjadi Presiden, ketika DPR mulai menekannya, ketika lawan politiknya mulai menyerangnya – maka dia tidak lagi memiliki Virtù untuk bertahan.
Dia tidak bisa menjadi singa dan rubah– dia tidak bisa membaca jebakan. Akhirnya dia ingin mundur. Machiavelli akan berkata dengan dingin– inilah hukum besi politik. Penguasa yang naik karena Fortuna akan jatuh karena Fortuna.
Lalu, mengapa kursi Wapres pengganti Gibran itu menjadi begitu gonjang-ganjing untuk direbut? Machiavelli menjawab– karena semua orang tahu bahwa kursi itu adalah Fortuna yang paling empuk. Siapa yang menduduki kursi itu, dia akan memiliki Fortuna untuk menjadi Presiden berikutnya. Dia akan memiliki panggung nasional, akan memiliki akses ke kekuasaan, dia akan memiliki legitimasi. Maka semua elit politik akan berebut kursi itu, bukan karena mereka ingin melayani rakyat, tetapi karena mereka ingin menguasai Fortuna itu.
Machiavelli mengajukan tiga kriteria untuk Wapres pengganti Gibran: Pertama– jangan pilih karena dia baik, Pilihlah karena dia punya Virtù. Jangan pilih Wapres karena dia terlihat baik, sopan, merakyat, rajin blusukan– itu penampilan. Pilihlah Wapres yang bisa membuat keputusan sulit, yang bisa berkata tidak kepada oligarki, yang bisa berkata tidak kepada partainya sendiri ketika partai itu salah, yang bisa berkata tidak kepada DPR ketika DPR menekan.
Jika calon Wapres itu hanya bisa tersenyum, hanya bisa membuat konten TikTok, hanya bisa membaca teks, maka dia tidak memiliki Virtù. dia hanya memiliki penampilan, dan akan menjadi Gibran berikutnya– mudah ditekan dan mudah ingin mundur.
Kedua– jangan pilih karena dia Anak Siapa, Pilihlah karena dia bisa mengendalikan Fortuna– jangan pilih Wapres karena dia anak Presiden, anak Jenderal, anak Ulama, anak Pengusaha. Semua itu adalah Fortuna. Fortuna itu bisa hilang dalam satu malam. Hari ini dia anak Presiden, besok Presidennya sudah tidak berkuasa. Hari ini dia didukung partai besar, besok partai itu bisa meninggalkannya.Wapres yang layak menurut Machiavelli adalah Wapres yang bisa bertahan meskipun Fortunanya berubah.
Apakah dia bisa bertahan jika partainya meninggalkannya? Apakah dia bisa bertahan jika media menyerangnya? Apakah dia bisa bertahan jika DPR menekannya seperti yang terjadi pada Gibran? Jika tidak, maka ida tidak layak.
Ketiga– jangan Pilih karena disukai, Pilihlah karena ditakuti secara tepat. Machiavelli bertanya– lebih baik dicintai atau ditakuti? Jawabannya– lebih baik ditakuti daripada dicintai, jika tidak bisa keduanya– karena cinta itu mudah berubah, tetapi rasa takut itu lebih stabil. Ini bukan berarti Wapres harus menjadi diktator.
Ini berarti Wapres harus memiliki wibawa– dia harus membuat lawan politiknya berpikir dua kali sebelum menekan– harus membuat oligarki berpikir dua kali sebelum mengendalikan—harus membuat DPR berpikir dua kali sebelum menekannya. Jika calon Wapres itu mudah ditekan, mudah ditakut-takuti, mudah disuruh mundur, maka dia tidak memiliki wibawa Machiavellian– akan menjadi Wapres boneka.
Jika Machiavelli melihat kursi Wapres sebagai medan perang –Antonio Gramsci melihat kursi Wapres sebagai medan hegemoni. Gramsci, dalam Prison Notebooks (1929-1935) yang ditulisnya di penjara rezim fasis Mussolini, mengajukan konsep Hegemoni. Gramsci membedakan Dominasi dan Hegemoni. Dominasi adalah kekuasaan yang menggunakan kekerasan: polisi, tentara, penjara, hukum. Hegemoni adalah kekuasaan yang menggunakan consensus– ide, budaya, media, pendidikan, agama, bahasa.
Hegemoni tidak memaksa dan mengatakan, ikuti dia– karena itu memang yang terbaik untukmu, karena itu memang yang wajar.” Gramsci mengatakan, penguasa yang hanya mengandalkan dominasi akan runtuh. Penguasa yang berhasil membangun hegemoni akan berkuasa tanpa perlu memaksa, karena rakyat sudah menganggap kekuasaannya sebagai sesuatu yang wajar, sebagai common sense.
Gramsci juga mengajukan konsep Intelektual Organik—yaitu orang yang menyusun ide-ide yang membuat kelompoknya bisa berkuasa– dan Blok Historis, yaitu aliansi antara kelompok ekonomi, politik, dan budaya yang saling mendukung untuk mempertahankan kekuasaan.
Kursi Wakil Presiden dalam kacamata Gramsci– bukanlah kursi kosong. Kursi itu adalah simbol dari Blok Historis yang sedang retak. Dinasti Jokowi bukanlah sekadar keluarga– dia adalah Blok Historis– Jokowi sebagai tokoh sentral, partai-partai yang mendukungnya, pengusaha yang diuntungkan, media yang membangun citranya sebagai orang merakyat, dan intelektual organik yang menyusun narasi “Gibran adalah penerus Jokowi”.
Selama Blok Historis itu kuat– hegemoni Jokowi itu kuat. Rakyat menganggap anak Jokowi menjadi Wapres adalah wajar– tetapi ketika Blok Historis itu mulai retak – ketika partai mulai meninggalkannya, ketika pengusaha mulai mencari patron baru, ketika media mulai menyerangnya – maka hegemoni itu runtuh.
Wacana berubah– Gibran itu dinasti, Gibran itu tidak layak, Gibran itu harus mundur. Inilah yang disebut Gramsci sebagai Krisis Hegemoni. Krisis itu terjadi ketika kelas yang berkuasa tidak lagi bisa meyakinkan rakyat bahwa kekuasaannya adalah wajar. Rakyat mulai ragu– dan pada saat itu, ruang untuk perubahan terbuka. Gonjang-ganjing kursi Wapres pengganti Gibran itu– sebenarnya adalah perebutan untuk membangun Blok Historis baru. Setiap elit politik yang mengincar kursi itu, sebenarnya sedang mengincar untuk membangun hegemoni baru. Mereka tidak sedang berebut untuk melayani rakyat. Mereka sedang berebut untuk menguasai common sense rakyat: Siapa yang akan dianggap wajar menjadi pemimpin berikutnya? Gramsci mengajukan tiga kriteria untuk Wapres pengganti Gibran:
Pertama– jangan pilih karena kuasai Negara– pilihlah karena dia kuasai hati rakyat secara sadar. Jangan pilih Wapres yang hanya mengandalkan dominasi– punya partai besar, punya uang besar, punya tentara, dan punya polisi– dominasi itu mudah runtuh.
Pilihlah Wapres yang bisa membangun hegemoni yang sehat– bisa meyakinkan rakyat bukan karena memanipulasi media, bukan karena membeli buzzer, bukan karena menguasai survei, tetapi karena ide-idenya memang masuk akal, memang berpihak pada rakyat. Jika calon Wapres itu hanya bisa berkuasa karena viral — karena didukung influencer, karena didukung media oligarki– maka hegemoni itu palsu. Dia akan runtuh ketika oligarki itu menarik dukungannya.
Kedua– jangan pilih karena punya intelektual bayaran– pilihlah karena punya Intelektual Organik yang berpihak pada rakyat. Setiap calon Wapres pasti memiliki intelektual organiknya– tim sukses, konsultan politik, buzzer, dan jurnalis.
Pertanyaannya– mereka berpihak pada siapa? Apakah mereka berpihak pada oligarki yang membiayai mereka, atau pada rakyat kecil yang tidak bisa membayar mereka? Jika calon Wapres itu dikelilingi oleh intelektual yang hanya pandai membuat narasi ” dia adalah penerus Jokowi” atau “Dia adalah anti-Jokowi”, tetapi tidak pernah membuat narasi bagaimana petani bisa sejahtera, bagaimana buruh bisa hidup layak—maka dia hanya memiliki intelektual bayaran.
Ketiga– jangan pilih karena mewakili Satu Blok– pilihlah karena bisa membangun Blok Historis Baru yang lebih adil. Wapres yang baik bukanlah Wapres yang hanya mewakili satu kelompok: Penguasa, militer, Islam, masionalis. Wapres yang baik adalah Wapres yang membangun Blok Historis baru—aliansi antara petani, buruh, mahasiswa, intelektual, pemgusaha kecil, dan kelompok yang terpinggirkan – yang bersama-sama membangun konsensus baru bahwa Indonesia harus lebih adil.
Jika calon Wapres itu hanya mewakili Blok Historis lama – Blok Jokowi atau Blok Anti-Jokowi – maka dia hanya akan mengulang krisis hegemoni yang sama– akan berkuasa, tetapi dia tidak akan memiliki hegemoni yang kuat. Dia akan ditekan, seperti Gibran ditekan, dan akhirnya mundur.
Bagian III: Machiavelli dan Gramsci Bertemu – Wapres yang Bisa Bertahan dan Bisa Meyakinkan
Jika meletakkan Machiavelli dan Gramsci bersebelahan– akan melihat kriteria Wapres pengganti Gibran yang sangat lengkap, yang tidak bisa dibohongi oleh pencitraan. Machiavelli mengatakan– pilihlah Wapres yang memiliki Virtù, yang bisa bertahan meskipun Fortunanya berubah, yang memiliki wibawa, yang tidak mudah ditekan.
Gramsci mengatakan– pilihlah Wapres yang memiliki Hegemoni yang sehat, yang bisa meyakinkan rakyat secara sadar, yang memiliki intelektual organik yang berpihak pada rakyat, yang bisa membangun Blok Historis baru yang lebih adil. Jika warga hanya menggunakan Machiavelli– akan mendapatkan Wapres yang kuat tetapi kejam, yang bisa bertahan tetapi tidak dicintai. Jika masyarakat hanya menggunakan Gramsci– akan mendapatkan Wapres yang dicintai tetapi lemah, yang bisa meyakinkan tetapi tidak bisa bertahan, yang mudah ditekan. Warga membutuhkan keduanya,
Komunikasi Sambung Nalar mengajukan lima kriteria kritis Wapres pengganti Gibran: Krieria 1, Uji Virtù– bukan Fortuna. Jangan tanya: Siapa bapaknya? Siapa partainya? Berapa surveinya? Tanyakan: Apakah dia pernah membuat keputusan sulit dan mempertahankannya? Apakah pernah menolak tekanan oligarki? Jika belum, maka dia belum memiliki Virtù.
Kriteria 2: Uji Wibawa– bukan popularitas. Jangan tanya: Apakah dia viral? Apakah dia disukai? Tanyakan: Apakah dia ditakuti secara tepat oleh lawan politiknya? Apakah DPR akan berpikir dua kali sebelum menekan? Jika dia mudah ditekan, maka dia akan menjadi Gibran berikutnya.
Kriteria 3: Uji Hegemoni– bukan Dominasi– jangan tanya: Berapa banyak partai yang mendukungnya? Berapa banyak uang yang dimilikinya? Tanyakan — apakah ide-idenya diterima rakyat karena rakyat sudah berpikir, atau karena rakyat sudah dimanipulasi oleh buzzer dan media? Jika dia hanya menang karena dominasi uang dan media, maka hegemoni itu palsu.
Kriteria 4: Uji Intelektual Organiknya– jangan tanya: Siapa tim suksesnya? Tanyakan: Siapa yang menulis ide-idenya? Apakah mereka berpihak pada rakyat atau pada oligarki? Jika tim suksesnya adalah orang-orang yang selama ini menikmati Blok Historis lama, maka dia hanya akan mengulang Blok Historis lama.
Kriteria 5: Uji Blok Historis yang dia bangun– jangan tanya apakah pro-Jokowi atau anti-Jokowi? Tanyakan– apakah bisa membangun Blok Historis baru yang melibatkan petani, buruh, mahasiswa, dan kelompok terpinggirkan? Jika dia hanya mewakili satu kelompok, maka dia akan terjebak dalam krisis hegemoni yang sama.
Pada akhirnya — gonjang-ganjing kursi Wapres pengganti Gibran, jika itu benar-benar terjadi, bukanlah sekadar pergantian orang. Dia adalah ujian bagi Indonesia. Apakah Indonesia akan kembali memilih Wapres karena Fortunanya, karena dia anak siapa, karena didukung siapa, dan kemudian akan runtuh lagi seperti Gibran? Atau apakah Indonesia akan mulai memilih Wapres karena Virtùnya dan Hegemoninya, karena bisa bertahan dan bisa meyakinkan, karena bisa menjadi singa dan rubah sekaligus, dan karena bisa membangun konsensus baru yang lebih adil?
Machiavelli akan berkata– jangan berharap pada Wapres yang baik. Berharaplah pada Wapres yang memiliki Virtù. Gramsci akan mengatakan, jangan berharap pada Wapres yang kuat– berharaplah pada Wapres yang memiliki Hegemoni yang sehat.
Mazhab Komunikasi Sambung Nalar akan berkata– jangan berharap pada Wapres yang hanya bisa tersenyum–berharaplah pada Wapres yang tidak bisa dibohongi, dan tidak bisa ditekan untuk mundur dari akal sehatnya– karena seperti kata Machiavelli– kekuasaan yang didasarkan pada Fortuna akan runtuh bersama Fortuna itu– seperti kata Gramsci– hegemoni yang didasarkan pada manipulasi akan runtuh bersama manipulasi itu.”Tugas masyarakat adalah untuk tidak lagi memilih Wapres karena Fortuna dan manipulasi, tetapi karena Virtù dan hegemoni yang sadar.
*Jurnalis, Penggagas Mazhab Komunikasi Sambung Nalar, dan Ketua Departemen Pendidikan & Pelatihan PWI Pusat
Editor: Ries Mariana
